Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya memenuhi kebutuhan personel Polri khususnya yang berpangkat Perwira, maka dilaksanakan proses seleksi Akpol (Akademi Kepolisian)  bertahap oleh Polri. Pada pelaksanaan seleksi tersebut, Kapolri mendeligasikan kewenangan kepada Kapolda dan jajaran melalui seleksi penerimaan Akpol yang dilaksanakan masing - masing Kepolisian Daerah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar rasio jumlah personel Polri sesuai dengan DSP (Daftar Susunan Personel) Polri seperti yang tercantum dalam peraturan Kapolri. Kegiatan seleksi penerimaan perwira Polri merupakan salah satu bagian dari  kegiatan manajemen sumber daya manusia Polri. Hal ini dikarenakan kualitas pelaksanaan kegiatan seleksi tersebut akan berpengaruh kepada kualitas calon-calon perwira Polri yang akan dihasilkan. Agar kualitas pelaksanaan dari kegiatan seleksi menjadi lebih baik dan menghindari berbagai macam bentuk penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan maka dalam kegiatan seleksi tersebut harus merujuk pada Good Governance. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan rekrutmen Akpol dapat menjaring calon pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam kegiatan Rekrutmen Akpol tingkat daerah yaitu di Polda Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu masih ada beberapa prinsip-prinsip good governance yang masih belum diterapkan dalam rekrutmen Akpol tahun anggaran 2017 di Polda Jawa Barat, Sehingga pada pelaksanaanya terjadi kericuhan. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan yang dibuat oleh Kapolda Jawa Barat mengenai kebijakan persentase kelulusan Akpol dibagi menjadi kuota khusus putra daerah dan kuota non putra daerah. Kebijakan itulah yang membuat adanya polemik dalam pelaksanaan Rekrutmen akpol di Polda Jawa Barat, sehingga Rekrutmen akpol di Polda Jawa Barat akhirnya diambil alih oleh Mabes polri.

---

The Indonesian National Police (Polri) in an effort to meet the needs of Polri personnel, especially those with the rank of Officers, a gradual selection process for the Police Academy (Police Academy) by the National Police. In the implementation of the selection, the Chief of Police delegated authority to the Regional Police Chief and ranks through the selection of the Police Academy that was carried out by each Regional Police. This was done to meet the standard ratio of the number of Polri personnel in accordance with the DSP (List of Personnel Arrangements) of the Indonesian National Police as stated in the National Police regulation. Polri officers' recruitment selection activities are part of the National Human Resources management activities. This is because the quality of the implementation of the selection activities will affect the quality of the candidates for the Police officers who will be produced. In order for the quality of the implementation of the selection activities to be better and avoid various forms of deviations from the stipulated provisions, the selection activities must refer to Good Governance. This is so that the Police Academy recruitment activities can recruit qualified leaders. The study aims to determine how the principles of good governance are applied in the Regional Police Academy Recruitment activities at the West Java Regional Police. This study uses a qualitative approach with the method of description. Based on its benefits, this study included descriptive research. The final result of Police Academy recruitment in the West Java Regional Police is that there are still some principles of good governance that are still not applied in the 2017, so there is chaos in the implementation. This is because the West Java Regional Police Chief made the policy about percentage of the Police Academy graduation is divided into special quota for male regions and non-male regional quota. That policy made the polemic in the implementation of the Police Academy recruitment in the West Java Regional Police, so that the recruitment of the AKPOL in the West Java Regional Police was finally taken over by the National Police Headquarters."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan program affirmative action masyarakat perbatasan pada rekrutmen dan seleksi calon Bintara Polri di Polda Kalimantan Barat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan affirmative action pada rekrutmen dan seleksi tersebut. Pendekatan penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah post positivism dengan menggunakan metode deskriptif. Teori yang dirujuk untuk menganalisis proses rekrutmen dan seleksi pada tesis ini yaitu teori Phases of Talent Acquisition Management yang dikemukakan oleh Daly (2010) bahwa dalam implementasinya rekrutmen dan seleksi terdapat tiga tahapan yaitu review posisi, screening of candidates dan selection interviews. Sedangkan faktor yang mempengaruhi digunakan teori High Quality Recruitment yang dikemukakan Berman dkk (2016) bahwa terdapat faktor-faktor kunci untuk keberhasilan proses rekrutmen dan seleksi sehingga memiliki tingkat kualitas yang tinggi dengan memperhatikan perspektif pemberi kerja dan perspektif pelamar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan affirmative action sudah diterapkan pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon Bintara Polri di Polda Kalimantan Barat namun masih sebatas dititikberatkan pada perlunya diakomodir penduduk asli wilayah perbatasan. Belum dapat menyasar seluruh wilayah yang ditetapkan, selain itu belum terlihat spesifikasi jabatan, kuota yang dibutuhkan dan metode rekrutmen untuk menjaring calon yang berkualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan affirmative action bagi calon peserta wilayah perbatasan pada rekrutmen dan seleksi ini, sebelum pelaksanaan seleksi dilingkungan internal Polri dan Polda Kalimantan Barat menunjukkan kondisi yang mengakomodir keberagaman yang didukung kebijakan terkait, kemauan organisasi pun terlihat untuk merekrut dalam konteks keberagaman dan target yang disasar pun sudah spesifik menyasar ke wilayah perbatasan meskipun belum merata.

