Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan kasus pemerkosaan di India terjadi terus-menerus setiap tahunnya membuat isu ini signifikan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial baru,  perspektif feminisme radikal dan politik tubuh untuk menjelaskan peranan feminis dan gerakan perempuan India. Pemerkosaan di India dilihat sebagai manifestasi budaya patriarki yang mengakar di dalam masyarakat India. Fokus dari penelitian ini adalah melihat peranan feminis dan gerakan perempuan India dalam memengaruhi pembentukan undang-undang yaitunya Undang-Undang Anti Pemerkosaan di India tahun 2013. Feminis dan gerakan perempuan India berharap pengesahan undang-undang yang baru dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan perempuan. Akan tetapi, pengesahan undang-undang ini tidak dapat mengatasi pemerkosaan di India yang dibuktikan dengan data statistik meningkatnya pemerkosaan di India setiap tahunnya pasca disahkannya Undang-Undang Anti Pemerkosaan di India tahun 2013.

---

The increasing of rape cases in India each year makes this phenomenon becomes significant in India. This research employs theory of new social movements, the perspective of radical feminism dan body politics to explain the role of feminism and the impact of Indian womans movement. Rape is seen as a manifestation of Patriarch Culture that rooted in the Indian society. This research aims to see the role of feminism and the Indian womans movement in the formulation of Anti-Rape Law in 2013. Feminist and the women in India build upon this Law as a solution to rape cases that happened in India. But as a matter of fact, this Law is not a solution for the rape cases, its proven with the statistics data that that there is still escalation each year even if the Law itself is passed in 2013."

"Penelitian ini akan mengkaji mengenai keberhasilan gerakan anti pemerkosaan di India dalam mendorong amandemen undang-undang hukum pidana India pada tahun 2013. Gerakan ini muncul setelah terjadinya kasus pemerkosaan yang terjadi pada seorang mahasiswi berumur 23 Tahun yang bernama Jyoti Singh. Insiden tersebut telah memunculkan protes besar dari masyarakat India terhadap kasus pemerkosaan yang sering terjadi kepada perempuan India. Mereka menuntut pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan kepada perempuan sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali. Gerakan ini juga meminta pemerintah untuk mempertegas sistem hukum terkait pemerkosaan, khususnya undang-undang hukum pidana. Terdapat tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang pidana yang mengatur hukuman terhadap pelaku pemerkosaan. Mereka meminta agar para pelaku bisa mendapatkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Pada akhirnya gerakan ini berhasil mendorong pemerintah untuk mengamandemen undang-undang hukum pidana tersebut pada tahun 2013. Dalam mengkaji keberhasilan gerakan anti pemerkosaan ini, penulis menggunakan teori struktur kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, dan framing. Penelitian ini juga akan menggunakan metode penelitian kualitatif.

---

This study will examine the success of the anti rape movement in India in pushing for an amendment of Indian criminal law in 2013. This movement emerged after the rape case that occurred in a 23 year old student named Jyoti Singh. The incident has sparked massive protests from Indian society over the frequent rape case against Indian women. They demanded the government to provide protection for women so that similar events do not happen again. The movement also asked the government to reinforce the legal system related to rape, particularly in criminal law. There was a demand to the government to amend the criminal law that governs the punishment of perpetrators of rape. They asked that the perpetrators can get the maximum sentence of death penalty. In the end, the movement succeeded in encouraging the government to amend the criminal law law in 2013. In examining the success of this anti rape movement, the author uses the theory of opportunity politics structure, resource mobilization, and framing. This research uses qualitative method."

