Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis tentang strategi komunikasi proaktif dan pengaruhnya dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa strategi komunikasi proaktif serta pengimplementasianya yang dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dan memaparkan hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi proaktif yang memiliki kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik triangulasi data. Teori yang digunakan penelitian ini meliputi strategi komunikasi proaktif (action strategies, communication strategies), media publikasi dan dikaitkan dengan dimensi kualitas pelayanan publik.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi komunikasi proaktif yang diimplimentasikan oleh MPP Kota Bekasi telah optimal disetiap tipologinya dan mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik disana. Namun masih diperlukan pengoptimalisasian dalam publikasi informasi pelayanan publik melalui media yang ada sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik dapat lebih maksimal.

---

The research analyse about proactive communication strategy and the influence to improve quality of Public services. The research holds on Public Services Mall of Bekasi City. The reason of this research is to analyse the proactive of communication strategy and the implementation doing in Public Services Mall of Bekasi City and give the evaluation result of implementation of proactive communication strategies which has correlation with the improvement of quality in public services.The research is use Qualitative approach with study case method. The techniques of data collection are consists of interview, observation, library research, documentation, and technique of data triangulation. The theories of this research used are proactive communication strategies (action strategies, communication strategies), media publications and associated dimensions of quality of public services.The research showed that proactive of communication strategy that was implemented by Public Services Mall of Bekasi City was optimize in every typology and have positive influence to improve the quality of public services in Bekasi. Even though, it must need the effort to optimize in public information services by using existing media and hope the improvement of public services quality is more maximum."

"Pemerintah melalui layanan publik yang disediakannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia ternyata dianggap belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan yang sesungguhnya dan psychological state masyarakat. Kozaryn 2016 menemukan bahwa Tingkat Kepuasan Hidup adalah ultimate outcome dari suatu kebijakan publik, atau indikator yang paling tepat digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, cukup penting untuk menganalisis dampak kualitas layanan publik terhadap Tingkat Kepuasan Hidup individu di Indonesia. Studi ini menggunakan data dari Indonesia Family Life Survey yang melibatkan responden dari 13 provinsi di Indonesia pada tahun 2014. Model yang dibangun dalam studi ini adalah model subjective wellbeing yang dikemukakan oleh Hirschauer 2014 . Metode yang digunakan adalah Ordered Logit dalam analisis data cross-section. Ditemukan bahwa kualitas layanan transportasi dan layanan pendidikan signifikan positif mempengaruhi Tingkat Kepuasan Hidup.

