Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKArtikel ini membahas tentang strategi pekerja transportasi roda dua dalam merespon ketiadaan perlindungan sosial di era pasar kerja fleksibel. Berbagai studi sebelumnya menemukan bahwa sistem pasar kerja fleksibel menyebabkan ketiadaan perlindungan sosial sebagai respon dari perusahaan. Selain itu, studi lainnya menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah mengenai perlindungan sosial secara substansial yang dirancang khusus untuk pekerja informal tidak berjalan. Argumen dari penelitian ini adalah komunitas pekerja yang tidak terlembagakan penting membentuk inisiatif informal sebagai perlindungan sosial karena implementasi sistem perlindungan sosial nasional yang diharapkan belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Indonesia. Studi ini secara khusus menggambarkan bentuk inisiatif-inisiatif informal komunitas pengemudi transportasi online sebagai perlindungan di tengah keterbatasan institusi-instiusi perlindungan sosial yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pengemudi Go-jek dan Grab di wilayah Jakarta Selatan.

---

ABSTRACTThis article discusses motorbike online transport worker strategies in responding to the lack of social protection in a labour market flexibility era. Previous studies have found that a flexible labor market system leads to the lack of social protection in response to firms. In addition, other studies explain that substantial government policy on social protection specifically designed for informal workers is not working. The argument from this study is that an unorganized worker community is important to establish informal initiatives as social protection because the implementation of the national social protection system that is expected to be the social protection of the entire community has not had a significant impact on the people of Indonesia. This study specifically describes the informal initiatives of the community of online transport drivers as a protection amid the limitations of existing social protection instituu8tions. This study used a qualitative approach conducted with in-depth interviews to Go-jek and Grab drivers in South Jakarta area. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum banyaknya penelitian mengenai kekerasan simbolik yang mengangkat pekerja prekariat sebagai subyeknya. Fenomena pekerja prekariat sendiri di Indonesia sedang ramai dibicarakan dalam bidang akademis khususnya bidang hukum yang membahas belum tersedianya undang-undang yang mengatur transportasi daring. Belum adanya undang-undang tersebut, kemudian menjadi celah bagi perusahaan transportasi daring untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan kepentingan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekerasan simbolik yang diterima oleh pekerja prekariat dalam bisnis transportasi daring. Penelitian ini menggunakan konsep kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu, di mana kekerasan simbolik erat kaitannya dengan doxa, habitus, kapital dan arena dari pekerja prekariat. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionisme kritis dan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam terhadap 4 orang informan sebagai teknik pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kekerasan simbolik terhadap pekerja prekariat dalam hubungan kerja sama dengan perusahaan e-commerce dalam bentuk kebijakan perolehan bonus, kebijakan tarif, dan kebijakan sanksi atas pelanggaran mitra. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi doxa, habitus, kapital dan arena yang mendorong terjadinya kekerasan simbolik terhadap pekerja prekariat. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat dua tipe pekerja prekariat dan perbedaan penerimaan mereka terhadap kekerasan simbolik yang diterima. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gender dan motif.

---

This research is motivated by the lack of research on the symbolic violence that raised the precarious workers as their subjects. The phenomenon of precarious workers in Indonesia is busy discussed in the field of academic, especially the field of law that discusses the unavailability of laws governing online transport. The absence of such laws, then becomes an opportunity for online transport companies to gain profit by ignoring the interests of others.

This study aims to determine the symbolic violence towards precarious workers in online transport business. This study used the concept of symbolic violence from Pierre Bourdieu, which symbolic violence is closely related to the doxa, habitus, capitals and arena of the precarious workers. This research used the paradigm of critical constructivism and is a descriptive qualitative research. This study also used in-depth interviews of 4 informants as their data collection techniques.

The results of the study indicated the occurrence of symbolic violence towards precarious workers in the partnership relation with the e-commerce companies in the form of bonus gaining policy, tariff policy, and punishment policy for partner offenses. This study has identified the doxa, habitus, capitals and arena that encourage symbolic violence towards precarious workers. In addition, the study also found that there are two types of precarious workers and different acceptance toward symbolic violence received. The differences are influenced by factors such as gender and motives."

