Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan festival anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Batang pada 2016. Festival anggaran merupakan ittikad keterbukaan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Batang 2012-2017, Yoyok Rio Sudibyo-Sutadi, yang diimplikasikan dengan membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk mengetahui anggaran daerah Kabupaten Batang dan kebijakan yang telah diimplementasikan berbasis anggaran tersebut. Tidak hanya itu, festival anggaran juga memuat gaji yang diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati selaku pimpinan Pemerintah Kabupaten Batang. Festival anggaran sendiri diinisiasi berbekal ide dan janji Bupati Batang Yoyok Rio Sudibyo, untuk melaporkan penggunaan anggaran secara berkala, dan kemudian dirumuskan bersama beberapa perwakilan masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Festival anggaran kemudian juga dapat menjadi saluran partisipasi masyarakat guna memberikan saran maupun kritik terhadap anggaran dan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang.

---

This thesis discusses the implementation of the Budget Festival policy by the Batang District Government in 2016. The Budget Festival is as a form of transparancy from the Mayor and Vice Mayor of Batang District 2012-2017, Yoyok Rio Sudibyo and Sutadi, by opening broad access to the public to find out the Regional Budget of Batang Regency and policies that have been implemented based on the budget. The Budget Festival also includes the salaries received by the Mayor and Vice Mayor as leaders of the Batang District Government. The budget festival itself was initiated with the ideas and promises of the Mayor of Batang District, Yoyok Rio Sudibyo, to report on the use of the budget periodically, and to formulate the budget with several community representatives who are members of civil society organizations. The Budget Festival can also be a channel for community participation to provide advice and criticism of the budget and the implementation of the policies of the Government of Batang District."

"ABSTRAKHutan rakyat kemitraan telah dianggap sebagai strategi baru dalam menghadapi masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh model pengelolaan konvensional bersamaan dengan masalah keberlanjutan pasokan bahan baku kayu industri. Melalui kebijakan, pemerintah telah berupaya mendukung pembangunannya. Beberapa fakta menunjukan potensi kayu hutan rakyat bernilai di bawah tegakan normal mengindikasikan belum tercapainya keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan: 1 menganalisis kebijakan kemitraan hutan rakyat dari aspek kerjasama sarana prasarana produksi, pendampingan, modal usaha, dan pasar kayu beserta implementasinya, 2 menganalisis pengelolaan tegakan hutan rakyat kemitraan berdasarkan kriteria silvikultur, pendapatan petani dan pengendalian tebang butuh, dan 3 merumuskan kebijakan hutan rakyat kemitraan yang berkelanjutan. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi seluruh produk kebijakan terkait, evaluasi implementasi dianalisis menggunakan metode evaluasi formal. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis pengelolaan tegakan di lokasi penelitian dan Analitical Hierarchy Process AHP sebagai metode dalam merumuskan konsep kebijakan kemitraan hutan rakyat yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan saat ini lebih fokus terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi sebagai aspek kerjasama. Tingkat implementasi kebijakan tergolong rendah dengan nilai capaian sebesar 16,28 sementara 43,75 hutan rakyat kemitraan di lokasi penelitian tidak berkelanjutan dilihat dari potensi tegakannya. Analisis pengelolaan tegakan menunjukan silvikultur memiliki peran dominan dengan nilai skala kriteria paling tinggi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pendampingan petani menjadi kunci utama dalam mengembangkan kebijakan kemitraan hutan rakyat yang mendukung keberlanjutan.

---

ABSTRACTAs a new strategy to solve socio economic problems faced by conventional private forest management along with sustainability issue of industrial wood supply, government has issued policies to support the development of private forest partnership between forest farmers group and timber based industry. Some facts showed private forest partnership has low standing stock that indicates the private forest sustainability has not been reached yet. This research is aimed to 1 analyze private forest partnership policy and its implementation between forest farmer group and timber based industry in terms of cooperation aspects production facilities and infrastructure, fostering, financial support and timber market 2 analyze wood standing stock management based on criteria of silviculture, cutting needs behavior and farmers income and 3 formulate the sustainable private forest partnership policy. Content analysis was utilized to identify all policies related to private forestry partnerships, while the policy implementation was analyzed by the formal evaluation method. Descriptive method was implemented to analyze the standing stock management and Analytical Hierarchy Process AHP as a method to formulate the concept of sustainable private forest partnership policy. The results showed that private forest partnership policy now is more focused on production facilities and infrastructure aspect. The level of policy implementation in research location is at low grade, it was only reached 16,28 , while 43,75 of private forest partnerships in the research area are not sustainable due to the low of its standing stock. Analysis of wood standing stock management indicated that silviculture play dominant role with its highest value on scale of standing stock management criteria. This research also proved that fostering the farmers is a key factor to develop sustainable private forest partnership policy."

