Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan mengetahui keadaan kepatuhan dalam hal pelaporan dan pembayaran SPTPD Masa serta rata-rata jumlah setoran setelah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak daerah pada Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitiatif deskriftif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara atau focus group discussion (FGD) dan studi kepustakaan atau pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah telah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pemeriksaan yang berlaku, namun masih belum didukung oleh infrastruktur yang memadai dan adanya permasalahan seperti ketersediaan SDM dan struktur organisasi, belum dilakukan penyesuaian program pemeriksaan secara tertulis dan Kertas Kerja Pemeriksaan yang belum lengkap. pemeriksaan pajak daerah telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 35,09 persen dari total 57 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pelaporan SPTPD Masa dan sebesar 48,48 persen dari total 33 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pembayaran masa pajak daerah serta rata-rata jumlah pembayaran masa pajak daerah untuk 24 wajib pajak daerah yang telah diterbitkan SKPDKB meningkat sebesar 31,78 persen dari jumlah rata-rata sebelum pemeriksaan sebesar Rp584.904.637,70.

---

This research’s purposes is to know the implementation of local tax audit phase, the condition of compliance in terms of reporting and payment of SPTPD Masa and the average amount of payment after the implementation of local tax audit to the taxpayer at Tangerang City Municipal. It is a case study with descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews or focus group discussion (FGD) and literature study or collection of documents. The results show the local tax audit in had been implemented based on the local tax audit standards and procedure, but is not supported by an adequate infrastructure and there are problems such as the availability of human resources and organizational structure, any adjustment of the written audit program had not been done and the incomplete of working paper. The local tax audit had increased the taxpayer compliance by 35.09 percent of the total 57 taxpayer who were previously non compliance in the reporting timeliness of the SPTPD Masa, 48.48 percent of the total 33 taxpayer who were previously non compliance in the payment timeliness of the local tax period and the average payment of local tax period for the 24 local taxpayers which issued by SKPDKB has increased by 31.78 percent from the average payment before the implementation of local tax audit by Rp584.904.637,70."

"Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) merupakan suatu kebijakan yang melibatkan sinergi antar Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia secara kolaboratif. Kebijakan KSWP meningkatkan kapabilitas Direktorat Jenderal Pajak untuk mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak serta membantu dalam pembentukan basis data perpajakan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KSWP sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan paradigma post-positivist, dengan mengacu pada model implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle. Data yang dikumpulkan berbentuk data kualitatif, yang ditranskrip dan dianalisis dengan metode successive approximation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KSWP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat digolongkan ke dalam kategori berhasil karena lingkungan implementasi yang mendukung serta kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor, tetapi dengan catatan rendahnya tingkat pengetahuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor terhadap kebijakan KSWP.

---

Tax Clearance Simplified System (KSWP) is a policy that involves synergy between Government Institution to improve taxpayer compliance in Indonesia collaboratively. This policy enhances the capability of the Directorate General of Taxes to detect taxpayer disobedience and helps in establishing a strong taxation database. This study aims to analyze the implementation of KSWP policies as an effort to increase taxpayer compliance in the City Government of Bogor. This study uses a quantitative approach with the post-positivist paradigm, with reference to the Merilee S. Grindle public policy implementation model. Data collected in the form of qualitative data, which are transcribed and analyzed by successive approximation methods. The results showed that the implementation of the KSWP policy within the City Government of Bogor could be categorized as a success because of the supportive implementation environment and readiness of resources owned by the City Government of Bogor, but with a note of the low level of knowledge of the Bogor City One Stop Service and Integrated Services (DPMPTSP Kota Bogor) towards KSWP policies."

"Skripsi ini menganalisis implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang yang ditinjau dari konsep administrasi pajak daerah dan kendala dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist dengan tujuan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh M. Ikhsan dan Roy V. Salomo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang secara praktik belum semuanya dilaksanakan sesuai teori yang bersangkutan dan belum semuanya dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang. Dalam implementasinya, pemerintah Kota Tangerang menghadapi beberapa kendala yang diantaranya yaitu ketidaksesuaian data subjek dan objek PBB-P2, kurangnya sumber daya manusia dalam verifikasi data dan tidak adanya juru sita, human error dan system error, waktu penagihan yang tidak tepat, dan kurangnya sosialiasi tentang PBB-P2 kepada masyarakat Kota Tangerang.

