Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Perbankan syariah merupakan paradigma baru dalam ekonomi Indonesia setelah perbankan konvensional ada sebelumnya. Realisasi market share pada akhir tahun 2017 sebesar 5,44% masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Blueprint perkembangan perbankan syariah sebesar 8% -10%. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah pemahaman masyarakat terhadap ruang lingkup perbankan syariah yang masih minim, dengan tingkat literasi keuangan mencapai 6,6%. Hal ini kemudian direspon dengan munculnya wacana penggunaan Bahasa Indonesia pada istilah akad-akad perbankan syariah. Tujuan dari penelitian adalah memberikan analisis terhadap wacana tersebut menggunakan pendekatan Hermeneutika Ekonomi dan Analisis Wacana Kritis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pendekatan Hermeneutika Ekonomi, wacana tidak memenuhi unsur Validation of Hermeneutics Approach untuk diimplementasikan. Berdasarkan pendekatan Analisis Wacana Kritis, wacana tidak memenuhi dua aspek yaitu fungsi ideasional dan nilai ekspresif. Akan tetapi, berdasarkan dua pendekatan tersebut juga, koreksi atau perubahan yang diinginkan wacana dapat dilakukan melalui sebuah proses penerjemahan. Wacana pada penelitian dapat memenuhi semua indikator dan unsur pendekatan dengan cara menggunakan konsep kolaborasi. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah Rumah Edukasi Akad Syariah Indonesia (REAKSI), yang bersifat kelembagaan, kebahasaan, edukasi, sosialisasi, dan literasi.

---

Sharia banking is a new paradigm in the Indonesian economy after conventional banking has existed before. The market share realization at the end of 2017 was 5.44%, still far from the target set in the Blueprint for sharia banking development at 8% -10%. One cause of this problem is the public's understanding of sharia banking is still low, with the financial literacy level of 6.6%. This was then responded to by the emergence of a discourse to use Indonesian language terms in Islamic banking contracts. The aim of the research was to provide an analysis of the discourse using the Economic Hermeneutics approach and Critical Discourse Analysis. This research uses qualitative methods with descriptive and case studies. The results showed that based on the Economic Hermeneutics approach, the discourse did not meet the Validation of Hermeneutics Approach element to be implemented. Based on the Critical Discourse Analysis approach, discourse does not fulfill ideational functions and expressive values. However, based on these two approaches, the correction desired by the discourse actor can be done through a translation process. Discourse on research can fulfill all indicators and elements of the approach by using the concept of collaboration. One of these collaborations is the Indonesian Sharia Contract Education House (REAKSI). An idea with several main indicators : institutional, linguistic, education, socialization, and literacy.

"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad yang diterapkan pada asuransi kerugian syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. Penelitian ini melihat ketaatan perusahaan asuransi kerugian syariah terhadap peraturan yang ada serta bagaimana peran DPS dalam mengawasi dan menilai kesesuaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad pada Unit Usaha Syariah PT. Z sudah sesuai dengan Fatwa-fatwa DSN MUI dan PSAK 108 namun masih ada hal yang masih belum tercantum pada polis. Selain itu, kualitas peran DPS pada Unit Usaha Syariah tersebut masih kurang.

---

The focus of this study is to analyze the suitability of operations and accounting treatment of contracts that are implemented in sharia general insurance based on Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. This study aims to determine the compliance to the sharia general insurance regulations. Research method used in this study is conducted through case study on Sharia Business Unit PT. Z. The result of this study indicates that operations and accounting treatment of contracts essentially is in line with fatwa DSN MUI and PSAK 108 but there is some points that not written in insurance policy. Besides, the role of DPS in PT.Z is still lacking of quality."

"pages 269"

"Teknologi digital sudah semakin berkembang, termasuk dalam bidang finansial yang dikenal dengan fintech. Bank syariah tidak ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-banking. Namun, dalam pemanfaatan teknologi, bank syariah tetap harus memperhatikan aturan syariah yang harus dipenuhi kepatuhan syariah . Dengan senantiasa menatuhi kepatuhan syariah ini, diharapkan bank syariah dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabahnya karena aspek utama dalam bisnis adalah penggunanya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin membahas pengaruh kepatuhan syariah terhadap customer intimacy fintech perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis menggunakan data hasil survei dan metode statistik. Metode pengambilan sampel digunakan dengan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sample. Untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel digunakan teknik SEM Structural Equation Modeling Partial Lease Square. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap kepatuhan syariah dan signifikan tidak langsung terhadap customer intimacy. Selanjutnya variabel kepatuhan syariah, perceived usefulness, perceived ease of use memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap customer intimacy.