"Pemerintah Indonesia sejak 2014 menetapkan pengadaan obat melalui e-katalog, dan mewajibkanfaskes pemerintah untuk melaksanakan kebijakan obat e-katalog untuk mendukung JKN. Penelitianini bertujuan mengetahui implementasi e-katalog obat di RSUD Pulangpisau tahun 2016. Datadikumpulkan melalui indepth interview, observasi dan telaah dokumen. Implementasi e-katalog obatbelum berjalan dengan baik. Ditemukan masalah kekosongan obat karena distributormemprioritaskan Pulau Jawa, ketidak ? tepatan rencana kebutuhan obat, kesulitan internet, pekerjaaanmanual, minimnya dana, kurangnya sarana prasarana untuk pelayanan obat e-katalog. Sulit untukdistributor menyediakan buffer sebagai solusi penyimpanan dan penjualannya, karena bisa tidakterjual. Disarankan perlunya komitmen penyedia, serta kesiapan dan ketersediaan obat sesuaidengan kontrak. Selain itu agar rumah sakit menyediakan koneksi internet yang stabil dan lebih cepat,membuat sistem informasi rumah sakit. Agar manajemen rumah sakit memperhatikan ketersediaanobat, tenaga dan sarananya, dan mengalokasi dana yang lebih besar, membuat instalasi farmasisebagai unit sentral, membayar tagihan obat ke distributor sesuai term of payment, dan melaksanakantata kelola sebagai UPT dinas kesehatan. Agar Dinas Kesehatan Pulangpisau melakukan monitoringdan evaluasi pelaksanaan e-catalog, membuat pelatihan pedoman perencanaan kebutuhan obat yangbaik, pelatihan membuat rencana kebutuhan obat bagi petugas dinas kesehatan dan rumah sakitKata Kunci: Pulangpisau, e-catalog

---

The Indonesian government has since 2014 set up drug procurement through e catalogs, and requiresgovernment faciities to implement e catalog drug policies. This study aimed to find out theimplementation of e catalog of drugs in RSUD Pulangpisau 2016. Data collected through indepthinterview, observation and document review. The study found that e catalog implementation facedmany problems, i.e, drug stock out as the distributor prioritized Java, inaccurateness of the drugrequirement planning, internet difficulties, manual work, the lack of needed funds and facilities forthe e catalog services. It was difficult for distributors to provide buffers as their storage and salessolutions, as they may not unsold. It is recommended that the drug providers committed and providejust enough drugs as stated in the contract. In addition, it is suggested that hospital provide a stableInternet connection, develop hospital information system. The management should pay attention tothe availability of medicines, personnel and facilities, allocate more funds, make pharmaceuticalinstallations as central units, pay the drug bills to the distributors according to the term of payment,and implement better governance. The district health office should monitor and evaluate theimplementation of e catalogs, provide training on good drug guideline, and drug requirementplanningKeyword Pulangpisau, e catalog."

"Target percepatan penyelesaian perekaman KTP-el semakin mendesak karena penggunaan KTP-el dalam urusan administrasi publik semakin diperluas. Ketuntasan pencatatan penduduk menjadi semakin penting karena data kependudukan kini digunakan sebagai sumber dalam perencanaan kebijakan yang penting peranannya dalam perencanaan pembangunan, inklusi penyampaian layanan dan pemerintahan, inklusi sosial, dan inklusi keuangan. Meskipun telah menerapkan pelayanan perekaman KTP-el dengan tambahan kegiatan pelayanan dan penggunaan mobil keliling, hingga Desember 2016 di Kota Batu masih ada 9 wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman, persentase ini masih lebih tinggi jika dibandingkan di tingkat nasional yang sebesar 4,2 . Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ada permasalahan implementasi kebijakan KTP-el dalam aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam teori implementasi kebijakan keempat aspek ini sebenarnya telah dikembangkan dalam model oleh Edward III. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat wajib KTP-el belum melakukan perekaman KTP-el di Kota Batu pada tahun 2016 serta mencoba memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan merupakan perpaduan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan kuesioner, pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, dan aplikasi konseptual model implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan masyarakat sehingga belum melakukan perekaman KTP-el sebagian besar dikarenakan dan terkait dengan aspek komunikasi, dimana kebijakan dan program KTP-el belum tersampaikan secara jelas dan memadai dari Pemerintah/instansi pelaksana kepada masyarakat. Kendala implementasi kebijakan KTP-el di Kota Batu juga terjadi pada aspek sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara garis besar penelitian ini memberikan saran untuk selalu mengutamakan sampainya manfaat KTP-el pada masyarakat dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik kepada semua pihak yang terkait dalam penggunaan dan implementasi KTP-el dan memperhatikan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan pelayanan KTP-el dalam rangka menjangkau golongan masyarakat yang lebih luas.

