Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perlawanan serikat buruh terhadap praktek anti-serikat buruh yang terjadi dalam bisnis yang dijalankan oleh Fertitta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dianggap dapat menjelaskan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Culinary Union. Ultimate Fighting Championship (UFC) merupakan perusahaan milik Fertitta yang hendak melakukan ekspansi ke Negara bagian terakhir di Amerika Serikat, New York. Di tahun 2011 merupakan proses awal terjadinya perlawanan oleh serikat buruh Culinary Union melalui upayanya mencegah pemerintah New York untuk mengesahkan RUU Mixed Martial Arts (MMA). Teori aksi kolektif yang dikemukakan oleh Yonatan Reshef (2004) digunakan untuk menjelaskan bentuk perlawanan yang dihasilkan oleh Culinary Union. Dalam perlawanan ini Culinary Union mampu mencegah RUU MMA untuk dilegalisasi hingga tahun 2016. Kemampuan memobilisasi massa dalam aksi dan afiliasi dengan partai politik menjadi kunci dari aksi kolektif Culinary Union. Selanjutnya, dengan melihat aksi kolektif yang dilakukan Culinary Union dapat memberikan gambaran bentuk perlawanan buruh yang dapat dilakukan di Amerika Serikat sekaligus bertujuan untuk melihat proses pembentukan kebijakan ditingkat Negara bagian.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis explains workers unions resistance against union bustling in Fertittas Business Company. Ultimate Fighting Championship is one of Fertittas company that intents to expand their capital to the State of New York as the last targeted states. The year of 2011 was the beginning of the battling process by the Culinary Union to prevent the New Yorks government from legalizing the Mixed Martial Arts (MMA) Bill. The theory of collective action written by Yonatan Reshef (2004) is used to explain the form of resistance produced by Culinary Union. In this battle, the Culinary Union was able to prevent the MMA Bill from being legalized until 2016. Using qualitative methods, this research shows the Culinary Unions ability to mobilize action and affiliation of its members to political parties as the key to its collective action. Furthermore, by looking at the collective action carried out by Culinary Union can provide an overview of the form of labor resistance that in the United States, while at the same time aiming to understand the process of policy making at the State level."

"Tulisan ini mengangkat tema organisasi gerakan petani dalam konteks perubahan kebijakan tentang pertahanan yang memungkinkan perubahan pola penguasaan tanah di tingkat lokal. Secara khusus tulisan ini menjelaskan kondisi tata guna lahan di pemerintahan lokal dan latar belakang munculnya serikat petani Pasundan sebagai organisasi gerakan petani terbesar di Jawa Barat, Indonesia sejalan dengan dikeluarkannya TAP MPR No. IX/2001 tentang reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Penulis mengidentifikasi isu-isu penting yang masih perlu dikonfirmasi berkaitan dengan latar belakang kemunculan organisasi gerakan petani, yaitu: keterkaitan desa-kota, konteks lingkungan agraria, struktur kesempatan politik, sejarah politik dan lingkungan agraris, dan jenis-jenis progam reformasi agraria yang relevan "

"Topik dan pembahasan tentang kesetaraan gender dan apa yang harus dilakukan untuk menegakkannya merupakan isu yang masih hadir di zaman sekarang ini. Makalah ini berfokus pada serikat pekerja yang telah mengambil banyak langkah untuk meningkatkan kesetaraan gender dengan menargetkan ketidaksetaraan gender secara keseluruhan, mendorong pengaturan upah yang adil, dan meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Meskipun serikat pekerja telah melakukan upaya yang signifikan dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah meningkat, masih banyak perempuan yang mempunyai pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang rentan. Dengan demikian, pengaruh serikat pekerja dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam bentuk perlindungan perempuan dari pekerjaan yang rentan dan mempromosikan posisi kerja yang setara harus diuji. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh keberadaan serikat pekerja yang dihitung dari tingkat partisipasi serikat pekerja di suatu negara terhadap kesetaraan gender yang diukur dengan porsi perempuan pada posisi manajerial. Untuk menguji hipotesis bahwa negara-negara dengan tingkat partisipasi serikat pekerja yang lebih tinggi memiliki presentase perempuan yang lebih tinggi pada posisi manajerial, dilakukan analisis regresi linier pada tingkat lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif serikat pekerja terhadap presentase perempuan pada posisi manajerial. Oleh karena itu, alasan hasil ini akan dibahas lebih lanjut dalam makalah.