"Dewasa ini negara-negara di dunia sedang mengalami fleksibilisasi pasar kerja. Dampak dari fleksibilisasi pasar kerja adalah sistem kerja alih daya. Sistem kerja alih daya menimbulkan berbagai macam masalah, sepertipekerja alih daya di Cina, India, dan Jerman mengaku bahwa upah yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan perjanjian kontrrak. Lalu di Indonesia, pekerja alih daya menuntut pemenuhan hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi maka akan berimplikasi pada terjadinya eksklusi sosial. Studi ini membahas esklusi sosial yang dialami pekerja alih daya di Indonesia berupa hak mendapatkan perlindungan hukum, yang termasuk kedalam dimensi politik. Selama ini masih terbatasnyastudi-studi sebelumnya yang membahas eksklusi sosial berdasarkan hak dimensi politik, mayoritas membahas hak dimensi sosial & ekonomi. Studi ini juga berusaha melengkapi kajian-kajian sebelumnya dengan membahas eksklusi sosial berdasarkan dimensi politik, namun tidak terlepas kaitannya dengan dimensi sosial dan ekonomi.Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pekerja alih daya mengalami eksklusi sosial dalam mendapatkan hak perlindungan hukum. Lalu, studi ini juga menemukan bahwa instansi pengguna mengaku bahwa mereka tidak menggunakan tenaga kerja alih daya sehingga pekerja alih daya semakin tereksklusi.Eksklusi sosial dalam studi ini dilihat melalui pengetahuan dan tanggapan pekerja alih daya terhadap peraturan sistem kerja alih daya di Indonesia. Selain itu, peran negara sebagai regulator dan legislator yang cenderung menguntungkan pihak pengguna dan penyalur serta peran negara sebagai pengawas sangat lemah. Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah wawancara mendalam, dengan menggunakan sudut pandang pekerja alih daya sebagai sumber data.

---

Nowadays the countries in the world are experiencing flexibility on labor market. The effect from flexibility on labor market is outsourcing system. Outsourcing system is generate various problem. Outsourced worker in China, India, and German claim that their income not appropriate to contract agreement. Whereas in Indonesia, outsourced worker is demand that fulfillment rights to social welfare. However, if rights of outsourced worker not fulfilled, it will implicated to social exclusion. This study will discuss about social exlusion on outsourced worker to have rights of rule of law protection, in which the rights of rule of law protection is included into the political dimension. The previous study is limited which is discuss about social exclusion who has experienced by outsourced workers is according to political dimension, mostly discusss about social exclusion according to economic and social dimension. This study will complete pervious studies by discuss about social exclusion according to political dimension, which is rights according to political dimension also related by social and economic dimension.

Then, this study also find the facts that users admitted don‟t use outsourced worker. Social exclusion in this study is showed through a knowledge of outsourced worker to rules of outsourcing work system in Indonesia and a reaction of outsourced workers to rules of outsourcing work system in Indonesia. Furtheremore, the role of government as legilslator and regulator is impartiality to outsourced worker and the role of government as controller is very weak.The technique of data collection in this study is using an in-depth interview by using the outsourced workers‟ point of view as a data source. Keyword: social exclusion, outsourced workers, rights of rule of law protection, the role of state, industrial relationship"

