Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMekanisme ekonomi pasar merupakan salah satu karakteristik dari globalisasi yang cenderung melakukan penekanan untuk tunduk pada rezim pasar bebas yang menciptakan gerakan komunal atas masyarakat sipil. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana eksploitasi mekanisme ekonomi pasar dapat berdampak pada kemunculan gerakan masyarakat sipil yang diusung oleh ForBALI bernama Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Aliansi masyarakat sipil ini secara umum mengawali penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh swasta dan negara. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori, yaitu Gerakan Sosial Baru, Mekanisme Pasar Bebas dan segitiga hubungan negara, pasar dan masyarakat sipil. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanasi. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini, diantaranya ForBALI sebagai pemrakasa utama terbentuknya Gerakan Bali Tolak Reklamasi, ForBali mampu menyatukan semua kepentingan masyarakat Bali atas reklamasi, dan pemerintah dan sektor swasta yang termasuk kedalam sistem ekonomi pasar melakukan deregulasi dan mengatur kembali kebijakan yang melibatkan swasta, khususnya reklamasi Teluk Benoa.

---

ABSTRACTMarket economic mechanism is one of the characteristics of globalization which provide a pressure to obey the free market regime and emerging the empowerment and communal civil society movement. This research will discuss about how exploitative market economic mechanism affect the emerge of civil society movement which is gerakan Bali tolak reklamasi by ForBALI. This alliance as a civil society representative to aggregate the Balineses denial of Benoa Bays reclamation by private sector and government. This paper is using three theoretical framework which are new social movement theory, market economic mechanism also the triangle of relation between negara, market and civil society. The methodology using a qualitative approach with explanative methods. There are three findings in this research. ForBALI significant as main initiator in Gerakan Bali Tolak Reklamasi (Balis Refuse Reclamation Movement), ForBALI able to aggregate all of Balinese interest about reclamation, and market economic system which include government and private to deregulate and policy adjustment with the involvement of private, especially in Benoa Bays reclamation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai gerakan Bali Tolak Reklamasi menolak upaya reklamasi kawasan perairan Teluk Benoa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh strktur kesempatan politik terhadap framing gerakan Bali Tolak Reklamasi? Penelitian ini berlandaskan kerangka konsep gerakan sosial dan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa munculnya gerakan Bali Tolak Reklamasi disebabkan oleh kemampuan untuk mengkonversi struktur kesempatan politik, melalui framing yang dilakukan terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta adat dan budaya, sebagai sumber daya mobilisasi dan pengorganisasian gerakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi framing yang dilakukan gerakan Bali Tolak Reklamasi.

---

ABSTRAKopportunity structures towards Bali Tolak Reklamasi movement’s framing. This research based on social movement conceptual frameworks and conducted with qualitative method. The results indicate that the emergence of Bali Tolak Reklamasi movement is caused by the ability to convert the political opportunity structures through the framing by the movement against environmental impacts, governances, customs and cultural issues, as mobilization and organizational resources. Conclusion in this study is that political opportunity structures influence framing of the Bali Tolak Reklamasi movement."

"Reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta sama-sama menimbulkan polemik dan berbagai masalah, baik pada tatanan kebijakan maupun pelaksanaan. Namun faktanya, reklamasi Teluk Jakarta tetap berlangsung, sementara reklamasi Teluk Benoa gagal untuk diimplementasikan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan klaim terkait kedua proyek reklamasi tersebut, yaitu pada proyek reklamasi Teluk Jakarta pemerintah berhasil meyakinkan masyarakat bahwa proyek yang dijalankan akan memberikan dampak yang positif, sementara pada proyek reklamasi Teluk Benoa tidak. Penelitian ini, kemudian, akan membahas mengenai fenomena reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta tersebut, di mana terdapat perbedaan klaim kebenaran dalam proses reklamasi yang berkaitan dengan konsep episteme dari Foucault. Penelitian ini juga menganalisis relasi dan dinamika yang terjadi antara masyarakat, negara dan korporasi pada proyek reklamasi dengan perspektif Kriminologi Radikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus reklamasi di dua tempat, yaitu reklamasi di Teluk Jakarta dan reklamasi di Teluk Benoa Bali. Wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan proyek reklamasi dilakukan untuk mengungkap permasalahan yang ada. Penelitian ini, pada akhirnya, memberikan pengayaan pandangan terhadap Kriminologi Radikal dan konsep episteme-nya Foucault. Khususnya terkait episteme, pengayaan dalam penelitian ini adalah dengan mengkonstruksikan konsep episteme yang dikemukakan oleh Foucault dengan melihat adanya fragmentasi nilai sosial, ekonomi, dan budaya, dalam reklamasi yang terjadi di Teluk Benoa dan Teluk Jakarta, sehingga menghasilkan konsep fragmented episteme

