Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak pendidikan pada kinerja perekonomian daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 30 provinsi di Indonesia selama periode 2005-2015. Hasil perhitungan statistic menunjukkan bahwa Pendidikan tingkat dasar, yang telah menjadi atribut universal bagi penduduk Indonesia, tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan perekonomian daerah. Sebaliknya, terdapat cukup bukti yang mendukung hubungan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi terhadap perekonomian daerah. Lebih lanjut, kami menggunakan statistic deskriptif untuk menganalisa data survey tenaga kerja tahunan.Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan struktur tenaga kerja yang dikarenakan meningkatnya capaian pendidikan masyarakat. Selain itu, dengan menganalisa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dan celah upah, kami menemukan bukti awal adanya skill-missmatched di pasar tenaga kerja.

---

The study aims to investigate the impact of education to regional economic performance. The study utilize a panel dataset of 30 provinces in Indonesia over the period 2005–2015. The estimation result shows that primary education level, that has become universal attribute to Indonesian, is not statistically significant to regional performance. In contrast, there is a positive and significant evidence of the impact of secondary education and tertiary education levels to the economic performance. Furthermore, we also employ a descriptive statistics to the annual labor survey dataset to gain a deeper understanding on the impact of education to the regional economy through the response of Indonesia's labor market.

The results reveal that there are shifts in the structure of labor force due to change on labor's education attainment. Also, looking at the wage gap between the education levels and the time needed to find a job, we find that there is a subtle evidence of skill mismatched in the labor market."

"Literasi ekonomi Syariah di Indonesia hanya meningkat dari 16,3% menjadi 20,1% diakhir tahun 2021 yang mana dari persentase tersebut di indikasikan bahwa tingkatannya masih less literate (BI, 2022). Sementara target pangsa pasar ekonomi Syariah tahun 2023 sebagaimana yang direncankan Bank Indonesia belum mencapai 20%. Maka dari itu dibutuhkan strategi peningkatan literasi ekonomi Syariah melalui lembaga-lembaga yang memiliki kurikulum pendidikan ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal dan pengaruhnya terhadap peningkatan literasi ekonomi Syariah. Melalui metode SLR diklasifikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi majelis taklim adalah dari segi administratif dan pendanaan. Metode SLR juga digunakan untuk menemukan indikator literasi ekonomi Syariah yang menjadi variabel penelitian ini dan saran penerapannya di majelis. Kemudian hasil SLR dibuktikan kepada responden menggunakan metode Delphi. Sesuai dengan metode Delphi, responden dalam penelitian haruslah melibatkan pakar untuk menemukan solusi permasalahan dalam penelitian, maka responden yang menjadi fokus penelitian adalah sembilan pakar dari berbagai lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi majelis taklim dapat di atasi dengan membuat program unggulan yang sesuai dengan karakteristik majelis taklim. Peningkatan literasi ekonom Syariah di majelis taklim dapat menjadi program unggulan dengan strategi penerapannya melibatkan berbagai pihak yang secara lansung maupun tidak lansung berpengaruh terhadap majelis taklim.

---

Sharia economic literacy in Indonesia only increased from 16.3% to 20.1% at the end of 2021, which indicates that the level is still less literate (BI, 2022). Meanwhile, the target market share of the Sharia economy in 2023 as planned by Bank Indonesia has not yet reached 20%. Therefore, a strategy is needed to increase Sharia economic literacy through institutions that have a Sharia economic education curriculum. The purpose of this study was to determine the description of majelis taklim as a non-formal educational institution and its influence on increasing Sharia economic literacy. Through the SLR method, it is classified that the problems faced by majelis taklim are in terms of administration and funding. The SLR method was also used to find indicators of Sharia economic literacy which became the variables of this study and suggestions for their application in the majelis. Then the results of SLR were proven to respondents using the Delphi method. In accordance with the Delphi method, respondents in the research must involve experts to find solutions to problems in the research, so the respondents who are the focus of the research are nine experts from various institutions. The results showed that the obstacles faced by taklim assemblies can be overcome by making superior programmes that are in accordance with the characteristics of taklim assemblies. Increasing Sharia economist literacy in taklim assemblies can be a superior programme with an implementation strategy involving various parties that directly or indirectly affect taklim assemblies."

