Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan sanksi terhadap individu berdasarkan Bab VII Piagam PBB dan prinsip pertanggungjawaban individu yang diakui oleh hukum internasional. Kemudian, dalam perkembangannya, penerapan sanksi tersebut telah berdampak pada hak-hak individu yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional mengenai HAM. Sanksi larangan perjalanan dan pembekuan aset yang diterapkan terhadap individu-individu oleh negara-negara anggota PBB berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB dalam Piagam PBB telah menimbulkan kekhawatiran atas ketiadaan jaminan bahwa hak-hak individu yang dimiliki oleh individu yang dijatuhkan sanksi tersebut tidak dilanggar oleh Dewan Keamanan PBB. Contoh kasus adalah sanksi terhadap Qadhafi.

---

This thesis emphasize the authority of UN Security Council on sanctioning individuals in regards to Chapter VII UN Charter and the individual responsibility principle that was recognized by international law. Hence, the application of individual sanctions has affected to individual rights which is guaranteed by international law instrument regarding human rights. Travel ban and asset freeze that is applied towards individuals by UN members in regards to UN Security Council mandate on the UN Charter has caused the absence of warranties that the individual rights has not been violated by the UN Security Council. Case in point, sanctioning to Qadhafi."

"ABSTRAKThis article provides a summary analysis of the topical question of how far the Security Council may derogate from occupation law. The answer is that the Council may not derogate from those provisions of IHL that are of a specifically humanitarian nature or humanitarian ordre public, that derogations from international law or IHL are in any case not to be presumed and that the Council has not derogated in any way from occupation law in the case of the occupation of Iraq since 2003."

"Ada konsensus bahwa PBB dewasa ini harusmencerminkan perubahan-perubahan mendasar dalampolitik dunia dan karena itu Dewan Keamanan PBBharus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahantersebut. Sejalan dengan perubahan itu, munculseruan agar Dewan Keamanan PBB memainkan peranyang lebih aktif dalam mengatasi isu-isu keamananinternasional. lde reformasi PBB muncul karena latarbelakang tersebut. Artikel ini berpendapat bahwasemangat reformasi hams memberi inspirasi kepadaPBB untuk memperoieh kembali statusnya sebagaiorganisasi antar pemerintah yang legitimate dan yangsecara khusus diberi mandat untuk menjagaperdamaian dan keamanan internasional."

"Negara berdaulat merupakan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya sendiri. Hal itu tidak dapat diganggu gugat oleh negara manapun. Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dapat memiliki wewenang terhadap suatu konflik internal. Konflik internal tersebut menjadi kewenangan Dewan Keamanan apabila dapat berkembang menjadi ancaman terhadap perdamaian dunia, pelanggaran terhadap perdamaian dunia dan tindakan agresi. Selama ini dalam prakteknya sering dilakukan intervensi dari suatu negara terhadap negara lain. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah intervensi Dewan Keamanan PBB pada konflik yang terjadi di wilayah Pantai Gading.

---

A sovereign state is a state where they have the highest power in their territory. This concept can not be breached by any nations. United Nations Security Council that in purpose to maintain international peace and security can have jurisdiction on an internal conflict. The internal conflict becomes United Nations Security Council's jurisdiction if it can be escalated to threat to peace, breach to peace, and an act of aggression. In practice, there have been a lot of cases about intervention done by states. With this research, there is hope to answer the problems about intervention that had been done by United Nations Security Council in Cote d'Ivoire."