---

There is an urgent need to accelerate recording completion of electronic identity card Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP el since KTP el play extensive role in public administration affairs. The completeness of population records is becoming increasingly important as population data is now used as source of policy design which play important roles in development planning, inclusion of governance and service delivery, social and financial inclusion. Although additional service of recording KTP el via the use of mobile service to reach out citizen directly, Batu City only able to reach 9 of KTP el obligant that have not yet done the recording as per December 2016. This figure is still higher than the national level of 4.2 . Various research states that there are implementation problems of KTP el policy in the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In the policy implementation theory, these four aspects have actually been developed in the model by Edward III. So this study aims to analyze factors that cause the obligant of KTP el have not done recording KTP el in Batu City in 2016 and attempt to recommend policy implementation. The method used is combination of quantitative approach with the use of questionnaires, qualitative approaches by using in depth interviews, and conceptual application of Edward III policy implementation model. This study reveals that the reasons of not having KTP el recording are related to the communication aspect, such that policies and KTP el programs have not been clearly and adequately conveyed from the government implementing agencies to the community. Implications of the implementation of the KTP el policy in Batu City also occur in the aspects of resources, dispositions, and bureaucratic structures. This study findings suggest to always give priority better coordination and communication to all involved parties in the use and implementation of KTP el to effectiveness and efficiency of programs activities in order to reach broader population groups."

"ABSTRAKNama : FitriProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan melaluiDana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Serang Tahun 2016Pembimbing : Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDMulai tahun 2016, mekanisme penyaluran Biaya Operasional Kesehatan BOK dialihkanpenyaluran dananya dari Tugas Pembantuan yang alokasinya pada anggaran KementerianKesehatan menjadi DAK non-fisik yang di transfer langsung dari Kementerian Keuangandan dicatat sebagai bagian dari pendapatan daerah. BOK merupakan dana yang digunakanuntuk menunjang kegiatan promotif-preventif di luar gedung Puskesmas. Penelitiankualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi BOK melaluimekanime DAK non-fisik serta diketahui hambatan yang dihadapi di Kabupaten Serang.Capaian realisasi dana BOK di Kabupaten Serang mengalami penurunan menjadi 85,87 di tahun 2016. dibanding tahun 2015 yang menggunakan mekanisme TP yaitu 96,49 .Hasil penelitian mengungkapkan adanya keterlambatan penerbitan juknis, keterbatasanfasilitas berupa komputer, printer dan gudang, keterbatasan staf sehingga merangkapbeberapa tugas, keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam penyesuaian kode rekeningdengan kegiatan BOK, banyaknya syarat dokumen pertanggungjawaban yang harusdilengkapi untuk pencairan dana serta masih lemahnya perencanaan kegiatan, komitmen,dan koordinasi antara para pengelola BOK.Kata kunci : Bantuan Operasional Kesehatan; Puskesmas; DAK non-fisik