"Penelitian ini berjutuan untuk menggali keberdayaan perempuan pekerja VCS dalam berelasi dengan klien dan pihak lainnya. Terdapat banyak studi yang membahas bahwa prostitusi online menyediakan ruang yang lebih aman dimana pekerja seks dianggap lebih mampu meminimalisir resiko (Jones, 2016; NSWP, 2016; Cunningham, 2019). Namun studi-studi sebelumnya lebih berfokus pada manfaat internet terhadap profesi pekerja seks ataupun alasan pekerja seks memanfaatkan media sosial. Terdapat hal menarik lain yang dapat diteliti lebih lanjut, yaitu mengenai upaya yang dilakukan oleh pekerja seks dengan memanfaatkan ruang virtual yang tersedia untuk menciptakan posisi yang berdaya selama berelasi dengan pihak lain seperti klien dan mucikari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap 4 perempuan pekerja VCS yang mempromosikan dirinya melalui media sosial Twitter. Studi ini menggunakan konsep power, otonomi tubuh, dan teori pertukaran sosial sebagai pisau analisis. Temuan studi melalui wawancara mendalam secara virtual kepada ke-4 informan menyimpulkan pekerja VCS mampu untuk memiliki kontrol pada profesinya, kontrol atas tubuhnya, hingga kemampuan menciptakan posisi tawar yang baik. Hal ini menciptakan keberdayaan yang ditunjukan pada beberapa hal, seperti 1) Kemampuan untuk menolak dan menerima klien melalui penseleksian dan penyortiran klien yang mengacu pada kriteria klien serta kesepakatan kerja dengan klien; 2) Kemampuan dalam merespon dan menciptakan strategi untuk terhindar dari resiko capping, doxing, penipuan, online sexual harassement, hingga keberadaan faker; 3) Kemampuan pekerja VCS untuk dapat benegosiasi dengan klien selama proses transaksi seksual. Kemampuan pekerja VCS untuk dapat memproduksi kekuasaan dan menciptakan relasi kerja yang sejajar dengan klien disebabkan karena adanya pengetahuan terkait kondisi kerja, kesadaran kritis, keterampilan digital yang dimiliki, serta kemampuan untuk menciptakan sumberdaya alternatif yang dibutuhkan lainnya, yaitu uang, dengan menjaga dan memperluas pasarnya. Ruang digital juga seakan menjadi tembok pembatas antara pekerja VCS dan klien sehingga memudahkan pekerja VCS untuk menciptakan dan mengunakan kekuasaanya.

---

This study aims to explore the empowerment of women VCS workers in relating to clients and other parties. There are many studies that discuss that online prostitution provides a safer space where sex workers are considered to be better able to minimize risk (Jones, 2016; NSWP, 2016; Cunningham, 2019). However, previous studies have focused more on the benefits of the internet for the sex worker profession or the reasons sex workers use social media. There is another interesting thing that can be investigated further, namely the efforts made by sex workers by utilizing the available virtual space to create a position of power while dealing with clients. This study uses a qualitative approach with a case study method on 4 female VCS workers who promote themselves through social media Twitter. This study will use the concept of power, body autonomy, and social exchange theory as an analytical knife. The study findings through virtual in-depth interviews with the 4 informants concluded that VCS workers are able to have control over their profession, control over their bodies, to the ability to create a good bargaining position. This can be shown in several things that are done by VCS workers, such as 1) The ability to reject and accept clients through the selection and sorting of clients based on client criteria and work agreements with clients; 2) Ability to respond and create strategies to avoid the risk of capping, doxing, fraud, online sexual harassment, and the presence of fakers; 3) The ability of VCS workers to be able to negotiate with clients during the sexual transaction process. The ability of VCS workers to be able to produce power and create equal working relationships with clients is due to their knowledge of working conditions, critical awareness, digital skills, and the ability to create alternative resources needed, namely money, by maintaining and expanding the market. The digital space also seems to be a dividing wall between VCS workers and clients, making it easier for VCS workers to create and use their power."

"Disertasi ini bertujuan untuk meninjau kondisi perlindungan sosial pekerja pada industri digital yang menerapkan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy, khususnya transportasi online roda dua. Penelitian ini mengkaji batasan-batasan perlindungan sosial menurut International Labour Organization (ILO) (2017) yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan dan program yang dibuat dalam upaya mengurangi dan mencegah kemiskinan di berbagai kehidupan. Lebih jauh lagi, perlindungan sosial menurut ILO (2017) berlaku untuk seluruh masyarakat dan pekerja baik yang berada pada sektor informal maupun pada sektor formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi masalah dalam perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, khususnya transportasi online roda dua yang diakibatkan karena adanya kekosongan hukum dalam status pola kerja kemitraan sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan pengendara transpotasi online. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan adanya model kebijakan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy yang didalamnya ada skema jaminan sosial untuk pekerja informal model baru, sehingga pengaturan hak-hak dan perlindungan sosial pengendara transportasi online roda dua dapat terpenuhi, walaupun secara minimal. Hal ini mengingat bahwa di masa depan, kondisi sektor informal akan lebih mendominasi dunia kerja dengan sistem gig economy.

