Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAdanya kebijakan Desentralisasi yang diterapkan setelah runtuhnya era Orde Baru menyebabkan terjadinya beberapa perubahan mendasar. Salah satunya adalah perubahan dalam sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih demokratis. Dalam konteks tersebut, muncul juga asumsi bahwa desentralisasi juga berpengaruh pada berubahnya relasi patronase yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat Sipil seperti ormas, khususnya Pemuda Pancasila. Mengenai relasi patronase tersebut, studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa, bertentangan dengan salah satu fungsi idealnya yaitu sebagai pengawas pemerintah, beberapa Organisasi Masyarakat Sipil pada kenyataannya memiliki hubungan patronase dan sarat akan intervensi pemerintah. Ormas Pemuda Pancasila, sebagai salah satu bentuk dari Organisasi Masyarakat Sipil pada era Orde Baru juga termasuk di dalam kategori tersebut, karena adanya hubungan patronase yang erat dengan pemerintah. Namun, studi-studi tersebut belum bisa menjelaskan mengenai dampak yang terjadi apabila terjadi perubahan di dalam relasi patronase tersebut. Sehingga, artikel ini mencoba melengkapi kekurangan dari studi-studi tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai bagaimana perubahan dalam relasi patronase yang dimiliki oleh Pemuda Pancasila, yang terjadi karena adanya kebijakan Desentralisasi pasca Orde Baru mempengaruhi perubahan bentuk organisasi dari Pemuda Pancasila itu sendiri. Perubahan tersebut di analisa dengan menggunakan model Beckert mengenai interelasi antara institusi, kerangka kognitif dan jaringan di dalam field. Artikel ini menggunakan metode kualitatif.

---

ABSTRACTDecentralisation policy which implemented after the fall of the New Order is creating some fundamental change, for example, in governmental system, it changed the centralised governmental system before into more democratic system. In that context, there is an assumption that decentralisation also affected the change of patronage relation that Civil Society Organisatzation CSO like ormas or Youth Organisation, especially Pemuda Pancasila or Pancasila Youth have. On that patronage relation, the previous studies explained that, contradicting with one of its function as the government watchdog, some CSO in realitiy have a patronage relation and related to government intervention. Pancasila Youth, as part of CSO rsquo;s form in the New Order is also included in that category, because of its tight relation with the government. However, those studies can rsquo;t yet explaining the effect that happened when there is a change in that patronage relation. Therefore, this article is trying to completing the lack of the previous on giving the explanation about the change in patronage relation that Pancasila Youth have, that happened because of decentralisation policy after the fall of the New Order affected the change of organisation model in Pancasila Youth itself. Those change is anaised useng Beckert rsquo;s model on interelation between institution, cognitive frame and network in the field.This article used qualitative approach."

"Pemuda Pancasila (PP) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di DKI Jakarta sebagai alternatif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui aktivitasnya. Pemuda Pancasila menggunakan kantor sekretariat ranting sebagai pusat aktivitas para anggotanya. Tujuan Penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan karakteristik lokasi kantor ranting Pemuda Pancasila terhadap perilaku spasial anggota ranting yang ditunjukan melalui variabel motivation, experience, dan employment. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode campuran dengan melakukan observasi, wawancara, serta partisipasi aktif. Hasil penelitian ini adalah Terdapat 3 kantor ranting dengan kondisi bangunan yang memadai dan seluruhnya berada di jalan lokal dengan salah satunya memiliki tingkat keramaian yang tinggi dan 2 sisanya rendah, sedangkan 2 kantor ranting yang lain memiliki kondisi bangunan yang cukup memadai dengan jaringan jalan masing-masing jalan lokal dan arteri. Kantor Ranting yang berada di jalan arteri memiliki tingkat keramaian sedang dan yang lainnya rendah. Selain itu, terdapat hubungan yang konsisten antara karakteristik situation terhadap perilaku spasial dan hubungan yang tidak konsisten antara karakteristik situation terhadap perilaku spasial.