---

This research aims to analyze the implementation of affirmative action program in border community on recruitment and selection of the Non-Commissioned Officer Candidate for Indonesian National Police in Regional Police of West Kalimantan and factors affecting the process of implementing affirmative action in recruitment and selection. Approach of the research in writing this thesis was post-positivism using the descriptive methodology. Theory referred to analyze recruitment and selection processes in this thesis was a theory of the Phases of Talent Acquisition Management as stated by Daly (2010) in which implementation of recruitment and selection had three stages, namely position review, screening of candidates and selection interview. Meanwhile, for the affecting factors, it used theory of High Quality Recruitment as stated by Berman et al. (2016) in which there are key factors for the success of recruitment and selection processes, thus having high quality by considering perspective of employer and applicant. The research shows the result that affirmative action has been implemented in the implementation of recruitment and selection of Non-Commissioned Officer Candidate for Indonesian National Police in Regional Police of West Kalimantan, but it was still limited on accommodation of indigenous people in border region. It did not yet target the whole region as stipulated, while specifications of position, quota required, and recruitment method for recruiting the quality candidates were not yet shown. In factors affecting the implementation of affirmative action for the candidate from border region in recruitment and selection, before implementation of selection in Indonesian National Police and Regional Police of West Kalimantan, it shows condition accommodating diversity as supported by the related policy, while willingness of the organization is shown in recruitment, in the context that diversity and target focus on the border region, despite not being equal."

"Memasuki era reformasi yang terjadi di Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah dihadapkan pada kenyataan semakin meningkatnya tuntutan .masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwasannya pemerintah perlu melakukan perubahan dan pembenahan manajemen pemerintahannya. Perubahan dan pembenahan yang dimaksud akan terwujud jika pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya dengan paradigma baru manajemen pemerintahannya Artinya jika selama ini pemerintahan belum sepenuhnya memperdulikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka dalam era baru manajemen pemerintahan ini menjadi obyek sekaligus subyek manajemen pemerintahan. Di sisi lain, dengan adanya tuntutan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance), kembali pemerintah dituntut untuk mampu menata kembali pola-pola kerja yang dilakukan selama ini. Dengan kata lain, tuntutan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik ini, pemerintah diharapkan mampu menjaga sinergitas dengan komponen pemerintahan lainnya, yaitu masyarakat madani dan dunia usaha.Perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara adalah merubah Financial Administration menjadi Financial Management. Reformasi tersebut merupakan salah satu wujud implementasi Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaha raan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.Implementasi peraturan perundang-undanganyang dimaksudkan untuk memenuhi agenda reformasi manajemen keuangan di bidang kelembagaan (institutional reform) dan manajemen publik (public management reform), sebagai tindak lanjut atas reformasi di bidang hukum (legal reform).Pengelolaan APBN sejak disahkannya paket undang-undang tersebut mengalami perubahan dalam proses penganggaran dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Menurut Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2005 reformasi pengelolan keuangan negara adalah melaksanakan alokasi anggaran negara secara efektif dan efisien, antara lain melalui penerapan sistem anggaran terpadu (unified budget), penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran (Medium Term Expenditure Framework ? MTEF) serta penerapan sistem penganggaran yang berbasis kinerja (performance based budget).Perumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap pelaksanaan anggaran di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan (kuesioner). Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Prinsip-prinsip good governance mempunyai hubungan dengan efektivitas pelaksanaan anggaran. Prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilaksanakan dan bukan merupakan suatu yang sulit dilaksanakan Saran dalam penelitian ini adalah mengingat hubungan good governance dengan efektivitas pelaksanaan anggaran masih positif, yang berarti penerapan good goverment masih dapat bertindak sebagai subyek dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut secara terus menerus sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian.