---

Digital technology has been growing, including in the financial field known as fintech. Sharia banks do not miss utilizing this technology by providing e banking facilities. However in the utilization of this technology, sharia banks also still have to pay attention to islamic rules sharia compliance . By continuing to comply with sharia compliance, it is expected that sharia bank can establish long term relationship with its customers because the main aspect in business is its users. Therefore, this research will discuss the effect of sharia compliance to customer intimacy fintech sharia banking in Indonesia. This research is a quantitative research by testing the hypothesis using survey data and statistical methods. Sampling method is non probability sampling technique with purposive sample method. To identify the relationship between variables, this research use SEM Structural Equation Modeling technique Partial Lease Square Method. The results showed that the variables of knowledge and religiosity have a direct and significant influence toward sharia compliance and indirect and significant toward customer intimacy. Furthermore, the variable of Shariah compliance, perceived usefulness, perceived ease of use has a direct and significant influence on customer intimacy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tata kelola syariah (shariah governance) dengan kinerja keberlanjutan (sustainable performance) perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana tata kelola syariah diukur melalui skor sharia board governance (SBG) dan atribut individu dewan syariah diukur melalui ukuran, jumlah rapat, latar belakang edukasi, dan diversitas anggota DPS. Sedangkan kinerja keberlanjutan diproksikan melalui tiga dimensi yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan indikator yang mengikuti pedoman Global Reporting Initiative (GRI). Data yang digunakan berasal dari data Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama periode tahun 2010—2020, sedangkan metode penelitian adalah analisis konten manual (manual content analysis) dan regresi panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola syariah berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja keberlanjutan, baik dalam dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial pada perbankan syariah di Indonesia. Adapun atribut individu dewan syariah yang signifikan berdampak positif hanya jumlah rapat, sedangkan atribut lainnya tidak signifikan dalam studi ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas implementasi tata kelola syariah dan dapat mendukung promosi operasional bisnis yang berkelanjutan melalui tata kelola syariah.

---

This study aims to analyze the relationship between sharia governance and sustainability performance of Islamic banks in Indonesia. The research adopts a quantitative research method where sharia governance is measured by the sharia board governance (SBG) score and their individual attributes (size, number of meetings, educational background, and diversity of Sharia board members). Meanwhile sustainability performance is proxied by its economic, environmental, and social dimensions following the indicators outlined by the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines. The data used in this study is sourced from Islamic Commercial Banks (ICBs) in Indonesia during the period from 2010 to 2020. The research employs manual content analysis and panel data regression. The results indicate a positive and significant impact of Shariah governance on overall sustainability performance. Among the individual attributes, only the Sharia board’s meeting shows a significant positive impact while other attributes do not have a significant effect in this study. The findings are expected to serve as an evaluation of the implementation of sharia governance and to promote sustainable operations through Sharia governance."

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenai akad mudharabah sebagai akad bagihasil, risiko dari akad mudharabah, dan proses manajemen risiko dari akad mudharabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Analisis terhadap risiko pada akad mudharabah dalam ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, mudharabah merupakan suatu kerja sama dengan konsep kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola, yang memilki risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan stratejik yang terhadapnya dilakukan proses manajemen risiko preventif berupa pemeriksaan dan pengawasan serta penanggulangan.

---

This thesis discusses mudharabah as profit-sharing agreement, the risk and the process of risk management mudharabah based on regulation and Islamic law. Analysis of the risk on the mudharabah is done with normative method, through literature study analyzed qualitatively. From the analysis that has been conducted, mudharabah is a partnership with the concept of trust between capital owners and managers, who have the credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputation, and the strategic risk, which the management process is carried out as a preventive such as inspection and supervision as well as countermeasures."

"Islamic Banking as one of the systems favored by Muslim countries, especially Indonesia and Malaysia. Through time, there are still a number of problems regarding the resolution of Islamic Banking disputes. In this study, the two countries will have to deal with issues concerning the dispute resolution of Islamic Banking disputes and also the extent of the authority of the Religious Courts in each country to handle the settlement of Islamic Banking disputes. This research was conducted based on the normative juridical method through the analysis of relevant regulations from each country, also referring to some literature. The results of this study will be explained in the form of recommendations that will be addressed to certain parties in Indonesia and Malaysia including the Government to improve the implementation of Sharia Banking Dispute Resolution.