---

The topic and discussion about gender equality and what must be done to enforce them are issues that are still present in today’s time. This paper focuses on labor unions that have taken many steps to improve gender equality by targeting overall gender inequality, encouraging equitable wage setting, and improving the role of women in decision-making. Although labor unions have made significant efforts and women’s participation in the workforce has increased, women are still segregated into working vulnerable jobs. Thus, the influence of labor unions in increasing gender equality in the form of protecting women against vulnerable work and promoting equal job positions should be tested. This research aims to explain the influence of the presence of labor union, calculated by the labor union participation rate of countries to gender equality, measured by the women shares in managerial positions. To test the hypothesis that countries with a higher labor union participation rate have a higher share of women in managerial positions, a linear regression analysis on a cross-country level was conducted. The results show that there is a negative influence of labor unions on the shares of women in managerial positions. Therefore, the reason for these results will be further discussed in the paper.

"

"Glodok merupakan salah satu kawasan unik yang menjadi perhentian moda transportasi MRT fase 2. Glodok telah lama dikenal oleh masyarakat sebagai kawasan pecinan yang kental akan pusat elektronik dan kuliner. Kehadiran pemberhentian MRT pada kawasan Glodok dapat memberi peluang bagi kawasan dan masyarakat sekitar, baik dari segi usaha maupun peluang lainnya. Namun demikian, tanpa perencanaan yang jelas, daya tarik ini dapat perlahan menggusur identitas kawasan Glodok beserta masyarakatnya. Proyek Glodok Culinary Center berada pada sebuah masterplan kawasan TOD baru yang Bernama ‘Neo – Glo(w)dok’. Kawasan TOD baru ini bertujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan dimana bisnis, masyarakat, serta identitas Glodok dapat bersinergi dengan tepat, sehingga tidak menghilangkan satu sama lain. Glodok Culinary Center merupakan sebuah pusat kuliner, tidak hanya terdapat proses jual beli makanan, proyek ini dirancang untuk dapat mewadahi proses penyaluran informasi melalui ruang-ruang workshop dan kelas memasak. Dengan kehadiran Glodok Culinary Center, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian melalui penjualan makanan, namun dapat melestarikan baik resep maupun budaya dalam kuliner kepada khalayak umum, serta menjadi pusat komunitas kuliner di Glodok.

---

Glodok is one of the unique areas that will be a stop for the MRT phase 2 transportation mode. Glodok has long been known by the public as a Chinatown area that is thick with electronic and culinary centers. The presence of the MRT stop in the Glodok area can provide opportunities for the area and surrounding communities in terms of business and other opportunities. However, without thoughtful planning, this attraction can slowly erode the identity of the Glodok area and its people. The Glodok Culinary Center project is located in a new TOD masterplan called 'Neo - Glo(w)dok'. This new TOD area aims to create an environment where business, community, and Glodok's identity can synergize appropriately, so as not to eliminate each other. Glodok Culinary Center is a culinary center, not only for the buying and selling of food, the project is designed to accommodate the process of information distribution through workshops and cooking classes. With the presence of Glodok Culinary Center, it is hoped that the community can use it not only to improve the economy through food sales, but can preserve both recipes and culture in culinary to the general public, and become the center of the culinary community in Glodok."

"ABSTRAKTulisan ini membahas Gereja Katolik Roma ldquo;Gereja rdquo; sebagai aktor dalam ilmu Hubungan Internasional. Dengan mempergunakan metode studi kasus jamak, penelitian ini mengamati dinamika perlawanan global Gereja terhadap International Humanist and Ethical Union ldquo;IHEU rdquo; di tiga negara. Perlawanan yang terjadi bersumber dari kontestasi gagasan antara kedua aktor tersebut dalam isu-isu perceraian di Chile, kontrasepsi di Filipina, dan eutanasia di Inggris. Berdasarkan temuan pada penelitian ini, Gereja semesta melakukan perlawanan politik terhadap pengaruh IHEU dan agen-agen Humanisme tanpa melakukan mobilisasi terbuka, melainkan melalui jejaring gereja setempat yang dimilikinya. Gereja semesta tidak dapat mengadakan perlawanan politik terbuka karena terikat oleh Perjanjian Westphalia dan Perjanjian Lateran. Dengan mempergunakan sistem rantai komando yang kuat, Vatikan sebagai puncak otoritas gerejani mampu menggerakkan jejaring gereja lokal di bawah hierarkinya, termasuk untuk meresponi kebangkitan Humanisme.

---

ABSTRACTThis paper assesses the Roman Catholic Church ldquo the Church rdquo as a political actor in International Relations. By employing multi locus case study, this research observed the dynamics of political contention between the Church and International Humanist and Ethical Union IHEU in three countries. The contention revolves around the ideational contests between the two actors, in issues ranging from divorce in Chile, contraception in the Philippines, to euthanasia in England. This research found that the universal Church is unable to directly conduct en masse open mobilisation in order to oppose the rise of global Humanist movement led by IHEU, due to prior Treaties of Westphalia and Lateran. As such, the Church has to be more clandestine, that is by employing her extensive network of local churches. By using her well established internal chain of command, the Vatican as the highest ecclesiastical authority within the Church rsquo s system, is capable of ensuring dogmatic compliance down the hierarchy, including in how they should react towards the rise of Humanism."