---

When reform era in Indonesia entered, the Central and Regional Governments are faced to its reality on increased public demands to government performance. Therefore, it is surely that the government shall carry out changes and enhancement on management of the government. Relevant changes and enhancement shall realize if the government maintains it with new paradigm of management. It means that the government currently has not been fully cared on public interests and needs, when entering this new era to manage government, this shall be the object as well as subject to manage the government.

On other hand, for demands on realization of good governance, the government is demanded to manage its currently performed working patterns. In other words, the government shall be able to maintain its synergies to other government entities on the demands to realize a good governance. Performed fundamental changes by government in order to manage state monetary is to change Financial Administration into Financial Management. This reform is one of realizations to implement Act Number 7 / 2003 pertaining to State Monetary and Act Number 1 / 2004 pertaining to State Treasure and Act Number 15 / 2004 pertaining Examination and Accountability of State Monetary. Implementation of these acts above are to fulfill reform agenda on financial management at the institutional departments as well as for public management as a follow-up to reform on legal affairs.

Since the package of acts above passed, management of APBN (state's Income and Expenditure Budget) has changed in estimating process which is from planning to implementation. According to Monetary Note and draft of 2005 APBN, reform on state monetary management is to implement an effective and efficient state?s budget allocation with applying unified budget, the usage of Medium Term Expenditure Framework ? MTEF) and to applying performance-based budget systems). Formulation of problem of this research that is how principals applying of good governance in execution of budget in The Ministry of Coordinator of Economics Affairs.. Target which will be reached from this research is analyse and explain how far the principal applying of good governance to execution of budget in The Ministry of Coordinator of Economics affairs.

Used study methodology in this thesis is descriptive-analysis with data gathering techniques by library and field studies (questionnaire). Performed analysis is qualitative and quantitative. Conclusion of this study is good governance Principle has a correlation to Budget Performance. To compile, implement, accountable budget on the Coordinating Minister of Economics Affairs for good governance Principles can be done and it is not hard to implement.

Recommendation of this study is considering that correlation between good governance Principle and budget performance is still positive, which means good governance Principle could act as a subject to enhance budget performance can surely maintain evaluation in this system continuously and it can give more contributions on the enhancement of vision, mission, objective of target at theCoordinating Minister of Economics Affairs."

"Pengelolaan SDM di Polri bertujuan untuk memaksimalkan peran dan fungsi sumber daya manusia (SDM) di masing-masing unit kerja. Salah satu bentuk pengelolaan SDM yang dilakukan Polri untuk membangun postur SDM Polri yang unggul adalah dengan menyelenggarakan rekrutmen proaktif dalam seleksi Bintara Polri 2021. Penelitian ini dilakukan di Polda Kep. Babel. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post positivisme dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rekrutmen proaktif dalam seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Kep. Babel tahun 2021 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen proaktif dalam seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Kep. Babel tahun 2021. Hasil analisis menunjukan bahwa pelaksanaan rekrutmen proaktif di Polda Kep. Babel tahun 2021 yang di analisis menggunakan dimensi input, proses, output dan outcome masih terdapat aspek yang harus ditingkatkan. Pada dimensi input, aspek yang harus ditingkatkan adalah tahap perencanaannya, pada dimensi proses, aspek yang harus ditingkatkan adalah proses perencanaan penggunaan strategi rekrutmen proaktif yang akan digunakan, selanjutnya sejalan dengan input dan outputnya maka dimensi output dan outcome juga harus ditingkatkan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses rekrutmen proaktif dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Kep. Babel tahun 2021 yang penerapannya harus ditingkatkan yaitu perencanaan dan pelaksanaan metode atau strategi rekrutmen dan seleksi yang akan digunakan dalam aktivitas rekrutmen proaktif di Polda Kep. Babel, tahapan evaluasi setelah penerimaan dan sistem penilaian dan perangkingan akhir yang tidak valid dan transparan. Terdapat satu faktor yang telah memenuhi standarisasi yaitu tahapan proses seleksi dalam rekrutmen proaktif penerimaan bintara Polri Polda Kep. Babel.

