Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFenomena globalisasi ekonomi menghantarkan para aktor pelaku hubungan internasional, khususnya negara dan organisasi, ke dalam suatu hubungan yang lebih kompleks khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Tindakan negara-negara yang pada awalnya melakukan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam konteks region (wilayah) kini meluas ke region lainnya dan dijewantahkan dalam bentuk perjanjian internasional tentang integrasi ekonomi internasional. Dalam hal ini, organisasi internasional sebagai wadah perserikatan negara-negara dalam suatu region kerap mengambil bagian dalam proses pengikatan diri dalam perjanjian internasional tentang integrasi ekonomi. Adapun mekanisme pengikatan diri dan pemberlakuan perjanjian ini kepada negara-negara anggota organisasi bergantung pada bagaimana anggaran dasar dan peraturan internal organisasi mengaturnya, termasuk mengenai pengaturan kapasitas siapa yang tampil untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Dalam ASEAN sendiri, komitmen mengenai pelaksanaan integrasi ekonomi dalam skala global telah menjadi komitmen yang diambil oleh negara-negara anggota ASEAN dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pengikatan diri dengan pihak ketiga terkait dengan integrasi ekonomi ini dilakukan ASEAN sebagai wujud kolektif negara-negara anggota yang berarti setiap negara anggota mewakili negaranya masing-masing dalam perjanjian multilateral. Indonesia selaku negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk turut dalam integrasi ekonomi yang dilakukan ASEAN dengan pihak ketiga. Dalam skripsi ini akan dijelaskan mengenai tantangan bagi Indonesia dalam melakukan hal tersebut, khususnya dari tinjauan hukum nasional Indonesia.

---

ABSTRACT

The phenomenon of economic globalization has brought actors in international relations, especially states and organizations, into a more complex relationship in the field of international trade. The actions of states cooperation in economy and trade in the region are now extended to other regions and it is concluded in the form of international agreements on international economic integration. In this case, international organizations as a union of states take part in the process of concluding international agreements on economic integration. The mechanism of concluding and implementing this agreement to the member states depends on how the constitution and internal regulations of the organization regulate, including the regulation of the capacity to represent to bind themselves with third parties. Within ASEAN itself, the implementation of economic integration on a global level have become a commitment taken by ASEAN member states in the ASEAN Economic Community Blueprint. Concluding the agreement with third parties related to economic integration is carried out by ASEAN as a collective noun of member states, meaning that each member states represents their respective territorial in multilateral agreements. Indonesia as an ASEAN member state has committed to participate in economic integration carried out by ASEAN with third parties. This thesis will explain the challenges for Indonesia in implementing the agreement, particularly from the point of view of Indonesia's national law."

"The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) atau Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik adalah perjanjian perdagangan yang diusulkan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, dengan tujuan mempromosikan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi multilateral. Namun, saat membahas rancangan perjanjian tersebut, Prancis menjadi salah satu negara yang menyatakan keberatannya. Perjanjian perdagangan tersebut dianggap akan membahayakan identitas kebudayaan Prancis. Perjanjian ini juga bertentangan dengan konsep "l'exception culturelle" (pengecualian budaya) Prancis yang memperlakukan budaya secara berbeda dari produk komersial lainnya. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mempertimbangkan barang dan jasa budaya sebagai pengecualian dalam perjanjian internasional. Perjanjian TTIP juga dianggap berbahaya bagi industri audiovisual Prancis karena adanya kemungkinan dominasi dari Hollywood. Oleh karena itu, menjelaskan alasan Prancis dalam melindungi entitas dan identitas budayanya dalam pembahasan dan negosiasi TTIP. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan hubungan antara penolakkan Prancis dengan konsep transnasionalisme, dan imbanya terhadap negosiasi TTIP. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori identitas milik Stuart Hall, serta menggunakan konsep transnasionalisme dalam melihat konsep pengecualian budaya Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakkan Prancis terhadap TTIP didasarkan pada perlindungan identity as becoming Prancis. Dalam hal ini sektor audiovisual dilihat sebagai sebuah identitas budaya nasional yang harus dilindungi. Kemudian, negosiasi TTIP juga dianggap bertentangan dengan konsep "l'exception culturelle" (pengecualian budaya) Prancis. Ketiga, perjanjian TTIP dianggap akan mengancam sektor industri audiovisual Prancis, dan memungkinkan adanya dominasi budaya dan ekonomi dari sektor audiovisual Amerika Serikat. Penolakkan ini berkaitan dengan cara pandang Prancis terhadap konsep transnasionalisme yang dianggap sebagai sebuah ancaman dan serangan terhadap identitas budayanya. Karena sikapnya tersebut, Prancis mendapat kritik dari berbagai negara, sedangkan konsep transnasionalisme seharusnya bisa dilihat sebagai sebuah ajang promosi, sekaligus kesempatan untuk berekspansi.

---

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is a proposed trade agreement between the European Union and the United States, with the aim of promoting multilateral trade and economic growth. However, while discussing the draft of the agreement, France became one of the countries that raised its objection. According to France, the trade agreement is considered to endanger French cultural identity. This agreement also contradicts the French concept of the "l'exception culturelle" (cultural exception), which treats culture differently from other commercial products. In other words, to consider cultural goods and services as exceptions in the negotiations of international treaties. The TTIP agreement is also considered dangerous for the French audiovisual industry because of the possibility of domination from Hollywood. Therefore, this research aims to explain the reasons for France in protecting their cultural identity in the TTIP discussion and negotiation. In addition, this study also describes the relationship between the rejection of France and the concept of transnationalism, and its impact on the negotiations. The research was conducted using qualitative research methods with critical discourse analysis techniques. The theory and concept used is Stuart Hall's theory of identity, and utilizing the concept of transnationalism in seeing the French cultural exclusion. The results showed that France's rejection of TTIP was based on the protection of their identity as becoming. In this case the audiovisual sector is seen as a national cultural identity that must be protected. The TTIP was also deemed to contradict the French concept of "l'exception culturelle". Third, the TTIP agreement is considered to endanger the French audiovisual industry, and allows for cultural and economic domination of the the United States. In this case, France sees the concept of transnationalism as a threat and an attack on its cultural identity. Because of their action, France has received criticism from various countries for considering the concept of transnationalism as a direct attack on their cultural identity. Whereas, transnationalism should be seen as a gateaway for cultural promotion, as well as an opportunity for cultural and economic expansion."