Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbedaan respon yang diberikan oleh Masyarakat Timur Laut Thailand dan Masyarakat Selatan Thailand terhadap satu kebijakan yang sama yaitu Kebijakan Pro-Masyarakat Miskin yang diterapkan oleh Thaksin Shinawatra. Kebijakan ini berpihak kepada kedua masyarakat tersebut karena mereka merupakan masyarakat miskin dan kebijakan tersebut menguntungkan mereka. Tetapi pada kenyataannya dari kedua masyarakat tersebut hanya Masyarakat Timur Laut yang mendukung Thaksin Shinawatra, sedangkan Masyarakat Selatan Thailand tidak mendukungnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Pemilihan Umum 2005 dimana dukungan dari Masyarakat Timur Laut Thailand membantu Thaksin dan TRT mendapatkan suara terbanyak.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the different responses given by the Northeastern People of Thailand and the Southern People of Thailand to the same policy namely the Pro-Poor Policy implemented by Thaksin Shinawatra. This policy sided with the two communities because they were poor people and the policy benefited them. But in fact, from the two communities, only the Northeast People supports Thaksin Shinawatra, while the Southern People does not support it. This can be seen from the results of the 2005 General Election where support from the Northeastern People of Thailand helped Thaksin and TRT get the most votes."

"Penelitian ini akan melihat implementasi dari kebijakan Thaksin Shinawatra dan dampaknya terhadap masyarakat miskin di Thailand. Studi kasus yang akan digunakan adalah kebijakan kesehatan 30 Bath periode tahun 2001-2006 yaitu ketika Thaksin menjabat sebagai Perdana Menteri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat miskin setelah kebijakan ini diterapkan. Pertanyaan penelitian yang disusun adalah Bagaimana dampak implementasi Thaksin Shinawatra terkait kebijakan kesehatan 30 Bath kepada masyarakat miskin di Thailand? Dari pertanyaan tersebut terdapat hipotesis kerja yang datang dari pendapat penulis yaitu bahwa implementasi kebijakan Thaksin ini dianggap tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana yang telah dijanjikan karena masih terdapat masyarakat yang tidak merasakan kebijakan ini. Hipotesis tersebut akan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan data yang ada. Hasil dari penelitian ini menganggap bahwa dalam implementasi kebijakan kesehatan 30 Bath masih terdapat penyelewengan. Hal ini berdampak negatif kepada masyarakat miskin di desa. Dampak positif sifatnya lebih umum dibandingkan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin ketika implementasi berjalan.

---

This research will look at implementation from Thaksin Shinawatra's policy and its impact towards poor society in Thailand. The case study to be used is health policy 30 Bath period 2001-2006 when Thaksin served as Prime Minister. The purpose of this research is to know the impact felt by the poor after this policy is implemented. The research question is how is Thaksin Shinawatra's implementation impact related to health policy 30 Bath to the poor in Thailand? From the question there is a working hypothesis that comes from the author's opinion that the implementation of Thaksin's policy is considered ineffective and not in accordance with the plan that has been promised because there are still people who do not feel this policy. The hypothesis will be analyzed in this study by using existing data. The results of this study assume that in the implementation of health policy 30 Bath there is still a diversion. This has a negative impact on the poor in the village. Positive impacts are more common than the negative impacts felt by the poor when the implementation works."

"Skripsi ini membahas tentang upaya penanggulangan konflik selatan Thailand yang dilakukan oleh Thaksin Shinawatra pada masa pemerintahannya (2001-2006). Konflik ini termasuk dalam jenis konflik relijius-linguistik di mana pengakuan identitas kaum Melayu-Islam menjadi penyebab terjadinya konflik. Pemberontakan menjadi cara yang ditempuh oleh kaum Melayu-Islam untuk memperoleh kebebasannya. Konflik selatan Thailand telah terjadi sejak tahun 1960-an dan cenderung mereda pada masa pemerintahan Prem Tinsulanonda di tahun 1980-1988. Konflik kembali memanas ketika Thaksin keliru dalam membuat keputusan terkait penanggulangan konflik di selatan. Akibatnya, pemberontak memperoleh kekuatan baru untuk kembali memperjuangkan kebebasan mereka, yaitu memisahkan diri dari Thailand (separatisme).

