Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah sampah adalah masalah yang harus ditangani setiap kota di Indonesia, termasuk kota Bekasi. Salah satu strategi penanganan sampah yang dipilih oleh Pemerintah Kota Bekasi adalah melalui kebijakan bank sampah. Penelitian ini mengkaji pengaruh tata pemerintahan kolaboratif dalam pembentukan dan keberlangsungan kebijakan bank sampah di kota Bekasi pada tahun 2015-2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain naratif-deskriptif. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa dari kebijakan bank sampah kota Bekasi, lahirlah Kerangka Kerja Kolaborasi Kebijakan Bank Sampah di Kota Bekasi yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, pemangku-pemangku kepentingan lain dari kelompok masyarakat sipil, warga lokal, aktivis pergerakan lingkungan lokal, dan juga perusahaan. Kerangka kerja tersebut dapat dibentuk dan memiliki keberlangsungan karena adanya siklus proses kolaboratif yang menjamin kehidupan dan pertumbuhan kerangka kerja tersebut. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tata pemerintahan kolaboratif adalah suatu mode tata pemerintahan yang tepat guna dalam membentuk dan menjaga keberlangsungan suatu kebijakan bank sampah.

---

ABSTRACTThe problem of waste is a problem that needs to be tackled by every cities in Indonesia, including the city of Bekasi. One of the strategies chosen by the Bekasi Municipal Government to tackle the waste issue is through waste-bank policy. This research studies the influence of collaborative governance towards the formation and sustainability of Bekasis waste bank policy in the years of 2015-2018. This research is a qualitative one, with narrative-descriptive design. The main findings of this research shows that the Bekasi waste bank policy gave birth to Bekasi Waste Bank Collaboration Framework that involves the Bekasi Municipal Government, and other stakeholders from civil society, local residents, local environmental movement activists, and corporations. This framework could be formed and sustained because of a collaborative process that ensures the survival and growth of the framework. Finally, we can conclude that collaborative governance is an exact mode of governance fit for forming and sustaining a waste bank policy."

"Tesis ini membahas mengenai Tata Kelola Kolaboratif Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Anorganik Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam untuk mengetahui ukuran keberhasilan dan faktor-faktor yang menghambat pada Tata Kelola Kolaboratif kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola Kolaboratif kurang berhasil dikarenakan pelaksanaannya masih sekadar formalitas dan komitmen yang semakin berkurang dari masing-masing pihak yang berkompeten. Faktorfaktor yang menghambat adalah budaya, institusi dan politik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Tata Kelola Kolaboratif atau kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah Anorganik di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

---

This Thesis is mainly discussed about ?Tata Kelola Kolaboratif? or Collaborative Governance in the Policy Implementation of Anorganic Waste Management at the District of Pancoran Mas Depok. To explain more about it, the research uses qualitative approach with data collection through the literature study and in-depth interviews to know the indication and factors which obstruct the Collaborative Governance during the activities.

The research indicate that Collaborative Governance does not perform effectively because the implementation itself is sometimes too formal and the commitment among stakeholders is reducing gradually. Factors which obstruct the collaboration are internal culture, institution and politics.

This research aims to analyze Collaborative Governance between government and societies in the policy implementation of anorganic waste management at the District of Pancoran Mas Depok."

"Permasalahan sampah bukan hanya karena tingginya timbulan sampah tetapi masalah dalam pengelolaannya. Pendekatan pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat dilakukan pada Bank Sampah Kepodang di Kota Bekasi. Pengelolaan bank sampah melibatkan banyak pihak yaitu masyarakat, pemerintah, swasta, dan organisasi nonpemerintah. Tujuan penelitian untuk merancang strategi pengelolaan bank sampah berkelanjutan, tahap Plan (P) dari siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) ISO14001:2015. Metode yang digunakan adalah Matriks Leopold, dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan nasabah bank sampah merupakan faktor penting dalam pengelolaan bank sampah berkelanjutan. Preferensi strategi yang dipilih untuk pengembangan bank sampah Kepodang yang berkelanjutan adalah 1) peningkatan nilai tambah pengolahan sampah melalui pengembangan “socio-ecopreneur”, 2) meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah (Dinas Lingkungan Hidup/kelurahan) dan swasta dalam rangka menampung dan membeli produk kerajinan, dan memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, 3) menjadikan pemulung sebagai mitra dan nasabah untuk meningkatkan pengumpulan sampah. Pelaksanaan strategi memerlukan dukungan pemangku kepentingan dan penerapannya secara terus-menerus diharapkan dapat meningkatkan kepuasan, kepercayaan, partisipasi aktif pemangku kepentingan, kinerja bank sampah, dan berdampak positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi.