---

Pemuda Pancasila (PP) is one of the civil society organizations in DKI Jakarta, serving as an alternative for the society to improve their well-being through its activities. Pemuda Pancasila utilizes branch office secretariats as the center for its members' activities. The objective of this research is to identify the relationship between the characteristics of Pemuda Pancasila branch office locations and the spatial behavior of branch members, as demonstrated through the variables of motivation, experience, and employment. This research employs a mixed method, involving observation, interviews, and active participation. The result of this study that there are 3 branch offices with adequate building conditions, all located in local streets, with one of them experiencing high levels of activity while the other 2 have low activity levels. Meanwhile, the other 2 branch offices have sufficiently adequate building conditions and are situated in the local and arterial road networks, respectively. The branch office located on the arterial road experiences moderate activity levels, while the other one has low activity levels. Additionally, there is a consistent relationship between the characteristics of the situation and spatial behavior, and an inconsistent relationship between the characteristics of the situation and spatial behavior."

"Dibalik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Kekhawatiran itu tak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di beberapa daerah, tapi juga lantaran maraknya kerusuhan sosial di daerah, konflik antar ormas, konflik sengketa pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat pilkada, konflik sengketa tanah perkebunan, dan konflik kerusuhan sosial lainnya yang berkembang menjadi pertentangan. Dalam konteks penanganan konflik antar ormas terkait dengan aksi kekerasan sebagaimana marak terjadi dan menjadi keprihatinan banyak kalangan, juga suatu kepentingan nasional. Bahkan, keselamatan publik serta hak dan kebebasan orang lain terancam oleh tindakan yang mengatasnamakan suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana peran penegak hokum, khususnya Baintelkam Polri dalam upaya penanggulangan konflik antar ormas di DKI Jakarta dan langkah-langkah optimalisasi peran tersebut.

---

Behind the positive aspects of the ongoing democratic process, a new problem is tucked in, namely the threat of nation disintegration. The concern was not only stemmed from the demand for secession of some people in some areas, but also because of the rise of social unrest in the regions, conflicts between CSOs, election disputes both at the national and local election levels, conflicts over plantation land disputes, and other social conflict conflicts that developed be contradictory. In the context of handling conflicts between CSOs related to acts of violence as widespread and is a concern of many, it is also a national interest. In fact, public safety and the rights and freedoms of others are threatened by actions in the name of an organization. This study aims to examine the extent of the role of law enforcers, particularly the Indonesian Police's Baintelkam in efforts to overcome conflicts between CSOs in DKI Jakarta and steps to optimize that role."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya para ”preman” sebagai aktor lokal di Sumatera Utara yang berperan penting dalam sistem demokrasi yang relatif baru diterapkan sejak tahun 1997. Sebagian aktor lokal tersebut berasal dari kader Pemuda Pancasila. Mereka tidak hanya mengandalkan intimidasi dan uang yang dimiliki, tetapi mereka juga menjadi pengurus partai politik, anggota legislatif, pejabat birokrasi, pebisnis, dan pemilik media cetak lokal. Dalam kapasitas menggunakan jaringan tersebut, tentunya mereka sangat kuat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya (resources) dari pemerintah daerah dan akan memaksimalkan sumber kekuasaan yang dimiliki. Sementara dalam kapasitasnya sebagai ’preman’, mereka dapat juga menggunakan sumber daya kekerasan. Untuk membuktikan adanya peran tersebut, penelitian ini akan menjawab pertama bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Kedua, pola mobilisasi yang dilakukan untuk menggerakkan potensi organisasi yang dimiliki Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Ketiga, model relasi jaringan yang dilakukan di antara Pemuda Pancasila dengan pemerintah daerah, pengusaha lokal dan media massa dalam memenangkan calon gubernur yang didukung. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Bosissm dari John T. Sidel dan Kelompok Kekerasan yang ditulis oleh Masaaki dan Rozaki. Sedangkan teori pendukung adalah Teori Kekuasaan dari Miriam Budiardjo dan Charles F. Andrain, Konsensus dan Konflik dari Maswadi Rauf, Teori Demokrasi dan Otonomi Daerah dari Brian C. Smith, dan Teori Kepentingan Terselebung (Hidden Autonomy) yang ditulis Syarif Hidayat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus sebagai strategi penelitian. Analisis kualitatif teknik tipologi dipilih sebagai sebagai cara untuk menyusun interpretasi atas kajian literatur, wawancara mendalam dengan narasumber yang terlibat dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk intimidasi yang dilakukan anggota Pemuda Pancasila adalah mengancam dan menakut-nakuti akan melakukan pemukulan fisik dan membuat ketidaknyamanan pemilih yang tidak memilih calon gubernur yang ingin dimenangkan. Pola mobilisasi dilakukan atas dasar patron-klien piramida yaitu seorang tokoh Pemuda Pancasila memiliki kekuatannya sendiri untuk mengerakkan anggota Pemuda Pancasila. Model relasi yang terjalin antara Pemuda Pancasila dengan birokrasi, pengusaha, dan media cetak lokal dilakukan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Disertasi ini mengajukan perspektif teoritis baru bahwa fenomena munculnya bos lokal dan kelompok kekerasan mengindentifikasikan adanya perbedaan yang khas di Sumatera Utara. Kontribusi terhadap perspektif teori Ilmu Politik yang ditemukan dalam penelitian ini disebut Teori Jaringan Patronase Baru Bos Lokal.