"The objective of this study is to examine the effects of education expenditure towards income inequality in Indonesia. The measure of income inequality used is Gini coefficient. The study is conducted using panel data of 33 provinces in Indonesia during 2007 to 2016. By using panel random effects model, the result conveys that education expenditure and Gini coefficient is positively related. In other words, an increase in education expenditure does not always lead to income inequality reduction. By looking at the short-run and long-run effects, this study finds that income inequality falls with rising education expenditure in the short-run but increases in the long-run. It implies that income inequality reduction effect through increasing education expenditure in Indonesia is not sustainable in the long-term. In addition, the study also finds that poverty rate and economic growth increases income inequality implying that the benefits of the rising economy only go to the middle to upper-class society rather than the poor.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah koefisien Gini. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2016. Dengan menggunakan model panel random effects, terbukti bahwa pengeluaran pendidikan dan koefisien Gini berhubungan positif. Dapat diartikan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pendidikan tidak mengarah pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Dengan melihat dari sisi efek jangka pendek dan jangka panjang, studi ini menemukan bahwa ketimpangan pendapatan menurun dengan meningkatnya pengeluaran pendidikan dalam jangka pendek tetapi meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian, efek penurunan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan pengeluaran pendidikan di Indonesia tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Terlebih lagi, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan pendapatan, yang menyiratkan bahwa manfaat dari kenaikan ekonomi hanya diterima oleh masyarakat kelas menengah ke atas melainkan masyrakat miskin."

"Studi ini berusaha untuk mencari tahu bagaimana kebijakan pembangunan fasilitas pendidikan terbesar di Indonesia, kebijakan SD INPRES program, yang diikuti oleh generasi pertama dapat memberikan manfaat kepada anaknya atau generasi keduanya dalam bentuk usia menikah pertama sebagai proksi dari manfaat non-tunai dari pengembalian pendidikan. Dengan menggunakan IFLS 4 dan 5 dan juga data dari Duflo, studi ini mengaplikasikan different in different model untuk menganalisis manfaat orang tua dari SD INPRES program dapat mempengaruhi preferensi anaknya dalam bentuk tambahan rata-rata usia menikah. Interaksi antara kelompok grup berdasarkan tahun lahir dan jumlah sekolah yang dibangun berdasarkan lokasi lahir orang tua digunakan untuk menentukan apakah masing-masing orang tua menerima manfaat dari adanya program. Hasil estimasi menemukan bahwa tidak ada cukup bukti bahwa orang tua yang mendapat manfaat dari SD INPRES program mempunyai dampak kepada anaknya dalam bentuk tambahan usia menikah. Lebih lanjut lagi, lokasi spesifik dari pelaksanaan program dapat mempengaruhi hasil tingkat signifikansi dari model regresi.

---

This study aims to examine how the largest Indonesian schools construction program in 1974, the SD INPRES program, experienced by first generation can give benefits to their children or their second generation in forms of age of first marriage as a proxy of non-cash benefit of return of education. Using IFLS 4 and 5 data and Duflo’s data, this study applies the different in different model to analyze if first generation benefited from the SD INPRES program can affect their children preference with an increasing average age of first marriage. Interaction of young cohort based on parent year of birth and number of schools constructed based on parent location of birth are used to decide if each of the parents can benefited from the program or not. The main finding suggests that there is no significance evidence that parent benefits from the SD INPRES program has an effect to a higher preference on children age of marriage. Furthermore, any specific location can leads to a significance findings in the regression model."

"Indeks Pembangunan Manusia, utamanya pada indikator pendidikan menunjukkan tren yang terus meningkat sejak 2010. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa migrasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi IPM, khususnya pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh dari migrasi yang dilakukan di usia anak-anak terhadap pencapaian pendidikannya di jangka panjang dengan berfokus pada wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan data longitudinal dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) di tahun 2000, 2007, dan 2014 dengan metode regresi logistik multinomial. Menggunakan tiga pengukuran migrasi yang berbeda, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang pernah bermigrasi, bermigrasi secara berulang, atau pun bermigrasi sendiri dan didampingi oleh orang lain, cenderung lebih rendah untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik pada jenjang SMA, SMK, ataupun perguruan tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya faktor internal anak, motif migrasi, dan wilayah tujuan migrasi. Di samping itu, terdapat faktor lain yang juga turut memengaruhi pencapaian tiap jenjang pendidikan anak di jangka panjang seperti jenis kelamin, besarnya jumlah anggota rumah tangga, pendidikan orang tua, pengeluaran rumah tangga, biaya pendidikan, wilayah tempat tinggal, dan region.

---

The Human Development Index in Indonesia, particularly the education indicator, has shown an increasing trend since 2010. Previous research has shown that migration is one of the factors that affect HDI, especially in education. This research aims to study the effect of children’s migration on long-term educational attainment in Indonesia. This study employs longitudinal data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 2000, 2007 and 2014 analysed using the multinomial logistic regression. Using three different migration measurements, the results of the study show that children who have migrated, migrated repeatedly, or migrated alone and accompanied by others, tend to be less likely to achieve higher levels of education, either at the high school, vocational, or college level compared to primary education level. This can be affected by the internal factors of children, migration motives, and migration destinations. In addition, there are other factors that also affect the achievement of each level of children's education in the long term, such as gender, household size, parents' education, percapita expenditure, education costs, area of residence, and region."