---

Government through the public services it provides aims to improve the welfare of the society. Economic growth and the Human Development Index are considered not able to describe the real condition of welfare and psychological state of society. Kozaryn 2016 found that Life Satisfaction Level is the ultimate outcome of a public policy, and is the most appropriate indicator used in measuring public welfare. Therefore, it is important to analyze the impact of the quality of public services on the Level of Life Satisfaction of Individuals in Indonesia. This study uses data from Indonesia Family Life Survey involving respondents from 13 provinces in Indonesia in 2014. The model built in this study is subjective wellbeing model proposed by Hirschauer 2014 . The method used is Ordered Logit in cross section data analysis. It was found that the quality of transportation services and educational services significantly positively affected the Level of Life Satisfaction."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi dari penggunaan aplikasi Qlue sebagai kanal pelaporan keluhan terkait pelayanan publik di DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan penggunaan aplikasi Qlue sebagai kanal pelaporan keluhan di DKI Jakarta, dimulai dari masyarakat melaporkan keluhannya hingga keluhan ditindaklanjuti oleh SKPD yang berwenang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak ndash; pihak yang terlibat, dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Qlue sendiri merupakan salah satu bentuk dari e-government yang bertujuan untuk mendekatkan komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah dalam menyampaikan keluhan serta aspirasi. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam pengimplementasian aplikasi Qlue masih menemui beberapa hambatan yang masih perlu diperbaiki agar program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to discuss about the implementation of a mobile application named Qlue as a Public Service Complaint Management in DKI Jakarta. The aim of this thesis is to analyze how the implementation of Qlue as a complaints channel tools in DKI Jakarta, starting from when civil society deliver their complaints until their complaints are being managed by the involved party, in this case the Public Officer appointed. Method used in this thesis is by doing in depth interview with related party involved in this program, not only the Public Officer, but Civil Society Qlue User as well, and used Qualitative Approach in this thesis. Qlue itself is a form of e government that aims to help Civil Society to communicate easily with the government to deliver their complaints in public service. From this research seen that in the implementation, the stakeholder still face problem and obstacle they need to solve in order for this Program to run as expected."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah distribusi fasilitas layanan publik di DKI Jakarta lebih menguntungkan bagi daerah tertentu dan untuk mengetahui fasilitas apa saja yang tidak terdistribusi secara adil. Fasilitas layanan publik memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, distribusi fasilitas layanan publik harus didistribusikan secara adil sehingga setiap orang dapat menikmati akses yang sama. Penelitian ini menggunakan dua langkah aksesibilitas berbasis ArcGIS dan menerapkan metode untuk memeriksa aksesibilitas spasial dan non-spasial ke 2 layanan publik utama di Jakarta; kesehatan dan pendidikan. Studi ini juga menunjukkan pentingnya mengukur jarak dan akses seakurat mungkin, menggunakan metode analis jaringan, sehingga dapat memberikan representasi yang lebih realistis dari cakupan area layanan masing-masing fasilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kekurangan distribusi fasilitas pelayanan publik, terutama fasilitas Puskesmas. Di mana secara keseluruhan fasilitas Puskesmas hanya memfasilitasi sebanyak 156,941km2 atau 24% dari keseluruhan area Jakarta menggunakan metode jaringan jalan. Temuan juga menunjukkan bahwa distribusi lokasi fasilitas masih terkonsentrasi di pusat kota Jakarta, sehingga orang-orang yang tinggal di pinggir kota tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas layanan publik yang tersedia.

---

The purpose of this study is to determine whether the distribution of public service facilities in DKI Jakarta is more profitable for certain regions and to find out what facilities are not distributed fairly. Public service facilities have an important role to improve the quality of human life, the distribution of public service facilities must be distributed fairly so that everyone can enjoy the same access. This study uses two steps of accessibility based on ArcGIS and applies a method to check spatial and non-spatial accessibility to 2 main public services in Jakarta; health and education. The study also shows the importance of measuring distances and access as accurately as possible, using the network analyst method, so as to provide a more realistic representation of the service area coverage of each facility. The results showed that there was still a lack of distribution of public service facilities, especially public health centers. Where as a whole public health centers only facilitate as much as 156,941km2 or 24% of the entire Jakarta area using the road network method. The findings also show that the distribution of facility locations is still concentrated in the center of Jakarta, so people who live on the edge of the city do not have the same opportunity to use the available public service facilities."

"ABSTRAK

Negara wajib memberikan subsidi angkutan udara kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non-BUMN. Pemberian ini dilakukan dengan pemberlakuan kewajiban pelayanan publik. Subsidi angkutan udara kargo sebagai bagian dari program Jembatan Udara dilaksanakan oleh pemerintah melalui penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang angkutan udara dan/atau Badan Usaha Angkutan Udara melalui pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait penerapan pemberian subsidi angkutan udara kargo sebagai kewajiban pelayanan publik berdasarkan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; perbandingan pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia; dan kaitan antara penerapan subsidi angkutan udara kargo terhadap Badan Usaha Angkutan Udara non-BUMN dengan kerangka kewajiban pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara menarik asas hukum tertulis maupun tidak tertulis dan perbandingan terhadap pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, Australia. Simpulan penelitian ini yaitu subsidi angkutan udara kargo merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik di Indonesia sesuai dengan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; terdapat perbedaan antara subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan kewajiban pelayanan publik sejenis di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia berdasarkan sistem pemilihan badan usaha angkutan udara, penyelenggara, dan bentuk subsidi yang diberikan; dan kaitan antara pemberian subsidi angkutan udara kargo terhadap badan usaha angkutan udara non-BUMN dalam Kerangka Kewajiban Pelayanan Publik di Indonesia dapat dilihat melalui pergeseran paradigma pelayanan publik di Indonesia dan berdasarkan konsep tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum administrasi negara di Indonesia.

