Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK"

"Salah satu wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia ialah Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi infrastruktur terutama jalan yang rusak membuat masyarakat lebih berorientasi ke Sarawak- Malaysia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pangan, energi, pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat mempengaruhi ketahanan daerah di wilayah tersebut.Tujuan penelitian adalah untuk mengukur posisi strategis kawasan perbatasan serta menentukan strategi pembangunan daerah perbatasandi Kabupaten Sintang.Penelitian ini berlokasi di Desa Jasa dan Desa Nanga Bayan, karenaberbatasan langsung dengan Sarawak-Malaysia.Metode SWOT untuk mengukur posisi strategis dan AHP untuk milihdesa mana yang lebih diprioritaskanuntuk pembangunannya.

---

One area in Indonesia that directly adjacent to the neighboring Malaysia is West Kalimantan Province. The condition of infrastructures, especially damaged road condition make local society oriented to Sarawak- Malaysia to meet their daily needs, which finally in turn can affect regional resiliance.The purpose in this research is to measure the strategic position in the border area and also determine development strategies in SintangProvince.Research concentration in the thesis are Nanga Bayan village and Jasa village, because both villages are directly adjacent to the neighboring Sarawak Malaysia. Using SWOT research methods to measure the strategic position and AHP to determine the border area development priorities."

"Penelitian ini membahas mengenai peranan Sukarelawan dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau Operasi Dwikora di wilayah Kalimantan (1963-1966). Semenjak Pemerintah Inggris menetapkan pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963, Indonesia merasa terancam dengan pembentukan Federasi Malaysia ini karena dianggap sebagai proyek neo kolonialisme Inggris yang bisa mengganggu kestabilan serta keamanan di Indonesia. Berbagai usaha meredakan ketegangan antara kedua negara dengan cara yang damai menemui kegagalan sehingga Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Federasi Malaysia dengan dicanangkan Operasi Dwikora. Untuk melakukan Operasi Dwikora, Indonesia mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Mulai dari TNI/ABRI hingga rakyat biasa yang dihimpun dalam suatu barisan yang dinamakan Barisan Sukarelawan. Barisan Sukarelawan ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Indonesia seperti Buruh, Tani, Pegawai Negeri, Mahasiswa, hingga Pemuda. Para sukerelawan bertugas untuk tugas-tugas tempur maupun non-tempur. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang kebanyakan membahas mengenai keterlibatan TNI atau elite-elite politik dalam Operasi Dwikora, yang mana penelitian ini berfokus dalam keterlibatan para sukarelawan dalam Operasi Dwikora. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber primer seperti surat-surat kabar sezaman, serta arsip dan sumber sekunder yang berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan Operasi Dwikora. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakaan empat tahapan dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

---

This paper discusses the role of Volunteers in the Indonesia-Malaysia Confrontation or Operation Dwikora in the Kalimantan region (1963-1966). Since the British Government established the formation of the Federation of Malaysia in 1963, Indonesia felt threatened by the creation of the Federation of Malaysia because it was considered a British neo-colonial project that could disrupt stability and security in Indonesia. Various attempts to ease tensions between the two countries in a peaceful manner failed, so that Indonesia confronted the Malaysian Federation with the launching of Operation Dwikora. To carry out Operation Dwikora, Indonesia mobilized all its resources. Starting from the TNI / ABRI to common people who are gathered in a line called the Volunteer Front. This volunteer line consists of various elements of society in Indonesia such as workers, farmers, civil servants, students, and youth. Volunteers serve both combat and non-combat tasks. This paper differs from previous papers which mostly discussed the involvement of the TNI or political elites in the Dwikora Operation, in which this paper focused on the involvement of volunteers in the Dwikora Operation. This paper uses primary sources such as contemporary newspapers, as well as archives and secondary sources in the form of books related to the discussion of Operation Dwikora. This research is analytical descriptive using four stages in the historical method, such as heuristics, criticism, interpretation and historiography.