---

This dissertation aims to review the condition of social protection of workers in the digital industry which apply a partnership working pattern with the sharing economy system, especially for two-wheeled online transportation. This study examines the limits of social protection according to the International Labor Organization (2017) which explain that social protection is a set of policies and programs made in an effort to reduce and prevent poverty in various lives. Furthermore, according to the ILO (2017), social protection applies to all people and workers both in the informal sector and in the formal sector. The results show that there are problems in social protection for informal sector workers, especially for two-wheeled online transportation drivers caused by the legal vacuum in the status of partnership working pattern so that it affects the welfare level of two-wheeled online transportation drivers. Therefore, this research proposes the existence of a partnership working pattern policy model with a sharing economy system in which there is a new model of social security schemes for informal workers, so that the arrangement of rights and social protection of two-wheeled online transportation drivers can be fulfilled, even though those are only minimal. This is considering that in the future, the condition of the informal sector will dominate the world of work with a gig economy system."

"Pekerja prekariat cenderung memiliki tingkat kondisi kerja yang rendah. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa pekerja prekariat memiliki permasalahan terkait upah, keamanan kerja, waktu kerja, kontrak kerja, kekerasan simbolik, reproduksi keterampilan (skill), dan deskilling. Studi ini melihat permasalahan terkait reproduksi keterampilan (skill) pada pengemudi sepeda motor transportasi daring. Sementara itu, studi-studi lain juga menunjukkan bahwa reproduksi keterampilan (skill) erat kaitannya dengan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan mobilitas okupasional. Studi ini melihat bahwa proses reproduksi keterampilan (skill) tidak sepenuhnya menghilang dari kelompok pekerja prekariat dengan adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh pekerja untuk mengembangkan keterampilan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Adapun unit analisis penelitian ini adalah pengemudi transportasi daring roda dua di Kota Depok.

---

Precariat workers tend to have low working conditions. Previous studies have shown that precariat workers have problems related to wages, job security, working time, work contracts, symbolic violence, reproduction of skills, and deskilling. This study looks at problems associated with the skill reproduction in online transportation motorbike drivers. Meanwhile, other studies also show that the reproduction of skills is closely related to improving life quality and occupational mobility. This study sees that the process of skill reproduction has not entirely disappeared from the precariat worker group with the various efforts made by workers to develop their skills. This study uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews, documents study, and observation. The unit of analysis for this research is the two-wheeled online transportation driver in Depok."

"Profesi Satpam outsourcing menghadapi tantangan serius terkait ketidakamanan kerja (labour insecurity). Penelitian ini mengeksplorasi persepsi Satpam outsourcing di Jabodetabek terhadap labour security, yang mencakup employment security, job security, work security, skill reproduction security, income security, dan representation security. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik, penelitian ini menemukan bahwa bentuk labour insecurity yang dialami Satpam outsourcing mencakup kontrak jangka pendek, upah rendah, hingga akses terbatas terhadap pelatihan. Faktor penyebab meliputi buruknya manajemen BUJP dan dukungan user yang terbatas. Penelitian ini menyarankan perlunya regulasi yang lebih ketat, pengawasan BUJP, dan kolaborasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.

---

The profession of outsourced security guards faces significant challenges related to labour insecurity. This study explores the perceptions of outsourced security guards in Greater Jakarta regarding labour security, including employment security, job security, work security, skill reproduction security, income security, and representation security. Using a qualitative approach with thematic analysis, this study finds that forms of labour insecurity experienced by outsourced security guards include short-term contracts, low wages, and limited access to training. Contributing factors include poor BUJP management and limited support from service users. This study recommends stricter regulations, improved BUJP oversight, and collaboration to create a more equitable and sustainable work environment."