"Penelitian ini membahas gerakan protes sebagai bagian dari kontrol sosial dan politik masyarakat sipil kepada pemerintah India. Secara khusus yang akan diteliti adalah gerakan protes petani yang menentang kehadiran tiga undang-undang pertanian pada tahun 2020-2021. Pada September 2020, Parlemen India mengesahkan UU Pertanian yang terdiri dari RUU Perjanjian Petani (Pemberdayaan dan Perlindungan) tentang Jaminan Harga dan Undang-Undang Layanan Pertanian, 2020; RUU Perdagangan dan Niaga (Promosi dan Fasilitasi) Hasil Petani, 2020; dan RUU Komoditas Esensial (Amandemen), 2020. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan India dan juga meningkatkan kondisi ekonomi petani. Namun, para petani dan kelompok masyarakat sipil melakukan protes untuk menuntut pemerintah agar mencabut UU tersebut karena dianggap akan merugikan para petani. Sebagai akibat dari protes tersebut, pada 29 November 2021 Parlemen India mengesahkan RUU Pencabutan Hukum Pertanian untuk mencabut UU Pertanian 2020. Penelitian ini menggunakan konsep Radically Network Societies (RNS) oleh Pai & Kotasthane (2016) dan teori Struktur Peluang Politik oleh Tarrow (1998). Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya jaringan individu yang sangat terhubung, memiliki identitas, dan dimotivasi oleh penyebab langsung yang sama, serta struktur peluang politik, dalam gerakan protes petani dapat mempengaruhi pencabutan tiga undang-undang pertanian

---

This study discusses the protest movement as part of the social and political control of civil society towards the Indian government. In particular, what will be examined is the farmer protest movement against the presence of three farm laws in 2020-2021. In September 2020, the Indian Parliament passed the farm laws consist of The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act, 2020, and The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020. The main objective of these laws is to increase the economic activities of Indian household and also improve the economic conditions of farmers. However, farmers and civil society groups protested to demand the government to repeal the law because it was considered to be detrimental to the farmers. As a result of the protests, on 29 November 2021 the Indian Parliament passed the Farm Laws Repeal Bill, 2021, to repeal the Farm Laws, 2020. This research uses the concept of Radical Network Societies (RNS) by Pai & Kotastane (2016) and the theory of Political Opportunity Structure by Tarrow (1998). The results of this study found that a web of hyper-connected individuals, possessing an identity, and motivated by a common immediate cause, as well as political opportunity structures, in the farmers protest movement could influence the repealed of the three farm laws."

"Tesis ini membahas suatu fenomena baru dalam diskursus hubungan internasional, yakni persoalan kekerasan perempuan di India, yang secara khusus tertuju pada pembahasan tingginya perkosaan perempuan di India. Dalam menganalisa fenomena tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pendekatan feminisme yang memberikan sumbangan untuk melihat persoalan pemerkosaan perempuan di India sebagai bentuk penindasan serta penguasaan laki-laki terhadap tubuh perempuan. Pendekatan ini akan melihat bahwa pemerkosaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM dan juga perempuan terutama tubuh perempuan merupakan objek dan digunakan sebagai alat oleh laki-laki. Di sisi lain, India telah aktif mengikuti berbagai pertemuan atau konvensi terkait perlindungan perempuan dan juga telah mengadopsi poin-poin di dalamnya ke dalam regulasi serta kebijakan negara namun dalam realitasnya India telah mengalami kegagalan.

---

This thesis will examine a new phenomenon in international relations discourse namely violence against women in India, which is specifically focused on the discussion of the high rape of woman in India. In analyzing this phenomenon, the approach used is human rights approach and feminism approach that contributed to see the issue of rape of women in India as a form of oppression and domination of men to female body. This approach see women primarily the female body is an object and the male political tool to achieve power. India on the other hand has been actively participating in various meetings or conventions related to the protection of women and have adopted these points in regulation and policies of the country but in reality India has experienced a failure."

"In 2019, the Indian parliament enacted the Citizenship Amendment Act (CAA), which gives a fast-track citizenship for immigrants of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian faiths from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan. The BJP, a populist party with Hindutva as the ideological foundation to establish a Hindu homeland in India, propelled communal rhetoric that triggered significant protests from Muslim groups, citing discrimination against Muslim immigrants. This article explores how the BJP politicizes religious identity within the context of the CAA. It delves into the involvement of Muslim and student groups, as well as opposition parties, in Parliament to influence CAA policy dynamics. Despite massive protests, the BJP effectively utilized its popularity to implement the CAA, intensifying concerns among Hindu voters and mobilizing their political support. This article underscores that the politicization of religious identity results in majoritarian policies that pose a threat to democratic principles when populist in power.