---

Human resource management in the Indonesian National Police (Polri) aims to maximize the role and function of human resources (HR) in each work unit. One form of HR management carried out by the Polri to build a superior Polri HR posture is to perform proactive recruitment in Polri Non Commisioned Officer (NCO) selection. This research was conducted in Regional Police of Bangka Belitung Island (Polda Kep. Babel). The research approach in this thesis is post positivism using a descriptive method. Data collection techniques consist of in-depth interview, observation and documentation. The objectives of this research are to analyze proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel then analyzed factors that influence proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel as well. The results of the analysis show that proactive recruitment implementation in Polda Kep. Babel year of 2021 which is analyzed using input, process, output and outcome dimension still has aspects that need to be improved. There are several rooms of improvement, at input dimension is planning stage, at process dimension is to identify proactive recruitment strategies planning, furthermore inline with input and process dimension, output and outcome dimensions need to be improved as well. Key factors that affect successful of proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel year of 2021 i.e: planning, recruitment method and strategy identification used in proactive recruitment activity, evaluation post recruitment and selection activity, then validity & transparency final assessment and rank system. On the other hand there is one factor that adequate and fulfills the standardization Mabes Polri policy, that is selection process stage at proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel year of 2021."

"Pendahuluan Penyakit difteri masih menyebar di Indonesia. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak berada di peringkat kedua di Indonesia. Difteri bersifat menyebar antar wilayah dengan cepat sehingga perlu analisis yang mencakup hubungan antar wilayah. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola sebaran difteri dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran difteri dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Metode Penelitian ini adalah crossectional dengan analisis multivariat menggunakan regresi autokorelasi spasial. Populasi yang digunakan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 27 dan menggunakan data bersumber dari BPS tahun 2017 dan Profil Kesehatan tahun 2018. Hasil Sebaran jumlah penemuan kasus difteri yang tinggi di Jawa Barat cenderung berkumpul di wilayah barat dengan nilai indeks Moran 0,2554. Terdapat 7 kabupaten/kota di kuadran 1, terdapat 6 kabupaten/kota di kuadran 2, dan sisanya 15 kabupaten/kota di kuadran 3. Variabel yang berpengaruh adalah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan (koefisien = 0,174), Riwayat Balita yang Pernah Diimunisasi DPT (koefisien = -0,559), dan Rumah Tangga yang Memiliki Air Bersih yang Layak c (koefisien = -0,300), serta pengaruh dari wilayah disekitarnya (koefisien = 0,362). Pembahasan Jumlah tenaga kesehatan lingkungan dapat menambah pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk berobat sehingga akan meningkatkan jumlah penemuan kasus difteri. Imunisasi DPT dapat meningkatkan kekebalan komunitas sehingga mengurangi penyebaran penyakit ke wilayah lainnya. Masih kurangnya partisipasi unuk imunisasi ulang diperlukan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Penyediaan air bersih dapat meningkatkan PHBS untuk mengurangi kontak dengan bakteri difteri. Kedekatan wilayah berpengaruh karena mobilisasi tinggi penyebaran difteri antar wilayah. Kesimpulan Kasus penemuan difteri di Jawa Barat berpola berkumpul (tidak merata). Faktor yang mempengaruhi adalah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan, Riwayat alita yang Pernah Diimunisasi DPT, dan Rumah Tangga dengan Air Bersih.