---

The background of this study is the emergence of “gangsters”—some of whom were cadres of Pemuda Pancasila—as local actors who played an important role in the democratic system applied in North Sumatera since 1997. Not only that they intimidated with violence and money; they became political party officials, legislative members, bureaucrats, business people, and owners of local print media. In their formal capacity, they had power to gain access to resources from the local government and maximize them. While as ‘gangsters’, they practiced violence. This study would discuss three points to prove that such things really occurred: first, the forms of intimidation done by Pemuda Pancasila North Sumatera in the North Sumatera governor election in 2008; second, the pattern of mobilization performed to generate the potential of the organization; third, the network relation model among Pemuda Pancasila, the local government, the local business people, and the mass media in making the supported candidate win. The main theories applied here are the Bosissm Theory by John T. Sidel and the Violence Group Theory by Masaaki and Rozaki. The supporting theories are the Theory of Power by Miriam Budiarjo and Charles F. Andrain, Consensus and Conflict by Maswadi Rauf, Democracy and Decentralization by Brian C. Smith, and Hidden Autonomy by Syarif Hidayat. This study uses a qualitative approach with case studies. The qualitative analysis with typology technique is chosen as a way to arrange interpretations on data—written materials, in depth interviews, and observations. The findings showed that the forms of intimidation done by Pemuda Pancasila members were threaten to beat physically and create inconvenience if the voters did not vote governor candidates who want to win. The mobilization pattern was executed using patron-client pyramid: each figure of Pemuda Pancasila had his own power to mobilize members. The relation model among Pemuda Pancasila, bureaucracy, business people, and local print media was performed based on mutualistic symbiosis. The phenomenon of emerging local bosses and violent groups theoretically implied spesific differences in North Sumatera. The contribution to Political Science theories, which will be found in this study, is called the Theory of New Patronage Network of Local Bosses."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan pemerintah Soeharto dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 1975-1994 melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), dan PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari tujuan pemerintah dalam melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Selain itu juga untuk membentuk generasi muda agar memiliki karakter Pancasila.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Soeharto tersebut menuai kritikan dari masyarakat. Kritik diarahkan pada materi pendidikan Pancasila dan PSPB yang diulang-ulang baik pada jenjang dan mata pelajaran yang berbeda. Tahun 1994 pemerintah akhirnya menggabungkan mata pelajaran yang memiliki kajian yang sama sebagai tanggapan atas kritik tersebut.

---

This thesis discusses the policy during Soeharto's era in instilling the values of Pancasila at the higher secondary school level within 1975-1994 through the subject of Pendidikan Moral Pancasila, the P4 training, and the subject of PSPB. The policy was the implementation of the government's purpose in enforcing Pancasila purely and consistently. In addition, it was meant to develop the young generation to possess the Pancasilacharacters.The methods used in this research were heuristic, critics, interpretation, and historiography. The research result shows that the Soeharto's government's policy triggered criticism from public. The criticism was directed to the materials of Pancasila education and PSPB which were given repeatedly at different levels and subjects. In 1994 the government finally combined the subjects with similar content as the response of the criticism."