---

This thesis explains the attempts by Thaksin Shinawatra to resolve the southern conflict during his premiership (2001-2006). This conflict is a type of religious-linguistic conflict, caused by acknowledgement (or lack thereof) of the identity of the Melayu-Islam identity, which is Islam religion and Malay culture. Separatism became the method used by the Melayu-Islam people to acquire their freedom. The southern conflict has occurred since the 1960s, and tended to de-escalate during Prem Tinsulanonda?s premiership from 1980-1988. The conflict escalated again when Thaksin made a poor decision regarding for the southern conflict. Consequently, the rebels acquired new force in struggling again for their feedom, namely by attempting to separate themselves from Thailand."

"Skripsi ini mengelaborasi konflik kepentingan yang terjadi antara pengusaha Sino-Thai pada era pemerintahan Thaksin Shinawatra, tahun 2001-2006, di Thailand. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintahan Thaksin membangun pola teknokrasi yang ditujukan untuk mengembalikan dominasi modal Sino-Thai yang sempat terdesak oleh modal asing. Terdesaknya modal domestik merupakan akibat dari solusi IMF untuk menanggulangi krisis ekonomi Thailand. Konflik kepentingan muncul ketika keluarga Shinawatra menjadi yang paling diuntungkan dalam teknokrasi yang dijalankan oleh pemerintah Thailand untuk mengembalikan dominasi modal domestik pasca krisis ekonomi 1997. Untuk mengakhiri konflik tersebut, konglomerat Sino-Thai berkonsolidasi dengan monarki Thailand untuk mengambil alih pemerintahan dari kekuasaan Thaksin Shinawatra.

---

This Sarjana Thesis elaborates on the conflicts of interest among Sino-Thai business during the era of Thaksin Shinawatra, in 2001-2006, using a qualitative method based on secondary data. Thaksin’s government built a system of technocratic governance to bring back the domination of domestic capital, which was being threatened by foreign capital. The domination happened as a result of the impacts of the 1997 economic crisis. Conflicts of interest appeared after Shinawatra’s family became the only oligarch who benefited significantly from the government’s technocratic style. To overcome the conflicts, Sino-Thai oligarchs attempted to consolidate with the monarchy of Thailand to overthrow the Thaksin Shinawatra government. "

"Penelitian ini dibuat untuk melihat perbedaan antara masyarakat Muslim Patani dengan masyarakat Muslim Satun dalam merespon kebijakan asimilasi pemerintah Thailand dan berbagai hal yang melatarbelakangi adanya perbedaan tersebut. Berdasarkan sejarah, setelah Patani dan Satun bergabung ke dalam Thailand, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang berupaya menanamkan rasa nasionalisme Thai-Buddha dengan menghilangkan budaya lain, khususnya budaya Melayu-Muslim. Menariknya, terdapat perbedaan respon di mana masyarakat Patani menolak kebijakan tersebut sementara masyarakat Satun cenderung menerima tanpa adanya perlawanan seperti di Patani. Asumsi utamanya adalah masyarakat Satun cenderung menerima kebijakan tersebut karena masyarakat Patani memiliki identitas Melayu-Muslim yang lemah, sebaliknya Patani memiliki identitas Melayu-Muslim yang kuat sehingga mereka melakukan perlawanan atas kebijakan pemerintah tersebut. Lebih lanjut, untuk menjelaskan adanya perbedaan respon antara masyarakat Patani dan Satun, penulis menggunakan teori identitas nasional dan teori pilihan rasional. Teori identitas nasional kemudian akan menjelaskan proses terbentuknya suatu identitas di suatu wilayah yang kemudian dapat memengaruhi pilihan rasional masyarakatnya.

---

This research will look at the differences between the Muslim society of Patani and the Muslim society of Satun in responding to Thai government`s assimilation policy and the backgrounds that affect the differences. Historically, after Patani and Satun merged into Thailand, the government then implemented various policies which aimed to instilling a sense of Thai-Buddhist nationalism by erasing other cultures, especially the Malay-Muslim cultures. Interestingly, there were differences response in which the Patanis reject the policies while people in Satun tended to accept without any resistance as in Patani. The main assumption is the people of Satun tend to accept the policy because they have a weak Malay-Muslim identity, while Patanis have a strong Malay-Muslim identity so they fight against the government`s policies. Furthermore, to explain the differences in responses between the Patani and Satun societies, the author use the theory of national identity and rational choice theory. The theory of national identity will explain the process of establishing an identity in an area that can affect the rational choice of society."