---

Pada tahun 2019, parlemen India mengesahkan Amandemen UU Kewarganegaraan (CAA) yang mempercepat pemberian status kewarganegaraan bagi imigran dengan agama: Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen, yang berasal dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Dengan retorika komunal elit politik Bharatiya Janata Party (BJP), kebijakan ini menimbulkan gelombang protes kelompok Muslim karena dianggap diskriminatif terhadap imigran Muslim di India. Artikel ini membahas bagaimana BJP sebagai partai populis dengan ideologi Hindutva yang ingin membentuk tanah air Hindu di India, melakukan politisasi identitas agama dalam konteks CAA. Lebih lanjut, penulis membahas mengenai keterlibatan kelompok Muslim dan mahasiswa hingga partai oposisi dalam parlemen dalam memengaruhi dinamika kebijakan CAA. Walaupun menimbulkan protes besar, BJP berhasil memanfaatkan popularitasnya untuk memajukan agendanya, termasuk penerapan CAA, memperburuk persepsi ancaman di kalangan pemilih Hindu, dan memicu mobilisasi politik bagi pemilih Hindu. Tulisan ini menekankan bahwa politisasi identitas religius oleh aktor politik populis membentuk kebijakan mayoritarian yang membahayakan hak-hak minoritas dan demokrasi secara keseluruhan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya dalam bentuk pemerkosaan, merupakan masalah serius yang terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, masih belum tercipta kondisi yang mendukung bagi korban karena adanya penerimaan mitos pemerkosaan. Studi ini dilakukan untuk menguji peranan seksisme ambivalen dan objektifikasi seksual terhadap perempuan dalam memprediksi penerimaan mitos pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki di wilayah Jabodetabek. Hasil menunjukkan bahwa seksisme ambivalen ? = 0,412, t 2, 272 =8,118.

---

Sexual violence against woman, particularly in the form of rape, is a serious problem that occurs in Indonesia. However, the condition for rape victim is still not supporting enough because of rape myth acceptance. This study is conducted to examine the role of ambivalent sexism and sexual objectification of women to predict rape myth acceptance among male college student in Jabodetabek region. The result shows that ambivalent sexism 0,412, t 2, 272 8,118."

"Tulisan ini membahas salah satu faktor yang membuat pengesahan Women’s Reservation Bill, rancangan kebijakan menyediakan sepertiga kursi untuk perempuan di Lok Sabha India, terhambat pengesahannya. Salah satu faktor tersebut adalah keterwakilan perempuan di parlemen India yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya 7% dari pemilihan umum yang pertama kali di laksanakan di India. Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur. Guna membahas permasalahan penelitian, digunakan teori Supply-Demand untuk menjelaskan sisi supply dan demand yang berpengaruh terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di Lok Sabha India, yang menjadi salah satu alasan tidak disahkannya Women’s Reservation Bill. Teori ini dikemukakan Pippa Norris dan Joni Lovenduski di tahun 1995. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sisi supply, yang diuraikan menjadi sumber daya (waktu, uang, dan pengalaman) dan motivasi (dorongan, ambisi, dan minat dalam politik) lebih berfokus kepada ketersediaan perempuan untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat di dalam pemilihan umum. Sementara sisi demand memperlihatkan bahwa partai politik atau elit partai memilih calon-calon kandidat berdasarkan diskriminasi dan prasangka yang dilihat dari kemampuan, kualifikasi, dan pengalaman dari masing-masing kandidat. Hal ini yang menyebabkan rendahnya representasi perempuan dan menjadi alasan Women’s Reservation Bill terhambat hingga saat ini.

---

This paper discusses one of the factors that prevented the ratification of the Women's Reservation Bill, a policy draft to provide one-third of the seats for women in India's Lok Sabha. One of these factors is the very low representation of women in the Indian parliament, with an average of only 7% of the first general elections held in India. This research uses qualitative research methods with data collection techniques based on literature studies. To discuss research problems, the Supply-Demand theory is used to explain the supply and demand sides that affect the low representation of women in Lok Sabha India, which is one of the reasons the Women's Reservation Bill was not ratified. This theory was put forward by Pippa Norris and Joni Lovenduski in 1995. The findings of this study show that the supply side, which is broken down into resources (time, money, and experience) and motivation (drive, ambition, and interest in politics), focuses more on the availability of women to register as candidates in the general election. Meanwhile, the demand side shows that political parties or party elites assess candidate candidates based on discrimination and selection based on the ability, qualifications, and experience of each candidate. This causes the low representation of women and is why the Women's Reservation Bill has been hampered to date."

