Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas mengenai alasan tingginya jumlah uang Rupiah palsu yang beredar di DKI Jakarta dibandingkan dengan kota dan provinsi lain yang ada di Indonesia. Transaksi tunai yang terjadi setiap hari dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dianggap menjadi suatu aktivitas rutin dan gaya hidup yang seringkali membuat masyarakat menjadi abai terhadap keaslian uang Rupiah yang mereka gunakan atau mereka terima, sehingga memunculkan banyak kesempatan bagi para pelaku potensial kejahatan pemalsuan uang, ini dapat dijelaskan melalui teori routine activity melalui segitiga kejahatan dan yang didukung dengan teori lifestyle exposure.

---

This article discusses the reasons for the high amount of counterfeit Rupiah banknotes circulating in Jakarta compared to other cities and provinces in Indonesia. Cash transactions that occur every day and done by all levels of demographic are considered to be a routine and lifestyle activity that often leaves people ignorant or underestimates the authenticity of the Rupiah banknotes they use or receive, thereby generating opportunities for potential perpetrators of money counterfeiting crimes, this can be explained through the theory of routine activity through the crime triangle and are supported by the lifestyle exposure theory."

"Penelitian ini adalah hasil riset observasi penulis terhadap badan otoritas moneter tertinggi Eropa yakni Bank Sentral Eropa (ECB). Pembentukan ECB diawali dengan institusi awal yakni European Monetary institute (EMI) yang berdiri 1 Januari 1994. Institut Moneter Eropa bertugas untuk mempersiapkan kerangka sistem kerja bank sentral Eropa yang disebut ESCB (European System of Central Bunks) dan perangkat lainnya yang dibutuhkan bagi beroperasinya satu bank sentral di kawasan Eropa Barat. Bank Sentral Eropa baru resmi berdiri mulai 1 Juni 1998, Setelah bekerja lebih dari empat tahun lamanya akhirnya EMI dibubarkan dan Bank Sentral Eropa berdiri pada 1 Juni 1998.Bank Sentral Eropa sebagai institusi pelanjut tugas EMI atau pelengkap dari program kerja EMU (Economic and Monetary Union) seperti yang diamanatkan oleh Perjanjian Maastricht 1992. Bank Sentral Eropa adalah satu institusi baru dalam organisasi regional Uni Eropa. institusi ini memiliki wilayah kerja kawasan Uni Eropa karena anggotanya terdiri dari bank-bank sentral negara anggota Uni Eropa. Olah sebab itu ECB adalah institusi yang menarik untuk diteliti sebagai bahan riset.Ada beberapa alasan mengapa ECB perlu untuk diteliti lebih lanjut ? Pertama karena ECB adalah sebagai otoritas tertinggi perbankan, moneter dan keuangan di wilayah Uni Eropa. Kedua, ECB adalah satu-satunya bank sentral yang memiliki wilayah kerja regional yang terdiri dari banyak negara anggota di dalamnya. Selain itu, ECB tidak mewakili satu negara utuh selayak keberadaan bank sentral selama ini yang selalu mewakili satu negara utuh yang berdaulat. ketiga ECB mempunyai satu program kerja mata uang tunggal Eropa (euro) yang sedang berlangsung. Program peluncuran euro sebagai mata uang tunggal Eropa yang kini dipergunakan oleh 12 negara anggota telah berjalan sejak tahun 1999 (yakni peluncuran euro).Fenomena ECB dengan euro sebagai salah produk utama program mata uang tunggal Eropa adalah merupakan fenomena dalam ilmu hubungan internasional, terutama dalam kajian studi kawasan, dan ekonomi internasional. Dalam studi kawasan akan terlihat bahwa kawasan Eropa Barat ini adalah suatu kawasan yang sedang melakukan integrasi regional yang utuh dan menyeluruh, sehingga bisa terbangun kekuatan regional yang kuat dan solid. Dalam kajian ekonomi internasional akan terlihat adanya integrasi dalam bidang ekonomi-moneter yang dilakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi ekonomi maka program mata uang tunggal Eropa (euro) harus berjalan. Semua hal ini adalah suatu pemikiran baru bagi ilmu hubungan internasional, bahwa negara-negara dalam satu kawasan bisa mengesampingkan unsur-unsur nasionalisme sempit mereka, dengan mengangkat tema regionalisme yang menyatukan negara-negara anggota Uni Eropa dalam bentuk penyatuan mata uang tunggal Eropa (euro).Program peluncuran mata uang tunggal Eropa telah berhasil dilakukan dengan baik oleh Bank Sentral Eropa. Program kerja mata uang, tunggal Eropa ini telah memakan proses waktu yang cukup lama. (kurang lebih sejak adanya Perjanjian Paris tahun 1951, ide penyatuan ekonomi-moneter Eropa ini telah ada). Saat ini, ECB adalah satu-satunya institusi moneter Uni Eropa yang bertanggung jawab penuh atas jalannya program mata uang tunggal Eropa (euro). Oleh sebab itu, maka penulis mengemukakan suatu pertanyaan penelitian tentang hal tersebut yakni : " Apa peranan Bank Sentral Eropa dalam peluncuran mata uang tunggal Eropa (euro)?Adapun berkenaan dengan konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsep peranan dan konsep integrasi (dalam bidang regional, dan bidang ekonomi) yang dilakukan oleh bank sentral Eropa. Metode penelitian yang dipergunakan metode penelitian histororis. Metode penelitian sejarah ini telah meliltat adanya perkembangan-perkembangan yang tejadi pada tiga waktu perencanaan EMU. yakni waktu, persiapan atau perencanaan, waktu, konsolidasi dan waktu pelaksanaan atau peluncuran.Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa adanya peranan yang dilakukan oleh Bank Sentral eropa dalam peluncuran mata uang tunggal euro. Peranan ECB tersebut adalah sebagai pengontrol stabilitas di kawasan pemberlakuan Euro sebagai financial stability and role of central banks in banking supervision. Selain itu ECB itu baru sebagai pengawas dari lima persyaratan konvergensi EMU bagi negara-negara anggotannya. agar program mata uang tunggal Eropa ini bisa tetap berjalan dengan lancar dan haik sesuai yang diharapkan."