---

The waste problem is not only due to the high waste generation but mismanagement

as well. The community-based sustainable waste management approach carried out

at the Kepodang Waste Bank in Bekasi City. The management of a waste bank

involves many parties, namely the community, government, private sector, and

non-governmental organizations. The research objective is to design a sustainable

waste bank management strategy, Plan stage of Plan-Do-Check-Act cycle of

ISO14001:2015. The method used is the Leopold matrix and Analytical Hierarchy

Process (AHP). It was found that increasing the knowledge and skills of waste bank

customers as a primary factor in the management of a sustainable waste bank. The

preferences strategic for the development of a sustainable Kepodang waste bank are

1) increasing the added value of waste processing through the development of

"socio-ecopreneur", 2) increasing cooperation with local governments (the

Environmental Agency/ward) and the private sector to accommodate and purchase

handicraft products, and provide the necessary facilities and infrastructure, and 3)

make scavengers as partners and customers to improve waste collection.

Implementation of strategies requires continuous stakeholder support and

application continuously expected to improve satisfaction, stakeholder trust,

participation, and performance, and have positive impacts on environment, social,

and economic."

"Kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah merupakan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Setara Jaya di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah pada Bank Sampah Setara Jaya, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi sudah sekitar 75 warga di RW 02 yang peduli dengan sampah dan mulai melakukan pemilahan sejak dirumah dan perubahan pola pikir terhadap sampah. Sejak tahun 2014 hingga 24 Mei 2017 jumlah sampah yang dikelola Bank Sampah Setara Jaya hanya sekitar 4 dari total sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Bekasi sebanyak 1.500 ton per hari, yang sangat jauh dari target pengurangan sampah ke TPA Sumur Batu sebesar 30 dari total sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Bekasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah pada Bank Sampah Setara Jaya adalah 1 faktor pendukung: komunikasi, sikap dari para pelaksana kebijakan, tidak adanya hambatan struktur birokrasi, pola pikir masyarakat tentang sampah dan pengelolaan sampah melalui program bank sampah sudah semakin terbuka; 2 faktor penghambat: belum tersedianya dana, sumber daya manusia masih sangat kurang, tanah yang digunakan merupakan tanah sengketa dan lokasi bank sampah yang sangat dekat dengan pemukiman penduduk, partisipasi masyarakat yang masih kurang maksimal.

---

The policy of waste management through waste bank program is a policy of Bekasi City Government as a follow up of Law Number 18 Year 2008 on Waste Management. This research aims to analyze the implementation of waste management policy and analyze the factors that influence the implementation of waste management policy at Setara Jaya Trash Bank in Bintara Jaya Subdistrict, Bekasi Barat District, Bekasi City. This research uses post positivist approach with qualitative method. Implementation of waste management policy through waste bank program at Setara Jaya Waste Bank, Bintara Jaya Sub district, Bekasi Selatan Sub district, Bekasi Municipality is about 75 of residents in RW 02 who are concerned with garbage and start sorting from home and changing mindset to waste.

From 2014 to May 24, 2017, the amount of waste managed by Setara Jaya Waste Bank is only about 4 of the total waste generated by Bekasi residents as much as 1,500 tons per day, which is very far from the target of waste reduction to the Sumur Batu TPA by 30 of the total waste produced by the people of Bekasi City. Factors influencing implementation of waste management policy through waste bank program at Setara Jaya Waste Bank are 1 supporting factors communication, attitude of policy implementers, absence of bureaucratic structure barrier, people 39 s mindset about garbage and waste management through program the waste bank is getting more open 2 inhibiting factors unavailability of funds, human resources are still very low, the land used is a land dispute and the location of the waste bank that is very close to the settlement of the population, the participation of the community is still less than the maximum."

"Sampah rumah tangga seharusnya dapat terkelola secara optimal, sehingga hanya sampah residu saja yang diangkut ke TPA. Realitanya sampah rumah tangga tidak terkelola di sumber sampah, sehingga berpotensi mencemari ekosistem lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga, mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga pada tingkat komunitas masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 548 orang. Berdasarkan hasil Penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan antara persepsi, partisipasi dan akseptabilitas dengan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga pada komunitas masyarakat. Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan perhitungan indeks pengendalian sampah rumah tangga diketahui Kota Bekasi masuk Kategori Sedang. Model pengendalian sampah rumah tangga pada tingkat komunitas direkomendasikan untuk menjadi alternatif rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan

---

Household solid waste shall to be managed optimally, so that only the residual waste is transported to the landfill. In reality, the household solid waste did not managed properly in the first place so it will potentially damage the environment’s ecosystem. This study aims to determine the community behavior in implementing the household solid waste managementknowing the evaluation results on the implementation of household solid waste management and and formulate household solid waste waste management policies.at the community level. This study was conducted in Bekasi City, West Java Province, Indonesia with a total of 548 respondents. Based on the study results, it is known that there is a relationship between perception, participation and acceptability with the implementation of household solid waste waste management in the community. The results of the evaluation of the implementation of household solid waste management using the calculation of the household solid waste waste control index where it is known that Bekasi City is in the Moderate Category. The household solid waste control model at the community level is recommended to be an alternative policy recommendation for the Government and related stakeholders in an effort to realize the sustainable household solid waste management"

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif pada pelaksanaan program NTB Zero Waste. Program NTB Zero Waste merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB yang memiliki tujuan untuk mewujudkan NTB sebagai daerah yang bebas sampah pada tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative givernance regime (CGR) oleh Emerson & Nabatchi (2015). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke 10 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berdasarkan teori CGR, hanya terdapat 6 sub-dimensi dari 13 sub-dimensi yang terpenuhi yakni; (3) kegagalan sebelumnya untuk mengatasi masalah; (6) tingkat konflik dan kepercayaan; (7) kepemimpinan; (8) konsekuensi dari insentif; (9) saling ketergantungan; dan (11) keterlibatan prinsip. Terdapat 7 kriteria yang belum terpenuhi yakni seperti 4 kriteria (1) kondisi sumber daya; (2) kebijakan dan kerangka hukum; (4) dinamika politik/hubungan kekuasaan; (5) keterhubungan jaringan; yang terdapat dalam dimensi system context. Selain itu, pada dimensi drivers terdapat 1 kriteria yang belum terpenuhi yakni (10) ketidakpastian. Kemudian, pada dimensi collaborative dynamics, kriteria yang belum terpenuhi yakni (12) motivasi bersama, dan (13) kapasitas dalam melakukan aksi bersama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam proses pengelolaan sampah regional pada program NTB Zero Waste di Kota Mataram belum memenuhi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of the Zero Waste program. The NTB Zero Waste program is one of the flagship programs of the NTB Provincial Government which has the goal of realizing NTB as a waste-free area by 2023. The theory used in this research is the collaborative givernance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015). This research approach is post-positivist with in-depth interview data collection techniques with 10 informants and literature study. The results showed that the collaboration process based on the CGR theory, there were only 6 sub-dimensions of the 13 sub-dimensions that were fulfilled, namely; (3) prior failure to address the issues; (6) level of conflict and trust; (7) leadership; (8) consequences incentives; (9) interdependence; and (11) principle engagement. There are 7 criteria that have not been met, such as 4 criteria (1) condition of resources; (2) policy and legal framework; (4) political dynamics/power relations; (5) network connectivity; contained in the system context dimension. In addition, in the drivers dimension there is 1 criterion that has not been met, namely (10) uncertainty. Then, in the collaborative dynamics dimension, the criteria that have not been met are (12) shared motivation, and (13) capacity for joint action. Based on this, the conclusion is that collaboration in the regional waste management process at NTB Zero Waste in Mataram City has not fulfilled collaborative governance in waste management."

"Tanpa pengelolaan yang baik, sampah dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang aman merupakan salah satu indikator kesehatan lingkungan dalam STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Pengelolaan sampah rumah tangga bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, namun masyarakat pun mempunyai kewajiban dalam pengelolaan sampah rumah tangganya. Bank sampah merupakan kelompok swadaya masyarakat dimana kegiatannya adalah menerima tabungan berupa sampah sebagai upaya reduce, reuse, dan recycle dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018. Adapun meode yang digunakan adalah metode Kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengetahuan dan sikap berhubungan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. Sikap merupakan faktor dominan dalam penelitian ini dibanding faktor lainnya. Kesimpulan penelitian ini bahwa peran serta masyarakat Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah cukup baik, yaitu 63,8.

---

Without good management, waste can have a negative impact on public health. Safe waste management is one of the indicators of environmental health in STBM Community Based Total Sanitation. Household waste management is not just the responsibility of the government. But also has an obligation in household waste management. Waste Bank is a self help group where the activity is to receive savings in the form of garbage as efforts reduce, reuse, and recycle in the field of waste management.

This study discusses the factors that influence the participation of the community in waste management through the garbage bank in Tambun Utara Sub district, Bekasi Regency in 2018. The method used is Quantitative method with cross sectional approach.