---

This research focus on analyzes the implementation of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector in Tangerang City. The main problem in this reseacrh is related to the implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City which is reviewed from the concept of local tax administration and constraint in the PBB P2 collecting in Tangerang City. This research is post positivist research with descriptive purpose. The theory used is the theory of local tax administration proposed by M. Ikhsan and Roy V. Salomo.

The results of this research indicate that Implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City is not practically all done according to the theory concerned and not all implemented according to the standards set by the local government of Tangerang City. In its implementation, the local government of Tangerang City faces several obstacles which is the mismatch of subject data and objects, the lack of human resources in data verification and the absence of bailiffs, human error and system error, inaccurate billing time, and lack of socialization of Land Tax and Rural and Urban Buildings to Tangerang City community."

"ABSTRAKPenurunan pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yaitu dengan membuat sistem online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses administrasi pajak daerah serta mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasilnya adalah proses administrasi pajak daerah dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan sudah tepat, sesuai dengan 13 indikator administrasi pajak daerah yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan. Kelebihannya adalah memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kelemahannya adalah sistem online akan terhambat jika ada gangguan koneksi internet serta adanya resiko rekayasa penerimaan pajak yang dilakukan pihak bank.

---

ABSTRACTThe decreasing of the growth of restaurant tax revenues in South Tangerang City encourages local government to improve services to tax payerss that is by creating an online system in restaurant tax collection. This study aims to analyze the process of local tax administration and identification an advantage and disadvantage in restaurant tax collection with online system in South Tangerang CIty. This study uses quantitative approach with in depth interview. As a result, the process of local tax administration in restaurant tax collection with online system in South Tangerang City is appropriate, in accordance with 13 indicators of local tax administration which are divided into 3 stages of identification, assessment and collection. The advantage is to facilitate tax payers to fulfill their tax obligations and the disadvantage is online system will be hampered if there is an interface on internet connection, also the risk of engineered tax revenue made by the bank."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor untuk terus meningkatkan dan dapat terus menjadi tumpuan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi dikarenakan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi sangat potensial. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut seperti bagaimana bentuk strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah : Strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Sukabumi adalah strategi intensifikasi dan ektensifikasi pajak. Untuk strategi intensifikasi dilakukan dengan peningkatan pelayanan lapangan, pengawasan pemeriksaan pajak, dan penyerdehanaan administrasi. Strategi ekstensifikasi dilakukan dengan cara menjaring wajib pajak baru. Dan untuk hambatan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya.

---

This research discusses the strategy Government of Sukabumi City through improvement on Vehicle Tax. Therefore, this research goals to describe the management of strategies such as how the strategy form used by the Government and analyze the obstacles faced in implementing these strategies. With qualitative approach, data collecting techniques with in depth interviews and literature. The result of this research are The strategy applied by Government is tax intensification strategy dan Extensification. For intensification strategy is done by improving field services, supervision of tax audit, and administrative simplification. Extensification strategy is done by collecting new taxpayers. And for the obstacles encountered is the problem of undicipline tax payer for their responsbility."

"Selama satu dekade terakhir, seperti kebanyakan negara di dunia, Pemerintah Indonesia telah menempatkan Sektor pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini terlihat pada peran penerimaan pajak dalam menunjang pembiayaan APBN yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun penerimaan pajak cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun rasio pajak secara umum masih rendah, pemerintah merekomendasikan untuk mengadakan program Amnesti Pajak yang peraturannya telah diatur oleh konstitusi sendiri. Ketentuan perpajakan yang digunakan dalam analisis adalah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984, peraturan pelaksanaan yang didasarkan pada pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak tahun 1984, RUU Pengampunan Pajak tahun 2001 dan RUU Pengampunan Pajak tahun 2005. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitik, dimana teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan penelitian ini terlihat jelas bahwa RUU Pengampunan Pajak masih belum memenuhi prinsip-prinsip penting dalam pemungutan pajak, khususnya kesetaraan, kepastian, dan produktivitas pendapatan. Dalam jangka panjang. Tax Amnesty yang terus menerus dilakukan mempunyai pengaruh negatif terhadap perolehan pajak. Ketika Tax Amnesty sering diterapkan, maka faktor utama perolehan yang menurun adalah penurunan terhadap Penerimaan Pajak. Dalam pandangan perpajakan di atas seharusnya pemerintah menunda pelaksanaan Tax Amnesty lebih awal. Padahal mereka harus melakukan peninjauan menyeluruh terhadap Amnesty secara akurat, matang, dan menyeluruh, baik regulasi maupun teknis pelaksanaannya, dengan memperhatikan Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak.

