Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jumlah pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang terus meningkat akan memberikan dampak nyata pada DKI Jakarta. Dampak yang timbul adalah munculnya kawasan kumuh dan meningkatnya kebutuhan akan hunian. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus menekankan kebijakan pembangunan perumahan bersubsidi, salah satu bentuk pembangunannya yaitu dalam bentuk rusunawa. Perumnas merupakan BUMN yang menjalankan peran pembangunan dan pengelolaan Rusunawa. Skripsi ini membahas mengenai Analisis Pengelolaan Rusunawa Sindang Koja, Jakarta Utara dengan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Analisis Pengelolaan Rusunawa Sindang Koja, Jakarta Utara masih memiliki beberapa permasalahan. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari pengelolaan rusunawa yang tidak berjalan dengan baik. Dimensi Administrasi Keuangan, masalah dalam ketersediaan dana yang terbatas dan tidak adanya dana taktis. Dimensi Teknis Sarana dan Prasarana, Perumnas dianggap banyak melakukan pembiaran dalam perawatan dan pemeliharaan. Dimensi Peersewaan, Pemasaran, dan Pembinaan Penghuni juga memiliki masalah dalam hal pembinaan penghuni yang tidak berjalan.

---

the number of population growth and city development that continues to increase will have a real impact on DKI Jakarta. The impact that arises is the emergence of slums and increased demand for shelter. Therefore, the government must emphasize the policy of subsidized housing development, one form of development that is in the form of low-cost housing. Perumnas is a BUMN that carries out the role of Rusunawa development and management. This thesis discusses Management Analysis of Rusunawa Sindang Koja, North Jakarta with post-positivists with qualitative data collection methods, namely in-depth interviews, literature studies, and documentation.

The results of this study show that the Management Analysis of Rusunawa Sindang Koja, North Jakarta still has several problems. This is because there are still a number of dimensions of the management of low-cost housing that are not going well. Dimensions of Financial Administration, problems in the availability of limited funds and the absence of tactical funds. Technical Dimensions of Facilities and Infrastructure, Perumnas is considered to have done a lot of neglect in care and maintenance. The Dimensions of Rental, Marketing, and Guidance of Residents also have problems in terms of coaching residents who are not runni."

"Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana komunitas rukun Sulawesi Utara memberikan bantuan atau dukungan pada setiap individu yang berada di dalamnya yaitu terutama memberikan dukungan sosial pada invidu yang sedang mendapatkan kesulitan ketika baru tiba di Jakarta dan individu yang belum mendapatkan pekerjaan begitu juga dengan individu yang sedang sakit. Penelitian ini juga membahas dan mengkaji bentuk dukungan yang diberikan komunitas kedaerahan rukun Sulawesi Utara pada pendatang sedaerah yang baru tiba di Jakarta, dan membahas modal sosial yang berperan pada komunitas kedaerahan rukun Sulawesi Utara. Penelitian ini fokus pada individu ? individu yang berada dalam komunitas rukun Sulawesi Utara di rumah susun sindang koja Jakarta Utara.Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep komunitas yang dikemukakan oleh Kenneth Wilkinson (1991) dalam karya Green & Hainnes (2002 : 4), konsep modal sosial menurut Francis Fukuyama (1999), konsep stress, konsep stressor dan konsep coping yang bersumber dari The sociology of health, healing and illness menurut Frederick D. Wolinsky, dan konsep dukungan sosial (social support) yang dikemukakan oleh Jacobson (1986). Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 6 orang informan. Wawancara mendalam dilakukan pada pengurus rukun komunitas, anggota rukun komunitas danpengurus RT rumah susun. Selanjutnya untuk mempertajam analisis penelitian ini didukung oleh data sekunder yaitu melalui studi pustaka, dan sumber media.Temuan penelitian ini ada dua yaitu adanya dukungan sosial yang diberikankomunitas kedaerahan rukun Sulawesi Utara terhadap anggotanya dan terdapatnya modal sosial dalam komunitas kedaerahan rukun Sulawesi Utara. Bantuan atau dukungan sosial yang diberikan ada tiga yaitu dukungan emosional, dukungan kognitif dan dukungan material. Komunitas rukun Sulawesi Utara memiliki modal sosial yaitu adanya nilai-nilai, kepercayaan, jaringan sosial juga bonding dan bridging capital. Modal sosial ini berguna untuk perkembangan dan kebertahanan suatu komunitas didalam kehidupan sosial yang beranekaragam di lingkungan masyarakat.