The result of the research shows that knowledge and attitude relate to community participation in waste management through waste bank. Attitude is the dominant factor in this study compared to other factors. The conclusion of this research is that community participation of Tambun Utara Sub district of Bekasi Regency in waste management through garbage bank is good enough, that is 63,8."

"Bank Sampah merupakan  program pemerintah yang digunakan sebagai salah satu upaya menanggulangi sampah yang kian hari kian bertambah. Bank Sampah di Kota Depok berperan sebagai tempat pengumpulan sampah-sampah non organik yang masih memiliki nilai ekonomis. Penelitian ini berusaha mengkaji faktor-faktor yang membuat  Bank Sampah Kota Depok dapat berperan hingga hari ini dan hubungannya dengan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Bank Sampah tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penulis melakukan pengamatan terhadap obyek serta melakukan wawancara  mendalam (indepth  interview) dengan sejumlah informan. Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat empat faktor penting yang menjadikan sebuah Bank Sampah dapat terus berperan, yakni dengan adanya pemimpin yang handal (leadership), pengelolaan yang baik (management),  insentif (incentive)  dan keterlibatan mitra (partnership). Sedangkan karakteristik komuniti berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan  turut pula mempengaruhi partisipasi komuniti dalam menerima Bank Sampah sebagai bentuk pengelolaan sampah di Kota Depok.

 

Kata kunci: bank sampah, pengelolaan sampah, komuniti perkotaan

---

Waste Bank is one of the government programs that are used as one of the efforts to tackle the increasingly growing garbage day. Waste Bank in Depok City serves as a collection of non-organic waste that can still be used to be useful goods even have economic value. This study attempts to examine the factors that make a Waste Bank in one of Depok sub-districts can continue its activities to this day and its relationship with the communities involved in the Waste Bank activities. Through qualitative approach with case study, the researcher observes the object and conducts in-depth interviews with a number of key informants and supporters to obtain the required data. In some activities, researchers participated closely observe the activity of Waste Bank  (active obeservasi). This research resulted that the factors that make a Waste Bank able to do its activities are to have a good leader, good management, incentive and partnership. While the characteristics of the community as urban community based on the level of education, income level was also affect the public awareness in receiving the Waste Bank as a form of waste management in the city of Depok. "

"Aspek pengelolaan persampahan terdiri dari Teknis Operasional, Pembiayaan, Partisipasi Masyarakat, Hukurn, dan Kelembagaan. Sistem teknis operasional terdiri sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Berdasarkan pelakunya, sistem pengumpulan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat, sedangkan sistem pengangkutan dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik yaitu kegiatan pengumpulan sampah dari sumber rumah mewah, menengah, dan sederhana di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi 1imur. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu 1) cakupan pelayanan sampah yang masih rendah yaitu Kecamatan Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, dan Bekasi Timur 35,2% sehingga sisa sampah yang belum terangkut untuk Kecamatan Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, dan Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) komposisi sampah domestik Kota Bekasi termasuk kecamatan tersebut mencapai 80%, sisanya 20% adalah sampah non domestik seperti industri, perkantoran, pertokoan, rumah sakit, dan pasar, 3) implementasi penegakan hukurn rendah dan lemah, dan 4) tidak adanya paradigma baru yaitu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut diduga, salah satunya adalah akibat rendahnya partiaipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah. Berdasarkan identifikasi tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu adakah perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik ?. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik. Tujuannya adalah mengetahui partisipasi masyarakat kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik, sehingga kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan terhadap masyarakat tepat.Penelitian ini dilakukan terhadap responden rumah mewah, menengah, dan sederhana yang berjumlah 116 di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi Timur, serta wawancara terhadap Lurah Pedurenan di Bantargebang, Lurah Bojong Rawa Lumbu di Rawa Lumbu, dan Lurah Duren Jaya di Bekasi Timur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:a. Terdapat perbedaan signifikan dalam kelompok sampel, yaitui antara mewah/menengah dengan sederhana. Perbedaan tersebut terletak pada I) kesesuaian tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan, 2) kondisi tempat sampah, 3) keikutsertaan dalam penyuluhan, 4) kesediaan membayar retribusi, 5) keikutsertaan dalam go tong royong, dan 6) retribusi jika ditambah.b. Terdapat perbedaan partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik di ketiga kecamatan yaitu 1) ketidaksesuaian kapasitas tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan rumah mewah di Kecamatan Bekasi Timur dan rumah sederhana di Kecamatan Rawa Lumbu, 2) kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur, 3) penyapuan halaman yang kurang frekuensinya pada rumah mewah di Kecamatan Bantargebang, dan 4) keikutsertaan dalam penyuluhan yang kurang di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur.c. Adanya ketidaksesuaian kebijakan dengan kenyataan di masyarakat yaitu struktur retribusi sampah didasarkan pada kondisi bangunan tetapi pada kenyataannya di serahkan pada masyarakat, dan penenuan tarif progresif sampah didasarkan pada volume sampah yang dihasilkan tetapi kesulitan di pengukurannya.d. Prioritas masyarakat terhadap kualitas kebersihan masih kurang dibandingkan dengan permasalahan lain seperti keamanan, air bersih, listrik, dan lain-lain. Pengeluaran masyarakat semua kategori rumah untuk masalah keamanan, air bersih, dan listrik lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas kebersihan.