"ABSTRAKPersoalan cross-border fishing di Indonesia seringkali luput dari perhatian baik pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat. Kenyataanya, banyak nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan negara lain, khususnya di wilayah perairan perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga. Deli Serdang dipilih sebagai lokus penelitian karena menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dengan tingkat tertinggi dalam hal penangkapan nelayan oleh pihak Malaysia. Diantara nelayan-nelayan yang mengalami penangkapan oleh pihak otoritas Malaysia, sebagian dari mereka ada yang sekedar diberi surat peringatan, ditahan oleh polisi lalu dipulangkan, hingga dijatuhi hukuman penjara. Skripsi ini menggunakan routine activity theory sebagai pendekatan yang mampu menjelaskan penyebab adanya persoalan cross-border fishing. Data diambil dengan melakukan wawancara mendalam kepada nelayan yang pernah tertangkap dan menjalani hukuman di Malaysia sebagai informan utama. Studi literatur juga dilakukan untuk melengkapi data penelitian. Hasil penelitian membuktikan ketiga unsur routine activity theory yakni motivated offender, suitable target, serta lack of capable guardianship saling bertemu dan menyebabkan terjadinya cross-border fishing. Motivated offender mewakili nelayan wilayah perbatasan, suitable target mewakili sumber daya perikanan, dan guardianship mewakili pengawasan dari pihak Indonesia dan Malaysia. Selain itu, hal lain yang memengaruhi terjadinya cross-border fishing adalah ketidakjelasan letak perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang sejak lama belum terselesaikan.

