Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberhasilan enam perempuan anggota DPRD Provinsi NTT hasil pemilu 2014 dalam mendorong lahirnya peraturan daerah (perda) responsif gender merupakan fenomena penting bagi representasi politik perempuan di wilayah kuatnya budaya patriarki. Maka dengan alat analisa representasi substantif dari Hanna Pitkin, dan modal sosial dari Robert Putnam, penelitian ini mengambil kasus enam perempuan dalam menjalankan aktivitas perwakilan, mulai dari pra pemilu, menjadi kandidat, kemudian terpilih, hingga terlibat dalam penyusunan tiga perda responsif gender pada tahun 2016.Penelitian ini menggunakan teori representasi substantif “acting for” dari Hanna Pitkin dan teori modal sosial dari Robert Putnam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap enam perempuan anggota DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019.Temuan penelitian ini menunjukkan budaya patriarki – dalam bentuk latar belakang dan dukungan laki-laki (suami, ayah) yang merupakan tokoh masyarakat, tokoh adat, politisi, dan kepala daerah – berkontribusi pada pencalonan di partai dan keterpilihan enam perempuan tersebut. Modal sosial kandidat perempuan berupa hubungan kekerabatan dengan elite laki-laki, dalam kasus NTT, ternyata menghasilkan keterpilihan perempuan yang tertinggi di DPRD NTT (naik 100 persen dibanding pada pemilu 2009). Sementara itu, profesi, rekam jejak, dan pengalaman jejaring enam anggota perempuan yang telah memiliki kedekatan dengan isu perempuan sebelum mereka terpilih, berkontribusi pada dua hal: perspektif gender yang solid, dan aktivitas mewakili kepentingan perempuan dalam penyusunan perda responsif gender (Perda Kesehatan Ibu dan Anak, Perda Lingkungan Hidup, dan Perda Tenaga Kerja Indonesia). Implikasi teoritis dari teori Hanna Pitkin tentang representasi substantif “acting for” dapat dilakukan oleh enam perempuan ini dengan perspektif gender yang diperolehnya dari pengalaman jejaring dan rekam jejak. Sedangkan dari teori modal sosial Robert Putnam menunjukkan proses masuk dan keberhasilan enam perempuan ini dalam kontestasi politik dipengaruhi oleh budaya patriarki melalui nama besar laki-laki (suami, ayah) yang memiliki pengaruh dalam masyarakat dan komunikasi mereka yang bersifat daily politics.

---

The election of six female representatives in East Nusa Tenggara's regional legislative body in the 2014 elections have propelled the birth of gender-responsive regional policies. This marks a monumental moment in women's political representation, specifically in geographical areas that are deeply-rooted in patriarchy. This study follows these women's activities, starting from before the election, during the candidacy, when they were elected, and their involvement in the formulation of three gender-responsive policies in 2016 through the lenses of Hanna Pitkin's substantive representative analysis tool and Robert Putnam's social capital theory.

This study uses Hanna Pitkin's "acting for" substantive representation and Robert Putnam's social capital theory. The method used in this research is qualitative in nature and involves an in-depth interview with the six women who were incumbent during the 2014-2019 period.

The principal findings of this study reveals that having originated from a culture that is patriarchal, support from men (husbands and fathers) who are public and cultural figures, as well as politicians is a contributing factor towards the candidacy and election of these women.Social capital, which comes in the form of these women's connection with male elites have also resulted in their election (a 100 percent increase compared to the previous 2009 election). Meanwhile, the profession, track record, and networking experience of these six women before the election are closely related to women's issues and contributed towards a solidified perspective on gender and an active participation in fighting for gender-responsive policies that would cater the interests of women. (Local Regulation on Mother and Child Health, Local Regulation on the Environment, and Local Regulation on Indonesian Migrant Workers).

The theoretical implication of Hanna Pitkin's theory on "acting for" substantive representation is that these women were enabled to act for their constituents because of their perspective on gender that was obtained through their track record and networking experience. On the other hand, Robert Putnam's social capital theory shows that the entry process and the success of these women in political contestation is affected by the patriarchal culture, namely the fame of men (their fathers and/or husbands) that had influence amongst the people and their 'daily politics' communication style."

"Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena keterpilihan A.M. Fatwa sebagai anggota DPD RI dalam dua periode berturut-turut sejak Pemilu tahun 2009. Keluarnya Keputusan Mahkamah Kontitusi terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang diperbolehkannya calon anggota DPD dari Partai Politik terutama pada Pasal (12) dan Pasal (67) mengenai syarat anggota DPD telah mengubah konstelasi politik pada Pemilu anggota DPD. A.M.Fatwa muncul sebagai tokoh partai politik yang mampu menggalang dukungan masyarakat sehingga terpilih menjadi anggota DPD pada dua gelaran Pemilu 2009 dan 2014 di daerah pemilihan DKI Jakarta. Modal sosial yang dimiliki dan strategi kampanye yang dijalankan A.M. Fatwa menjadi faktor berpengaruh atas kesuksesannya pada Pemilu tahun 2009 dan 2014. Tesis ini membahas lebih mendalam untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yakni bagaimana modal sosial dan konsep strategi kampanye politik yang dijalankan dapat menentukan keterpilihan AM. Fatwa sebagai anggota DPD RI di daerah pemilihan DKI Jakarta pada Pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan konsep modal sosial yang digagas Fukuyama, Robert Putnam, dan Nan Lin dalam menganalisa modal sosial yang dimiliki dan dimanfaatkan A.M.Fatwa sebagai faktor determinan pada Pemilu 2014. Sedangkan kajian pada aspek strategi kampanye, teori yang diungkap Riswandha Imawan tentang door to door campaign dan direct mass campaign, serta teori media kampanye dan komunikasi yamg ditulis Harsono Suardi menjadi teori yang relevan yang digunakan di dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap A.M.Fatwa sendiri dengan Khoirun Ketua Fatwa Center, sekaligus tim sukses, Lukman sebagai asisten A.M.Fatwa, Serta telaah dokumentasi juga dilakukan sebagai sumber data sekunder. Hasil temuan menunjukkan bahwa modal sosial dan strategi kampanye menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap keterpilihan A.M.Fatwa sebagai anggota DPD Periode 2014-2019. Penelitian ini mengkonfirmasi dan menegaskan teori yang di ungkapkan Fukuyama, Robert Putnam, dan Nan Lin tentang modal sosial. Penelitian ini juga telah membuktikan bahwa konsep srategi yang di ungkapkan Riswandha Imawan tentang door to door campaign dan direct mass campaign, serta teori media kampanye dan komunikasi yamg ditulis Harsono Suardi menjadi strategi efektif dalam meraih perolehan suara dalam pemilu.

---

Based on the election of A.M.Fatwa as a member of DPD RI for two consecutive periods since the 2009 Election, this thesis shows that the decision of the Contitusional Court toward the judical review of Constution No.10 of 2008, mainyl on Article 12 and Article 67, regarding permitting members of political constellation of the DPD election. A.M.Fatwa emerged as a prominent political party figure. Having the abilities to weld support from the people, he is able to be elected twice in the Jakarta Capital Region. His social capital and campaign strategy is major during his DPD RI Election in 2009 and 2014.

This thesis will discuss further on how A.M.Fatwa's social capital and political campaign strategy became a deciding factor in his being a member of DPD RI representing Jakarta Capital Region in the 2014 election. In analyzing the social capital owned and implemented by A.M.Fatwa as the determining factor in the 2014 Election, this research applies the social capitalconcept iniated by Fukuyama, Robert Putnam, and Nan Lin. In analyzing the campaign strategy, Riswandha Imawan's door to door compaign and direct mass campaign, as well as Harsono Suwardi's theory of campaign media and communication are used due to their relevance. This research is compassed using a qualitative approach, and is analytically descriptive. Furthermore, the information gathered on A.M. Fatwa are collected through in-depth interview with Khoirun, the head of Fatwa Center as well as a member of the team that brougth the election to its success, An in-depth interview with A.M.Fatwa's assitant, Lukman was held to gather information. In addition, a documentation was executed as a from of secondary data source.

The principal findings of this study shows that the social capital and campaign strategy is a major influencing factor in A.M.Fatwa's DPD election during the 2009-2014 Period. This research confirmed and affired thoery which was relevaed by Fukuyama, Robert Putnam, and Nan Lin about social capital. This research also proved that the strategy concept revealed by Riswandha Imawan about door to door campaign and direct mass campagin, and the campaign media and communication theories written by Harsono Suardi became the effective strategy in gaining the A.M.Fatwa vote ini 2014 General Election. "

"Lembaga legislatif merupakan lembaga representasi rakyat didalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Tesis ini membahas mengenai fungsi representasi anggota legislatif, khususnya yang diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran; dan juga mengenai pelaksanaan akuntabilitas anggota legislatif dan faktor yang mempengaruhi kinerja anggota legislatif, dengan kajian pada DPRD Kota Depok. Hasil penelitian mendeskripsikan fungsi representasi di DPRD Kota Depok telah berjalan cukup baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran, dimana anggota legislatif pada tingkat kota/kabupaten secara geografis sangat dekat dengan konstituen dan selalu melibatkan dalam proses perumusan kebijakan.