---

ABSTRACTName FitriStudy Program Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle Analysis of the Implementation of Operational Budget for Health BOK through Special Allocation Fund DAK NonPhysic in Serang Regency in 2016Counsellor Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDStarting in 2016, fund channeling mechanism of Operational Budget for Health BOK hasshifted from Tugas Perbantuan in which allocated through the Ministry of Health to SpecialAllocation Fund DAK non physic that is directly transferred from Ministry of Financeand recorded as part of the local government revenues. BOK is for funds allocated tosupport preventif and promotive activities outside the building of Puskesmas. Thisqualitative approach aims to obtain an overview on the implementation of BOK usingmechanism of DAK non physic and identify obstacles faced by Kabupaten Serang. Thebudget realization has reduced from its previous achievement, from 96.49 in 2015 usingTP mechanism to 85.87 in 2016. The study result demonstrates that there are severalmain issues that need to be tackled in the future, including delays on issuing technicalguidelines, limited supporting infrastructure and technology such as computers, printersand warehouses , limitations in human resources that are forced to multitask different jobdescriptions, continued delay on disbursement of funds, difficulties in adjusting code ofaccount under BOK activities, the excessive amount of documentation required as prerequestedfor fund disbursement, and ineffective planning activities, commitment, andcoordination among BOK managers.Key words Operational Budget for Health BOK , Community Health Center Health toSpecial Allocation Fund DAK non physic"

"Pembangunan sektor kesehatan terlihat belum merupakan priozitas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Lahat, hal ini dapat dilihat dari rendahnya anggaran kesehatan yang dialokasikan pada dinas kesehatan selarna empat tahun terakhi: tahun 2005 - 2008, berkisar antam 3,86% - 4,98% dari total APBD. Kebijakan pengalokasian anggaran kesehatan yang nelatif masih rendah ini tentunya dapat berdampak dengan masih rendahnya status kesehatan masyarakat, ini terlihai dari bebempa indikator kesehatan yaitu masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematiau ibu melahirkan di Kabupatcn Lahat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penganggaran kesehatan beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya anggaran kcsehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat tahun 2009. Desain penditian ini adalah penclitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Dinas Kesehatan, Tim Anggaran Pcmerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lahat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lcesehatan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan, namun proporsi alokasi anggaran tidak menggambarkan sebagai prioritas. Proses perencanaan penganggaran kesehatan tergantung pada pagu anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemcrintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah sangat besar namun demikian tidak dapat meningkatkan proporsi anggaran. Pemerintah Daerah kurang berkomitmen untuk pembangunan kesehatan. Kewenangan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan proporsi anggaran kesehatan. Kebijakan daerah dau kemampuan keuangan daerah belum berpengaruh tcrhadap proporsi anggaran kcsehatan. Dalam melakukan perencanaan penganggaran mengacu kepada prioritas pembangunan dan mengusulkan anggaran berdasarkan proporsi yang disepakati oleh Pimpinan Daerah. Dalam menentukan pagu anggaran rnengacu kepada kebutuhan dasar manusia sehingga dapat membiayai kebutuhan per kapita masyarakat dan memperhatikan sektor-sektor yang menjadi prioritas. Peran yang besar dapat digunakan untuk meningkatkan proporsi anggaran kesehatan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sehingga dapat tetap konsisten dengan apa yang sudah menjadi komitmen terhadap sektor kesehatan. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk gastrodiplomasi Jepang di Indonesia melalui program JETRO Japan Food Festival (JFF) 2016, dan menjelaskan pandangan orang Indonesia terhadap gastrodiplomasi Jepang di Indonesia melalui program JETRO JFF 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitaif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku atau jurnal artikel yang membahas tentang gastrodiplomasi secara umum maupun yang dilakukan oleh Jepang, data hasil wawancara dari perwakilan pihak JETRO Jakarta, dan data melalui penyebaran angket sebagai data primer.Berdasarkan hasil analisis data, gastrodiplomasi Jepang melalui program JETRO, yakni JFF 2016 ini disimpulkan sebagai bentuk keseriusan/kesungguhan pemerintah Jepang dalam melaksanakan gastrodiplomasi, dengan acara ini akan ada atau banyak restoran Jepang di Indonesia. Pandangan orang Indonesia terhadap gastrodiplomasi Jepang melalui program JETRO JFF 2016 adalah belum banyak orang Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek yang mengetahui washoku dan wagashi yang dijual di JFF 2016. Orang Indonesia lebih memilih untuk menikmati washoku dan wagashi di restoran Jepang di wilayah Jabodetabek, khususnya yang ada di dalam mall. Selain itu, gastrodiplomasi juga dapat meningkatkan softpower atau pandangan yang baik tentang Jepang dan minat untuk berwisata ke Jepang, serta dapat meningkatkan penjualan ekspor bahan-bahan dari Jepang ke restoran yang ada di Indonesia

---

This study aims to explain the form of Japanese gastrodiplomacy in Indonesia through the JETRO Japan Food Festival (JFF) 2016 program, and to explain the views of Indonesians on Japanese gastrodiplomacy in Indonesia through the JETRO JFF 2016 program. The methods used in this research are quantitative and qualitative methods. The data collection techniques are carried out by collecting data from books or journal articles that discuss gastrodiplomacy in general and those carried out by Japan, data from interviews from representatives of JETRO Jakarta, and carried out by distributing questionnaires as primary data.