---

ABSTRACT

---

The state is obliged to subsidize cargo air transport to Air Transport Business Entities in the form of State-Owned Enterprises (SOEs) and non-SOEs. This provision is carried out by the application of public service obligation. Cargo air transport subsidy as part of the Air Bridge program are carried out by the government through assignments to SOEs engaged in air transportation and/or Air Transport Business Entities through the selection of other service providers in accordance with statutory provisions. This study attempts to analyze the problems related to the implementation of subsidized cargo air transport as a public service obligation based on the legal framework of public services in Indonesia; comparison of the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia; and the connection between the application of cargo air transport subsidy to non-SOEs Air Transport Business Entities with the framework of public service obligations in Indonesia. This research is a normative juridical method by drawing written and unwritten legal principles and comparing the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligations in the European Union, Malaysia, and Australia. The conclusions obtained from this study are that cargo air transport subsidy are part of the public service obligation in Indonesia in accordance with the legal framework of public services in Indonesia; there is a difference between cargo air transport subsidy in Indonesia and similar public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia based on the system of selecting air transport business entities, organizers, and the form of subsidies provided; and the link between providing air cargo air transport subsidy to non-SOEs air transport business entities in the Public Service Obligation Framework in Indonesia can be seen through the paradigm shift in public services in Indonesia and based on the concept of government legal action based on administrative law in Indonesia.

"

"Kondisi pelayanan publik di era reformasi birokrasi saat ini telah mengalami perubahan yang begitu signifikan. Hal ini terjadi pada layanan pembuatan Paspor yang dilaksanakan melalui sistem One Stop Service sistem dan teknologi baru yang disediakan untuk pelayanan ini terkesan memudahkan masyarakat, namun disisi lain peningkatan layanan masih belum dapat menutupi beragam permasalahan yang terjadi pada proses pelayanan Paspor. Karena masih sedikitnya jumlah peneliti yang menyorot hal ini, maka dari itu skripsi ini akan membahas mengenai evaluasi kinerja mengenai efektif atau tidaknya layanan pembuatan Paspor melalui sistem One Stop Servicei efektivitas pelayanan Paspornya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan perolehan sumber data melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Dari hasil tersebut diketahui bahwa efektivitas pelayanan dan tindakan pihak Imigrasi untuk mengembangkan efektivitas kegiatan pelayanan Paspor pada masing - masing tempat memiliki penilaian yang berbeda karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun hal tersebut dapat diatasi apabila dilakukan koordinasi yang baik antara masyarakat, pihak Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk tetap mengembangkan dan memperbaiki pelayanan melalui peningkatan fasilitas, teknologi dan efisiensi waktu agar pelayanannya dapat terus mengalami perubahan kearah yang lebih baik.align="center"The condition of public services in the current era of bureaucratic reform has experienced significant changes. This happened to the Passport-making service that was carried out through the One Stop Service system. The new system and technology which provided for this service has impressed society to get an easy service. But on the other side, the improvement of services still cannot cover the problems that occurred in the Passport service process. Because there are still a small number of researchers highlighting this issue, this thesis will discuss the performance evaluation about the effectiveness of passport-making services through the One Stop Service system, and how Immigration acts in improving the effectiveness of its Passport service. The research method used is juridical-empirical, with the acquisition of data sources through interviews, questionnaires, and observations. From these results it is known that the effectiveness of the services and actions of the Immigration Service to develop the effectiveness of Passport service activities in each place have different assessments due to many factors that influence it. However, this can be overcome if good coordination is carried out between the society, the Immigration Service and the Directorate General of Immigration, to develop and improve services through facilities, technology and time efficiency so that services can continue to change towards a better direction."