---

This study aims to provide an overview of how harmonious communities of North Sulawesi to provide assistance or support to any individual in it is mainly to give social support to invidu're having difficulty when it arrived in Jakarta and individuals who have not gotten the job as well as individuals who are sick . The study also discuss and review the form of support provided regional community harmony in North Sulawesi regional migrants newly arrived in Jakarta, and discusses the role of social capital in regional communities get along North Sulawesi. This study focused on individuals - individuals who are in a harmonious community housing project in North Sulawesi Sindang Koja, North Jakarta.

Theories and concepts used in this study is the concept of community that put forward by Kenneth Wilkinson (1991) in the work of Green & Hainnes (2002: 4), the concept of social capital according to Francis Fukuyama (1999), the concept of stress, the concept of stressors and coping concepts originating of The Sociology of health, healing and illness according to Frederick D. Wolinsky, and concepts of social support (social support) proposed by Jacobson (1986). This type of research is descriptive. The research method used by a qualitative approach through in-depth interviews with six informants. In-depth interviews conducted on board the community pillar, pillars of the community members and administrators RT flats. Furthermore, to sharpen the analysis of this research is supported by secondary data through literature studies, and media sources.

The findings of this research there are two, namely the existence of social support provided the community of North Sulawesi regional pillars of its members and the presence of social capital in communities of North Sulawesi provincial harmony. Assistance or social support provided there are three of emotional support, cognitive support and material support. Community pillar of North Sulawesi has a social capital that is the values, beliefs, social networks are also bonding and bridging capital. Social capital is useful for the development and viability of a community in which diverse social life in society."

"Tujuan akhir tesis ini adalah mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah realisasi KPR Sarasuna bersubsidi sebagai instrumen pemilikan Rusunami oleh masyarakat sasaran di perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey dan wawancara terstruktur terhadap pakar yang terlibat langsung dalam berjalannya instrumen ini. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab rendahnya penyerapan Rusunami oleh masyarakat sasaran diantaranya adalah: Housing Finance System yang ada masih belum mantap/maksimal, adanya kenaikan harga terbawah Rusunami di pasaran, dan budaya masyarakat yang masih terbiasa tinggal di landed house walaupun di pinggiran kota.

---

Trough this research, we would like to identify cause of low level absorption KPR Sarasuna Bersubsidi instrument for Rusunami by target community. This research is a quantitative study with survey and deep interview against the expert who was directly involved in walking this instrument.

Results of this research determined the cause of low level the Rusunami absorption by the target community are Housing Finance System was not yet stable/maximal, the existence of the Rusunami price increase in the market and the community's culture that still familiar with landed house although in suburban."

"Dalam mengatasi persoalan ketersediaan rumah bagi MBR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan berupa pengenaan kewajiban kepada pengembang untuk menyediakan dan membiayai rumah susun sederhana/murah (RSS/M) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 20% dari luas efektif yang dikembangkan. Alternatif lain dalam pemenuhan kewajiban tersebut adalah konversi dalam bentuk dana yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi nilai ekonomis dari pemenuhan kewajiban pengembang dalam penyediaan rumah susun sederhana bagi MBR yang muncul akibat kebijakan dimaksud dan membandingkan antara penyerahan dalam bentuk bangunan dengan konversi kewajiban dalam bentuk dana. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa potensi ekonomi dari kontribusi kewajiban pengembang mampu mengurangi backlog. Terdapat kesenjangan pandangan antara Pemerintah dan Pengembang dalam menentukan pilihan kebijakan. Konversi memberikan kemudahan bagi pengembang dalam memenuhi kewajibannya, karena nilai konversi lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun RSS/M. Sementara Pemerintah Provinsi memandang konversi tidak dapat mengatasi persoalan sebenarnya dalam penyediaan RSS/M karena dana hasil konversi tidak bisa digunakan langsung untuk perbaikan layanan perumahan. Dana tersebut termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah, digunakan untuk pembangunan kota secara umum. Regulasi yang jelas dan penerapan yang konsisten disertai dengan sanksi, serta penegakkan hukum yang kuat diperlukan untuk menjamin ketersediaan hunian yang berimbang dengan mengutamakan rumah publik.

