Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak dekade 1990-an, istilah ASEAN Way semakin banyak digunakan baik oleh para diplomat ASEAN maupun dalam literatur akademik. Meski demikian, ASEAN Way sendiri tidak memiliki definisi yang disepakati bersama. Hal ini terlihatdalam begitu beragamnya konseptualisasi dan interpretasi terhadap ASEAN Way. Kajian literatur ini berusaha menangkap perkembangan literatur ASEAN Way melalui metode taksonomi dengan menunjukkan perkembangan tersebut dalam tiga kategori: (1) konseptualisasi ASEAN Way; (2) implementasi ASEAN Way;serta (3) ASEAN Way dalam paradigma Ilmu Hubungan Internasional. Peninjauan literatur untuk melihat perkembangan implementasi ASEAN Waydisusun secara kronologis dalam empat periode, yaitu (1) 1967-1976; (2) 1977-1997; (3) 1998-2007, dan (4) pasca 2007. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, tulisan ini menemukan bahwa dalam literatur akademik setidaknya terdapat empat konseptualisasi ASEAN Way, yaitu sebagai wujud persamaan idenititas, mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme manajemen konflik, dan sebagai budaya keamanan. Dalam meninjau implementasinya, tulisan ini menemukan bahwa seiring berjalannya waktu terjadi peningkatan kritik terhadap ASEAN Wayterutama di bidang ekonomi dan sosial-budaya. Tinjauan literatur ini juga menemukan dominasi paradigma liberalisme dalam pembahasan ASEAN Way.

---

ABSTRACTSince the 1990s, there has been a significant rise in the usage of the term ASEAN Way by ASEAN diplomats and scholars. However, there is noofficial norcommonlyaccepted definition of the term, resulting in divergence of conceptualizations and interpretations upon ASEAN Way. This literature review aims to provide anoverview of the development in the literatures on ASEAN Way. Drawing on approximately 51studies, the writer uses taxonomy to organize the literature review into three sections: (1)various conceptualizations of ASEAN Way; (2) the implementation of ASEAN Way; and (3) ASEAN Way through the lenses of IR paradigms. The paperalso divides review on the implementation of ASEAN Way chronologically into four periods,(1) 1967-1977, (2) 1978-1997, (3) 1998-2007, and (4) beyond 2007. Careful reading reveals four main conceptualizations on ASEAN Way as shared identity of ASEAN, as decision-making mechanism, as conflict management mechanism, and as security culture. The paperidentifies the growing trend of criticism on ASEAN Way, mainly in economic and sociocultural realms. Lastly, this paper also identifies the domination of liberalism in assessing ASEAN Way which results in Western or rather EU-centric standards in valuing the viabilityof thenorms."

"ABSTRAKRegionalisme merupakan salah satu fenomena yang sering dibahas dalam IlmuHubungan Internasional. Asia Timur yang sebelumnya dianggap sebagai kawasanyang sulit untuk terintegrasi, dalam perkembangannya mampu disatukan melaluipembentukan regionalisme ASEAN Plus Three (APT). Tinjauan pustaka iniberfokus untuk menjawab pertanyaan bagaimana perkembangan literaturmengkaji regionalisme APT. Kajian pustaka ini memperlihatkan mayoritasliteratur mengenai APT berfokus kepada faktor penghambat dan pendorongintegrasi APT. Faktor pendorong utama peningkatan integrasi APT adalah krisiskeuangan Asia 1997/1998. Sementara, faktor penghambat utama adalah kompetisipower antar negara anggota APT. Berdasarkan temuan literatur, pendekatan realisdengan metode kualitatif merupakan pendekatan yang paling sering digunakanoleh para akademisi untuk menganalisis regionalisme APT. Tinjauan pustaka inimenemukan masih terbatasnya literatur mengenai APT yang berusaha menyorotikepemimpinan ASEAN di kawasan serta dibutuhkannya studi teoritis lebih lanjutuntuk menganalisis karakteristik khas dari regionalisme APT. Studi iniberkontribusi kepada pemahaman regionalisme Asia Timur.