"ABSTRAKAdministrasi Negara dalam arti aparatur mempunyai tugas yang semakin berat dalam menyelenggarakan pelayanan publik, terutama pada era otonomi daerah. Pelaksanaan tugas-tugas Administrasi Negara harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang diatur dalam Hukum Administrasi Negara, termasuk di dalamnya Hukum Kepegawaian dan berbagai produk peraturan perundang-undangan lainnya serta sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sayangnya karakter birokrasi yang hirarkis, formalistis dan terspesialisasi seringkali menjadi kendala bagi Administrasi Negara untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien, bahkan rentannya organisasi birokrasi dari pengaruh politik seringkali memperburuk citra kinerja birokrasi yang berujung pada rendahnya kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut adalah melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur birokrasi, baik melalui jalur-jalur yang sudah disediakan dalam aturan kepegawaian maupun melalui inisiatif aparatur untuk meningkatkan motivasi, cara kerja, pendidikan dan sebagainya secara personal. Meski memiliki beberapa kelemahan, kebijakan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai tahun 2005 sampai 2009 perlu dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki kondisi Administrasi Negara di Indonesia, tentunya jika diimbangi dengan berbagai upaya strategis peningkatan kapasitas aparatur, sehingga nantinya akan membentuk Administrasi Negara dengan kapasitas memadai dan mampu mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat, terjangkau, tidak berbelit-belit dan bersahabat, sehingga akan membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Administrasi Negara. Otonomi Daerah juga memberikan peluang bagi peningkatan kapasitas Administrasi Negara melalui penerapan kebijakan-kebijakan yang dianggap penting bagi aparatur di daerah, sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Tulisan ini merupakan hasil penelitian normatif yang didukung oleh data bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Analisis terhadap kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan untuk membuat kajian mengenai kapasitas sumber daya aparatur birokrasi menjadi lebih komprehensif."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Persepsi Pengguna Terhadap Faktor-Faktor Penentu Kesuksesan Sistem Pelayanan Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Elektronik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat mempengaruhi birokrasi untuk memanfaatkannya sebagai salah satu sarana meningkatkan kinerja sebagai pelayan publik. Pelaksanaan pelayanan perizinan online sebagai salah satu bentuk implementasi e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di kota Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan penelitian survey dalam desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 48 responden yang diteliti Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan perizinan elektronik di Jakarta adalah kualitas informasi, kualitas sistem, dukungan organisasi, kepuasan pengguna dan net benefit, sedangkan variabel kualitas pelayanan yaitu dimensi kehandalan petugas, empati dan responsiveness, serta dimensi jaminan keamanan tidak terbukti sebagai faktor pendukung kesuksesan sistem perizinan online

---

ABSTRACTThis thesis discusses the perception of the user towards the determinants of the success of the service system of licensing SIUP and TDP Electronically in the province of Jakarta. Information and communication technologies are evolving rapidly affect the bureaucracy to exploit it as one means of improving performance as public servants. Implementation of online licensing services as one form of implementation of e government aims to improve the quality of service of licensing in the city of Jakarta. This research uses a quantitative and qualitative approach with a descriptive survey of research in design. The results of this research show that from 48 respondents who examined the factors that influence the success of electronic licensing in Jakarta is the quality of the information, the quality of the system, support organizations, user satisfaction and net benefit, While the variable quality of service in dimension of empathi, keandalan responsiveness as well as the dimensions of the security assurance not proven as a supporting factor for the success of the online licensing system."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan lima dimensi Service Quality oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1985), yaitu dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu survei, wawancara mendalam, observasi peneliti, dan studi kepustakaan. Survei dilakukan secara offline di gedung MPP DKI Jakarta dan online melalui platform Google Form dengan total responden sebanyak 150 responden. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan DPMPTSP DKI Jakarta, pengguna layanan di MPP DKI Jakarta, petugas frontliner di MPP DKI Jakarta, dan akademisi bidang pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sudah baik, yaitu sebesar 84,7% dengan Tangible sebagai dimensi yang mendapat kategori tertinggi (84%) dan Responsiveness memiliki angka terendah (76%). Berdasarkan hasil penelitian, maka masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta oleh berbagai pihak terutama DPMPTSP DKI Jakarta sebagai penyelenggara layanan.

