Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dibalik semangat memerangi kejahatan korupsi, terdapat realita unik di tengah kehidupan masyarakat menyangkut reaksi terhadap pelaku kejahatan korupsi. Jika dilihat dari proses penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi yang telah selesai menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Indikasi penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi tersebut, setidaknya dapat terlihat dalam kehidupan sosial di beberapa daerah di Provinsi Riau, di mana masyarakat tetap memberikan penghormatan yang tinggi dan bahkan memposisikannya sebagai tokoh kembali di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dimungkinkan untuk membuat deskripsi yang holistik tentang rasionaliasi pembenaran perilaku koruptif elit birokrasi pada masyarakat Riau. Penelitian ini menghasilkan bahwa para elit birokrasi di Riau yang telah terbukti oleh pengadilan telah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara tidak kehilangan reputasinya di mata masyarakat Riau. Gejala ini dapat dijelaskan sebagai bentuk "Cultural Investment", yaitu penanaman budi baik kepada konstituennya yang dibalas dengan rasa hormat dari konstituen kepada elit tersebut. Cultural Investment yang terjadi dalam konteks masyarakat Riau tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa proposisi, yaitu Cultural Investment Budaya Riau Dimanipulasi, Cultural Investment Perlu Modal, Cultural Investment Habitus yang Mengalami Degradasi Pemahaman, Cultural Investment Terjadi Dalam Hubungan Patron-Klien, Cultural Investment Merupakan Rasionalisasi Korupsi. Meskipun dalam konteks ini tidak dalam artian menjeneralisasi bahwa seluruh masyarakat Riau merasionalisasikan perilaku korupsi, namun jumlah dan eksistensi dari pihak pihak yang kontra berjumlah sedikit dan tidak memiliki kekuatan untuk dapat memberikan pembandingan yang seimbang dari fenomena yang terjadi.

---

Behind the spirit of fighting corruption, there is a unique reality in the society life about the reaction to the corruptor. When viewed from the process of public acceptance of ekscorruptor who have finished punishment in prison. Indications of public acceptance of ekscorruptor, at least visible in social life in some areas in Riau Province, where people still give high respect and even give position as a figure again in the middle of society life. Using a qualitative approach, researchers are allowed to create a holistic description of the justification rationalization for corruptive elite behavior of bureaucracy on Riau society. This research result is that the bureaucratic elite in Riau who have been proven by the court have done corruption and harm the country finance does not lose its reputation in the eyes of Riau people. This phenomenon can be described as a form of Cultural Investment, is the cultivation of good character to the constituent who are rewarded with respect from the constituent to the elite. Cultural Investment that occurs in the context of Riau society can be explained through several propositions, namely Cultural Investment Riau Culture Manipulated, Cultural Investment Needs Fund, Cultural Investment Habitus undergo Understanding Degradation, Cultural Investment Occurs In Patron-Client Relationship, Cultural Investment Is Corruption Rationalization. Although in this context it is not in the sense of generalizing that the all society of Riau rationalizes the corruption behavior, but the amount and existence of the contra parties are little and does not have the power to provide a balanced comparison of the phenomena that occur."

"Penelitian ini menganalisis akar masalah suatu pemerintah daerah gagal memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini melakukan pemetaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menganalisis penyebab utama kegagalan suatu pemerintah daerah dalam memperoleh opini WTP. Ruang lingkup penelitian dibatasi dengan menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013-2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2014-2020. Penelitian ini dilakukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) XX yang tidak pernah sekalipun memperoleh opini WTP. Hasil pemetaan yang dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemda XX mencakup pelanggaran akun, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan. Penelitian ini menunjukan permasalahan tersebut disebabkan oleh kelemahan pada struktur oragnisasi, keterbatasan kompetensi, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah XX. Akar masalah tersebut terjadi pada level penatausahaan keuangan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan terutama pada aspek pengawasan di tiap level berjenjang.