"Seorang yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan secara bersamaan diangkat menjadi direksi pada anak perusahaan tanpa dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu seakan-akan memiliki peran ganda. Perselisihan timbul bilamana direksi yang sebelumnya berstatus pekerja melakukan kesalahan dalam kapasitasnya sebagai direksi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan selanjutnya diberhentikan dari posisinya sebagai direksi dan bersamaan dengan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai pekerja, perusahaan menganggap pekerja melakukan kesalahan yang dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data-data empiris. Pekerja yang diangkat menjadi direksi tidak mendapat kepastian hukum bila tidak terdapat kesepakatan antara pekerja dan pengusaha sebelum dilakukan pengangkatan tersebut karena hal ini secara normatif tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pekerja akan tunduk kepada aturan ketenagakerjaan sedangkan direksi sebagai organ perseroan akan tunduk kepada aturan perseroan terbatas. Peran ganda sebagai pekerja dan direksi akan membuat batasan hakhak dan kewenangan menjadi kabur, hal tersebut cenderung memposisikan pekerja sebagai korban bilamana pekerja diberhentikan dari posisi sebagai direksi karena dianggap melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan perusahaan menganggap tindakan tersebut dilakukan juga dalam kapasistanya sebagai pekerja sehingga perusahaan dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu diperlukan kesepakatan atau pengaturan dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama yang menjadi pegangan bagi pekerja maupun pengusaha agar perubahan status pekerja menjadi direksi tetap menjamin kepastian dan perlindungan akan hak-hak pekerja.

---

A person who has a working relationship with a company is simultaneously appointed as a director of a subsidiary company without prior termination of employment as if he has a dual role. Disputes arise when a director who previously had the status of a worker made a mistake in his capacity as a director which caused losses to the company and was subsequently dismissed from his position as a director and in line with this in his capacity as a worker, the company considers the worker to have made a mistake which can be terminated. The research method used in this thesis uses a doctrinal research method with a normative juridical approach supported by empirical data. Worker who is appointed as director do not get legal certainty if there is no agreement between the worker and the employer before the appointment is made because normatively this is not strictly regulated in laws and regulations. Worker will be subject to labor regulations, while directors as company organs will be subject to limited liability company regulations. The dual roles as worker and director will blur the boundaries of rights and authorities, this tends to position workers as victims when worker is dismissed from positions as director because he is deemed to have made a mistake that caused losses to the company and the company considers this action to be carried out also in its capacity as worker so that the company can terminate the employment relationship. Therefore an agreement or arrangement is needed in a work agreement/company regulation/collective labor agreement which is the basis for worker and employers so that the change in status of worker to director still guarantees certainty and protection of worker's rights."

"Karya akhir ini berfokus pada analisis strategi transformasi Program Balai Latihan Kerja (BLK) Tahun 2021 menggunakan konsep reformasi utama upaya perlindungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka yang kemudian disajikan secara deskriptif. Bentuk hasil dari karya akhir ini merupakan sebuah kajian kritis atau critical review yang menganalisis sebuah teori atau konsep kesejahteraan sosial. Hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan antara lain, penulis menemukan bahwa Program BLK ini merupakan salah satu upaya perlindungan sosial yang termasuk dalam komponen pemenuhan pasar tenaga kerja menurut ADB. Selain itu, berdasarkan reformasi utama yang dibutuhkan untuk Program BLK, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan upaya tersebut. Pemerintah belum berupaya untuk memberikan layanan Program BLK ini agar tepat sasaran, padahal hal ini dapat diatasi dengan menyusun standardisasi pengumpulan dan pengelolaan data. Selain itu, pemerintah juga kurang dalam melibatkan peran pekerja sosial dalam proses implementasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program BLK. Berdasarkan reformasi utama perlindungan sosial, hal itu perlu diatasi dengan melakukan pemberdayaan pekerja sosial sebagai pionir perubahan program perlindungan sosial. Pemerintah Indonesia juga belum sepenuhnya menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam inklusi sosial di Indonesia dan masih adanya masalah sumber pendanaan program yang belum optimal yang belum menjadi fokus pemerintah dalam pembuatan strategi transformasi Program BLK.