---

This study aims to measure the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta. This study used five dimensions of Service Quality by Zeithaml, Berry and Parasuraman (1985), namely the dimensions of Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. Researchers use quantitative approaches with quantitative and qualitative data collection techniques, namely surveys, in-depth interviews, simple observations of researchers, and literature studies. The survey was conducted offline at the MPP DKI Jakarta building and online through the Google Form platform with a total of 150 respondents. In addition, in-depth interviews were also conducted with several parties related to DPMPTSP DKI Jakarta, service users at MPP DKI Jakarta, frontliners at MPP DKI Jakarta, and academics in the field of public services. The results showed that the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta was good, which was 84.7% with Tangible as the dimension that received the highest category (84%) and Responsiveness had the lowest number (76%). Based on the results of the research, improvements are still needed in the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta by various parties, especially DPMPTSP DKI Jakarta as a service provider."

"Penelitian ini membahas terkait pengukuran kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi (MPP Kota Bekasi) selama masa pandemi Covid-19. Untuk mengukur kualitas pelayanan, penelitian ini menggunakan teori Service Performance yang dikemukakan oleh Cronin & Taylor (1992) yang mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empahty. Teori ini berfokus bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh unit pelayanan dalam memberikan pelayanan yang kepada pengguna sehingga proses pengukuran kualitas harus berdasarkan penilaian pengguna terhadap pelayanan yang mereka terima.. Selain itu penelitian ini juga menggunakan kombinasi hasil pengukuran Service Performance dengan teknik Importance-Performance Analysis (IPA) untuk mengetahui indikator pelayanan publik yang perlu dikembangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei kepada pengguna MPP Kota Bekasi dan wawancara dengan responden pengguna MPP Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan MPP Kota Bekasi selama masa Pandemi Covid-19 adalah baik dengan pembuktian bahwa setiap dimensi Service Performance masuk kedalam kategori baik. Kemudian, hasil pemetaan teknik IPA juga menunjukkan terdapat beberapa indikator layanan yang perlu dikembangkan yaitu kesediaan peralatan modern, kenyamanan sarana dan prasarana, penampilan petugas yang rapi, pelayanan tepat waktu, pelayanan yang akurat atau cermat, keamanan pelayanan, pemahaman petugas terhadap kebutuhan pengguna, dan penerapan jam operasional yang tepat.

---

This research is related to measuring the quality of the implementation of the Bekasi City Public Service Mall (MPP Bekasi City) during the Covid-19 pandemic. To measure service quality, this study uses the Service Performance theory proposed by Cronin & Taylor (1992) which includes the dimensions of tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy. This theory focuses on the performance produced by the service unit in providing services to users so that the quality measurement process must be based on the user's assessment of what they receive. In addition, this study also uses a combination of the results of the Service Performance measurement with the Importance-Performance Analysis (IPA) technique. ) to determine indicators of public services that need to be developed. This study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of a survey of Bekasi City MPP users and interviews with Bekasi City MPP users. The results showed that the service quality of the Bekasi City MPP during the Covid-19 pandemic was good with evidence that each dimension of Service Performance was in the good category. Then the results of the mapping of science techniques also show several service indicators that need to be developed, namely the availability of modern equipment, convenience of facilities and infrastructure, neat appearance of officers, timely service, accurate or thorough service, service, understanding of user needs, and good service. accurate. implementation of proper operating hours."