Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas mengenai batasan peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk pengawasan terhadap label pada kemasan kosmetika yang menjadi tanggung jawab dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Perdagangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan dengan menggunakan data primer serta data sekunder, pada skripsi ini ditemukan adanya nota kesepahaman antara BPOM dan Kementerian Perdagangan, yang dimana menjelaskan bahwa peran pengawasan pre-market dan post-market menjadi tanggung jawab BPOM secara penuh. Dengan melihat kenyataan yang demikian, ternyata peran pengawasan pihak terkait pun belum dapat menutupi angka peredaran kosmetika impor tanpa label dengan benar.Salah satu kendalanya adalah belum adanya aturan formal mengenai pengawasan terhadap kegiatan perdagangan melalui media online dan media sosial yang sekarang menjadi media paling diminati masyarakat. Jika dibandingkan dengan sistem pengawasan di Amerika Serikat, pihak US Food and Drug Administration yang memiliki kewenangan tersebut hanya melakukan pengawasan post-market. Salah satu faktor yang membedakan bentuk pengawasan tersebut adalah karena industri kosmetika lokal di Amerika Serikat sendiri sudah sangat maju serta kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya. Serta peran dari konsumen yang telah sadar akan hak-haknya dengan melakukan pelaporan mengenai keluhan secara aktif kepada pihak yang berwenang.

---

This thesis discusses about the limitations of the role of control which carried out by the government, especially for the control of the liability to include labels on cosmetics packaging which is the responsibility of the National Agency of Food and Drug Control of the Republic of Indonesia and the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. By using normative juridical research methods and using primary data also secondary data, in this thesis found out a memorandum of understanding between the National Agency of Food and Drug Control of the Republic of Indonesia and the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, which explains that the role of controls of pre-market and post-market is fully the responsibility of the National Agency of Food and Drug Control of the Republic of Indonesia. By looking at this reality, the controls role of the related party has not been able to cover the number of imported cosmetics without labels. One of the problems here is there is no formal regulation regarding the control of trade activities through online media and social media which are the most popular trade medias nowadays. When compared with the control system in the United States of America, the US Food and Drug Administration, which has this authority, only do post-market control. One of the factors that distinguishes this form of control is that the local cosmetics industry in the United States of America itself is already very advanced and the awareness of vendors in fulfilling their obligations. Also the role of consumers who have been aware of their rights by actively reporting any complains to the authorities."

"Label Nutrition Facts (Informasi Nilai Gizi) adalah hal yang penting karena melalui label ini yang tercantum pada kemasan makanan, konsumen dapat memutuskan kesesuaian produk tersebut pada kesehatannya. Label Nutrition Facts (Informasi Nilai Gizi) merupakan suatu informasi kandungan gizi yang terkandung dalam produk pangan disertai jumlah kandungan tersebut dalam tiap sajian atau kemasan makanan. Tujuan utama pelabelan gizi adalah membantu konsumen untuk menghindari atau mengurangi kelebihan ataupun kekurangan asupan zat gizi yang dapat berakibat pada masalah kesehatan terkait pola makan. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan beberapa peraturan terkait ini. Peraturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat khususnya konsumen makanan kemasan. Penelitian ini akan membahas peraturan pencantuman label informasi nilai gizi serta bagaimana praktiknya dilapangan beserta kendala-kendalanya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penlitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

---

The Nutrition Facts label (Information on Nutritional Value) is important because through this label that is listed on food packaging, consumers can decide the suitability of the product for their health. Label Nutrition Facts (Information of Nutritional Value) is an information on the nutritional content contained in a food product along with the amount of the content in each serving or food packaging. The main purpose of nutrition labeling is to help consumers to avoid or reduce excess or lack of nutrient intake that can result in health problems related to diet. The government, represented by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), issued several related regulations. This regulation was made to protect the interests of the public, especially consumers of packaged food. This study will discuss the regulations for the inclusion of nutritional value information labels and how they are practiced in the field along with the obstacles in Indonesia. This research is a normative juridical research using a statue approach method.