"Indonesia memberlakukan desentralisasi sejak tahun 2000, penelitian yang dilakukan memberikan bukti baru bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data 33 provinsi antara tahun 2005 hingga 2012 serta melihat pengelolaan dana pemerintah daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran maka akan memberikan gambaran yang lebih objektif pada pertumbuhan ekonomi di daerah pada masa desentralisasi fiskal. Hasil estimasi dengan menggunakan fixed effect menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah, pendidikan dan investasi dalam negeri yang berdasar atas kualitas sumber daya manusia serta rasio PAD terhadap penerimaan total akan meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam kesimpulannya desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah dari sisi belanja dan kemandirian daerah dalam mengalokasikan pendapatannya.

---

Decentralization is implemented in Indonesia since 2000, this research provided new evidence that fiscal decentralization contributes to economic growth. Our province level data for the Indonesia during 2005 to 2012 enable us to estimate the efect of fiscal decentralization more objectively than previously, because the data set from historical and intitutional variation. The results using the fixed effect estimation shows that local government spending , education and domestic investment is based on the quality of human resources as well as the ratio of revenue to total revenue will increase average economic growth in the region . In the conclusion of fiscal decentralization in Indonesia has an impact on economic growth in the region in terms of shopping and local autonomy in allocating revenue."

"Di dalam pasar tenaga kerja, seringkali terjadi ketidakselarasan antara kepentingan perusahaan dan tenaga kerja, terutama ketidakselarasan antara kemampuan yang dibutuhkan perusahaan dengan kemampuan yang sesungguhnya dimiliki oleh tenaga kerja untuk suatu tingkat pekerjaan. Calon pekerja memberikan sinyal kepada perusahaan berupa tingkat pendidikan akhirnya untuk mengisyaratkan tingkat kemampuannya. Namun, tingkat pendidikan tidak dapat menjadi tolok ukur kemampuan yang sesungguhnya. Potensi produktivitas calon pekerja dapat dilihat melalui tingkat kemampuan kognitif, namun tidak dapat diobservasi secara langsung oleh perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakcocokan pekerjaan antara tingkat pendidikan akhir dengan kemampuan kognitif tenaga kerja. Di Indonesia sendiri, tingkat ketidakcocokan pekerjaan berada di kisaran 37% tahun 2016. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi signaling game equilibrium dan mengobservasi job mismatch pada pasar tenaga kerja di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan game theory untuk meneliti signaling game yang terjadi pada pasar tenaga kerja di Indonesia dengan menggunakan metode signaling game dan data IFLS (Indonesia Family Life Survey) tahun 2000 dan 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata pemberian sinyal oleh tenaga kerja berupa tingkat pendidikan merupakan penentu utama tingkat pekerjaan yang akan didapatkan, bukan kemampuan pekerja. Selain itu, terdapat ketidakcocokan pekerjaan antara tingkat pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan bukan merupakan tolok ukur tingkat kemampuan yang akurat dalam pemilihan tenaga kerja. Oleh karenanya, perusahaan memerlukan alat ukur kemampuan kognitif yang akurat untuk menghindari inefisiensi alokasi tenaga kerja. Hasil ini diharapkan juga menjadi masukan bagi pembuat kebijakan serta memperkaya literature terkait pasar tenaga kerja di Indonesia.

---

In the labor market, there is often a misalignment between the interests of the company and the workers, especially the mismatch between the abilities needed by the company and the abilities actually possessed by the workers for a particular job level. Prospective workers give signals to companies in the form of their final level of education to signal their level of ability. However, the level of education cannot be a benchmark for real ability. The potential productivity of prospective workers can be seen through level of cognitive skill, but cannot be observed directly by the company. This can lead to job mismatch between the final education level and the cognitive skills of the workers. In Indonesia, the level of job mismatch is around 37% in 2016. This study aims to identify signaling game equilibrium and observe job mismatch on the labor market in Indonesia. This study uses the game theory approach to examine the game signaling that occurs in the labor market in Indonesia by using the 2000 and 2007 signaling game and IFLS data (Indonesia Family Life Survey). The results show that the signaling by the workforce is in the form of education level is the main determinant of the level of work to be obtained, not the ability of workers. In addition, there are job mismatches between the level of employment and the ability of workers. This shows that the level of education is not an accurate measure of ability in the selection of workers. Therefore, companies need accurate cognitive ability measurement tools to avoid labor allocation inefficiencies. This result is also expected to be an input for policy makers as well as enriching literature related to the labor market in Indonesia."