---

This final work focuses on the conditions and strategies for the transformation of the Vocational Training Center (BLK) Program organized by the Indonesian Ministry of Manpower as an effort to fulfill social protection for the poor in 2021. The research method used is a literature review which is then presented descriptively. This final work is a critical review that analyzes the transformation strategy of a program using the main reform concept of social protection. The results of the literature review that has been carried out, among other things, the authors find and know that the BLK Program is one of the social protection efforts that includes components of fulfilling the labor market according to ADB. In addition, based on the main reforms needed to realize an integrated referral and service system in the BLK Program, the government has not fully implemented these efforts. The government has not attempted to provide BLK Program services in accordance and appropriate breakfast, even though this can be overcome with one of the main reforms needed, namely the standardization of data collection and management. In addition, the government also does not involve the role of social workers in implementing, monitoring and evaluating the implementation of the BLK Program. Based on the main reforms needed, this needs to be addressed by empowering social workers as pioneers in changing social protection programs. The government is also not fully aware of the importance of community involvement in social inclusion in Indonesia and there are still problems with sub-optimal sources of program funding which have not fully become the government's focus in developing the BLK Program transformation strategy."

"ABSTRACTStudi ini membahas tentang strategi pelaku usaha sektor informal, seperti pekerja ojek konvensional, sebagai representasi kelas prekariat dalam menghadapi ketidakamanan dan kerentanan pekerjaan mereka. Ketidakamanan dan kerentanan kerja menjadikan para pekerja sektor informal masuk ke dalam golongan prekariat. Studi-studi sebelumnya hanya melihat pentingnya intervensi keterlibatan pihak eksternal, seperti melalui program pemberdayaan dan regulasi pemerintah dalam mempertahankan keberlangsungan kerja para pelaku usaha sektor informal. Studi-studi tersebut mengabaikan bahwa pelaku sektor informal memiliki kapasitas untuk bernegosiasi dan menciptakan strategi internal mereka sendiri untuk mempertahakan keberlangsungan kerja mereka. Dalam hal ini, penulis berargumen bahwa pemanfaatan jaringan sosial dan model penguasaan ruang menjadi alternatif strategi bertahan yang dapat dilakukan oleh kelompok usaha sektor informal dalam mempertahankan keberlangsungan pekerjaan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Peneliti mendeskripsikan strategi bertahan melalui pemanfaatan klaim atas ruang dan relasi jaringan sosial yang dilakukan oleh pelaku sektor informal, seperti pelaku usaha ojek konvensional dalam mempertahankan keberlangsungan usaha mereka. Subjek penelitian ini adalah kelompok ojek konvensional Lubang Buaya.

---

ABSTRACTThis study deals with informal sector business actors, such as conventional motorcycle taxi drivers, as a representation of the precariat group in dealing with the insecurity and vulnerability of their work. Both of these, Insecurity and work vulnerability, are two of the reasons why informal sector workers belong to the precarious group. Previous studies have only seen the importance of external stakeholder engagement interventions, through empowerment programs, government regulation in maintaining the sustainability of informal sector workers, and etc. But neglecting that informal sector actors have the capacity to negotiate and create their own internal strategies to sustain their work. In this study, the authors argue that the use of social networks and the model of mastery of space is an alternative survival strategy that can be used by informal sector business groups to sustain the sustainability of their wor. This research uses a qualitative approach with this type of research included into descriptive research. Researchers describe defensive strategies through the utilization of claims to space and social network relations conducted by informal sector actors, such as conventional motorcycle taxi drivers in maintaining their business continuity.Keywords precariat, social network, space control, defensive strategy, informal sector business group, conventional motorcycle taxi "