---

ABSTRACTRegionalism is one of many phenomenons which are often discussed inInternational Relations. East Asia is considered as a region that faces difficultywhen integrating; during development they faced integration by ASEAN PlusThree (APT) regionalism. This literature review has a focus to answer howliteratures development explains APT regionalism. Literature studies showed thatmajority of literatures in regards to APT are focused on the pushing and constraintfactors of APT integration. The main pushing factor of APT integration is AsiaFinancial Crisis in 1997/1998. Meanwhile, the main constraint factor is powercompetition among APT state members. Based on literature findings, a realistapproach with qualitative method is the most common approach which is used byscholars. This literature review found there are limited literatures surroundingAPT that focus on ASEAN leadership in region and further theoretical studies areneeded to analyze the special characteristic of APT regionalism. This study aimsto contribute to the understanding of East Asian Regionalism."

"ASEAN merupakan organisasi regional yang menaungi negara-negara Asia Tenggara yang salah satu tujuan pembentukannya adalah untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Pada proses menggapai tujuan tersebut, tampaknya ASEAN mengalami kesulitan untuk menemukan pijakan dasar keamanan yang dapat disetujui oleh seluruh anggotanya. Baru pada 1976 disepakati Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang di dalamnya memuat konsepsi Ketahanan Regional (regional resilience. Konsep tersebut sedianya merupakan kebijakan Ketahanan Nasional (Tannas) yang diterapkan oleh Presiden Soeharto di Indonesia. Tesis ini menganalisis mengapa ASEAN menerima konsep Tannas Presiden Soeharto sebagai mekanisme dasar kesepakatan keamanan di ASEAN. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori norm life cycle dari paradigma konstruktivisme digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian process-tracing pada studi kasus dalam penelitian kualitatif. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Tannas yang ditawarkan oleh Presiden Soeharto dapat melalui proses regionalisasi di ASEAN karena peran penting Presiden Soeharto, kesesuaian norma tersebut dengan keadaan regional Asia Tenggara, dan kemampuan norma tersebut mengakomodasi kepentingan nasional negara anggota ASEAN.

---

One of the objectives of ASEAN as a regional organization in Southeast Asia is to maintain a peaceful and stable environment. In the process of achieving that goal, in fact, ASEAN had difficulties to find common security foothold that can unite its member-states perception on the matter. In 1976, the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) which contains the concept of regional resilience was agreed. That concept was initially applied by President Soeharto in Indonesia as National Resilience. This thesis analyzes why ASEAN accepted President Soehartos National Resilience as the basic mechanism of security cooperation in ASEAN. In answering that question, the theory of norm life cycle from constructivism is utilized by this thesis. In addition, this thesis also uses process-tracing research method of study case in qualitative research. In the end, this thesis explains the regionalization process of Indonesias National Resilience in ASEAN has been delivered due to the role of President Soeharto, its relevance with regional environment, and its ability to accommodate ASEAN member states national interests."

"ABSTRAK

Perubahan yang cepat di lingkungan regional dan derasnya arus globalisasi jelas memunculkan tantangan-tantangan baru yang jauh lebih berat bagi ASEAN. Pengalaman di masa lalu dan sekarang menunjukkan bahwa tanpa mekanisme kelembagaan yang memadai, termasuk yang bersifat regional kemajuan tidak mudah diraih. Mekanisme kelembagaan ini akan membantu mengumpulkan sumber daya dengan lebih efektif, seperti biaya bersama dan disribusi perolehan dengan lebih setara. ASEAN memerlukan konsolidasi kerjasama regional dan peningkatan kapasitasnya untuk bertindak dalam lingkup internasional. Ini memerlukan penyesuaian organisasi dan penerapan identitas internasional. ASEAN perlu memajukan integrasi yang lebih besar dan memiliki personalitas hukum. Agar memenuhi tantangan tersebut, ASEAN perlu memastikan bahwa perjanjian-perjanjian ASEAN dilaksanakan secara efektif. Dan perancangan Piagam ASEAN berlaku sebagai langkah penting menuju pemenuhan persyaratan tersebut.