---

Introduction Diphtheria still widespread in Indonesia, although it has small prevalence but there still increasing in cases. West Java Province has highest population and one of provinces which highest number of discoveriescase in Indonesia. Diphtheria is spread between regions quickly so it needs analysis that includes relationships between regions. Purpose This study was determine distribution pattern of diphtheria and factors that influence spread of diphtheria from one district/city to another district/city in West Java region. Method This study was crosssectional with multivariate analysis used regression spatial autocorrelation. The population used by all districts/cities in West Java Province was 27 and used data from BPS in 2017 and Health Profile in 2018.Result High number of diphtheria case discoveries in West Java tended gather in western region with MoransIndex value was 0.2554. There were 7 districts/cities in quadrant 1, there were 6 districts/cities in quadrant 2, and remaining 15 districts/cities in quadrant 3. Variables that influence wereNumber of Environmental Health Workers (coefficient = 0,174), History of Toddlers Ever Immunized DPT (coefficient = -0,559), and Households that Have Decent Clean Water (coefficient = -0,300), as well as influences from surrounded areas(coefficient = 0,362). Disscusion Number of Health Workers increased knowledge and willingness of community sought treatment so increasednumber of diphtheria cases. DPT immunization increased community immunity thereby reduce spread of disease to other regions. Still eligible to participated for immunization, participation of religious leaders and community leaders needed. Clean water supply can increased PHBS was reduce contact with diphtheria bacteria. Proximity of region had related to high mobilization of spread of diphtheria between regions. Conclusion Cases foundof diphtheria in West Java patterned in western part of the region. Influencing factors are Environmental Health Workers, History of DPT Immunized, and Households with Clean Water."

"Skizofrenia adalah gangguan mental kronis dan berat yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Di Indonesia, prevalensi skizofrenia adalah 1,7 per 1.000 populasi. Jumlah kunjungan gangguan jiwa di puskesmas Kabupaten Bogor telah meningkat secara signifikan dari 1.648 menjadi 13.390 pada tahun 2013-14. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan skizofrenia di Kabupaten Bogor tahun 2017.Studi kasus kontrol tidak berpasangan dilakukan di 63 puskesmas Kabupaten Bogor mulai Mei-Juni 2017. Kasus adalah penderita skizofrenia yang berusia 15-50 tahun yang didiagnosis oleh dokter / spesialis dan dicatat dalam register pasien puskesmas kabupaten Bogor pada tahun 2017. Kontrol Adalah orang sehat berusia 15-50 dan berdomisili di Kabupaten Bogor. Sebanyak 229 kasus dan 229 kontrol dipilih dengan teknik multistage sampling. Probability proportional to size digunakan untuk menentukan jumlah sampel dari masing-masing puskesmas. Kuesioner semi terstruktur yang telah diuji sebelumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dari kontrol dan salah satu anggota keluarga kasus. Test Chi Square dan regresi logistik multivariat diterapkan untuk analisis data.Faktor-faktor yang berhubungan dengan skizofrenia: jenis kelamin laki-laki AdjOR: 11.68; 95 CI: 4,96 -27.50 , riwayat keluarga skizofrenia AdjOR: 4.02; 95 CI: 1,90-8,48 , pendidikan dasar AdjOR: 30,63; 95 CI: 4.21-222.81 , pendidikan menengah AdjOR: 25,35; 95 CI: 3,51-182.90 , pengangguran AdjOR: 5,6; 95 CI 2,52-12,45 , tidak menikah AdjOR: 8,20; 95 CI 2,52-12,45 , masalah dalam keluarga AdjOR: 4,93; 95 CI 2,43-9,99 dan masalah di tempat kerja / sekolah AdjOR: 32.60; 95 CI 7.29 - 145.76 .Dalam studi ini, faktor biologis laki-laki dan riwayat keluarga skizofrenia , sosio-demografi tingkat pendidikan rendah, tidak bekerja dan tidak menikah dan faktor lingkungan masalah dalam keluarga dan tempat kerja/sekolah berhubungan dengan skizofrenia. Studi analitis prospektif diperlukan untuk mengeksplorasi lebih jauh hubungan ini.