---

For the last decade, how as most countries in this world, Indonesia's Government has already placed tax Sector as a main source of state's revenue. It can be seen in tax revenue role in supporting APBN financing that always increase from year to year. Despite of tax revenue tend to increase by the year, even tax ratio still have low rate generally, the government recommended to hold a Tax Amnesty program wherein the regulation have provised by constitution itself. Tax provision applied in the analysis is a presidential decree number 26 year of 1984, execution regulation which had been based on execution of Tax Amnesty policy year of 1984, RUU Draft of Tax Amnesty 2001 and RUU Draft of Tax Amnesty 2005. The research method applied in this paper is decriptive analytic, wherein technique data collecting is by study bibliography and study field. Based on this research, it is clearly shown that RUU Draft of Tax Amnesty yet still have no comply the important principles in tax collecting, particularly equality bases, certainty, and productivity revenue. In the long run. Tax Amnesty that constantly incurred has a negative influence against tax acquirement. When Tax Amnesty applied often, the principle factor of acquirement that decrease is the downward against Tax Revenue. In the view of tax above the government is suppose to postpone Tax Amnesty execution earlier. While they should totally make a review of the Amnesty accurately, maturely, and all over, either of regulation and technical executional, by taking notice of Tax Collection Principles."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Pajak Restoran di Kota Bekasi dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan. Latar belakang penelitian adalah adanya temuan dari BPK yang menunjukan bahwa masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi wajib pajak restoran. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor SDM (sumber daya manusia) yang kurang mendukung dan proses sosialisasi kebijakan pajak restoran yang tidak maksimal.

---

This research discusses about Policy Implementation of Restaurant Tax in Bekasi Municipality by using a model of policy implementation from Van Meter and Van Horn. Researcher use post-positivist paradigm, in-depth interview, and field research methods to analysis main problem. The background of this research is Audit Board of Republic Indonesia has found many restaurants not registered as a tax-payer. The research revealed that Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough. The main factors that show Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough are human resources and process of sosialization in restaurant tax,"

"Pemerintah DKI Jakarta melakukan reformasi perpajakan dengan membuat e-BPHTB. E- BPHTB bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani kewajiban perpajakan BPHTB. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan e-BPHTB online dan pengaruhnya pada penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat di provinsi DKI Jakarta, mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penerapan e- BPHTB online, dan menggambarkan evaluasi pada penerapan e-BPHTB online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengawasan BPHTB berjalan baik dengan memberikan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan adanya kerjasama pada pihak terkait. Penerapan e-BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat belum dipengaruhi oleh e-BPHTB online ini karena Wajib Pajak yang memanfaatkan masih sedikit dan adanya sistem approval kurang efektif dan efisien. Tingkat kepercayaan masyarakat sudah dikatakan baik karena pemberian fasilitas yang dibuat oleh pemerintah salah satunya e-BPHTB. Faktor yang mendorong penerapan e- BPHTB online terbagi menjadi tiga yaitu perkembangan zaman terhadap teknologi, kedua manfaat kemudahan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dan Fiskus, dan pandemi covid-19. Faktor penghambat pada penerapan program ini yaitu masyarakat yang masih awam terhadap teknologi, sistem approval yang kurang efektif dan efisien karena masih membutuhkan sumber daya manusia dalam pengoperasiannya, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat keberhasilan pada penerapan e-BPHTB yaitu terbagi menjadi dua, evaluasi terhadap kompetensi sumber daya manusia yang masih minim pengetahuan karena tidak ada pelatihan pada pegawai pajak dan penyempurnaan aplikasi pada sistem approval.

---

The DKI Jakarta government carried out tax reform by making e-BPHTB. E-BPHTB aims to simplify BPHTB tax obligations for the general public. This study was carried out to determine the driving and impeding factors in the application of e-BPHTB online, to describe the evaluation of the application of e-BPHTB online, and to analyze the application of e-BPHTB online and its impact on local tax revenue and community compliance in the DKI Jakarta province. This research was conducted using qualitative methods. This research uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The results of this study indicate that the implementation of the supervision policy of BPHTB is running well by providing supervision to taxpayers with the cooperation of related parties. The application of e-BPHTB to local tax revenues and public compliance has not been affected by this online e-BPHTB because taxpayers who use it are still few and the approval system is less effective and efficient. The level of public trust has been said to be good because of the provision of facilities made by the government, one of which is e-BPHTB. The factors that encourage the application of e-BPHTB online are divided into three, namely the development of the times towards technology, the second is the convenience benefits felt by taxpayers and tax officials, pandemic covid-19. The inhibiting factors in implementing this program are people who are still unfamiliar with technology, the approval system is less effective and efficient because it still requires human resources in its operation, and the lack of quality human resources. The level of success in the implementation of e-BPHTB is divided into two, evaluation of the competence of human resources which is still lacking in knowledge because there is no training for tax employees and improvement of applications on the approval system."