"Penelitian ini menjelaskan mengenai film seri Aku Cinta Indonesia sebagai media untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pendidikan Pancasila masa Orde Baru. Pemerintah pada masa itu menginginkan adanya film seri pendidikan yang dapat diputar dalam televisi nasional, di samping untuk mengurangi film impor yang kehadirannya terkadang membawa nilai yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Ini menjadi hal yang penting mengingat penanaman karakter yang berlandaskan Pancasila sedang gencar dilakukan pada masa Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Pendidikan Pancasila melalui jalur pendidikan formal. Pemerintah pun memanfaatkan televisi sebagai media sosialisasi pendidikan dan film seri Aku Cinta Indonesia hadir sebagai salah satu bentuk realisasi upaya tersebut. Latar belakang ini membawa penelitian pada pertanyaan mengenai bagaimana upaya pemerintah mensosialisasikan nilai-nilai Pendidikan Pancasila melalui film seri Aku Cinta Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan lima tahapan, antara lain heuristik dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder, kemudian tahap kedua berupa kritik sumber, tahap ketiga interpretasi data, kemudian tahap terakhir adalah historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Pendidikan Pancasila mendorong pemerintah untuk mensosialisasikannya tidak hanya melalui pendidikan formal, melainkan juga dengan media televisi. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pendidikan Pancasila dilakukan melalui kerja sama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama Departemen Penerangan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam beberapa episode film seri ACI terdapat nilai-nilai Pendidikan Pancasila yang mendukung upaya pemerintah dalam menanamkan karakter berlandaskan Pancasila sesuai dengan misi pembangunan Orde Baru. Penelitian ini juga memberikan paparan mengenai respon positif masyarakat terhadap kehadiran film ACI sebagai tayangan pendidikan yang memberikan andil dalam televisi nasional.

---

This research explains a movie series titled Aku Cinta Indonesia as the media to socialize Pancasila Education in the Orde Baru era. At that time, the government wanted to air an educative movie series on national television, besides reducing imported movies which their existence brought values that were not suitabe to the character of the nation. This is important since character building based on Pancasila was being intensively carried out during the Orde Baru era. It could be seen from the implementation of Pancasila Education through formal education. The government also used television as the education socialization media, and the movie series titled Aku Cinta Indonesia became one of the tools used. This background brings the research to a question on how the government socialized the values of Pancasila Education through the movie series titled Aku Cinta Indonesia. This research uses historical method with five steps, which are heuristics by compiling primary and secondary sources, then the second step is verification. The third step is data interpretation, and the last step is historiography. The result of this study shows that the implementation of Pancasila Education encouraged the government to socialize it not only through formal education, but also televison media. Therefore, the government efforts in order to socialize the values of Pancasila Education were conducted by cooperating with Department of Education and Culture and Department of Information. This study indicates that in some episodes of the movie series ACI, there were Pancasila Education values that supported the government efforts to establish a character building based on Pancasila which was in accordance with the development mission of Orde Baru era. This research also provides an explanation of the positive responses of the public to the presence of ACI movie as the educative show that contribute to the national television."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang strategi yang digunakan oleh Lemkari dalammempertahankan eksistensinya di era Orde Baru (1972—1985). Penelitian yangdilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Penelitian ini membuktikan bahwa pada era Orde Baru Lemkari berhasilmempertahankan eksistensinya dengan berafiliasi pada Golkar. Lemkarimerupakan sebuah organisasi yang mengajarkan ajaran Islam Jamaah. PosisiGolkar yang merupakan kekuatan dominan dan paling berpengaruh pada saat itu,memungkinkan untuk memberikan perlindungan pada Lemkari yang hampirdibubarkan, karena mengajarkan ajaran terlarang. Pemberian perlindunganterhadap Lemkari, membuat Golkar juga mendapatkan tambahan dukungan secarapolitis.

---

ABSTRACTThe focus of this mini thesis is about the strategy that had used by Lemkari formaintain its existence at New Order (1972—1985). Lemkari is an organisationthat reputed had been tought the Islam Jamaah’s doctrine which known as abanned doctrine. This research had proven that Lemkari at New Order wassuccesful maintain its existence by afiliation under Golkar. The Golkar positionwas a dominant power and most influence at that time made very possible forgiven protection to Lemkari, that almost destroyed because had been tought abanned doctrine."

