Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan laporan ini adalah bagian dari penyelesaian Program Internasional Sarjana. Laporan ini didasarkan pada proyek pengembangan desain skematik yang menanggapi arahan klien yang diberikan oleh universitas terkait. Proyek ini berkaitan dengan mendefinisikan kembali konsep demokrasi, melambangkan makna dan menerjemahkan ke dalam karya arsitektur. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan fasilitas yang mengundang publik untuk merasa nyaman berada di tengah masyarakat yang demokratis. Pemberian proyek ini juga ditugaskan untuk merancang desain kaca yang memperkuat konsep transparansi, sebagaimana identitas demokrasi ideal. Tantangan proyek ini adalah menciptakan penggunaan kaca yang sangat dominan di area subtropis di Brisbane, Australia. Pertimbangan kontekstual lainnya juga melibatkan mengintegrasikan ke dalam pengembangan besar yang sedang berlangsung di situs. Metode dalam pengembangan adalah melalui studi situs dan konteks, analisis klien singkat, mendefinisikan kembali demokrasi yang ideal, dan studi sebelumnya diperoleh melalui jurnal, artikel, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Hasilnya mewakili bagaimana arsitektur dapat digunakan untuk mewujudkan ambisi politik melalui pemahaman mendalam mengenai latar belakang sejarah, budaya dan sosial.

---

ABSTRACTThe writing of this report is a part of the completion of the Bachelor Degrees International Program. The report is based on a project of developing a schematic design responding a client brief given by the corresponding university. The project deals with redefining the concept of democracy, symbolising the meaning and translating into an architectural entity. This project dreams to create an inviting thoroughfare for the public to be comfortable in being within a democratic society. The brief also commissioned to design a glazing system that amplifies the very concept of transparency, an identity of ideal democracy. The challenge of the project is to create a very dominant use of glass into a subtropical area in Brisbane, Australia. Other contextual considerations also involve integrating into the ongoing mega development in the site. The method in the development was through site and context studies, client brief analysis, redefining the ideal democracy, and precedent studies obtained through journals, articles, and other credible sources. The result represents how architecture can be used to embody a political ambition through an extensive study of historical, cultural and social backgrounds."

"Sejak 1901, ketika menjadi federasi independen dari Parlemen Inggris, Australia telah bekerja keras untuk menjadi salah satu negara paling demokratis di dunia. Demokrasi di dunia modern, di sisi lain, adalah korban dari kesenjangan yang mengakar antara kaya dan miskin di dunia di mana uang sangat dihargai. Seperti dapat dilihat, telah terjadi pertumbuhan disparitas kelas, ketimpangan antara si kaya dan si miskin, dan pemerintah dan non-pemerintah. Sebagai akibat dari statusnya sebagai ibu kota Queensland, Brisbane mengalami pertumbuhan tunawisma yang luar biasa, yang gagal ditangani dengan tepat oleh pemerintah Australia. Arsitektur telah terbukti membantu dalam kontribusi menyampaikan suara orang, yang berkontribusi dengan media yang beragam. Arsitek telah bekerja untuk mengembangkan solusi jangka panjang hingga jangka pendek bagi masyarakat sebagai agen keadilan sosial. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa arsitektur memiliki potensi yang sangat besar sebagai senjata untuk menangkal dampak negatif demokrasi kapitalis. Pada dasarnya, Hall of Democracy yang direncanakan menyelidiki pilihan untuk menghilangkan disparitas kelas melalui desain dan membantu komunitas untuk tumbuh. Sebagai simbol komunitas yang berkelanjutan, bangunan ini menyoroti kegunaan belas kasih masyarakat dalam mengimbangi dampak negatif demokrasi yang digerakkan oleh modal. Lebih jauh, ia berfungsi sebagai ekspresi demokrasi yang menarik dengan berfungsi sebagai ruang yang biasa, inklusif, dan fungsional. Akhirnya, gagasan tersebut akan berdampak signifikan terhadap demokrasi Brisbane dengan menciptakan beberapa opsi untuk perubahan masyarakat.