---

The reclamation of Benoa Bay, Bali, and Jakarta Bay has both created polemics and problems, both in terms of policy and implementation. But in fact, the reclamation of Jakarta Bay continues, while the reclamation of Benoa Bay has failed to be implemented. This happened because of different claims regarding the two reclamation projects: in the Jakarta Bay reclamation project, the government managed to convince the community that the project being implemented would have a positive impact, while in the Benoa Bay reclamation project it did not. This research will then discuss the reclamation phenomenon of Benoa Bay in Bali and Jakarta Bay, where there are differences in truth claims in the reclamation process related to Foucault's concept of episteme. This study also analyses the relationship and dynamics that occur between society, the state and corporations in the reclamation project with the perspective of Radical Criminology. This study uses a qualitative research approach using reclamation case studies in two places, namely reclamation in Jakarta Bay and reclamation in Benoa Bay, Bali. In-depth interviews with various sources directly involved with the reclamation project were conducted to uncover existing problems. This research, in the end, provides an enrichment view of Radical Criminology and Foucault's concept of episteme. Specifically related to episteme, the enrichment in this research is to construct the episteme concept put forward by Foucault by looking at the fragmentation of social, economic, and cultural values, in the reclamation that occurred in Benoa Bay and Jakarta Bay, resulting in a fragmented episteme concept."

"Penelitian ini membahas upaya pasangan Wayan Koster dan Cok Ace sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih pasca Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi terkait kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain deskriptif . Hasil penelitian ini menunjukkan, Wayan Koster dan Cok Ace belum mampu mengakomodir dibatalkan atau direvisinya kebijakan reklamasi Teluk Benoa pada Perpres Nomor 51 tahun 2014. Meski kawasan Teluk Benoa akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim oleh Menteri Kelautan dan Kemaritiman dan dituangkan dalam Perda RZWP3K Provinsi Bali 2020-2040, namun kekuatan aturan masih dipegang oleh Perpres 51 Tahun 2014 terkait status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan pemanfaatan umum. Selain itu, perumusan kebijakan Wayan Koster dan Cok Ace terhadap kebijakan Teluk Benoa yang tidak transparan hanya menimbulkan konflik berkelanjutan dengan kelompok penolak reklamasi Teluk Benoa. Dengan mengacu model formuasi kebijakan Thomas R. Dye Gubernur tidak melakukan negosiasi, bargaining, maupun kompromi dengan kelompok penolak sebagaimana dikemukakan Dye. Gubernur justru menghindar terhadap proses resolusi konflik yang dilakukan. Perspektif Miall terhadap pendekatan dalam menghadapi konflik mampu menjawab realitas ini yaitu terdapat indikasi Gubernur Koster memilih untuk menunda atau menghindari respons. Hal ini terlihat dari permasalahan kebijakan reklamasi yang belum selesai, yaitu kelompok penolak yang hingga saat ini masih menuntut Perpres Nomor 51 Tahun 2014 untuk dicabut.

---

This study examines the efforts of Wayan Koster and Cok Ace as the Governor and Deputy Governor of Bali elected of the 2018 Bali gubernatorial elections, concerning the Benoa Bay reclamation issue, which was very crucial for the government and society in Bali. By using a qualitative approach with a descriptive analysis, this study found some indications that Wayan Koster and Cok Ace have not been able to accommodate the cancellation or revision of the Benoa Bay reclamation policy in Presidential Decree No. 51 of 2014. Even though the Benoa Bay area was finally designated a Maritime Conservation Area by the Minister of Maritime Affairs and Maritime Affairs and set forth in the Regional Regulation RZWP3K Bali Province 2020 -2040, but the regulation is still held by Presidential Regulation 51 of 2014 regarding the status of the Benoa Bay area as a public use area. In addition, the non-transparent formulation of Wayan Koster and Cok Ace's policy on the Benoa Bay policy only led to ongoing conflicts with groups opposed to Benoa Bay reclamation. Referring to Thomas R. Dye's model of policy formulation, actually in the process of a formulation policy, there are many actors who involved in, many interests in terms of power-interplay among actors. But in this case, the Governor did not negotiate, bargain or compromise with opposing groups as stated by Dye. The Governor actually avoided the conflict resolution process that was carried out. Miall's perspective on approaches to dealing with conflict is able to answer this reality, namely that there are indications that Governor Koster has chosen to delay or avoid responding. This can be seen from the unresolved reclamation policy issues, namely the opposing groups who are still demanding that Presidential Decree No. 51 of 2014 be repealed."