---

Schizophrenia is a a chronic and severe mental disorder that affects thinking, feeling, and behavior of a person. In Indonesia, the prevalence of schizophrenia is 1.7 per 1,000 populations. The number of visits of mental disorders in puskesmas of Bogor Regency has increased significantly from 1,648 to 13,390 in 2013 14. This study aimed to determine the factors associated with schizophrenia in Bogor Regency 2017.An unmatched case control was conducted in 63 health centers of Bogor regency from May June 2017. Cases were schizophrenic patient aged 15 50 years diagnosed by physicians specialists and recorded in the register of Bogor district health centers in 2017. Controls were the healthy people aged 15 50 and domiciled in Bogor Regency. A total of 229 cases and 229 controls were selected by multistage sampling technique. Probability proportional to size was usedto determine the number of samples from each puskesmas. A pre tested semi structured questionnaires was used to collect relevant data from controls and one of the family members of cases.

Chi square test and multivariate logistic regression were applied for data analysis.Folowing factors were associated with schizophrenia male gender AdjOR 11.68 95 CI 4.96 27.50 , family history of schizophrenia AdjOR 4.02 95 CI 1,90 8,48 , basic education AdjOR 30.63 95 CI 4.21 222.81 , secondary education AdjOR 25.35 95 CI 3.51 182.90 , unemployed AdjOR 5.6 95 CI 2,52 12,45 , unmarried AdjOR 10,20 95 CI 2,52 12,45 , problems in the family AdjOR 4.93 95 CI 2.43 9.99 and problems at work school AdjOR 32.60 95 CI 7.29 145.76 .In the study setting, biological male and family history of schizophrenia ,sociodemographic low level of education, unemployment and unmarried and environmental factors problems in family, workplaceor school were associated with schizophrenia. Prospective analytical studies are needed to further explore these associations. "

"Berbagai permasalahan dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri masih terjadi. Pada tahun 2017, dari 33 Polda yang menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri, terdapat 8 Polda dan 1 Satker Mabes Polri yang masih ditemukan adanya penyimpangan. Namun demikian, Polda Metro Jaya justru mendapatkan penghargaan dari Kapolri atas prestasinya dalam menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya tahun 2018 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan Polda Metro Jaya dapat menjadi role model bagi Polda-polda lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat Peraturan Kapolri yang mengatur secara tegas tentang penerapan merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri. Peraturan yang ada menggariskan bahwa prinsip yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri adalah bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) yang selaras dengan prinsip merit. Terdapat celah-celah yang berpotensi kecurangan dalam mekanisme tiap metode seleksi hingga penentuan kelulusan akhir sehingga berpotensi merit system tidak terimplementasi dengan baik. Namun demikian, Polda Metro Jaya dapat menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri tahun 2018 berdasarkan merit system. Faktor utama yang menentukan keberhasilan Polda Metro Jaya adalah faktor Kapolda selaku Ketua Panitia Daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri dengan berbasis merit system.

---

Various problems in the recruitment and selection process of non-commissioned officer still occur. In 2017, of the 33 Regional Police Offices (Polda) that held national police recruitment and selection process, there were 8 Regional Police Offices and 1 National Police Headquarters Work Unit where  irregularities were still found. Nevertheless, Polda  Metro Jaya instead received an award from The Chief of Indonesian Police for its achievements in holding the 2017 national police recruitment and selection process.

The purpose of this study is to analyze the implementation of merit systems in the recruitment and selection process of Non-commissioned  Police Officer held by Polda Metro Jaya in 2018 as well as the factors that influenced them, with the expectation that Polda Metro Jaya could become a role model  for other Regional Police Offices. The study uses an approach post-positivist. Data collections are done by document studis and in-depth interviews which the data analysis then were carried out.

The results showed that there was no Kapolri Regulation that explicitly regulated the implementation of merit systems in the process of recruitment and selection of National Police. The existing regulations outline that the principles used in the National Police recruitment and selection process are clean, transparent, accountable and humane (BETAH) that are in line with the principle of merit. There are potential loopholes in the mechanism of each selection method which determine the final graduation  with the result that the potential merit system is not implemented properly.