---

Since 1901, when it became an independent federation from the British Parliament, Australia has worked hard to become one of the world's most democratic countries. Democracies in the modern world, on the other hand, are victims of the entrenched disparity between rich and poor in a world where money is highly prized. As it can be seen, there has been a growth in class disparity, inequality between the rich and poor, and the government and non-government. As a result of its status as Queensland's capital, Brisbane has seen an extraordinary growth in homelessness, which the Australian government has failed to address appropriately. Architecture has been shown to aid in the contribution of conveying people’s voices, which contributed with a diverse media. Architects have worked to develop long-term to short-term solutions for the communities as agents of social justice. As a result, it may be claimed that architecture has enormous potential as a weapon for counteracting the negative impacts of capitalist democracy. Fundamentally, the planned Hall of Democracy investigates options for eliminating class disparity through design and helping the communities to grow. As a symbol of a sustainable community, the building highlights the usefulness of society's compassion in counterbalancing the negative impacts of capital-driven democracy. Furthermore, it functions as a compelling expression of democracy by serving as an ordinary, inclusive and functional space. Finally, the idea will significantly impact Brisbane's democracy by creating several options for societal change."

"Sebuah proposal untuk pembuatan Hall of Democracy di Brisbane, Australia, telah diberikan oleh klien Grievous Keppler untuk membangkitkan rasa demokrasi pada pengunjung. Perkembangan ini harus mencerminkan rasa semangat yang kuat dan tindakan kooperatif dalam mendukung proses demokrasi. Untuk mengenalkan kembali konsep demokrasi dalam sebuah desain arsitektur, perlu dilakukan kajian yang cermat tentang apa sebenarnya arti demokrasi bagi masyarakat Australia dan apa sebenarnya nilainya. Desain yang diusulkan terletak di antara George, Alice, William, dan Margaret Streets, di kawasan pemerintah Brisbane CBD. Proposal akhir untuk The Hall of Democracy membahas kesehatan sebagai sarana utama jemaat di sekitar topik demokrasi. Tujuan utamanya adalah untuk menyambut warga untuk belajar dan berkolaborasi dan, sebaliknya, untuk bersantai dan merenungkan kesejahteraan seseorang. Desain dibuat sesuai dengan peraturan nasional, negara, kecamatan, dan lokal.

---

A proposal for the creation of a Hall of Democracy in Brisbane, Australia, has been given by the client Grievous Keppler to invoke a sense of democracy in visitors. This development should reflect a strong sense of reinvigoration and of cooperative action in support of the democratic process. In order to re-introduce the concept of democracy in an architectural design, there should be a careful study of what democracy actually means to the Australian people and what its value really is. The proposed design is located between George, Alice, William, and Margaret Streets, in the government area of Brisbane CBD. The final proposal for The Hall of Democracy addresses health as the primary means of the congregation around the topic of democracy. Its primary purpose is to welcome citizens to learn and collaborate and, the opposite, to unwind and reflect on one's well-being. The design is created according to national, state, and local regulations."

"ABSTRACTIn an effort to evoke a deep sense of democracy, the client Grevious Keppler has given a proposal for the creation of a Hall of Democracy in Brisbane, Australia. The development should give a strong sense of reinvigoration and collaborative approach to the democratic process in action. In the attempt to re-introduce the importance of democracy in an architectural work, there should be a thorough background research on the concept of democracy itself and what it truly means for the Australian people. Acknowledging that the proposed design is bounded by George, Alice, William, and Margaret Street, in the government precinct of the Brisbane CBD. The concept takes a stance that an ideal democracy should not be afraid to propaganda and sharing ideas for the betterment of society. However, it should be prepared to filter out false information and overwhelming amount of information through the use of the key interior spaces. The design response is created in accordance with local, state, and nation-wide design and construction regulations.