Based on the results of data analysis, Japanese gastrodiplomacy through the JETRO program, namely JFF 2016, is concluded as a form of seriousness of the Japanese government in carrying out gastrodiplomacy, with this event there will be or many Japanese restaurants in Indonesia. The view of Indonesians on Japanese gastrodiplomacy through the JETRO JFF 2016 program is that not many Indonesians, especially in the Jabodetabek area, known that washoku and wagashi are sold at JFF 2016. Indonesians prefer to eat washoku and wagashi at Japanese restaurants in the Jabodetabek area, especially those in the malls. Therefore the Japanese government made a Japanese food expo with the aim of opening a Japanese restaurant in Jabodetabek due to the high number of Jabodetabek people eating washoku and wagashi in Japanese restaurants, especially those in malls. In addition, gastrodiplomacy can also increase softpower or a good view of Japan and interest in traveling to Japan, and can increase export sales of Japanese ingredients to restaurants in Indonesia"

"Di Indonesia masih banyak terdapat usaha informal yang belum memilliki akses mendapatkan pelayanan kesehatan kerja. Permasalahan program kesehatan kerja seringkali terjadi dikarenakan pergantian dokter puskesmas, kurangnya pengetahuan dari petugas dan kader kesehatan kerja. Di Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung terdapat empat puskesmas yang menjadi percontohan program upaya kesehatan kerja dimana sudah diberikan pelatihan kepada dokter dan pemegang program tentang kesehatan kerja serta sudah pernah dilakukan bimbingan teknis serta monitoring. Akan tetapi, program upaya kesehatan kerja di puskesmas belum berjalan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kendala apa saja yang ada dalam implementasi program upaya kesehatan kerja pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan fungsi manajemen menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Kepala Seksi Kesehatan Khusus dan Matra, Kepala Puskesmas, Pemegang program dan perwakilan dari sasaran. Hasil dari penelitian ini yaitu program upaya kesehatan kerja belum menjadi prioritas dikarenakan bukan merupakan program pokok di puskesmas namun ada juga yang mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan antara program prioritas dan program pengembangan. Masih kurangnya pengetahuan, jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam program upaya kesehatan kerja. Dari segi anggaran, program upaya kesehatnan kerja memiliki alokasi anggaran baik sehingga program upaya kesehatan kerja masih terintegrasi dengan program kesehatan lain. Selain itu, program upaya kesehatan kerja juga tidak didukung oleh peralatan yang memadai serta tidak ada rencana kerja. Dan juga keterlibatan sasaran yang kurang aktif serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung dari sisi keamanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program upaya kesehatan kerja di Kabupaten Pesawaran belum menjadi prioritas dikarenakan masuk kedalam program pengembangan dan belum diukung adanya sumber daya manusia yang memadai, tidak ada alokasi anggaran, tidak ada peralatan serta rencana kerja, keterlibatan masyarakat masih kurang aktif serta lingkungan yang kurang mendukung. Oleh karena itu, program upaya kesehatan kerja perlu dimasukkan dalam rencana kerja baik itu di dinas kesehatan dan puskesmas. serta adanya alokasi anggaran untuk program serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga peralatan yang menunjang program serta di butuhkan kerjasama lintas sektor untuk lebih memaksimalkan implementasi program upaya kesehatan kerja di puskesmas.

---

In indonesia there are still many informal businesses who have not have access occupational health services. Occupational health problems program often occurred due to the doctor puskesmas, the lack of knowledge of officers and kader occupational health. In Pesawaran District, there are the four be pilot programs health effort work where already provided training to medical doctors and holder programme about occupational health and is has been done technical training and monitoring.But, program health effort work at puskesmas not run. This study aims to identify the constraints all that is for the implementation of program health effort work in the planning stages, the implementation and also evaluating.