"ABSTRAKReklamasi Teluk Benoa, adalah sebuah proyek yang direncanakan untuk menjadi solusi dari keterbatasan lahan yang diperlukan dalam rangka penyediaan fasilitas bagi kegiatan pariwisata di Bali. Namun, selayaknya reklamasi lepas pantai lainnya, maka proyek ini diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui penelitian ini, akan diperoleh analisa biaya manfaat baik secara finansial maupun ekonomi dari proyek reklamasi Teluk Benoa. Berdasarkan Financial Cost and Benefit Analysis CBA maka proyek ini akan menghasilkan Net Present Value NPV yang positif sebesar Rp 21,4 Triliun. Sementara itu dalam Economic CBA proyek ini menghasilkan NPV negatif sebesar Rp. 371 Miliar dalam skenario optimis dan Rp 43,8 Triliun pada skenario pesimis. Selain itu dalam analisa sensitivitas terlihat bahwa efek reklamasi terhadap terumbu karang yang akan mengurangi industri pariwisata di Bali akan menjadi komponen yang berpengaruh besar terhadap nilai negatif dari economic CBA

---

ABSTRACTBenoa Bay Reclamation, is a project planned to be a solution for the limited land, required for the provision of facilities for tourism activities, in Bali. However, like any other coastal reclamation, the project is expected to have a negative impact on the environment. This research will provide financial and economic Cost benefit Analysis CBA for this project. Based on the Financial Cost and Benefit Analysis CBA , this project will generate a positive Net Present Value NPV of Rp 21.4 trillion. Meanwhile in the Economic CBA this project will generate negative NPV of Rp. 371 billion in an optimistic scenario and Rp 43.8 trillion in pessimistic scenario. In addition, sensitivity analysis shows that the destruction of coral reefs, that will reduce tourism industry in Bali, as component that has a large contribution on the negative value of economic CBA"

"ABSTRAKLahan adalah salah satu sumber daya alam yang terbatas. Kebutuhan lahan yang tinggi mengakibatkan adanya rekayasa teknologi yaitu reklamasi lahan. Reklamasi seharusnya bertujuan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi kenyataannya berkontribusi pada masalah lingkungan dan konflik sosial. Riset ini bertujuan untuk mengetahui keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir di lokasi reklamasi Teluk Benoa melalui penilaian dari 4 dimensi, yaitu: Lingkungan, Sosial, Ekonomi, dan Pemanfaatan Ruang Laut. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Multidimensional Scaling MDS untuk menilai keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir di lokasi reklamasi Teluk Benoa. Hasil penelitian menunjukan nilai keberlanjutan dari masing-masing dimensi yaitu Pemanfaatan Ruang Laut 27,05 -Kurang Berkelanjutan , Ekonomi 44,313 -Kurang Berkelanjutan , Sosial 49,79 -Kurang Berkelanjutan , Lingkungan 49,88 -Kurang Berkelanjutan . Berdasarkan 4 dimensi keberlanjutan, nilai keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir di lokasi reklamasi Teluk Benoa adalah 43,15 Kurang Berkelanjutan . Diperlukan intervensi lebih lanjut apabila rencana reklamasi ini tetap dilaksanakan di Teluk Benoa.