---

ABSTRAKDalam upaya untuk membangkitkan rasa demokrasi yang mendalam, klien Grevious Keppler telah memberikan proposal untuk pembentukan Aula Demokrasi di Brisbane, Australia. Pembangunan harus memberikan rasa kuat akan kebangkitan dan pendekatan kolaboratif terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Dalam upaya untuk memperkenalkan kembali pentingnya demokrasi dalam sebuah karya arsitektur, harus ada penelitian latar belakang yang menyeluruh tentang konsep demokrasi itu sendiri dan apa arti sesungguhnya bagi masyarakat Australia. Mengakui bahwa desain yang diusulkan dibatasi oleh George, Alice, William, dan Margaret Street, di kantor pemerintah CBD Brisbane. Konsep ini mengambil sikap bahwa demokrasi yang ideal tidak perlu takut untuk propaganda dan berbagi ide untuk kemajuan masyarakat. Namun, harus dipersiapkan untuk menyaring informasi palsu dan jumlah informasi yang berlebihan melalui penggunaan ruang interior utama. Respons desain dibuat sesuai dengan peraturan desain dan konstruksi lokal, negara bagian, dan nasional."

"ABSTRAKAustralia salah satu negara demokrasi yang sudah menjadi panutan dan selalu bangga merayakan demokrasi mereka. Tetapi, diabad 21 ini pemikiran rakyat Australia akan demokrasinya sudah mulai kehilangan arah. Ini semua terjadi karena kurangnya pengenalan tentang demokrasi kepada warga negaranya terutama kaum muda. Pemerintah Queensland melihat masalah ini sebagai kesempatan untuk memperkenalkan kembali tentang demokrasi Australia kepada masyarakat Queensland. Proposal pun dibuat untuk memfasilitasi masyarakat Queensland dengan sebuah tempat dimana mereka dapat berkumpul dan merumuskan kembali visi demokrasi yang baru. Tempat ini akan dinamakan Hall Demokrasi atau Hall of Democracy. Hall Demokrasi ini terletak diantara Jalan William, Alice, George dan yang memberikan kemudahan bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkumpul, merumuskan, mendebatkan, dan mendiskusikan tentang demokrasi di satu tempat. Hall demokrasi yang baru menyimbolkan keadilan, persatuan, perbedaan dan transparansi. Untuk mencapai tujuan demokrasi, hall ini akan mengimplementasikan luxfer prism yang baru diciptakan yang akan menjadi simbolisasi pemikiran akan cahaya and demokrasi. Hall ini akan dilihat sebagai tengkorak kristal yang indah kemilau, sebuah berlian yang muncul dari bumi.

---

ABSTRAKAustralia has been one of the role model of democratic country and the country always proudly celebrates their democracy. However, in 21st century Australia rsquo s idea of democracy is starting to lose its way. This happen because the lack of introduction of democracy to people of Australia especially young people. Queensland Government sees this problem as an opportunity to reintroduce Australian democracy to people of Queensland. A proposal is made to facilitate people of Queensland a place where everyone can come and reformulate a new vision of democracy, this place will be called Hall of Democracy. The Hall of Democracy is located between William, Alice, George and Margaret street and next to it stood government building and parliament house where it gives an opportunity for government and its people to gather, formulate, debate and discuss about democracy together in one place. The new Hall of Democracy will have the symbol equity, inclusion, diversity and transparency. To achieve the aims of democracy the hall will have to implement a reinvent of luxfer prism glass that will be a symbolization of an idea of light and democracy. This hall will be seen as a crystal skull, a beautiful sparkling and highly faceted diamond that appear as if it is erupted from the earth."

"Pemulihan lingkungan merupakan tindakan yang harus dilakukan ketika suatu pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi. Namun, kerapkali hal ini terhambat karena masalah pendanaan, baik mengenai masalah pengelolaan, penyaluran dana, maupun sumber dananya. Peraturan di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, yang mengatur lebih lanjut mengenai pendanaan pemulihan lingkungan hidup, belum mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Maka dari itu, skripsi ini akan melakukan analisis terhadap peraturan terkait pendanaan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia serta mencoba memberikan solusi yang tepat melalui penelitian yuridis normatif, dengan melakukan studi kepustakaan serta perbandingan dengan sistem pendanaan pemulihan lingkungan hidup di Amerika yang diatur dalam Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 CERCLA . CERCLA membentuk suatu sistem pendanaan pemulihan lingkungan yang disebut Superfund Trust Fund yang dibiayai melalui pajak serta ganti rugi dari pencemar. Melalui sistem tersebut dan dengan berpegang pada asas pencemar membayar, diharapkan permasalahan pendanaan pemulihan lingkungan di Indonesia dapat diperbaiki, sehingga tindakan pemulihan atas lingkungan yang rusak dan tercemar bisa segera dilaksanakan.