---

ABSTRACTCross border fishing issue in Indonesia is most of time unnoticed by government, law enforcer, and society as well. In facts, there are many Indonesian fishermen who commit fishing in other countries rsquo waters, particularly in sea border area between Indonesia and neighboring countries. Deli Serdang is selected as research locus due to being one of a district with highest rates of fishermen arrests by Malaysian authority. Among those fishermen that are arrested by Malaysian authority, some of them are only given warning letter, or detained and then repatriated, or even sentenced to prison. This thesis uses routine activity theory as an approach which capables to account the causes of the presence of cross border fishing issue. The data are collected by undertake in depth interview to fishermen who had ever been arrested and sentenced in Malaysia as main informants. Study of literature is also conducted to complete research data. The research result shows that three elements of routine activity theory namely motivated offender, suitable target, and lack of capable guardianship are convergence and leading to the act of cross border fishing. Motivated offender represents fishermen in border area, suitable target represents fishery resources, and guardianship represents the surveillance from Indonesian and Malaysian sides. Moreover, another situation that affect the occurrence of cross border fishing is the obscurity of the location of the border between Indonesia and Malaysia that has been long unresolved."

"Banking crime phenomenon recently occurs by vreaking the Automatic Teller Machine as conducted by the criminal has created unsafe feeling amongst community specially for bank's customer. There are some typical methods used in the crime operation such as using skimmer, cloning credit card, cloning ATM card and stealing Personal Identification Number by hidden-camera and card reader installing on the machine. This type of electronic transaction crimes (e-banking) has been technically improved along with the highly development of technology in electronic banking transaction. The Act No. 11 year of 2008 regarding Information and Electronic Transaction has been attempted to cover and anticipate the accurrence of electronic crime. In practice, however, there is sort of constraint in implementing the law since such articles have called as grey are or having different meaning in perception of legal institution, so there requirement for another legal remedy in form of legal interpretation. In case the Judge unwilling to search for another legal interpretation but prefers to apply streams of legism then sociologically the law would not catch the highly e-banking crime. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara struktur kepemilikan bank terhadap permodalan dan tingkat profitabilitas. Sesuai peraturan Bank Indonesia ada 5 bentuk kepemilikan Bank, yaitu; Bank Pemerintah (State Owned Goverment Bank), Bank Pembangunan Daerah (Regional Development Bank), Bank Campuran (Joint Venture Bank), BankAsing (Foreign Bank), Bank Swasta Devisa dan Non Devisa (Foreign exchange and Non-Foreign Exchange Bank). Data yang digunakan berupa data per semester yang diambil dari Laporan Publikasi Triwulanan Bank Indonesia, data diambil setiap bulan Juni dan Desember. Periode Penelitian adalah Tahun 2004-2010.Variabel permodalan yang digunakan adalah CAR sedangkan Variabel profitabilitas adalah ROE dan ROA. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepemilikan pemerintah pada Bank dengan hak pengendalian yang kuat mempengaruhi kinerja bank dalam hal profitabilitas. Tingkat profitablitas Bank Pembangunan Daerah adalah yang terbaik dibandingkan jenis bank lain, diikuti oleh Bank Pemerintah. Namun terkait dengan stabilitas modal, bank yang dimiliki asing dan usaha patungan memiliki keunggulan permodalan. Ukuran bank asing berkorelasi negatif dengan modal. Bank Asing dan Bank Campuran memiliki CAR yang tinggi menunjukkan komitmen bank asing untuk menjaga stabilitas.

---

This study aims to analyze the relationship between the ownership structure of banks to capital adequacy and the level of profitability. According to Bank Indonesia there are 5 forms of Bank ownership, namely Bank Pemerintah (State Owned Bank), Regional Development Bank (Bank Pembangunan Daerah), Joint Venture Bank(Bank Campuran), Foreign Owned Banks (Bank Asing), Foreign Exchange and Non Foreign Exchange Bank (Bank Swasta Devisa dan Non Devisa). The data used in the form of data per semester are taken from the Quarterly Published Financial Report from Bank Indonesia publications, collected every June and December. The study period was from 2004-2010.CAR used for capital adequacy variable while the profitability variable were ROE and ROA.