---

ABSTRACTLand is one of limited natural resources. The high requirement of land made technology develop by reclamation method. The purpose of reclamation should be for increasing the benefit of natural resources and community welfare, but in fact the reclamation contribute the environmental problem and social conflict. The aims of this research are analyzing the sustainability of marine and coastal resources in Benoa Bay Reclamation Site based on 4 dimension, there are Environmental, Social, Economic, and Marine Spatial Utilization. This research was conducted quantitative approach by Multidimensional Scaling MDS for assessing the sustainability of marine and coastal resources. The result of research shows sustainability value of each dimension in sequence starting from the lowest is Marine Spatial Utilization 44,31 Less Sustainable , Social 49,79 Less Sustainable , Environmental 49,88 Less Sustainable . The overall sustainability value of marine and coastal resource analysis in Benoa Bay reclamation site is 43,15 Less Sustainable . Further consideration is needed if the reclamation plan is to be implemented in Benoa Bay.Keywords Marine and Coastal Resources, Sustainability, Benoa Bay, Reclamation, MDS"

"Sebagai negara yang kaya akan kulinernya, Gastronomi Prancis berhasil mendapatkan gelar sebagai salah satu Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO pada 2010. Hidangan yang disajikan dalam gastronomi Prancis kaya akan produk dagingnya. Konsumsi daging yang tinggi tidak menutup mata masyarakat Prancis akan kesejahteraan hewan. Gerakan vegan berjalan bersamaan dengan kelompok kesejahteraan hewan dalam mempromosikan gaya hidup vegan demi mengurangi angka pembunuhan hewan untuk dijadikan makanan bagi manusia. Maka dari itu, muncul pertanyaan bagaimana gerakan dari kedua kelompok ini mempengaruhi konsumsi daging masyarakat Prancis. Penelitian ini mengkaji dampak yang dihasilkan oleh gerakan kelompok kesejahteraan hewan dan veganisme dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dari Sartono Kartodirdjo dengan menganalisis fenomena yang muncul di masyarakat. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa gerakan veganisme dan kelompok kesejahteraan hewan berhasil menurunkan angka konsumsi daging pada 2016 dan 2019. Gerakan kedua kelompok juga berhasil membuat pemerintah Prancis mengeluarkan kebijakan pangan yang turut andil dalam penurunan angka konsumsi daging.

---

As a country who has rich culinary traditions, French gastronomy was named as one of the Intangible Cultural Heritage by UNESCO in 2010. Dishes served in the French gastronomy are rich in meat products. The high consumption of meat has not turned a blind eye to French society for animal welfare. The vegan community works hand in hand with animal welfare groups to promote the vegan lifestyle to reduce the number of animals killed and used as food for humans. Therefore, the question arises on how the movements of these two groups affect French society’s meat consumption. This study examines the impact generated by the animal welfare movement and veganism using historical research methods. With a social approach by Sartono Kartodirdjo, this study analyzes the phenomena that appear in society. This study found that the animal welfare and vegan groups succeeded in reducing meat consumption in 2016 and 2019. The movements of the two groups also succeeded in getting the French government to issue food policies that contributed to reducing meat consumption."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi terhadap terbentuknya gerakan sosial di Spanyol yang disebut dengan gerakan 15M Indignados Movement di tahun 2011. Faktor-faktor krisis ekonomi seperti menurunnya pendapatan rumah tangga, meningkatnya jumlah pengangguran, dan meningkatnya kesenjangan pendapatan membuat berbagai kelompok masyarakat yang terdampak krisis ekonomi untuk ikut serta bergabung ke dalam gerakan sosial 15M Indignados dan memprotes kepada pemerintah yang dinilai bertanggung jawab atas terjadinya krisis ekonomi tersebut di Spanyol. Kemudian masalah krisis ekonomi menjadi isu populis yang kemudian dimanfaatkan oleh Partai Podemos yang memiliki hubungan dengan gerakan 15M Indignados untuk mendapatkan dukungan dari para simpatisan gerakan tersebut. Partai Podemos yang dipimpin oleh Pablo Iglesias kemudian mengkampanyekan isu populis untuk meraih banyak dukungan.

---

This thesis is explaining about the economic crisis and it’s influence to the emergence of social movement which is called 15M Indignados Movement in Spain in the year of 2011. Three factors of the economic crisis in Spain, which are declining household income, increasing unemployment, and increasing income inequality has made many groups of people in the society to make 15M Indignados Movement and they began to protes to the government who is responsible for the emergence of the economic crisis in Spain. The economic crisis then became the populism issues in Spain, and after the 15M Indignados Movement ended, Podemos Party which has a connection with the social movement, getting support from the Indignados movement symphatizers. Podemos which is lead by Pablo Iglesias as their leader, raising these populism issues in their campaigns to gain supports."