---

Restoration is an action that need to be performed when environmental damage occurred. However, this action is frequently hampered by compensation problems, such as the issue of management, distributions, or the source itself. Many regulations in Indonesia, particularly Regulation Number 46 Year 2017 on Environmental Economic Instrument, which expected to be the answer of the compensation issue, failed to accomplish it. Therefore, this thesis will analyze towards the regulations of compensation for environmental damage and provide a proper solution through normative juridical research, by conducting literature studies and comparison with compensation systems in America under Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 CERCLA . CERCLA established a system of compensation for environmental damage called Superfund Trust Fund which is financed through taxes and damage from polluters. Using that compensation system and implemented the polluter pays principle, hopefully the compensation for environmental damage in Indonesia can be improved. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang taman sebagai fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan, termasuk tunanetra. Dimana skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat memberikan fasilitas tambahan untuk tunanetra pada taman, dengan mempelajari dan mengamati kebiasaan tunanetra dalam kesehariannya, bagaimana mereka menggunakan indera pendengaran dan peraba mereka untuk dapat menciptakan visualisasi dari tempat yang telah mereka lalui. Memperdalam pengetahuan tentang kemampuan tunanetra dalam mengenal lingkungan dan mengetahui unsur apa saja yang dapat membantu mereka mengenal lingkungan barunya yang dapat diberikan pada taman sehingga tunanetra dapat menggunakan taman tersebut dengan aman dan nyaman.

---

ABSTRACTSThis thesis discusses about the park as public facilities that can be used by all parties, including the visually impaired, where it aims to determine what factors which may provide additional facilities for the visually impaired in the park, by studying and observing their habits in their daily life, how they use their sense of hearing and touch to be able to create a visualization of places they have been in. Deepen the knowledge about the ability of blind people in knowing the neighborhood and finding out what elements can help them to get to know their new environment which can be added to the park so that they can use the park safely and comfortably."

"Skripsi ini membahas mengenai masalah krisis legitimasi publik dalam Paket Undang-Undang Politik yang ditanggulangi dengan teori demokrasi deliberatif. Tujuannya adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana checks and balances antar lembaga negara dalam meminimalisasi krisis legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik; dan (2) dan untuk merumuskan mekanisme yang ideal terkait pelaksanaan demokrasi deliberatif untuk menguatkan legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik. Skripsi ini menemukan bahwa terdapat anomali dalam checks and balances antar lembaga negara pada pembentukan paket undang-undang politik. Hal ini dikarenakan peta koalisi DPR dan Presiden secara mayoritas mengakibatkan persetujuan terhadap paket undang-undang politik telah terpetakan sejak awal. Alhasil, berbagai isu krusial yang dianggap menguntungkan pembentuk undang-undang masih eksis dalam paket undang-undang politik sekalipun ditolak secara masif oleh masyarakat. MK sebagai pelaksana kehakiman juga kerap terbatasi oleh kebijakan hukum terbuka pada paket undang-undang politik. Berdasarkan pendekatan teoritis, komparatif, dan telaah filosofis, teori demokrasi deliberatif oleh Jurgen Habermas sangat tepat untuk diterapkan dalam menguatkan legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik. Penerapannya dapat dilakukan dengan membentuk forum deliberasi yang menggabungkan antara warga negara dan anggota DPD dalam melakukan diskursus atas rancangan paket undang-undang politik. DPD dapat mewujudkan hal tersebut melalui kewenangan preview yang dilakukannya pasca proses persetujuan antara DPR dan Presiden.