---

The aspect of Solid waste Management System are consist of operational technic, community participation, regulation, and institution. Based on it's role, a large part collecting system was done by community, whereas transportation system was done by district government. The scope of the study is particularly focused to the community participation in the operation of solid waste management from categories of house i.e, luxury, middle, and plain as solid waste generators in sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur. There are more problems that identified namely : 1) the low of the services for solid waste i.e. sub-district Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, and Bekasi Timur 35,2%, so residu solid waste which hasn't transported for Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, and Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) the composition of solid waste for Bekasi District conclude its sub-district are 80% and the residu are 20% namely non-domestic solid waste such as industries, office stores, hospitals, and market, 3) the implementation of the law is les and weak, and 4) there isn't new paradigm in solid waste management. Those are assumed as result of the low of the community participation in solid waste collecting system.

Based on identification, the problem that was described in this reseach namely are there are community participation based on categories of house that are luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management ?, the hypothesa namely there are some differences in The community participation base on the categories of house; luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management, so that policy of district government which are implemented to community exactly true.The research was done to responden of luxury, middle, and simple which were amounts 116 at Sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur, also depth interview to Lurah of Pedurenan at Bantargebang, Lurah of Bojong Rawa Lumbu at Rawa Lumbu, and Lurah Duren Jaya at Bekasi Timur.

Based on result of research has got conclusion as follow:

a. There are different in sample group, between luxury/middle with plain. The different in: 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced, 2) condition of solid waste bin, 3) participation in information, 4) participation in pay retribution, 5) participation in mutual assistance, and 6) retribution if be increased.

b. There are different community participation in the operation of solid waste management at three sub-district, 1) those are not suitable between capacity of solid waste bin with soiti waste volume that be produced luxury houses at sub district Bekasi Timur and simple houses at sub district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place rub district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury houses at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. There aren't suitable policy with fact in community those are structure of solid waste retribution based on building condition but in fact delivered over at community, and appointment of progresif retribution based on solid waste volume be produced but difficult at measurment.

d. Prority of community on cleanness quality less be compared with other problem like security, water, electricity, etc. expenseas of community all house categories for security, water, electricity problem more than cleanness quality.

Based on the result of research could he recommended as:

a. Based on house categories, need socialization cleanness with different information according to its social condition.

b. According to every sub-district, need informatin about 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced luxury houses at sub-district Bekasi Timur and simple houses at sub-district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place sub.-district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury house at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. To engineer socialization of cleanness/ solid waste on community need involvement of social people like psychologist, communicant, sosiologist, etc.

d. About policy, district government need to 1) appoinment right and community obligation, 2) extending servant area which has reached only 35%, 3) considering the old approaching namely collecting, transportation, treatment, and dumping to the new approach like 3R (reduce, Reuse, Recycle) and 4) considering institutional changing that is SubDin Kebersihan."

"Tesis ini membahas kebijakan pengelolaan sampah sebagai sumber energi alternatif dalam kerangka ketahanan daerah dengan studi kasus di TPST Regional Bantargebang. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008, TPST telah menggunakan teknologi tinggi dan tepat guna, dimana gas methan yang dihasilkan dapat menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Manfaat dari kebijakan tersebut antara lain terjaminnya pengelolaan TPST yang ramah lingkungan, menggerakan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat, kompensasi bantuan tunai, dan perbaikan infrastruktur yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi terciptanya ketahanan daerah yang kondusif.

---

The purpose of this thesis is to discussed the waste management policy as alternative energy in the frame of regional resilience on TPST Regional Bantar Gebang. In the research, the writer decides to use the qualitative method with data collection interview, observation, and documentation study. The result of this Thesis indicate that appropriate with mandate UU No 18 tahun 2008, TPST used high level technology with efficiency and effectiveness, where Methane gas able to be fuel of power station. The Policies benefit are to gives warranty management of TPST with environmental safety, Stirring up local economies and human resources, the grant in aid as a compensation and the last infrastructure aids which is give a positive effect for a secure regional resilience program."