This research qualitative by using function management uses the method in-depth interviews and review of documentation. Informants in this research was head of district health pesawaran, head of specific health and matra, the head of puskesmas, holders the program and representatives of the target. The result of this research namely the program health effort work had not been priority because not is a program basic puskesmas but some are suggested that there is no difference between priority programs and development program. There is a lack of knowledge, the number of human resources involved in the program health effort work. On the budgeting side, program efforts kesehatnan work are budget allocation good and the health effort work still integrated with other health program.

In addition, health effort program work also are not supported by proper equipment and had no work plan. And also the involvement of a target that is less active as well as environmental conditions that not in favor of security side. This research concluded that the program working health effort in kabupaten pesawaran had not been a priority because entered into a program to develop and has not diukung the presence of human resources sufficient, there was no budget allocation, there is no equipment and the work plan, the involvement of the community is still less active as well as the environment less supportive.

In addition, health effort program work also are not supported by proper equipment and had no work plan. And also the involvement of a target that is less active as well as environmental conditions that not in favor of security side. This research concluded that the program working health effort in kabupaten pesawaran had not been a priority because entered into a program to develop and has not diukung the presence of human resources sufficient, there was no budget allocation, there is no equipment and the work plan, the involvement of the community is still less active as well as the environment less supportive. Hence, health effort program work will need to be included in the work plan whether it is in health department and public health center. And the existence of the budget allocation for the program as well as improving the quality of human resources and also that support equipment of the program and need cooperation cross-sectors to be more maximize the implementation of health effort program work in public health."

"Latar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTPPuskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016.Metode : Kualitatif denganRapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkaittujuan penelitian.Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta,norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancaramendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendahmenunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan prosesperencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besarberlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga,pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOKdan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar.Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upayapemerataan, porsi kapitasi 60 untuk Jasa dan 40 opersional lain, ketercukupannya berbedaperlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perludikaji ulang, kapitasi porsi 40 dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkanbila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikanmekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK-BLUD padapuskesmas.Background The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTPPuskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016.

Method Qualitative with RapidAssessment Procedure, in depth interview on 12 informant, purposive sample, related to researchobjectives.

Results There is a high disparity of capitation funds for puskesmas coveringparticipants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between variouspuskesmas. In depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, lowcapitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the properplanning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and theoverwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained byprocurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physicianservices decreases in the ratio of physicians per large participant.

Conclusions and suggestions The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1 5000 participants needequalization effort, 60 capitation portion for services and 40 other opersional, differentsufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service needto be reviewed, Capitation of 40 portion can be complementary with BOK, the rest of the budgetis advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to societyrequirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to bepushed PPK BLUD at puskesmas."

"Perkembangan dunia ekonomi dan bisnis sekarang mengalami pergeseran paradigma, mulai dari ekonomi berbasis sumber daya hingga ekonomi berbasis pengetahuan. Akibatnya, salah satu dari sekian banyak industri yang berpotensi untuk dapat dikembangkan dan dapat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia adalah sektor industri kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual ekuitas merek berbasis pengunjung dalam konteks festival. Secara khusus, penelitian ini menguji praktik perilaku pengunjung festival berdasarkan hubungan antara dimensi ekuitas merek brand awareness, brand image, brand quality, perceived value dan brand loyalty dengan objek penelitian festival musik jazz tertua di Indonesia Jazz Goes to Campus dan Festival musik jazz terbesar di Indonesia Java Jazz Festival. Hasilnya diuji dengan menggunakan structural equation model SEM dengan bantuan software LISREL 8.51. Temuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara dimensi ekuitas merek kecuali interaksi antara brand awareness terhadap perceived value, brand image terhadap brand quality dan brand quality terhadap perceived value.

---

The world's development of economic and business is now experiencing a paradigm shift, from resource based economy into a knowledge based economy. As a result, one of numerous industries that have the potential to be able to develop and can contribute to the Indonesia's economy is the creative industry sector. This research aims to develop a conceptual framework of visitor based brand equity in the festival context.

Specifically, this study examines festival visitors behavioral practices based on the relationships among the brand equity dimensions brand awareness, brand image, brand quality, perceived value and brand loyalty with the research object of Indonesia's oldest jazz music festival Jazz Goes to Campus and Indonesia's biggest jazz music festival Java Jazz Festival.

The results are tested using structural equation modelling with the help of LISREL 8.51 software. Findings from the result showed that there is interactions among brand equity dimensions except for interaction between brand awareness to perceived value, brand image to brand quality and brand quality to perceived value."