---

This study analyzed the root issues of The Local Government failing to obtain an Unqualified Opinion. The method used in this research was a qualitative method with a case study approach. This study was conducted to map findings and analyze the main issues of The Local Government failing to obtain an Unqualified Opinion. The scope of the study was limited by using the Local Government XX Financial Reports from 2013 to 2019 and the Audit Report of the Audit Board of The Republic of Indonesia from 2014 to 2020. This study was conducted on Local Government XX which had never received an unqualified opinion. The result of the study indicated that the issues obtained from mapping the findings of violations of account problems, internal control systems, and compliance. This study shows that the problems were caused by weaknesses in organizational structure, limitations in the competence, and professionalism of human resources owned by the Local Government XX. The main problem occurred at the financial administration at the Local Government Work Unit level and the weak supervision at each tiered level."

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang mengindentifikasikan bagaimana proses agenda setting dalam pembuatan kebijakan 'no texting while driving' di Negara Bagian Michigan, Amerika Serikat pada tahun 2010. Studi ini menjelaskan bagaimana hubungan opini publik dalam proses pembuatan kebijakan 'no texting while driving.' Opini publik yang dilihat dan dibangun oleh pengaruh media, dimana Oprah Winfrey berperan sebagai media yang dapat mempengaruhi opini publik dari masyarakat Michigan. Pada akhirnya, dengan terciptanya opini publik mengenai 'no texting while driving' membuat pelaksanaan proses legislasi dalam agenda publik dan pemerintah untuk kebijakan ini dapat terlaksana lebih cepat.

---

This thesis is a qualitative research that identifies how the process of agenda setting in policy making of "no texting while driving" in the State of Michigan, USA in 2010. This study describes how the relation of public opinion in the policy-making process "no texting while driving" is. Public opinion is seen and built by the influence of media, Oprah Winfrey which acts as a medium that can influence public opinion of the people of Michigan. In the end, with the creation of public opinion about "no texting while driving" makes the implementation of the legislative process in the public and the government's agenda for this policy can be implemented more quickly."

"Persaingan mall dalam mengembangkan strategi untuk menarik pengunjung tidak terlepas dari peran dan sentuhan Public Relations. Berbagai cara dilakukan oleh pihak mall untuk merangkul dan menjalin komunikasi dengan khalayak. Special event adalah salah satu cara yang banyak menjadi pilihan pihak mall termasuk untuk membentuk citra merek. Namun terkadang persepsi khalayak tentang special event tidak selalu berpengaruh terhadap pembentukan citra merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pengaruh persepsi khalayak tentang special event terhadap pembentukan citra merek. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, dengen pendekatan kuantitatif bersifat eksplanatif. Pengumpulan data kuesioner dilakukan kepada pengunjung special event yang diadakan oleh Margo Ciry Mall. Pada penelitian ini dapat diketahui ada pengaruh signifikan persepsi khalayak tentang special event terhadap pembentukan citra merek mall.

---

Special event is a strategic that has been use by management of malls in order to reach their costumers. Special event is a strategic to attract costumers and builds good communication step by step, by giving some informations and interactions to public. Special event also helps to create a brand image of mall through public's perceptions. But in some cases the we found that there's no influence between public perception of special event to the brand image.

This research used positivist paradigm, and explanative quantitative methods through some questionairre to Margo Friday Jazz Audience. This research try to find out the influence of Public Perception about Special Event to Margo City Mall's Brand Image."

"Pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Lembaga Online Single Submission merupakan salah satu program perekonomian di bidang penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dengan merujuk teori model Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil olah data terhadap kuisioner yang menunjukkan dimensi trust mendapatkan penilaian paling tinggi pada indikator Tr1 yaitu password dan id pemohon terakuisis dengan baik oleh sistem dalam website, sedangkan dimensi reliability mendapatkan penilaian paling rendah pada indikator Rl2 yaitu website dapat digunakan kapanpun atau online 24 jam.