"ABSTRAKSkripsi ini memberikan kajian hukum terhadap permasalahanpermasalahanyang muncul dalam pelaksanaan Reklamasi di Teluk Benoa.Reklamasi Pantai, dengan MP3EI sebagai dasar percepatan kegiatan tersebut,mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Tindakan pemerintah daerahdalam menerbitkan Surat Keputusan mendapat respon yang buruk darimasyarakat. Perubahan zona kawasan Teluk Benoa yang terkandung dalamPerpres SARBAGITA, membawa dampak semakin membesarnya isu penolakanterhadap pelaksanaan Reklamasi Teluk Benoa. Konflik antara masyarakat Baliyang ingin mempertahankan wilayahnya sebagai wilayah konservasi, denganrencana pemerintah daerah yang senantiasa berupaya memajukan Bali sebagaitujuan wisata nasional, menjadi menarik untuk diangkat sebagai bahan kajian didalam penelitian ini.

---

ABSTRACTThis thesis extends law examination in approaching problems in theimplementation of reclamation in Benoa Bay. Beach reclamation with MP3EI as abased acceleration of the activity, creates results such as pros and cons opinionsfrom society. The local government action in establishing of The Verdict got badresponses from society. The changing of Benoa Bay Regional Zone in PresidentialDegree No. 51 year 2014 gives impact in the increasing of rejection issue fromcons party in Benoa Bay Implementation. Conflict between society in Bali whowant to maintain their area as conservation area with the local government thatalways make serious efforts in developing Bali as a national tourism destinationbecomes interesting to be studied as an examination source in this research."

"Penelitian ini membahas tentang gerakan sosial dan pembuatan kebijakan dengan studi kasus Gerakan #MeToo di California, Amerika Serikat yang berhasil memberikan pengaruh terhadap amendemen The California Fair Employment and Housing Act Tahun 2017. Argumen dari penelitian ini adalah bahwa pada era digitalisasi, pemanfaatan internet melalui media sosial membuka peluang baru bagi perkembangan gerakan sosial dari aspek kesempatan politik, struktur mobilisasi gerakan, serta pembingkaian isu yang digunakan. Terdapat beberapa temuan penting dalam penelitian ini. Pertama, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memengaruhi gerakan sosial, tidak berarti aktivisme gerakan bergantung pada aktivisme digital saja, tetapi aktivisme tradisional yaitu melalui aksi demonstrasi dan aksi pemogokan kerja juga tetap menjadi cara yang digunakan untuk memobilisasi gerakan sosial. Kedua, gerakan sosial saja tanpa dukungan maupun representasi politik yang kuat dari aktor yang berada di arena institusi sangat sulit untuk memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan mereka. Terakhir, pembingkaian isu dari gerakan #MeToo ini begitu masif meningkatkan partisipasi aktor-aktornya dikarenakan kampanye gerakan juga terbantu oleh seluruh kalangan, meliputi selebritas yang menyebarkan informasi dengan istilah cancel culture di media sosial. Hal-hal yang dapat dikembangkan dari penelitian ini adalah penggunaan analisis dari perspektif lain selain gerakan sosial dan pengaruh internet yang bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya lainnya untuk mengeliminasi isu kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan sehari-hari.

---

This research discusses social movements and policy-making using with the case study of the #MeToo Movement in California, the United States that influences the amendments of the California Fair Employment and Housing Act in 2017. This research argues that in the era of digitalization, the use of the internet through social media made it possible to create new opportunities for the development of social movements through different aspects of political opportunities, movement mobilization structure, and framing the issues. There are several important findings in this study. First, advances in technology, information, and communication that affect social movements, do not mean that movement activism relies on digital activists alone, but as well as traditional activism; demonstration or strike remains the method used to mobilize social movements. Second, social movements without strong political support or representation from actors who are in the political arena will find it especially difficult to gather the resources needed to achieve their goals. Last but not least, the framing of the issue of the #MeToo movement has massively increased the participation of its actors due to its widely spread campaign among society and this includes celebrities who helped spread the information related to the term cancel culture in social media. The key takeaway from this research is the analysis of sexual harassment from the perspectives of social movements and the influence of the internet that can be further utilized on other resources to eliminate sexual violence in everyday life"