"Indonesian tax reform could increase and maintain self - budget for development, which is not depending to oil and gas sector. For this condition, this is the time to achieve tax implementation to improve the quality, such as increasing certainty and tax - compliance. One of these efforts, in income tax there is achieving in time limitation to adjust the estimated tax payment based on tax - audit. Compliance with the income tax requires affirmative actions from each taxpayer in certain condition, but in another side income tax is one of the instrument of public policy to distribute the costs of government.This adjustment for tax payment is the example of estimated tax which is not having strong administrative sanctions for establishing commitment between taxpayer and government to secure the revenue. In another conditions, this action face the fluctuated business, the need professionalism of tax audit, and poor accounting system from taxpayer that can bring to uncertain condition and can increase the incompliance.The goals of this thesis are showing if there is disparity condition before and after limitation to adjust the estimate tax payment from based on tax - audit, and analyzing the conditions which appear from application in Jakarta Cakung Dua administmtive tax office (KPP Jakarta Cakung Dua) to eliminate the negative sides of application and get the benefit for the revenue and compliance. The reasons to choose KPP Jakarta Cakung Dua are new ofice to improve tax revenue and having taxpayer population as usual.Research--operation is comparative study with chi - square method to know the disparity and proportional comparative as a qualitative analyzing dependent variables of compliance to describe the conditions. The methods to collect of data are literature study and collecting premier data in KPP Jakarta Cakung Dua.The summaries of this study are there is no disparity compliance before and after limitation, and there are some conditions which are influenced by this adjustment. These conditions are this action is influenced by business fluctuation, could increase formal compliance, and could apply effectively in the official counting of tax liability personal taxpayer.To establish the compliance in KPP Jakarta Cakung Dua, it must imply the efective tax - audit and audit other taxpayers to build the deterrent effect. And for the tax head - office, it must manage the systematic tax - audit managerial to give effectively and efficient result such as RGTF and extra effort which could boost tax revenue. And there is potential tax - revenue from the officiaI counting of tax liability personal taxpayer."

"Tesis ini membahas tentang analisis pengaruh pengetahuan, sikap, norma subjektif dan kendali perilaku atas integrasi zakat dan pajak terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Muslim, dalam hal ini penelitian fokus pada kebijakan untuk menjadikan zakat sebagai pengurang pajak.Penelitian dilakukan terhadap 185 responden di wilayah Tangerang Selatan yang merupakan wajib pajak KPP Pratama Serpong, Tangerang Selatan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan program SPSS 13. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh (signifikansi) yang positif pada faktor pengetahuan, sikap, norma subjektif maupun kendali perilaku atas integrasi zakat dan pajak terhadap intensi kepatuhan wajib pajak muslim. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan adanya kontribusi pengaruh dari keempat faktor tersebut sebesar 52,5% terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Muslim, sedangkan 47,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian. Dengan adanya kontribusi pengaruh yang besar tersebut, seharusnya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak segera diterapkan karena berpeluang menambah potensi penerimaan pajak sebagai dampak dari intensi kepatuhan pajak yang lebih baik.

---

The objective of this thesis is analyze the influences of Knowledge, Attitude, Subjective Norm and Perceived Behavioral Control about Integration of Zakat and Tax towards Tax Compliance Intention of Moslem Taxpayer. This research has 185 random sample (purposive sampling) from Taxpayer in South Tangerang as regionalof Serpong Tax Office.

This research results that there is positive and significant influences of Knowledge, Attitude, Subjective Norm and Perceived Behavioral Control about Integration of Zakat and Tax towards Tax Compliance Intention of Moslem Taxpayer, with contribution is 52,5%. This results indicate that the policy about zakat as tax credit must be applied soon, in order to increase the potential effect of moslem taxpayer intention and further, increasing of government revenue from tax."