---

In addressing the issue of housing for low incomes communities, Jakarta Provincial Government has created policies that use obligation for developers to provide social housingfor low-income society as much as20% of the effective area developed. Another alternative in the fulfillment of this liability is conversion into funds that granted to the Jakarta Provincial Government. The purposes of the study are to analyzing the potential economic value for the fulfillment of the developer obligationson providingsocial housing for lowincome communities comes from the policy and comparing the submission in the form of a building with an obligation conversion in cash.

The result shows that economics potential of contribution liability of developers were able to reduce the backlog. There is a gap between the Government and developer point of view in determining the alternatives. Conversion facilitates the developers to meet its liability easily, because the conversion value is lower if it`s compared to the cost to build the social housing. While in fact Jakarta Provincial Government looked at the conversion cannot overcome the problems on providing social housing because the funds from the conversion cannot be used directly as a housing repairing services.

The funds included in legal others revenue, used to urban development in general. Clear regulation and consistent application accompanied by punishments, and strong law enforcement is required to ensure availability on providing housing that balanced with priority the public housing and at the other hand control the development of commercial housing."

"Penelitian ini menganalisis seberapa besar beban pendinginan yang dapat dioptimalkan dengan menggunakan metode pasif desain pada bangunan Rusunawa MBR di Jakarta. Jakarta memiliki banyak bangunan Rusunawa karena merupakan salah satu target pemerintah untuk menyediakan bangunan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bangunan Rusun merupakan salah satu penyebab naiknya emisi karbon dikarenakan penggunaan energi untuk beban pendinginan. Studi sebelumnya menunjukan bahwa untuk mengurangi beban pendinginan terdapat 2 cara yaitu dengan metode pasif dan metode aktif desain. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisa pada bangunan Rusunawa MBR yang ada di Jakarta menggunakan software berbasis modeling BIM untuk membantu menghitung beban pendinginan eksisting dari gedung Rusunawa dan kemudian dengan menggunakan metode pasif desain dengan mengganti material kaca dengan kaca yang nilai SHGCnya lebih rendah untuk mendapatkan optimasi beban pendinginan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa beban pendinginan pada bangunan Rusunawa MBR dapat dikurangi dengan metode pasif desain sampai dengan 13%.

---

This paper reviews how much cooling load can be reduced by using passive design methods at the low-income rusun in Jakarta. Jakarta has many rusun because one of the government’s targets is to provide a decent place to live for the low-income people. Rusun is one of the buildings that increases carbon emissions and for the humid tropical climate in Jakarta; the carbon emission comes from energy usage for cooling load. The previous study stated that cooling load can be reduced by two methods: passive and active design method. This paper is conducted by doing research on a low-income rusun in Jakarta area using the BIM-Revit software to help calculating the cooling load of the building and then using passive design such as using low SHGC glass, and minimizing window percentage. The result of this study shows that cooling load can be reduced by using passive design method up to 13%"

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ditinjau dari prinsip-prinsip good governance. Pelayanan Rusunawa Pulo Gebang dilaksanakan oleh UPRS Wilayah III Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori good governance dalam pelayanan publik dengan pendekatan positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap dimensi-dimensi good governance.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPRS Wilayah III belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Wilayah III juga mengalami kendala dalam mewujudkan prinsip good governance, yakni tidak adanya sistem elektronik pendukung dalam pelayanan, terutama dalam pelayanan administrasi sehingga menyebabkan penyimpangan di lapangan dan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang. Selain itu, UPRS Wilayah III juga menghadapi kendala kekurangan SDM sebagai pengawas rusunawa, yakni penanggung jawab lokasi (penjalok).