Penandatanganan Piagam ASEAN Desember 2008 menandai babak baru ASEAN dari kerjasama yang bersifat persaudaraan? menjadi organisasi yang berdasarkan suatu komitmen bersama yang mengikat secara hukum. Dengan kejelasan visi, tujuan, perbaikan struktur organisasi, adanya mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme penyelesaian konflik, serta peningkatan peran dan mandat Seketariat ASEAN, diharapkan dapat lebih menjamin implementasi kesepakatan-kesepakatan ASEAN yang telah dicapai. Piagam ASEAN akan memberikan ASEAN dasar yang kokoh bagi kerjasama intra regional dan bagi peran internasional yang lebih efektif.

---

ABSTRACT

Rapid changes in the scope of regional and swift currents of globalization clearly raises new challenges that much harder for ASEAN. The past and present experience shows that without adequate institutional mechanism, including those that are regionally progress hardly to achieved. ASEAN needs regional cooperation consolidation and increase its capacity to act in international scope. This requires organizational adjustments and application of international identity. ASEAN needs to promote a large integration and have the legal personalities. In order to meet such challenges, ASEAN needs to ensure that the ASEAN agreements implemented effectively. The design of the ASEAN Charter is applicable as important step towards fulfilling these requirements.

The signing of ASEAN Charter in December 2008 marks a new phase of ASEAN from ?brotherhood cooperation? into an organization based on a shared commitment which is legally binding. With clear vision, goals, improvement of organization structures, decision-making mechanism and mechanism of conflict resolution, increasing role and mandate of the ASEAN Secretariat, is expected to a better ensure of the implementation of all agreements that has been achieved. The ASEAN Charter will give ASEAN a well-built foundation for intra-regional cooperation and more effective international role.

"

"On 28 July 2008, the ASEAN Studies Centre and the Regional Economic Studies Programme, both of the Institute of Southeast Asian Studies, and the Konrad Adenauer Stiftung organized a roundtable on The ASEAN Economic Community Blueprint."

"ABSTRAKAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasiantarpemerintah yang beranggotakan sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara.Setelah berlakunya Piagam ASEAN (ASEAN Charter), ASEAN diberikanpersonalitas hukum dan kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negaramaupun organisasi internasional. Dalam praktiknya, ASEAN telah membuatperjanjian dengan negara maupun organisasi internasional sejak sebelumberlakunya Piagam ASEAN. Selain perjanjian yang dibuat antara ASEAN sebagaientitas dengan negara maupun organisasi internasional, terdapat pula perjanjianyang dibuat oleh negara-negara ASEAN secara kolektif dengan negara bukananggota atau organisasi internasional lain. Perbedaan antara kedua jenis perjanjianinternasional tersebut tidak dinyatakan secara jelas hingga setelah adopsi Rules ofProcedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN (ROP). ROPhanya berlaku bagi perjanjian yang dibuat oleh ASEAN sebagai entitas tersendiridan bukan oleh negara-negara anggota ASEAN secara kolektif. Skripsi ini akanmeninjau personalitas hukum yang dimiliki ASEAN sebagai organisasiinternasional dan hubungannya dengan kedudukan ASEAN di dalam perjanjianperjanjianinternasional yang dibuat dengan negara maupun organisasiinternasional.

---

AbstractAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an intergovernmentalorganization consisting of ten South Asian countries. After the ASEAN Charterentered into force, ASEAN was conferred legal personality and the capacity toenter into international agreements with states or international organizations. Inpractice, ASEAN has concluded agreements with states or internationalorganizations on its own capacity even before the ASEAN Charter entered intoforce. There are also agreements concluded collectively by the member states ofASEAN with non-member states or other international organizations. Thedifference between these types of international agreements is not clearlyexpressed until the adoption of the Rules of Procedure for Conclusion ofInternational Agreements by ASEAN (ROP). The ROP only applies tointernational agreements made by ASEAN as an entity distinct from its membersand not by ASEAN member states collectively. This thesis analyzes the legalpersonality possessed by ASEAN as an international organization and itscorrelation with ASEAN?s position in international agreements concluded withstates or international organizations."