---

This thesis discusses the issue of public legitimacy crisis in the political law package, which is addressed through deliberative democracy theory. The objectives are: (1) to understand how checks and balances between state institutions can minimize the public legitimacy crisis regarding the political law package, and (2) to formulate an ideal mechanism related to the implementation of deliberative democracy to strengthen public legitimacy towards the political law package. The thesis finds anomalies in checks and balances between state institutions in the formation of the political law package. This is due to the majority coalition map of the DPR and the President resulting in the approval of the political law package being predetermined from the beginning. As a result, various crucial issues deemed favorable by the legislators persist in the political law package even when massively rejected by the public. The Constitutional Court, as the judiciary, is also often limited by the open legal policies in the political law package. Based on theoretical, comparative, and philosophical approaches, Jurgen Habermas's deliberative democracy theory is highly suitable for enhancing public legitimacy towards the political law package. Its application can be achieved by forming deliberation forums that combine citizens and DPD members in discussing the draft of the political law package. DPD can realize this through its preview authority conducted after the approval process between the DPR and the President."

"Dalam sistem politik Australia, terdapat dua partai besar yang mendominasi pemerintahan yaitu Australia Labor Party (ALP) dan Liberal-National Coalition Party. Namun diantara kedua partai besar tersebut, terdapat kehadiran dari minor party seperti Australian Greens. Keberadaan minor party di Australia tidak lepas dari kondisi pasang surut. Diantara minor party lainnya, Australian Greens berhasil menjadi minor party yang bertahan dalam sistem politik Australia. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Australian Greens sebagai minor party di Australia dapat bertahan ditengah dominasi dua partai besar pada rentang waktu 2010 hingga 2016. Penelitian ini menggunakan teori Small Party Survival oleh Jae-Jae Spoon dengan metode kualitatif. Berdasarkan temuan, selain didukung oleh penerapan sistem Single Transferable Vote (STV) yang proporsional pada pemilihan anggota Senat namun Australian Greens dapat bertahan karena didorong oleh faktor internal yang meliputi strategi kebijakan, strategi pemilu dan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Australian Greens sebagai bentuk perilaku penyeimbangan yang sesuai dengan teori Small Party Survival.

---

In the Australian political system, there are two major parties that dominate the government, namely the Australia Labor Party (ALP) and the Liberal-National Coalition Party. However, between the two major parties, there was a presence of minor parties such as Australian Greens. The existence of minor parties in Australia can not be separated from tidal conditions. Among other minor parties, Australian Greens successfully became a surviving minor party in Australian Political System. This research discusses about how Australian Greens as a minor party in Australia survives among the domination of two other major parties from 2010 to 2016.

This research uses the theory of Small Party Survival by Jae-Jae Spoon with qualitative methods. According on the findings, it is not only supported by the application of the Single Transferable Vote (STV) system that is proportional to the election of Senate members but Australian Greens can survive because it is driven by internal factors which include policy strategies, election strategies and communication strategies carried out by Australian Greens as a form of balancing behavior which is in accordance with the theory of Small Party Survival."