"Dalam perkembangannya, Gerakan Mahasiswa angkatan 1998 pasca jatuhnya rezim Orde Baru, sangat sulit dilihat sebagai suatu unsur monolitik dari bagian civil society karena meliputi berbagai varian dan mempunyai banyak perbedaan afiliasi dari masing-masing kelompok Gerakan Mahasiswa tersebut. Fenomena-fenomena ini seringkali menyebablcan terjadinya perselisihan bahkan perpecahan di antara kelompok-kelompok Gerakan Mahasiswa itu sendiri.Penelitian ini difokuskan pada Gerakan Mahasiswa 1998 khususnya di Jakarta, pada tiga kelompok aksi mahasiswa yang muncul di permukaan menggerakan berbagai aksi, pasca jatuhnya rezim orde baru. Permasalahan yang diajukan mengenai Iatar belakang kelompok gerakan, basis massa, strategi gerakan, dan eksistensi masing-masing kelompok dalam mengusung agenda reformasi dan salah satunya yang marak dibawakan dalam setiap aksi mahasiswa adalah pemutusan hubungan total dengan rezim lama (cleansing regime) pada masa sesudah kejatuhan Soeharto. Untuk menjawab permasalahan tersebut dipinjam teori teori hegemoni dari Antonio Gramsci, teori demokratisasi dan kebangkitan kekuatan civil society dari Samuel P Huntington dan Richard Robinson, serta teori gerakan sosial baru dari Sylvia Bashevkin dan Jeff Haynes untuk menjelaskan munculnya gerakan mahasiswa 1993, dan pemetaan kelompok- kelompok aksi gerakan mahasiswa di Indonesia yang diajukan oleh Anders Uhlin untuk menganalisa tipologi dan perbedaan dari kelompok-kelompok gerakan mahasiswa 1998.Dengan menggunakan teknik wawancara dan Studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian di analisa dengan menggunakan analisa kualitatitf Dari analisa tersebut penulis menemukan bahwa : gerakan mahasiswa 1998 sebenarnya memiliki kesamaan visi dalam melihat suatu masalah, perbedaan justru terlihat pada alat yang digunakan, seperti metode aksi dan strategi pergerakan, yang seringkali justru menimbulkan perpecahan pada gerakan mahasiswa 1998 itu sendiri. Hal ini diperburuk dengan masuknya kooptasi elit dan problem eksistensi, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan hanya bersifat aktualisasi egoisme dan heroisme semata, dan cenderung masuk kedalam kooptasi elit kekuasaan sehingga hanya menjadi alat permainan para elit politik.

---

During the movement of the New Order regime, the rise of class of 1998 , its hard to be recognized as the monolhitic element from the part of civil society, because its covering very complicated to see that movement as a monolithic element divide of civil society, because its covering many variant and having a lot of diversites of affiliation from each of the student movement, this phenomena always make the student movement groups fall apart.

This research is Focus from the movement of class of 98 especially in Jakarta, with three group of the student action, which active to move a student campaign, after the fall of the new order regime. Set of problem from this research concerning the student movements background mass bases, movement strategy dan the existence each of student movement group, to champaign the reformation agenda. The mast interesting agenda is make severance relations with old regime (cleansing regime) after the fall of Soeharto. To answer that questions, this research borrowed the Hegemony theories from Antonio Grantsci, the democratization and civil society theories from Samuel P. Huntington and Richard Robinson, which connected with the social movement theory from Slyvia Bashevkin and Jeff Haynes to explained the emerge the student movement in 1998, and mapping of student movement in lndonesia from Anders Uhlin to analysed the difference and tipology the student movement of class of 98 groups.

Collecting the data process with reviewing the literature and in-depth interview technigne, then analysed with the qualitatif approach. From that analysis, the writer result: In fact, the movement of class of 98 has a same perspective to see the problem, but had different opinion to see how the instruments worked like movement strategy and action methods, that difference always make a friction between the movement action groups. This fact also influenced by elite interest and exsistence problem, which cause characteristic of the movement onLy base on egoism actualitzation and heroism, and inclined begin come into elite circle interest."

"Skripsi ini membahas mengenai Politik pendidikan yang dijalankan pada masa orde baru yakni P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dijalankan dari tahun 1978-1998. Politik pendidikan P4 ini kemudian dibahas melalui kerangka teori Ideology State Apparatus (ISA) yang dikemukakan oleh Louis Althusser. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data wawancara serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa P4 sebagai politik pendidikan Soeharto telah berperan dalam melanggengkan kekuasaan rezim Soeharto, melalui doktrinasi ideologi Pancasila Orba dan fungsinya sebagai ISA.

---

This thesis discusses about the the political of education conducted at the new order, that is P4 (Appreciation and Practice Guidelines of Pancasila), it occurs from 1978-1998. The Political education of P4 then discussed through the theoretical framework of Ideology State Apparatus (ISA) presented by Louis Althusser. This research is a qualitative research with interview method, and acquisition of secondary data. The results showed that the P4 as Suharto's political education has a role in power perpetuate of the Soeharto regime, via the ideology of Pancasila doctrine and the functions as an ISA."