---

The issuance of Business Identification Number through an Online Single Submission Institution is one of the economic programs in the investment sector carried out by the government. This is in accordance with Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. This is what drives this research which aims to analyze the quality and factors that affect the service of issuing a Business Identification Number through the Online Single Submission Agency at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Agency by referring to the theory of the Egovqual Papadomichelakki & Mentzas model (2012). . The research approach used is a quantitative approach, data collection techniques are carried out by questionnaires, in-depth interviews, direct observation and literature study. The results showed that the quality of service in issuing Business Identification Numbers through the Online Single Submission Institution at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Office received high trust from the public. This is indicated by the results of data processing on the questionnaire, which shows that the trust dimension gets the highest assessment on the Tr1 indicator, namely the password and applicant ID are well acclaimed by the system on the website, while the reliability dimension gets the lowest rating on the Rl2 indicator, namely the website can be used anytime or online. 24 hours."

"Tesis ini membahas tentang isu lingkungan sebagai isu yang tengah berkembangdan menarik perhatian publik dunia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai salahsatu negara yang masih memiliki hutan terbesar di dunia, Indonesia kini menjaditarget kampanye kalangan pemerhati lingkungan, khususnya Non GovernmentOrganization (NGO). NGO memainkan peranan yang signifikan dalammengidentifikasi dan mendefinisikan masalah-masalah lingkungan dan sosial.NGO kemudian menempatkan dirinya untuk terlibat dalam agenda setting untuknegosiasi politik dan proses pengambilan keputusan. Kampanye yang dilakukanoleh NGO lingkungan terhadap produk hasil hutan Indonesia dimaksudkan untukmembentuk opini publik yang negatif terhadap produk hasil hutan di Indonesia.Akibatnya, produk hasil hutan Indonesia dipertanyakan di dunia internasional. Haltersebut diakomodasi melalui pemberitaan oleh media massa, terutama mediainternasional. Media telah menjadi jembatan arus informasi. Berita yang sampaikepada publik akan memiliki banyak penafsiran dan tanggapan yang berbeda,bergantung pada gaya bahasa dan cara penyampaian media. Oleh karena itu, peranmedia menjadi sangat vital karena bertanggung jawab dalam membentuk opinipublik.

---

This thesis discusses about environmental issues as a growing issue and

attracts public attention in recent years. As one of the countries that still have

the biggest forest in the world, Indonesia has become the target of

environmentalists campaigns, especially the Non-Government Organization

(NGO). NGOs play a significant role in identifying and defining issues of

environmental and social problems. NGO then put itself to get involved in

agenda setting for political negotiations and decision-making processes.

Campaign by the environmental NGO is intended to establish negative public

opinion toward Indonesian forest products. As a result, Indonesian forest

products in the international market are questionable. This is accommodated

through the news by the media, especially the international media. Media has

become the bridge of information flow. News to the public will have a lot of

different interpretations and responses depend on the style and how the media

deliver the information. Therefore, the role of the media is vital because it is

responsible in establishing public opinion."

"Berita merupakan karya jurnalistik yang memiliki bingkai yang dapat mempengaruhi pemahaman khalayaknya. Bingkai yang sama diterapkan pada penulisan berita pemerkosaan di media cetak. Perempuan masih menjadi fokus utama sebagai korban yang ‘ideal’ dan korban pemerkosaan laki-laki dianggap mitos. Miskonsepsi pembaca akan kasus terkait menjadi hal yang sulit dihindari. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembingkaian penulisan berita terhadap korban kasus pemerkosaan dipengaruhi oleh mitos dan merubah persepsi pembacanya. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dari dua jurnal internasional. Jurnal pertama menggunakan metode kuantitatif berupa survei dan jurnal kedua menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Jurnal pertama ditemukan bahwa, pembingkaian berita pemerkosaan mempengaruhi persepsi pembacanya tentang siapa yang bersalah dan menjadi korban. Pada jurnal kedua, ditemukan bahwa; 1) Korban perkosaan laki-laki diperlakukan lebih simpatik daripada korban perkosaan perempuan; (2) Istilah “korban perkosaan” diasosiasikan dengan ‘perempuan’, dan (3) Jenis kelamin penulis berita terkait tidak mempengaruhi nada jurnalistik artikel.