"

"ABSTRAKDisertasi ini dilatarbelakangi dengan seringnya terjadi pemasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia yang sangat menganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Ketertinggalan pembangunan perbatasan Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), negara mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengusulkan pembangunan jalan, dermaga, listrik, sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya sesuai RPJMD tahun 2012-2016 kepada Pemerintah Pusat untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan pembangunan pada 12 wilayah kecamatan perbatasan.Pertanyaan penelitian ini bagaimana peran BNPP dan power interplay antar lembaga, mengapa terjadi perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mengapa anggaran minim dan bagaimana respon dan nasionalisme masyarakat perbatasan?Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teori Miliband tentang negara memiliki otoritas sebagai teori utama. Teori Distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah oleh B.C.Smith, Rondinelli dan Cheema serta teori nasionalisme sebagai teori pendukung dalam kajian ini.Temuan penelitian menunjukkan peran BNPP sebagai lembaga koordinasi. Keanggotaan BNPP di dominasi oleh kementerian dan lembaga negara sehingga terjadi ego sektoral dan power interplay antar lembaga dan pemerintah daerah mengakibatkan BNPP tidak efektif. Perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan program pembangunan infrasruktur perbatasan terjadi, karena kepentingan nasional Pemerintah meliputi aspek politik, keamanan dan strategis geografi. Kepentingan Daerah meliputi membuka isolasi wilayah, pelayanan masyarakat, membangun kawasan ekonomi dan nasionalisme. Anggaran perbatasan minim, dan masyarakat mengalami pergeseran orientasi nasionalisme.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa hubungan (distribusi) kekuasaan dan kewenangan Pemerintah Pusat pada Daerah dalam pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Nunukan masih dominasi Pusat. Sesuai dengan teori negara oleh Miliband dan Skocpol, dan Smith tentang distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah, sehingga belum memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Perlu penguatan regulasi dan institusi BNPP serta keberpihakan pemerintah pusat (negara) pada percepatan pembangunan perbatasan

---

ABSTRACTThe background of this study is often happen problems in Indonesian-Malaysian borders which very threatened security and sovereignty of NKRI. Underdevelopment in Indonesian border were one of cause Indonesian border problems in Nunukan Regency of North Borneo Province. According State Territorial Policy Number 43, year of 2008 and Presiden Policy Number 12 year of 2010 about National State Institution of Border Management (BNPP), state have outhority in border developments for society prosperity and security. Nunukan Local Goverment had to proposed road developments, port, electric construction, education and health facilities according RPJMD 2012-2016 policy for central Government to opens territorial isolation and underdevelopment in 12 border districs.This research questios, how was the rule of BNPP and power interplay with other institutions, why happen differences of policy priority and Central-Local Goverment intersts. Why were budgets and nationalism border society.This research used kualitatif methods and the case study, data collecting by library studi and interview. State theory by Miliband as main theory, Central-Local Governments Relations by B.C.Smith, Rondinelli and Cheema and nationalism were supports theories in this research.The result of reserch showed that BNPP rule as coordinatif institution, members of BNPP dominant by departements and state institutions so that ego sectoral happen and power interplays with anathor institutions and local government so that BNPP was not efectif. Policy priority defferences and national interests of Central Goverment consists politic aspec, security and strategic geografic. Local Government including to opens isolation territorial, public service, economics development territorial and nationalism.Theoritical implications showed that outhority distributions relations Central Government for Local Government in border infrastructur developments in Nunukan Regency of North Borneo Provinci dominated by Central Government. So that relevants by State theory about authority of Miliband and Skocpol and Central-Local Government distribution theory by Smith. Thus border infrastructur developments by Central Government were not give impacts for society prosperity and local development of Nunukan Regency of North Borneo Provinci. So that must to sthreengtness for regulations and institution of BNPP and aligmants Central Government (state) for border developments accelerations."