---

The legislative body is a representation agency in the governance, which has three functions: legislation, budgetary and oversight. This thesis discusses the representation function of legislative members, particularly those embodied in the implementation of the legislation and budgetary functions, and also regarding the implementation of the accountability of legislators and the factors affecting the performance of legislators, with studies on DPRD Kota Depok. The results describe the function of representation in Parliament Depok has been running pretty well in the implementation of the legislation and budgetary function, whereas legislators at the city / county is geographically very close to the constituents and always involve constituents in the policy formulation process."

"ABSTRAKPolitical parties play an important role as a gateway to womens representation. In political party the entire battle to win seats in parliament occurs."

"Keberadaan perempuan sebagai mayoritas dalam masyarakat Indonesia nyatanya berbanding terbalik dengan jumlah perwakilan perempuan di dalam parlemen. Dicanangkannya Affirmative action yang merupakan kebijakan khusus untuk mendukung jumlah keterwakilan perempuan nyatanya tidak serta-merta menghasilkan tingginya angka keterpilihan perempuan, terutama pada politik tingkat lokal di Indonesia. Terkait permasalahan tersebut, peran partai politik sebagai gerbang utama kader perempuan untuk menjadi perwakilan politik dinilai memiliki andil besar. Di lain sisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan hadir sebagai partai dengan jumlah perwakilan perempuan terbanyak pada Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014, dengan perolehan 10 dari total 20 orang anggota legislatif perempuan. Pencapaian tersebut merupakan peningkatan signifikan dibanding Pemilu 2009, dimana PDI Perjuangan hanya memperoleh 3 kursi. Terkait dengan hal tersebut, seleksi kandidat birokratik yang dilakukan PDI Perjuangan menjadi penentu utama dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Melalui tinjauan teori candidate selection, tugas akhir ini membahas bagaimana pelaksanaan proses birokratik pada seleksi calon anggota perempuan PDI Perjuangan untuk Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014.

---

The existence of women as a numerically superior group in Indonesian society is in contrast with the number of women rsquo s representative on the parliament. The implementation of affirmative action as a special policy to support the increase the number of women rsquo s representation in parliament is in fact does not contribute towards the high number of Women Member of Parliaments, especially in local politics level. Regarding this problem, the importance of political party as the main entrance for woman cadres towards their being elected as Member of Parliaments MP has become more significant. As an example, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan was a political party with the largest number of women representations rsquo number being elected in Legislative Election for DKI Jakarta in 2014, with 10 from 20 of its women MP candidates elected. This achievement was a significant increase from the previous election in 2009, in which PDI Perjuangan only got 3 of its women MP candidates elected. On these matters, bureaucratic candidate selection process done by PDI Perjuangan had become the main determinant in placing women rsquo s names in the list of candidate for DPRD DKI Jakarta rsquo s MP. By using candidate selection theory, this thesis discussed about the implementation of bureaucratic process on PDI Perjuangan rsquo s women candidate selection for DKI Jakarta Legislative Election in 2014."

"Penelitian ini membahas mengenai peningkatan keterwakilan perempuan yang terjadi di Dapil 2 Kabupaten Buru untuk DPRD Provinsi Maluku periode 2009-2014 yang ditinjau dari tiga faktor yaitu budaya, sosio-ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana peningkatan keterwakilan perempuan tersebut dapat terjadi.Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor politik adalah satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di Dapil 2 Kabupaten Buru. Meskipun demikian, faktor politik juga harus didukung oleh profil politik, popularitas personal, dan jaringan patronase yang dimiliki caleg perempuan.

---

This research analyzes the cultural, socio-economic, and political factors contributing to the increase of women?s representation in Regional Legislative Council (DPRD) of Maluku Province in district 2 Buru regency during the period of 2009-2014. Using qualitative method, this research seeks to explain how this increase could occur.This research finally concludes that only political factors that determines the increase of women?s representation. Nevertheless, political factors must also be supported by political profile, personal popularity, and patronage networks owned by women candidates."