"Media sosial menjadi salah satu terobosan paling populer di era digital dan telah merevolusi cara manusia berinteraksi. Pengguna media sosial dengan keunggulan kompetitif kemudian meraup sejumlah besar pengikut dan menjadi influencer yang memiliki visibilitas dan jangkauan diseminasi informasi yang tinggi. Sebagian dari para influencer tersebut adalah para ASN yang mencapai popularitas di berbagai platform media sosial. Akibat dari status mereka sebagai ASN yang terikat dengan berbagai nilai, kode etik, dan peraturan, aktivitas daring mereka menjadi lebih terbatas karena jika mereka berbuat salah maka reputasi dari organisasi mereka akan ikut tercoreng. Hal ini menimbulkan perasaan was-was dan kehati-hatian yang merupakan salah satu tanda adanya panoptisisme di dunia digital. Terlebih lagi ketika organisasi dari para influencer tersebut sedang dilanda krisis yang menyebabkan pengawasan lebih ketat dari masyarakat seperti yang dialami oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana bentuk panoptisisme digital yang bekerja pada wacana ASN yang ideal di media sosial. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan konsep panoptisisme dengan suplemen konsep terkait media sosial, influencer, dan pekerja sektor publik. Dengan menggunakan paradigma critical constructivism, pendekatan kualitatif, strategi constructivism dan metode wawancara mendalam terhadap sejumlah ASN influencer di Kemenkeu, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan bentuk panoptisisme yang bekerja di dunia analog dan dunia digital yang menyebabkan wacana ASN ideal yang juga berbeda. Panoptisisme digital bekerja di dalam ekosistem media sosial dengan beberapa prasyarat yaitu kesukarelaan untuk menggunakan media sosial (consent), kemudahan untuk melakukan pengakuan (confession), keberadaan pengawas yang ada dimana-mana dan tidak terlihat, kekuasaan yang asimetris dan tersebar, visibilitas yang konstan, dan adanya sistem hadiah dan hukuman ringan untuk memotivasi tahanan panoptik. Elemen-elemen tersebut membentuk algoritma panoptisisme digital yang membuat influencer selalu merasa waswas, takut, dan berhati-hati ketika mendiseminasikan pikiran mereka di media sosial agar mereka tidak keluar dari dalam lingkup wacana ASN ideal. Wacana ASN yang ideal di media digital adalah mereka yang mampu menjadi agen komunikasi organisasi dalam menyebarluaskan value-value, capaian-capaian, dan program-program institusinya. Namun, wacana ini kemudian dinegosiasikan melalui serangkaian mekanisme panoptisisme digital yang akhirnya menghasilkan tubuh-tubuh disiplin yang tidak sepenuhnya memenuhi wacana ASN ideal yang ada di pikiran mereka, tetapi tetap merupakan bentuk kepatuhan mereka kepada wacana penguasa. Bentuk-bentuk kehatihatian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kehati-hatian dalam kondisi normal dan kehatihatian akibat pasca adanya krisis..

---

Social media is one of the most popular breakthroughs in the digital age and has revolutionized the way humans interact. Social media users with a competitive advantage gain a large number of followers and become influencers with high visibility and reach of information dissemination. Some of these influencers are ASNs who have achieved popularity on various social media platforms. As a result of their status as ASNs who are bound by various values, codes of ethics, and regulations, their online activities are more limited because if they do something wrong then the reputation of their organization will be tarnished too. This creates a feeling of anxiety and caution which is a sign of panopticism in the digital world. Even more so when the organization of these influencers is being hit by a crisis that causes stricter supervision from the public as experienced by the Ministry of Finance. Therefore, this research seeks to answer how digital panopticism works in the ideal ASN discourse on social media. To answer this question, the researcher uses the concept of panopticism with additional concepts related to social media, influencers, and public sector workers. By using the critical constructivism paradigm, a qualitative approach, constructivism strategy, and in-depth interview methods with several ASN influencers at the Ministry of Finance, the researcher found that different forms of panopticism work in the analog world and the digital world which causes the ideal ASN discourse to be different. Digital panopticism works within the social media ecosystem with several prerequisites, namely voluntarism to use social media (consent), ease of confession, the presence of omnipresent and invisible supervisors, asymmetrical and dispersed power, constant visibility, and the existence of a system of light rewards and punishments to motivate panoptic prisoners. These elements form a digital panopticism algorithm that makes influencers always feel anxious, afraid, and careful when disseminating their thoughts on social media so that they don't get out of the scope of the ideal ASN discourse. The ideal ASN discourse in digital media is those who can become organizational communication agents in disseminating the values, achievements, and programs of their institutions. However, this discourse was then negotiated through a series of digital panopticism mechanisms which ultimately resulted in disciplinary bodies which did not fully meet the ideal ASN discourse in their minds but remained a form of their obedience to the discourse of the authorities. These forms of caution are divided into two: caution under normal conditions and caution due to the aftermath of a crisis."