"Skripsi ini membahas tentang perluasan keanggotaan suatu organisasi internasional, secara khusus mengenai proses perluasan keanggotaan Turki di dalam Uni Eropa. Uni Eropa, seperti kebanyakan organisasi internasional lainnya, memberikan persyaratan perluasan keanggotaan bagi negara-negara yang ingin bergabung menjadi negara anggota. Untuk dapat diterima menjadi negara anggota di Uni Eropa, sebuah negara harus memenuhi persyaratan yang terkandung di dalam Traktat Maastricht 1992 dan Kriteria Copenhagen 1993. Turki telah mengajukan aplikasi perluasan keanggotaan kepada Uni Eropa sejak tahun 1987 dan telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi persyaratan yang ada, namun hingga saat ini Turki masih harus puas dengan statusnya sebagai kandidat anggota di Uni Eropa. Berbagai hal dianggap menjadi kendala dalam proses bergabungnya Turki di Uni Eropa, misalnya adalah keadaan ekonomi Turki, hal tentang perlindungan hak minoritas, dan konflik Turki dengan Siprus yang telah menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Namun demikian, Turki hingga saat ini masih terus melakukan upaya-upaya dalam harapan Uni Eropa dapat segera menerima Turki sebagai negara anggota di Uni Eropa.

---

Every international organization has its own provision or requirement on its enlargement. The European Union, as any other international organizations, also requires the state that desires to join into it as a member state. In order to be accepted as a member state in the European Union, a state must fulfill all the requirements stipulated in Maastricht Treaty 1992 and Copenhagen Criteria 1993. Turkey had submitted its enlargement application in 1987 and it has done all its efforts since then to satisfy the requirements, but until now Turkey has to be content with its status as a candidate state. Several things are considered to be the constraints on the process of Turkey's application; the Turkey's economic condition, the protection of minority rights, and the conflict between Turkey and Cyprus, which had been an European Union's member state since 2004. However, Turkey still continues to make efforts to fulfill all the requirements in the hope of its acceptance in the European Union."

"Aturan kerja diartikan sebagai hubungan kerja yang mencakup aturan substantif yang ketentuannya termuat dalam hukum ketenagakerjaan. Aturan kerja di PT. Alpen Food Industry (Aice) tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Proses penetapannya juga dilakukan sepihak tanpa keterlibatan serikat buruh secara demokratis, sehingga serikat buruh melakukan mobilisasi dan aksi kolektif untuk mengubah aturan kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menunjukan keberhasilan mobilisasi dan aksi kolektif yang dilakukan oleh serikat buruh dalam mengubah aturan kerja di perusahaan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan Teori Mobilisasi yang dikemukakan oleh John Kelly untuk menganalisis. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa serikat buruh berhasil melakukan mobilisasi dan aksi kolektif karena strategi-strategi yang dilakukan mampu mengoptimalkan kekuatan kolektif buruh, membangun opini publik, serta menghadapi kontra mobilisasi dari perusahaan dan negara. Skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian politik perburuhan dan hubungan industrial di Indonesia.

---

Employment relations which include substantive rules determined by labor law. Employment relations at PT. Alpen Food Industry (Aice) didn’t comply with applicable labor laws in Indonesia. The determination process is also carried out unilaterally without the involvement of labor unions in a democratic manner, so the unions carry out mobilization and collective action to change the employment relations. This research aims to show the success of mobilization and collective action carried out by labor unions in changing employment relations in companies. This research used qualitative methods and Mobilization Theory proposed by John Kelly to analyze. The findings of this research show that labor unions have succeeded in mobilizing and collective action because the strategies implemented are able to optimize collective strength, build public opinion, and face counter-mobilization from companies and the state. This thesis is expected to contribute to the study of labor politics and industrial relations in Indonesia."

"The book reviews the EU treaties provisions governing relations between the EU and member state territories, such as the Netherlands Antilles, the UK Channel Islands and the French Overseas Departments. The book includes an overview of each of the relevant territories, including their present constitutional relations with their Member State and their legal relations with the EU. Prior to the entry into force of the Lisbon Treaty, the over-arching Treaty provision for this relationship was Article 299 of the EC Treaty. Having traced the development of Article 299 from 1957 to the present Lisbon framework, the book identifies many inconsistencies and issues with this current framework and proposes a new model framework, one that is more concise and up-to-date and which is adaptable to possible future developments. "