Nevertheless, Metro Jaya Regional Police could still hold the 2018 National Police commission recruitment and selection process based on the merit system. The main factor that determines the success of Polda Metro Jaya is Chief of Regional Police as the Chairperson of the Regional Committee who has a high commitment to administer Non-commissioned  Police Officer recruitment and selection process with a merit-based system."

"ABSTRAKMenurut data WHO (2015) jumlah perempuan yang terinfeksi HIV adalahsebanyak 16,0 juta jiwa dan 3,2 juta jiwa merupakan anak-anak (<15 tahun) daritotal 36,7 juta orang yang terinfeksi HIV. Pencegahan penularan HIV dari ibu keanak merupakan upaya pengendalian HIV/AIDS karena membantu menurunkanjumlah orang terkena HIV. Dari tahun 2000 sampai dengan 2015 penurunanjumlah orang yang tertular HIV sampai dengan 35 % dari program pencegahanHIV. Salah satu pencegahannya adalah pemeriksaan tes HIV kepada Ibu hamil.Provinsi Jawa barat termasuk dalam 3 provinsi terbanyak kasus HIV, PuskesmasCicalengka dan Puskesmas Rancaekek merupakan Puskesmas yang tersedialayanan pemeriksaan tes HIV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktoryang berhubungan dengan perilaku test HIV pada ibu hamil. Design crosssectional dengan menggunakan instrument kuesioner. Hasil regresi logistic dalampenelitian didapatkan persepsi manfaat (P value = 0,021; OR = 0,299), informasi(P value = 0,004; OR = 6,67) dan dukungan petugas kesehatan (P value = 0,011;OR = 3,704) merupakan faktor yang berhubungan dengan perilaku tes HIV padaibu hamil, dengan faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor informasi.Disarankan untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk meningkatkan upayapromosi tentang pencegahan HIV melalui media elektronik untuk memudahkanakses informasi oleh masyarakat.

---

ABSTRACT The number of women who is infected by HIV is 16.0 million. Moreover, 3.2million from 36.7 million number who infected by HIV are children (<15 yearsold) (WHO, 2015). Prevention of mother-child transmission is one of HIVinfected.From 2000 until 2015 the decreased number of people who are infectedby HIV down to 35% resulting from HIV prevention. One of the gold standards inprevention programs is HIV examination for pregnant women. West JavaProvince included in three largest provinces of HIV cases, primary health carecenter in Cicalengka and Rancaekek are providing HIV test service. The aims ofthis study are related to HIV test behavior in pregnant women. A cross-sectionaldesign with questionnaire measurement was used in this study. The result ofregretion logistic shows that benefit perception (P = 0.021, OR = 0.299),information (P = 0.021, OR = 0.299), and health care provider support (P =0.021, OR = 0.299) are factors determinant in this study. Information factorresulting as most influencing factors in this study. Recommended to thedepartment of health and public health center is to improve the promotion of HIVusing electronic media to help the community."

"Menurut data WHO (2015) jumlah perempuan yang terinfeksi HIV adalah sebanyak 16,0 juta jiwa dan 3,2 juta jiwa merupakan anak-anak (<15 tahun) dari total 36,7 juta orang yang terinfeksi HIV. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak merupakan upaya pengendalian HIV/AIDS karena membantu menurunkan jumlah orang terkena HIV. Dari tahun 2000 sampai dengan 2015 penurunan jumlah orang yang tertular HIV sampai dengan 35 % dari program pencegahan HIV. Salah satu pencegahannya adalah pemeriksaan tes HIV kepada Ibu hamil. Provinsi Jawa barat termasuk dalam 3 provinsi terbanyak kasus HIV, Puskesmas Cicalengka dan Puskesmas Rancaekek merupakan Puskesmas yang tersedia layanan pemeriksaan tes HIV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang berhubungan dengan perilaku test HIV pada ibu hamil. Design cross sectional dengan menggunakan instrument kuesioner. Hasil regresi logistic dalam penelitian didapatkan persepsi manfaat (P value = 0,021; OR = 0,299), informasi (P value = 0,004; OR = 6,67) dan dukungan petugas kesehatan (P value = 0,011; OR = 3,704) merupakan faktor yang berhubungan dengan perilaku tes HIV pada ibu hamil, dengan faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor informasi. Disarankan untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk meningkatkan upaya promosi tentang pencegahan HIV melalui media elektronik untuk memudahkan akses informasi oleh masyarakat.