"Undang-undang baru yang diratifikasi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang melarang anti propaganda hubungan seksual non-tradisional atau LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) banyak mengundang perhatian dalam negeri maupun dunia internasional, khususnya media. Di Rusia sendiri, UU ini mengundang pro dan kontra media. Dengan menggunakan teori One Dimensional Man Marcuse (1968) yang menyatakan bahwa sebuah produksi kapitalis dan rasionalitas substansinya merupakan hasil dari sistem dan kritik sosial, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan pro dan kontra media terhadap UU Anti Propaganda LGBT Rusia pada tahun 2013. Berdasarkan delapan sampel artikel yang berasal dari media (web based) di Rusia, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan yang terdapat di media yang dimiliki dan atau memiliki keterikatan dengan Pemerintah Federal Rusia dan mempunyai latar belakang Kristen Ortodoks akan cenderung mendukung UU Anti Propaganda Rusia. Sedangkan media yang bersifat aktivisme dan mempunyai aliansi dengan negara Barat seperti Amerika, cenderung menolak. Dukungan terhadap UU ini pada dasarnya fokus pada perlindungan terhadap kaum minoritas (anak-anak).

---

The freshly ratified Anti LGBT Propaganda Law of Russian Federation has drawn both domestic and international attention. In Russia, controversies hit home hardest by media coverage. By employing One Dimensional Man of Marcuse (1968) that argues about production apparatus and the goods and services which it produces ?sell? or impose the social system as a whole this paper aims to analyze media coverage and controversies addressed towards Russian Federation 2013 LGBT Anti Propaganda Law. According to the sampling articles, it is known that government-owned and Orthodoxy backgrounded media (web based) tend to cover supporting news on the law. In the other hand, Western-funded and NGO media weaken the ratification of the law. Supports towards this law mainly evolves on the reason of protecting minority group (children) from such non tradisional sexual relations flow of information and converage."

"Penelitian ini akan melihat perbandingan strategi Liga Muslim dan Gerakan Rakyat Pattani sebagai faktor penentu keberhasilan upaya perjuangan. Strategi merupakan salah satu faktor yang diungkapkan oleh Sidney Tarrow sebagai penentu keberhasilan suatu gerakan. Penelitian menggunakan studi kasus Perbandingan Strategi Gerakan Liga Muslim di India dan Gerakan Rakyat Pattani di Thailand Dalam Upaya Memperoleh Kemerdekaan Wilayah Kelompok Minoritas Tahun 1902-1954. Pertanyaan penelitian yang dipilih adalah Bagaimana perbedaan strategi perjuangan oleh Liga Muslim di India dan Gerakan Rakyat Pattani di Thailand bagian Selatan dapat mempengaruhi perbedaan hasil upaya kemerdekaan wilayah kelompok minoritas? Argumentasi penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh Liga Muslim dan Gerakan Rakyat Pattani memiliki perbedaan yang mengakibatkan hasil yang berbeda. Liga Muslim menggunakan strategi yang lebih diplomatis dalam perjuangannya, berbeda dengan Gerakan Rakyat Pattani yang lebih menekan pemerintah. Argumentasi tersebut akan coba dibuktikan dengan menganalisis perbandingan kedua konflik yang terjadi dan strategi yang diterapkan oleh kedua upaya gerakan tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai yaitu menjelaskan bahwa strategi merupakan faktor yang penting dalam sebuah gerakan perlawanan dari kelompok minoritas untuk mencapai tujuannya.

---

This research will look at the comparison of the strategy of the Muslim League and the Pattani People's Movement as a critical success factor for the struggle. Strategy is one of the factors expressed by Sidney Tarrow as a determinant of the success of a movement. The study used case studies Comparison of Muslim League Movement Strategy in India and the Pattani People's Movement in Thailand In an Effort to Obtain Independence of the Minority Territory in 1902-1954. The selected research question is How do the differences in the strategy of the struggle by the Muslim League in India and the Pattani People's Movement in Southern Thailand affect the differences in the results of the independence efforts of minority groups The argument of this research is the strategy used by the Muslim League and the People's Movement of Pattani to have differences that result in different results. The Muslim League uses a more diplomatic strategy in its struggle, in contrast to the Pattani People's Movement that is more pressing for government. The argument will be proved by analyzing the comparison of the two conflicts and the strategies adopted by the two movements so that the purpose of this research can be reached that is to explain that strategy is an important factor in a resistance movement of minority groups to achieve its objectives."