---

News is a journalistic work that has a frame that can influence the understanding of its audience. The same frame is applied to the writing of rape cases in the print media. Women are still the main focus as the 'ideal' victim and male victims are considered a myth. The reader's misconception of related cases is something that is difficult to avoid. This study aims to analyze how news framing of rape cases got influenced by myths and influenced readers' perceptions. This research uses literature review methods from two international journals. The first journal uses a quantitative survey analysis method and the second journal uses a qualitative and quantitative method. The first journal found that the framing of news affects the reader's perception of who is at fault and who is the victim. In the second journal, it was found that; 1) Male rape victims are treated more sympathetically than female rape victims; (2) The term “rape victim” is associated with “female” or “woman”, and (3) The gender of the related news writer does not affect the tone of the journalistic article."

"Dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasiltas kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Untuk memenuhi dan mewujudkan hak bagi setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan kewajiban pemerintah penyediaan fasilitas kesehatan sebagai amanat UUD 1945 maka pemerintah pusat menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan untuk pemerintahan daerah khusus Ibukota (DKI Jakarta) menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah yang dikenal dengan nama Kartu Jakarta Sehat (KJS). RSCM adalah rumah sakit milik pemerintah pusat yang salah satu visinya adalah menjadi rumah sakit pusat rujukan nasonal terkemuka di Asia Pasifik tahun 2014. RSCM diharapkan dapat melayani masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia dengan sistem rujukan berjenjang dengan optimal sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini membahas mengenai indeks kepuasan masyarakat miskin terhadap pelayanan di RSCM dalam program JKN dan KJS. Program kesehatan JKN dan KJS ini tidak lepas dari permasalahan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah mengenai pelayanan di rumah sakit dalam pelaksanaan program tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur nilai indeks kepuasan masyarakat miskin di RSCM dalam pelaksanaan program JKN dan KJS serta untuk mengetahui unsurunsur yang sudah baik dan yang masih membutuhkan peningkatan kualitas pelayanannya. Hasil dari penelitian kuantiatif menilai bahwa indeks kepuasan masyarakat miskin di RSCM adalah sangat baik, tetapi ada beberapa pelayanan yang perlu menjadi perhatian dan atau perbaikan yang didapat dari hasil penelitian kualitatif.

---

Indonesia Constitution (UUD 1945) states that every citizen has the right to obtain medical care and the Government is responsible for the provision of health and adequate public facilities. In order to satisfy and fulfil the right of every citizen in getting proper health care as mandated by the Constitution, The central government has issued the National Health Insurance Program (JKN) whereas the Jakarta Provincial Government has issued a Regional-based Health Insurance Program known as the Jakarta Health Card (KJS).

National General Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) is one of the hospitals owned by the central government and one of its visions is to become regional referral hospitals in Asia Pacific in 2014. RSCM is expected to serve people from all over Indonesia accordance with the standard of health services and regulations.

This study discusses the satisfaction index of the poor with regard to services in RSCM especially on the implementation of the JKN and KJS. The problem of the implementation of JKN and KJS are still occurred, one of the problems is the hospital services in the implementation of the programs.

The purpose of this research is to measure the value of the satisfaction index of the poor in RSCM on the implementation of JKN and KJS as well as to determine the factors that are good and which are still in need of improvement of service quality.

The results of the quantitative study is conclude that the satisfaction index of the poor in RSCM is "very good", yet there are some services that need to be improved derived from the results of qualitative research."