---

This undergraduate thesis discusses about the services at Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, East Jakarta, reviewed by the principles of good governance. Rusunawa Pulo Gebang services performed by UPRS Region III in Agency of Housing and Local Government Buildings of DKI Jakarta Province. This study uses the theory of good governance in the public service with positivist approach and qualitative data collection techniques. The data analysis technique uses descriptive analysis technique of the dimensions of good governance.

The results of this study indicate that UPRS Region III has not comply the principles of good governance in service in Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Region III also has a problem in realizing the principles of good governance, that is the absence of supporting electronic systems in services, especially in administrative services, causing irregularities in the implementation field and many people have difficulty in accessing information about services in Rusunawa Pulo Gebang. In addition, UPRS Region III also faces a lack of human resources as rusunawa supervisors, that is penanggung jawab lokasi (penjalok)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghidupan yang berkelanjutan sebagai bentuk ketangguhan masyarakat berpenghasilan rendah di Kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menerapkan Sustainable Livelihood Approach (SLA) untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketangguhan masyarakat serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan penghidupan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, pekerja informal, dan akademisi/pengamat. Analisis data menggunakan teknik analisis naratif. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat berpenghasilan rendah di Mangga Besar menghadapi berbagai kendala dalam membangun penghidupan berkelanjutan, seperti keterbatasan akses pendidikan, keterampilan, pekerjaan, serta permasalahan lingkungan dan infrastruktur. Strategi yang diterapkan antara lain memanfaatkan jaringan sosial dan dukungan komunitas, pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro/informal, serta mengandalkan bantuan sosial. Meskipun ada upaya dari pemerintah melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan, masih diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mengatasi tantangan multidimensional dalam menciptakan penghidupan yang tangguh dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Mangga Besar.

---

This study aims to analyse sustainable livelihood as a form of resilience for low-income communities in Mangga Besar Area, West Jakarta. Using a descriptive qualitative approach, this research applies the Sustainable Livelihood Approach (SLA) to understand the factors affecting community resilience as well as the strategies applied to improve sustainable livelihoods. The research was conducted using qualitative methods, and data was collected through in-depth interviews with the community, local government, community leaders, informal workers, and academics/observers. Data were analysed using narrative analysis techniques. The results show that low-income communities in Mangga Besar face various obstacles in building sustainable livelihoods, such as limited access to education, skills, employment, as well as environmental and infrastructure problems. The strategies applied include utilising social networks and community support, economic empowerment through micro/informal businesses, and relying on social assistance. Despite the government's efforts through various welfare improvement programmes, a holistic and collaborative approach involving active community participation is still needed to overcome the multidimensional challenges in creating resilient and sustainable livelihoods for low-income communities in Mangga Besar."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses Implementasi Program FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan konsep Implementasi Kebijakan serta menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Bogor. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan yang tinggi berkaitan erat dengan hunian tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2019, terjadi pengurangan kuota FLPP serta penyediaan rumah bersubsidi sehingga menyebabkan calon penerima Program FLPP kesulitan mendapatkan kepastian untuk dapat menempati hunian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Wawancara mendalam secara individual dilaksanakan terhadap 10 Informan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program FLPP untuk MBR di Kabupaten Bogor belum berjalan dengan baik, karena hingga saat ini program FLPP belum berjalan secara sistematis sebab belum memiliki perencanaan kinerja pengembangan program yang menjadi tolak ukur pencapaian, serta masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program FLPP untuk MBR. Penelitian ini menemukan faktor yang mempengaruhi kendala Implementasi Program karena belum seragamnya pemahaman para aktor implementasi mengenai kebijakan yang diampu; Minimnya ketersediaan sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, dan keuangan; Rendahnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar aktor serta terdapat ketidaktepatan sasaran kepada MBR pada Implementasi Program FLPP. Kehadiran suatu sistem baru di PPDPP dinilai dapat membantu proses percepatan alur pemilikan hunian dan memonitor pelaksanaan program untuk mengurangi terjadinya kecurangan oleh beberapa pihak. 