---

The number of women who is infected by HIV is 16.0 million. Moreover, 3.2 million from 36.7 million number who infected by HIV are children (<15 years old) (WHO, 2015). Prevention of mother-child transmission is one of HIV-infected. From 2000 until 2015 the decreased number of people who are infected by HIV down to 35% resulting from HIV prevention. One of the gold standards in prevention programs is HIV examination for pregnant women. West Java Province included in three largest provinces of HIV cases, primary health care center in Cicalengka and Rancaekek are providing HIV test service. The aims of this study are related to HIV test behavior in pregnant women. A cross-sectional design with questionnaire measurement was used in this study. The result of regretion logistic shows that benefit perception (P = 0.021, OR = 0.299), information (P = 0.021, OR = 0.299), and health care provider support (P = 0.021, OR = 0.299) are factors determinant in this study. Information factor resulting as most influencing factors in this study. Recommended to the department of health and public health center is to improve the promotion of HIV using electronic media to help the community."

"Penyakit diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena masih menjadi penyebab kematian yang cukup tinggi di Indonesia. Pada tahun 2015, prevalensi balita yang meninggal karena diare secara global sebesar 9% (UNICEF, 2016). Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2013, insiden diare pada kelompok usia balita di Indonesia adalah 10,2%. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013, prevalensi diare di provinsi Jawa Barat sebesar 7,5%, kemudian pada Riskesdas tahun 2018 prevalensi diare di provinsi Jawa Barat meningkat menjadi sebesar 8,6%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita di Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Penelitian ini menggunakan desain studi Cross Sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Sampel yang digunakan adalah balita berusia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Barat yang terdata di SDKI 2017, dan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebanyak 1.554 balita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi kejadian diare pada balita di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 adalah sebesar 15,6% (242 balita). Hasil uji bivariat menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kejadian diare adalah balita usia ≤ 1 tahun (OR 1,62; 95% CI 1,23-2,13; p=0,001), sarana sanitasi (OR 1,52; 95% CI 1,14-2,03; p=0,005), dan sumber air minum (OR 1,34; 95% CI 1,01-1,79; p=0,047). Salah satu cara untuk mencegah terjadinya diare pada balita adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

---

Disease is still a public health problem because it is still a fairly high cause of death in Indonesia. In 2015, the prevalence of children under five years who died from diarrhea globally was 9% (UNICEF, 2016). Based on Riskesdas data in 2018 the incidence of diarrhea in Indonesia was 10,2%. Based on Riskesdas data in 2013 the prevalence of diarrhea in West Java province was 7,5%, then based on Riskesdas in 2018 the prevalence of diarrhea in West Java province increased to 8.6%. The purpose of this research is to find out the description of the factors that associated with the incidence of diarrhea in children under five years in West Java Province in 2017. This study uses a Cross Sectional study design. Data that used is secondary data based from the Demographic Survey and Indonesian Health (IDHS) in 2017. The sample used is children aged 0-59 months in West Java Province, recorded in the 2017 IDHS, and samples that meet the inclusion and exclusion criteria are 1.554 children. The research result showed that the prevalence of diarrhea in West Java province in 2017 was 15,6% (242 children). The results of the bivariate test showed that the factors associated with the incidence of diarrhea were children aged ≤ 1 year (OR 1,62; 95% CI 1,23-2,13; p=0,001), sanitation facilities (OR 1,52; 95% CI 1,14-2,03; p=0,005), and source of drinking water (OR 1,34; 95% CI 1,01-1,79; p=0,047). To prevent diarrhea in children under five years is keep the environmental clean and healthy lifestyle."