---

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem yang disukai oleh negara-negara yang beragama Islam, terutama Indonesia dan Malaysia. Melalui waktu, masih ada beberapa masalah tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini, akan dibahas masalah-masalah yang harus diatasi oleh kedua negara mengenai resolusi perselisihan Perbankan Syariah dan juga sejauh mana kewenangan Pengadilan Agama di masing-masing negara untuk menangani penyelesaian perselisihan Perbankan Syariah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan yang relevan dari masing-masing negara, juga mengacu pada beberapa literatur. Hasil penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk rekomendasi yang akan ditujukan pada pihak-pihak tertentu di Indonesia dan Malaysia termasuk Pemerintah untuk meningkatkan implementasi Resolusi Perselisihan Perbankan Syariah."

"Mengacu pada hubungan struktur pasar terhadap kinerja pada industri perbankan syariah Indonesia, studi ini dimaksudkan untuk mendeteksi hubungan antara konsentrasi pasar dengan profitabilitas sebagai hasil dari perilaku kolusif. Jika terbukti, maka industri dikatakan mendukung hipotesis tradisional struktur-perilaku-kinerja (SCP). Satu hipotesis lain yang bersaing adalah ESH (efficiency structural) yang beranggapan bahwa efisiensi merupakan sumber dari profitabilitas.Model yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah model Smirlock (1985) yang disesuaikan, menggunakan pooled data diestimasi dengan menggunakan metode fixed effect. Penemuan utama dari penelitian ini adalah bahwa tidak terdeteksi perilaku kolusi pada industri. Tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan industri perbankan syariah didukung oleh hipotesis tradisional SCP ataupun efisiensi struktur. Dengan kata lain, paradigma SCP linier melalui kedua hipotesis tidak cukup untuk menjelaskan hubungan antara konsentrasi pasar dan kinerja.

---

With regard to the market structure and performance in Indonesian sharia banking industry, this study was aimed to detect correlation between market concentration and profitability as a result of collusive behavior. If it is proven, it is said that the industry supports the traditional structure-conduct-performance (SCP) hypothesis. Another competing hypothesis is the efficient structure hypothesis (ESH), which supports efficiency as the source of profit.

The model used to answer this study?s objective was adjusted Smirlock model with pooled data estimated with fixed effect method. The main result of this study is that no collusive behavior was detected. There was no statistical evidence that proved the industry was supported by either the traditional SCP or the efficient structure hypothesis. Thus, the linear SCP framework is not a suitable approach to identify the relationship between market structure and performance."

"Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa perbankan syariah ditinjau dari asas kebebasan berkontrak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Tujuan dari penelitian ini adalah dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang pertama kali harus dilakukan adalah melihat pilihan forum dan hukum yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Meskipun Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, namun dalam penggunaan asas kebebasan berkontrak tersebut banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri diantaranya adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta tidak melanggar kepentingan umum. Hal ini dapat dilihat dengan pembatasan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dimana menurut Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 49 (i) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan memeriksa dan memutus sengketa perbankan syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah sehingga kewenangan ada pada Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang memutuskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan yurisdiksi dari Peradilan Agama atau dapat dilaksanakan sesuai dengan isi Akad. Sehingga, pemilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Research carried out in preparing this thesis was using normative juridical approach, which examines the provisions of the legislation relating to the issue of Sharia banking dispute settlement in terms of the principle of freedom of contract post the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 made. The purpose of this study was to determine on how dispute settlement in Sharia banking in Indonesia works related to the principle of freedom of contract. In Sharia banking dispute settlement, the first thing to do is to look at the choice of forum and choice of law chosen by the parties to the dispute. Although Indonesia adheres to the principle of freedom of contract, but in the use of this principle is restricted by the Civil Code itself which are should not be contrary with existing regulations and does not violate the public interest.

The restrictions of this principle can be seen in Sharia banking dispute settlement, which according to Article 55 of Law No.21 of 2008 concerning Sharia Banking in conjunction with Article 49 (i) of Law No. 3 2006 concerning Religious Courts, the authority to examine and decide upon is the jurisdiction of the Religious Courts. It is consistent with the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012, which decided that the dispute settlement in Sharia banking is a jurisdiction of the Religious Court or can be implemented in accordance with the contents of Akad. To be concluded, the choice of forum in Sharia banking dispute should be in accordance with the applicable regulations."