"Pendidikan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi sekaligus berperan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Pengaruh pendidikan tidak hanya dapat mengubah status ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dalam banyak aspek. Penelitian ini mencoba mengukur pengaruh pendidikan terhadap kebahagiaan, penerimaan diri, dan keharmonisan keluarga dengan membandingkan model spesifikasi terbatas dan model spesifikasi luas menggunakan metode OLS dan regresi probit ordinal. Hanya variabel pendidikan yang digunakan dalam model spesifikasi terbatas untuk diuji pengaruhnya terhadap ketiga variabel dependen. Sementara itu, variabel demografi dan sosial ekonomi seperti pendapatan, jenis kelamin, usia, status perkawinan, jumlah anggota rumah tangga, klasifikasi wilayah, kepemilikan rumah, status kesehatan, dan lama waktu senggang dimasukkan ke dalam model spesifikasi luas. Bukti empiris menggunakan data mikro terbaru dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa pendidikan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap ketiga variabel dependen tersebut. Temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang berpendidikan tinggi memiliki tingkat kebahagiaan, penerimaan diri, dan keharmonisan keluarga yang lebih tinggi daripada orang dengan pendidikan lebih rendah.

---

Education is inextricably linked to enhancing economic growth and plays a pivotal role in determining the quality of human capital. The effect of education could alter not only the economic status but also improve the quality of life in many aspects. This paper attempts to measure the effect of education on happiness, self-acceptance, and family harmony by comparing the narrow specification model and the broad specification model using OLS and the ordered probit technique. Only education variables were used in the narrow specification model to examine its effect on three dependent variables. Meanwhile, demographic and socioeconomic variables such as income, gender, age, marital status, household size, area classification, home ownership, health status, and leisure time were incorporated into the broad specification model. The empirical evidence using recent microdata from Statistics Indonesia in 2021 demonstrates that education contributes positively and significantly toward the three dependent variables. The findings indicate that highly educated people report higher happiness, self-acceptance, and family harmony than lower-educated people."

"Jalan tol merupakan salah satu program prioritas Pemerintah untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tesis ini bertujuan mengevaluasi dampak pembangunan jalan tol periode 2011-2019 terhadap ekonomi dan keuangan daerah yang baru dilalui tol dengan menggunakan metode staggered difference in difference. Hasilnya menunjukkan bahwa jalan tol tidak berdampak signifikan terhadap PDRB/kapita. Dampak terhadap PAD positif sebesar 10.96% dengan tingkat signifikansi yang lemah dan berdasarkan grafik efek dinamis dampak tersebut hanya terjadi pada tahun awal operasional tol. Dari aspek regional, dampak negatif dan signifikan terhadap PDRB/kapita hanya terjadi pada Kab. Indramayu, Kab. Subang, dan Kab. Majalengka. Sementara Kota Binjai, Kab. Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi menerima dampak positif dari jalan tol terhadap PAD. Pengeluaran Pemerintah daerah tidak berdampak signifikan terhadap PDRB/kapita maupun PAD sementara sektor akomodasi dan makanan minum berpengaruh positif dan signifikan terhadp PDRB/kapita dan PAD. Hal ini menjadi masukan bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah serta mendorong pengembangan industri pariwisata. Selain itu, Pemerintah perlu mensinergikan pelaksanaan pembangunan jalan tol dengan implementasi pembangunan kawasan industri maupun program pembangunan lain sehingga secara bersama-sama dapat meningkatkan perekonomian daerah.

---

The development of toll roads is one of The Government of Indonesia's priority programs to improve regional connectivity and boost economic growth. This thesis aims to evaluate the impact of toll road construction from 2011 to 2019 on the local economy and municipalities' revenues using the staggered Difference-in-Difference method. The results show that toll roads have no significant impact on GRDP/capita but positively impact local revenue at a weak significance level. Based on the dynamic effect graph, the impact on Local Revenue only occurs in the initial year of toll road operations. The analysis of regional groups shows a negative and significant impact on GRDP/capita in Indramayu, Subang, and Majalengka Regency. In contrast, the City of Binjai, Tebing Tinggi, and Serdang Bedagai Regency receive a positive impact from the toll road on Local Revenue. Local government spending does not have a significant impact on GRDP/capita and Local revenue, while the accommodation and food and beverage sector has a positive and significant impact both on GRDP/capita and Local revenue. The findings provide input for the Government to improve the quality of government spending and foster the potential of the tourism industry. In addition, the Government needs to synergize the implementation of toll road development with other development programs, such as the linked industrial zone, to capture the potential benefits of the toll road.

"