---

The research objective was to describe the implementation process of the FLPP Program for Low Income Communities (MBR) using the concept of Policy Implementation and to describe the factors that influence the implementation of the policy in Bogor Regency. Increased population growth and high poverty rates are closely related to community housing in Bogor Regency. In mid-2019, there was a reduction in the FLPP quota as well as the provision of subsidized housing, causing potential recipients of the FLPP Program to have difficulty obtaining certainty to occupy a residence. This study used a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Individual in-depth interviews were conducted with 10 informants. The results showed that the implementation of the FLPP Program for MBR in Bogor Regency has not been going well, because until now the FLPP program has not run systematically because it does not have a program development performance plan that is a benchmark for achievement, and there are still inaccuracies in the targeting of FLPP program beneficiaries for MBR. This study found the factors that influence the program implementation constraints due to the lack of uniform understanding of the implementing actors regarding the policies being handled; Lack of availability of human resources, authority, facilities and finance; The low division of duties and responsibilities among actors and there is a lack of targeting to MBR in the implementation of the FLPP program. The presence of a new system in PPDPP is considered to be able to help the process of accelerating the flow of residential ownership and monitoring program implementation to reduce the occurrence of fraud by several parties."

"Di kota-kota besar dunia, termasuk Jakarta, fenomena permukiman kumuh (slum) merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Sebuah idiom yang melekat pada perkotaan; sebuah persepsi sebagian besar masyarakat tentang lingkungan pemukiman yang kualitasnya buruk, tidak teratur, dan jelek yang menurut sebagian pihak sebaiknya disembunyikan atau dihilangkan keberadaannya. Di Jakarta, tindakan penggusuran yang dilakukan pemerintah terhadap pemukiman ini dengan memindahkan penduduk ke tempat lain yang dianggap layak. Dalam hal ini solusi yang diambil pemerintah adalah dengan menempatkan mereka di rumah susun atau rumah sederhana. Namun solusi ini memiliki kendala dengan adanya penolakan penduduk untuk dipindahkan ke rumah susun atau rumah sederhana dengan berbagai alasan dan pertimbangan di antaranya masalah lapangan pekerjaan, jarak tempuh ke tempat kerja yang terlalu jauh atau penjualan unit rumah baik itu rumah susun maupun rumah sederhana kepada pihak lain (masyarakat berpenghasilan menengah maupun berpenghasilan tinggi) yang sering terjadi karena desakan ekonomi dan permasalahannya. Aspek pengawasan setelah masyarakat dipindahkan dan bertempat tinggal di rumah susun atau rumah sederhana merupakan faktor penting untuk mencegah terjadinya pengalihkuasaan unit rumah yang seharusnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah kepada pihak Iain yang tidak berhak. Dengan demikian banyaknya kasus penjualan unit rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat diminimalisasi sekecil mungkin. Hal ini perlu ditunjang dengan kebijakan pemerintah yang lain seperti perangkat hukum (aturan) yang jelas, aparatur pemerintah yang berdedikasi tinggi, dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui perluasan Iapangan kerja. Seringkali solusi yang diambil pemerintah kurang menyentuh akar permasalahan sebenarnya karena ada rangkaian proses yang terlupakan seperti masalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini memiliki peranan yang cukup penting terhadap keberhasilan program perumahan yang akan diterapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Suatu langkah yang selama ini disadari atau tidak disadari terabaikan oleh pemerintah. Masalah perumahan masyarakat berpenghasilan rendah bukan masalah yang mudah dipecahkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Solusi yang telah diterapkan pemerintah terhadap permasalahan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah baik tiu rumah susun dan rumah sederhana mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif dan sisi negatif tersebut dapat diambil langkah yang dianggap tepat dan bijaksana dengan mempertimbangan aspek politik,ekonomi, sosial, budaya dan nilai kemanusiaan untuk mengatsi permasalahan."