"Skripsi ini membahas peran dari Women and Constitution Network dalam proses penyusunan konstitusi Thailand 1997, terutama pembentukan pasal kesetaraan gender, dan implementasi pasal tersebut dalam Pemilihan Umum Thailand 2001. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa peran dari Women and Constitution Network dalam proses pembentukan pasal kesetaraan gender. Penelitian ini juga melihat bagaimana penggunaan pasal kesetaraan gender dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Thailand 2001. Temuan penelitian ini adalah jaminan kesetaraan gender membuka peluang peningkatan partisipasi politik perempuan Thailand. Dengan adanya jaminan konstitusional dan dukungan dari organisasi masyarakat sipil, terdapat peningkatan partisipasi politik perempuan pada Pemilihan Umum 2001.

---

This undergraduate thesis examines the role of Women and Constitution Network (WCN) in Thailand's 1997 Constitution legislation process, escpecially in the introduction of gender equality article, and its application in Thailand's 2001 General Election.

This study uses qualitative methods to analyze the role of Women and Constitution Network in legislation process of gender equality article.

This study finds the law of gender equality is giving an opportunity to increase women political participation in Thailand. Through the constitutional guarantee of gender equality and support from civil society organizations, women's political participation increased in Thailand's 2001 General Election."

"Penelitian ini membahas tentang strategi gerakan red shirt dalam pemenangan Pheu Thai Party PTP pada pemilihan umum tahun 2011 di Thailand. Teori gerakan yang digunakan yaitu framing, resource mobilization, dan political opportunity oleh Doug McAdam, Sydney Tarrow, dan Charles Tilly. Gerakan red shirt menjalankan tiga strategi tersebut dalam mendukung pemenangan Pheu Thai Party pada pemilihan umum tahun 2011 di Thailand. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa red shirt membingkai gerakannya sebagai gerakan pro-demokrasi, dengan mobilisasi sumber daya adanya Red Villages dan sukarelawan yang diedukasi mengenai Pemilu, dan peluang politik berkoalisi dengan Pheu Thai Party.

---

This research discuss about red shirt movement strategy in the winning of Pheu Thai Party PTP at Thailand general election in 2011. Movement theory used are framing, resource mobilization, and political opportunity by Doug McAdam, Sidney Tarrow, and Charles Tilly. Red shirt movement run that three strategies for supporting Pheu Thai Party at Thailand general election in 2011. The result of this research shows that red shirt framed its movement as pro democracy movement, by mobilizing resource from Red Villages and volunteers that was educated about general election, and opportunity of coalition politics with Pheu Thai Party."

"Penelitian ini meneliti tentang strategi gerakan sosial kelompok yellow shirt di Thailand dalam menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur. Teori yang digunakan yaitu teori gerakan sosial social movement dari Doug McAdam, Sydney Tarrow, dan Charles Tilly. Mereka menegaskan tiga strategi penting dalam menentukan keberhasilan sebuah gerakan sosial yaitu framing, resource mobilization, dan political process. Kelompok yellow shirt menyusun strategi gerakan sosial untuk menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra yang dianggap melakukan berbagai tindakan kontroversi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi gerakan sosial kelompok yellow shirt di Thailand melalui strategi framing, resource mobilization, dan political process, telah terbukti berhasil menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra.

---

This research examines about social movement strategy of yellow shirt group to overthrow Yingluck Shinawatra government in Thailand. Qualitative method used in this research through study literature. Social movement theory used in this research from Doug McAdam, Sydney Tarrow, and Charles Tilly. They describe three strategies to determine the success of social movement such as framing, resource mobilization, and political process. The yellow shirt group arranged the social movement strategy to overthrow Yingluck Shinawatra government which reputed to carry out controversial acts. The result of this research show that the social movement of yellow shirt group in Thailand through framing, resource mobilization, and political process strategy was succeed to overthrow Yingluck Shinawatra government."

"The expert authors in this book have chosen to study the social forces and mass mobilizations unleashed by economic change against the backdrop of a familiar political system that has been dysfunctional since the 2006 coup.It is striking that electoral politics has faded from view in this collection of essays. Political leadership also receives little attention, another sign of how the political system was damaged by the events of 2006."