This research found bank with concentrated government ownership and strong controlling right was having good profitability performance in terms of ROA and ROE. However related to capital stability, foreign owned and joint venture banks are highly capitalized. It is shown that since the foreign bank branch in Indonesia has rather smaller asset compare to its head office, the branch is over capitalized. The fact that it has high CAR also shows the foreign bank commitment to maintain the stability."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari variabel firm-specific, industry-specific, dan makroekonomi sebagai determinan dari tingkat pinjaman di industri perbankan Indonesia, juga meneliti peranan dari ukuran bank sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan sampel 47 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011–2019, yang diolah dengan metode regresi data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel kecukupan modal, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran bank memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pinjaman. Sementara, ukuran bank sebagai variabel moderasi memiliki efek yang melemahkan pengaruh dari profitabilitas terhadap tingkat pinjaman, yang mendukung postulasi dari Market Power Theory, Agency Theory dan penemuan terdahulu, di mana bank yang memiliki ukuran lebih besar memiliki diversifikasi sektoral yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga meningkatkan kemampuan loan monitoring dan bargaining power dari bank terkait.

---

This study tries to analyze the influence of firm-specific, industry-specific, and macroeconomic variables on loan disbursement in Indonesian banking industry, and understand the effect of bank size as a moderating variable. This study used 47 listed banks in the Indonesia Stock Exchange during the period of 2011–2019 as a sample, which were then processed with panel data regression. The result shows that capital adequacy, profitability, liquidity, and bank size have statistically significant influences on lending. Moreover, bank size as moderating variable was found to weaken the relationship between profitability and lending, which supports the postulation of Market Power Theory, Agency Theory, and prior studies, where banks with larger size tend to be equipped with better sectoral diversification that allows them to have better loan monitoring capability and bargaining power compared to those of smaller banks. "

"Mengingat pentingnya struktur permodalan dalam hal bank menjalankan kegiatan usahanya, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (PBI No. 14/26/PBI/2012). Peraturan tersebut pada intinya mengatur bahwa kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor bank dibatasi berdasarkan modal inti yang dimiliki bank tersebut. Pembatasan kegiatan usaha bank didasarkan atas pengelompokkan bank berdasarkan jumlah modal inti yang dimiliki. Akibat dikeluarkannya peraturan ini, maka seluruh bank di Indonesia harus menyesuaikan kegiatan usahanya dengan kategori modal inti yang dimiliki. Salah satu upaya penyesuaian modal inti dengan kegiatan usaha yang dijalankan bank adalah dengan melakukan merger bank. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan PBI No. 14/26/PBI/2012 dan merger bank sebagai upaya peningkatan modal inti sebagai akibat penerapan peraturan tersebut, serta akibat hukumnya kepada berbagai pihak.

---

Given the importance of the capital structure of bank in terms of conducting its business activities, Bank Indonesia issued Regulation No. 14/26/PBI/2012 on Business Activities and Office Network Based On Core Capital of Bank (PBI No. 14/26/PBI/2012). The regulation essentially requires that the business activities and the establishment of a bank office network are restricted to the core capital owned by the bank. Restrictions on banking activities are based on the grouping of banks based on the amount of core capital of bank. The implication of the issuance of this regulation is that all banks in Indonesia must adjust their business activities with the categorization of banks based on core capital. One of the efforts to adjust the requirement of core capital is by performing a bank merger. This thesis discusses the PBI No. 14/26/PBI/2012 and bank mergers as an effort to increase the core capital as an implication of the regulation, as well as the legal consequences to the various parties"