"

"Catatan medis menjelaskan perjanjian kerahasiaan medis di Indonesia dan Amerika Serikat; Perjanjian Implementasi Telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat; dan menganalisis undang-undang tentang kerahasiaan rekam medis elektronik dalam penerapan telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang diakui (1) Kerahasiaan rekam medis di Indonesia dilindungi oleh berbagai peraturan seperti Hukum dan Peraturan Menteri sementara di Amerika Serikat, kerahasiaan pasien dalam rekam medis yang didukung oleh peraturan nasional, HIPAA, serta peraturan dan keputusan pengadilan negara; (2) Implementasi telemedicine di Indonesia belum diatur oleh pemerintah Amerika Serikat yang peraturannya telah diatur baik di tingkat nasional maupun negara bagian dan keputusan pengadilan dalam memastikan tata kelola telemedicine yang baik. Rekam medis pada sistem telemedicine, baik di Indonesia dan Amerika Serikat rekam medis dalam pelaksanaan telemedicine dalam bentuk ESDM dan bersama-sama didukung oleh hukum Amerika Serikat selain sanksi untuk kerahasiaan rekam medis elektronik juga memberikan insentif keuangan untuk kerahasiaan rekam medis menurut peraturan masing-masing negara berbeda dalam hal pengecualian terhadap kerahasiaan rekam medis seperti yang ditampilkan di negara bagian Alaska danHawaii. Hasil penelitian tersebut, peneliti mengusulkan Menteri Kesehatan segera membuat pengaturan untuk pedoman terkait telemedis dalam implementasi telemedis tingkat nasional dengan menyediakan pengaturan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam hal catatan medis elektronik seperti standar enkripsi yang digunakan.

---

Medical records explain medical confidentiality agreements in Indonesia and the United States. Telemedicine Implementation Agreement in Indonesia and America Union and analyzing the law on the confidentiality of electronic medical records in the application of telemedicine in Indonesia and the United States using normative juridical research methods. From the results of research that are recognized (1) The confidentiality of medical records in Indonesia is protected by various regulations such as Law and Ministerial Provisions in the United States, the confidentiality of patients in medical records supported by national regulations, HIPAA, and regulations and decisions of state courts; (2) The implementation of telemedicine in Indonesia has not been regulated by the United States government whose regulations have been set at both the national and state levels and court decisions in ensuring good telemedicine governance; Medical records on the telemedicine system, both in Indonesia and the United States. Medical records on the implementation of telemedicine in the form of EMR and together supported by United States law in addition to sanctions for the confidentiality of electronic medical records also provides financial incentives for the confidentiality of medical records according to the regulations of each different country in terms of exceptions to the confidentiality of medical records as displayed in the state of Alaska and Hawaii. The results of the study, researchers proposed the Minister of Health immediately make arrangements for guidelines relating to telemedicine in the implementation of national telemedicine by providing arrangements that can be used as a reference in terms of electronic medical records such as the encryption standards used."

"Video reaction merupakan suatu bentuk kritik audiovisual yang populer dalam internet khususnya YouTube. Pengaturan mengenai penggunaan yang wajar sudah ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didalamnya mengatur ketentuan terhadap suatu bentuk kritik. Namun, Indonesia belum memberikan pengaturan secara jelas mengenai perlindungan terhadap tindakan video reaction. Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis peraturan terkait perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap video reaction pada internet di Indonesia menurut ketentuan UU Hak Cipta dan bagaimana pengaturan serta penerapan doktrin fair use dalam upaya perlindungan hak cipta terhadap video reaction pada internet di Indonesia apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari kepustakaan melalui studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan perlindungan tersebut secara implisit terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi pengaturan mengenai penggunaan yang wajar atau fair use sendiri belum cukup memberikan cakupan yang luas. Sehingga, Indonesia dapat mengadopsi peraturan yang ada di Amerika Serikat dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan peraturan tersebut dengan kondisi Indonesia.

---

Video reaction is a form of audiovisual criticism that is popular on the internet, especially YouTube. Regulations regarding fair use already exist in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright which includes provisions for a form of criticism. However, Indonesia has not provided clear regulations regarding protection against video reactions. In this thesis, the author will analyze the regulations related to the legal protection of copyright holders against video reactions on the internet in Indonesia according to the provisions of the Copyright Law and how to regulate and apply the doctrine of fair use in an effort to protect copyright against video reactions on the internet in Indonesia when compared to the United States. This research was conducted with a juridical-normative research method with data obtained from the literature through document studies. The results of this study indicate that the regulation of protection is implicit in the Law No. 28 of 2014, but the regulation on fair use alone is not sufficient to provide a broad scope. Thus, Indonesia can adopt existing regulations in the United States while still paying attention to and adapting these regulations to Indonesian conditions."

"Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat yang akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen merupakan masalah, dikarenakan konsumen di negara kita masih sering mengalami hal-hal yang merugikan dirinya. Hal ini dikarenakan konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan produsen. Beberapa waktu lalu, masyarakat dikejutkan dengan adanya pernyataan BPOM bahwa terdapat bahan pengawet dalam minuman isotonik yang tidak tercantum dalam label kemasan. Salah satu dari minuman isotonik yang ditemukan tidak mencantumkan adanya kandungan bahan pengawet adalah Mizone. Bahan pengawet pada dasarnya merupakan bahan yang ditambahkan untuk menghambat terjadinya kerusakan pada makanan atau minuman yang umumnya mudah rusak dan apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan efek berbahaya terhadap kesehatan. Dari uraian tersebut menimbulkan beberapa pokok permasalahan yaitu: pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha, sanksi yang dapat dikenakan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen serta penyelesaian yang telah dilakukan terhadap kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, artikel ilmiah, buku, makalah, laporan penelitian serta kamus istilah. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Pangan dan Peraturan Pemerintah Label dan Iklan Pangan. BPOM kemudian melakukan tindakan administratif berupa penarikan produk Mizone dari peredaran. Penyelesaian yang telah dilakukan adalah saat ini produk Mizone tersebut telah dipasarkan kembali dengan penggantian label. Perlindungan hukum terhadap konsumen perlu terus dikaji dan dikembangkan, sehingga segala kemungkinan yang dapat merugikan konsumen dapat diatasi dengan baik dan demi ditegakkannya perlindungan konsumen."

"Penelitian ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Barack Obama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel melalui program open data. Penelitian ni menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Skripsi ini menggunakan teori Yu dan Robinson tentang kuadran sifat data untuk menganalisis apakah open government data pemerintahan Obama dapat mewujudkan akuntabilitas politik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa open data pemerintahan federal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Obama berhasil memperbaiki transparansi, aksesibilitas, dan pelayanan publik dalam bentuk data namun belum dapat menghadirkan akuntabilitas melalui partisipasi publik dalam urusan pemerintah. Penyebabnya adalah tidak dipublikasikannya core political data sebagai sarana membangun ruang diskursus dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini membuat warga Amerika Serikat merasa open data tidak berhasil membuat pemerintah membuat keputusan publik yang lebih baik dan warganya merasa terlibat dalam urusan pemerintah.

---

This research analyzes the efforts made by the administration of President Barack Obama in building open and accountable governance through open data program. This research uses qualitative method with secondary data. This Sarjana thesis uses Yu and Robinson 39 s theory about data quality quadrants to analyze whether open government data of the Obama administration can achieve political accountability.The research findings show that the US federal government 39 s open data under Obama 39 s leadership has improved transparency, accessibility and public services in the form of data but has not yet been able to bring accountability through public participation in government affairs. The cause is not the publication of core political data as a means of building discourse space and public participation in government decision making. This makes US citizens feel that open data is unsuccessful in making the government make better public decisions and citizens feel involved in government affairs. "

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara yang sering mengimpor mainan dengan jumlah 85% setiap tahunnya. Pada 2014, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melakukan pengujian terhadap 21 sampel mainan impor asal China. Pengujian menunjukkan bahwa mainan tersebut mengandung zat berbahaya yang dapat membahayakan anak-anak. Meski sudah dilakukan pengawasan, mainan impor yang mengandung bahan berbahaya masih bisa ditemukan. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis mengidentifikasi peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah beserta permasalahan yang ada. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisis perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal dan Bea Cukai. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat permasalahan yang dimiliki oleh masing-masing institusi. Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mengurangi peredaran mainan anak impor berbahaya, seperti yang dilakukan oleh China.ABSTRACTIndonesia is a country that often imports toys with an amount of 85% each year. In 2014, the Indonesian Consumers Foundation conducted tests on 21 samples of imported toys from China. Tests show that the toy contains harmful substances that can harm children. Even though surveillance has been carried out, imported toys containing hazardous materials can still be found. Therefore, in this thesis the writer identifies the role of supervision carried out by the government along with the existing problems. The author uses the normative juridical method in analyzing the differences in supervision carried out by the National Standardization Body, the Ministry of Trade, and the Directorate General and Customs. The results of the study found that there are problems that are owned by each institution. The Indonesian government needs to optimize its supervisory function to reduce the circulation of dangerous imported children's toys, as has been done by China."