"Saat ini di Indonesia sedang diberlakukan peraturan baru yang mengharuskan para pengemudi mobil untuk menggunakan sabuk pengaman. Kebijakan ini berlandaskan UU No. 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Perhubungan No.85 / 2002 tentang pemberlakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan. Berdasarkan peraturan ini, toleransi masih dapat diberikan pada pengemudi yang mobilnya belum dilengkapi dengan sabuk pengaman. Tapi mulai November 2005 sudah tidak ada alasan bagi pengemudi untuk tidak menggunakan sabuk pengaman. Hal ini berarti bahwa cepat atau lambat, masyarakat Indonesia harus membiasakan diri dengan penggunaan sabuk pengaman. Masyarakat Indonesia saat ini belum terbiasa dengan peraturan baru tersebut. Kesadaran akan kegunaannya juga dianggap masih rendah. Meskipun pemerintah telah mengupayakan penegakkan peraturan tersebut dengan tindakan yang cukup tegas, masih belum dapat dipastikan efeknya secara luas mengingat data-data yang diperoleh masih terpusat pada kota-kota besar seperti Jakarta dan itu pun hanya pada daerah tertentu. Berdasarkan latar belakang inilah penelitian dilakukan. Secara umum penelitian ingin mengetahui sejauh mana pengemudi mobil di Jakarta berniat untuk mengenakan sabuk pengaman saat mengemudi. Informasi ini dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan upaya sosialisasi dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan pemakaian sabuk pengaman. Tujuan lain adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi intensi atau niat pengemudi di Jakarta untuk mengenakan sabuk pengaman. Hal ini dapat digunakan untuk menentukan pendekatan atau metode sosialisasi yang paling efektif untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya sabuk pengaman. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan teori planned behavior dari Ajzen dan Fishbein (1980). Dalam teori ini disebutkan bahwa intensi atau niat untuk melakukan suatu perilaku ditentukan oleh interaksi dari tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan persepsi kontrol individu terhada perilaku (PBC) yang juga merupakan persepsi mengenai situasi-situasi yang menghambat atau mendukung dilakukannya suatu perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya, intensi untuk mengenakan sabuk pengaman cukup tinggi (mean 5.39). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki hubungan dengan intensi. Meskipun demikian, diantara ketiga faktor tersebut, hanya faktor PBC yang memiliki sumbangan yang signifikan (beta 0.723 sig.0.01) ketika pengaruh dari ketiga variabel diukur secara simultan. Mesti hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pengemudi cenderung positif (mean 29.53) dan dorongan sosial untuk mengenakan sabuk pengaman juga cenderung tinggi ( mean 303.66) hal ini tidak banyak berpengaruh terhadap niat dari pengemudi di Jakarta untuk mengenakan sabuk pengaman. Mereka cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor situasional seperti ada tidaknya pengawasan dari polisi, desain sabuk pengaman, dan kondisi dijalan raya.Besarnya pengaruh faktor situasional berarti bahwa jika kita ingin meningkatkan intensi pengemudi untuk menggunakan sabuk pengaman maka perlu dilakukan kontrol terhadap faktor-faktor situasional tersebut, terutama oleh pihak pemerintah. Hal-hal yang disarankan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini antara lain adalah, agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pemakaian sabuk pengaman di sebanyak mungkin lokasi, jangan hanya terpusat di jalan-jalan utama. Pemerintah juga sebaiknya lebih terlibat secara aktif dalam mengontrol kualitas dan standar keamanan kendaraan, karena kendaraan yang beroperasi di Indonesia masih banyak yang kualitasnya dibawah standar keamanan dan kenyamanan yang layak. Penelitian terhadap sabuk pengaman juga harus ditingkatkan . Terakhir, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sabuk pengaman, pemerintah sebaiknya jangan hanya berfokus pada aspek penegakan peraturannya saja tapi juga harus memberikan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah umum, dan sebagainya."

"ABSTRAKSetelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai bangsa yang merdeka, bebas dari kungkungan penjajah, mempunyai kedaulatan dan kebebasan untuk menentukan arah kehidupan yang sesuai dengan cita-cita luhur yang diinginkan. Perjuangan mencapai cita-cita bangsa yang luhur tersebut diwujudkan dalam tahap-tahap pembangunan nasional yang arah tujuannya termuat dalam UUD 1945, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka, bersatu dan berdaulat, dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, agar dapat mencapai tujuan, diperlukan adanya Wawasan Nasional. Wawasan Nasional bangsa Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara tercipta karena bangsa Indonesia secara rasional dan realistis menyadari akan diri dan lingkungannya, untuk memanfaatkan kondisi geografi wilayah negaranya. Hakekat Wawasan Nusantara adalah : a. Jiwa Persatuan Kesatuan, yang mendorong bangsa Indonesia untuk bertekad mewujudkan kesatuan wilayahnya, yaitu Kesatuan bidang-bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Budaya dan Pertahanan Keamanan. b. Rasa Tanggung Jawab, terhadap pemanfaatan dan kelestarian lingkungan hidup untuk digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan serta keamanan bangsa dan negara. Agar jalannya pembangunan nasional dapat mencapai tujuan yang dii nginkan, dan mampu untuk secara efektif mengatasi AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan) yang timbul, baik dari dalam maupun dari luar negeri, diperlukan penyelenggaraan pembangunan nasional dengan pendekatan konsepsi Ketahanan Nasional. Adapun unsur esensial konsepsi Ketahanan Nasional adalah : a. Kemampuan mempertahankan kehidupan bangsa, identitas dan integritas bangsa dan negara. b. Kemampuan mengembangkan kelangsungan negara dan bangsa dalam mencapai cita-citanya. Dalam pembangunan lima tahun kelima, kebijaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu : a. Pemerataan Pembangunan. b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. c. Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis. Dengan hakekat Wawasan Nusantara dan unsur-unsur esensial konsepsi Ketahanan Nasional serta kebijaksanaan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan Nasional, maka lengkaplah dasar-dasar perlunya pemerataan pembangunan keseluruh pelosok tanah air yang merupakan salah satu penjabaran menuju cita-cita bangsa Indonesia. Terlebih bagi daerah Batas wilayah kedaulatan nasional Indonesia yang masih terisolir, yang belum cukup mantap tingkat ketahanan wilayahnya, untuk tangguh menghadapi setiap AGHT terhadap kedaulatan negara dan persatuan kesatuan bangsa. Salah satu daerah perbatasan yang masih terisolir adalah perbatasan darat di Kalimantan yang berbatasan dengan wilayah Malaysia Timur. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar diwilayah Republik Indonesia, dengan luas seluruhnya 549.032 km2, mempunyai kelangkaan dalam transportasi darat. Beberapa sungai dapat dimanfaatkan sebagai jal an air, namun demikian tidak seluruh wilayah dihubungkan oleh transportasi sungai."

"Posisi kawasan perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia mengharuskan kawasan ini melakukan hubungan lintas batas Negara. Dalam konteks globalisasi, hubungan sosial antara dua negara atau lebih, baik secara ekonomi maupun politik menjadi sebuah kebutuhan Namun di sisi lain, globalisasi yang tidak tersaring akan menjadi ancaman secara transnasional bagi sebuah negara, khususnya di kawasan perbatasan negara. Pembentukan kader bela Negara yang telah dilaksanakan oleh kementerian pertahanan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di kawasan perbatasan perlu dinantikan perannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Forum Bela Negara Sebatik di kawasan perbatasan dalam menghadapi dinamika lintas batas Negara dengan menggunakan analisis utama konsepsi Bela Negara yang dikaitkan dengan dinamika lintas batas kawasan perbatasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan peran forum bela negara sebatik dilihat dari berbagai aspek yakni organisasi, perencanaan program, pelaksanaan dan hasil, semangat dan pengerahan SDM dan mitra dengan unsur lain."

"The existence of the outermost small islands plays a vital role to maintain the sovereignty of the country as well as benchmarking measurement of archipelagic baseline points. 19 small outer islands in Riau Province may act as safety valve which borders Malaysia, Singapore, and Vietnam. Islands located on the shores of the Strait of Malacca and Singapore, the second busiest shipping lanes and trade in the world. This paper aims at analysing the potential and challenges of the outermost small islands in Riau Islands Province, where their presence is running from west to the north east province of Riau Islands. The uninhabited islands are so vulnerable to illegal activities. "

"Kondisi kawasan perbatasan Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, dan keberadaan dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan Identitas baik etnis maupun agama, menjadi tantangan dalam keberlangsungan kehidupan sosial di wilayah perbatasan. Dari aspek Kajian Pertahanan, dinamika tersebut dapat menjadi sasaran potensial terjadinya Perangproxy (Proxy War) melalui Kawasan Perbatasan. Sehingga diperlukan adanya penguatan implementasi nilai-nilai Bela negara dalam menghadapinya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi nilai-nilai bela negara di perbatasan Desa Sungai Limau dalam menghadapi berbagai tantangan berupa ancaman perang proxy yang rentan terjadi dewasa kini, dengan menggunakan pisau analisis konsepsi Bela Negara dan Perang proxy serta Konsepsi Masyarakat perbatasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai bela negara masyarakat perbatasan Desa Sungai Limau yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan yaitu adanya sikap dan praktik kesadaran berbangsa dan bernegara dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus alat pemersatu yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mampu menjadi modal dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman proxy war di daerah perbatasan."