"Peningkatan sampah plastik yang berasal dari produk Fast Moving Consumer Goods berkaitan erat dengan perilaku konsumsi masyarakat. Salah satu upaya untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan menggunakan bahan ramah lingkungan yang ditandai dengan pemberian label ramah lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh jenis label ramah lingkungan berupa logo dan teks pada kemasan air mineral terhadap persepsi konsumen mengenai kualitas. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen within subject dengan menggunakan vignette gambar sebagai stimulus. Persepsi konsumen mengenai kualitas. diukur menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Erdem dan Swait (1998). Diperoleh sebanyak 135 partisipan yang berusia 18-25 tahun di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran logo (F(1,134) = 157.446, p< 0.001, η²p = 0.540) dan teks (F(1,134) = 127.229, p< 0.001, η²p = 0.487) ramah lingkungan pada kemasan air mineral berkontribusi secara signifikan terhadap persepsi konsumen mengenai kualitas. dengan large effect size yang berarti kehadiran logo dan teks memiliki pengaruh yang besar terhadap persepsi konsumen mengenai kualitas. Selain itu, ditemukan bahwa produk dengan kombinasi penggunaan logo dan teks ramah lingkungan membuat konsumen mempersepsikan kualitas produk ramah lingkungan tersebut paling baik (F(1,134) = 19.269, p< 0.001, η²p = 0.126) dengan medium effect size yang berarti memiliki pengaruh yang sedang terhadap persepsi konsumen mengenai kualitas. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan logo dan teks ramah lingkungan dapat memengaruhi bagaimana konsumen mempersepsikan kualitas dari suatu produk. Hasil dari penelitian ini menyarankan perusahaan agar mempertimbangkan untuk menghadirkan label ramah lingkungan berupa logo dan teks ramah lingkungan untuk meningkatkan perceived quality konsumen.

---

The rise of plastic waste caused by Fast Moving Consumer Goods is strongly related to consumer behavior. An effort to overcome this problem lies within the usage of eco-friendly materials that are identified by giving them eco-labels. This study examines how types of eco-labels in the form of logos and text on mineral water’s packaging affect consumer’s perceived quality. The method used for this study is the within-subject experiment by using image vignettes as a stimulus. Perceived quality is measured using the measurement developed by Erdem and Swait (1998). This study samples 135 participants aged 18-25 in Indonesia. Results show that the presence of an eco-friendly logo (F(1,134) = 157.446, p< 0.001, η²p = 0.540) and text (F(1,134) = 127.229, p< 0.001, η²p = 0.487) on mineral water packaging significantly contribute to consumer perceived quality with a large effect size, indicating that the presence of an eco-friendly logo and text have a large effect towards consumer perceived quality. This study also finds products with a combination of the use of eco-friendly logo and text made consumers perceived quality of these eco-friendly products is the best (F(1,134) = 19.269, p< 0.001, η²p = 0.126) with a medium effect size, indicating that it has a moderate effect towards consumer perceived quality. It can be conclude that the usage of an eco-friendly logo and text may affect how consumers perceive the quality of a product. The results of this study suggests that company should consider the usage od eco-labels in the form of an eco-friendly logo and text to increase the consumers perceived quality."

"ABSTRAK

Securities Investor Protection Fund merupakan hal yang baru dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dibanding dengan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura. Lembaga ini memberikan ganti kerugian terhadap investor yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan efek. Implementasi Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal dan juga menambah jumlah pemodal. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi lembaga Securities Investor Protection Fund di Indonesia serta perbandingan penerapannya di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura guna mengetahui ketersesuain penerapan Securities Investor Protection Fund di Indonesia dibanding dengan penerapannya di negara lain.

---

ABSTRACT

Securities Investor Protection Fund organization is a recent organization in Indonesia compared to other countries, such as United States of America and Singapore. This organization will provide indemnification to an investor who suffers loss due to the failure of securities company. Implementation of Securities Investor Protection Fund organization is expected to increase investor’s trust and number of the investor. This thesis will discuss implementation of Securities Investor Protection Fund organization in Indonesia compared to the implementation of the similar organization in United States of America and Singapore in order to obtain understanding on the conformity of the implementation within the countries.

"

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan terhadap iklan testimoni yang semakin marak ditemukan di masyarakat. Iklan testimoni adalah salah satu perkembangan konsep sponsorship yang seharusnya disertakan dengan sponsorship disclosure oleh pelaku usaha dan pihak yang mengiklankan produk dan/atau jasa tersebut. Hal ini telah lama menjadi perhatian di Inggris, dan barubaru ini digaungkan di Amerika Serikat, namun belum banyak diperbincangkan di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan penegakan kewajiban sponsorship disclosure di ketiga negara tersebut.

---

This thesis compares the different laws regarding testimonial advertising which occurs increasingly in society. Testimonial advertising is one of the developed concepts of sponsorship – which should have sponsorship disclosure attached to it by the Business and/or the endorser. This issue has long been a concern in the United Kingdom, and is recently talked about in the United States of America, but is still a foreign concept in Indonesia. This thesis investigates the comparison of enforcement of sponsorship disclosure in the three countries."