Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis paper calculates and analyzes the Index of Syariah Financial Inclusion (ISFI) covering three dimensions; the accessibility, the availability and the usage of Islamic banking services. Using the annual data in province level in Indonesia during the period of 2010-2015, this paper found that the Index of Syarial Financial Inclusion is generally low and Bangka Belitung is the most financially inclusive province of Indonesia. Furthermore, the results show that the Index of Syariah Financial Inclusion is positively correlated with the Human Development Index. This conclusion suggests the promotion of Syariah Financial Inclusion to be a policy priority in Indonesia to achieve the central goals of inclusive growth, welfare and economic development. "

"Penerapan keuangan berkelanjutan pada Perbankan Syariah diharapkan perbankan syariah dapat mengelola bisnis dengan nilai tambah ekonomi, memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat. Penerapan keuangan berkelanjutan perbankan syariah meliputi tiga aspek yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Pada aspek sosial program keberlanjutan yang telah diterapkan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dilakukan analisis maqashid syariah sehingga dapat diketahui tingkatan prioritas dan dampaknya bagi masyarakat. Salah satu program prioritas keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk adalah melaui pengembangan wakaf uang dengan kerjasama melalui Nazhir LAZNAS BSMU. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa penghimpunan Wakaf dengan tiga jenis wakaf yaitu wakaf uang selamanya, wakaf uang temporer dan wakaf melalui uang yang dan selanjutnya dana wakaf dikelola oleh Nazhir dengan program-program yang telah dijelaskan pada diskripsi wakaf uang. Dalam pengembangan dan penyaluran program wakaf digunakan pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah sehingga Wakaf yang disalurkan dapat memberikan solusi dan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya prinsip keuangan berkelanjutan melalui Nomor 51/POJK.03/2017 dengan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan belum cukup signifikan meningkatkan penghimpunan wakaf uang. Kendala yang dihadapi untuk memaksimalkan pengembangan wakaf diantaranya adalah dengan memberikan keterkaitan antara peraturan wakaf dan keuangan berkelanjutan.

---

Application finance Sustainability in Islamic Banking is expected Islamic banking can manage business with score plus economy , give benefits and benefits for society . Application finance sustainable Islamic banking includes three aspect that is aspect economy, aspect social, and aspects environment. On the aspect social sustainability programs that have been implemented by PT Bank Syariah Indonesia, Tbk conducted analysis maqashid sharia so that could is known level priorities and impacts for society . One of the priority programs finance carried out by PT Bank Syariah Indonesia, Tbk is through development cash waqf with cooperation through Nazhir LAZNAS BSMU. Method approach used juridical normative, with primary and secondary data sources. Research results showing that collection waqf with three type waqf that is cash waqf forever, temporary cash waqf and waqf through money and then waqf funds managed by Nazhir with programs that have been explained in the description cash waqf. In development and distribution of waqf programs used approach maqashid sharia and good luck mursala so that Distributed waqf could give solutions and well-being society. Presence principle finance sustainable through Number 51/POJK.03/2017 with activity not quite enough answer social and environmental not yet enough significant increase collection cash waqf. Obstacles faced for maximizing development waqf among them is with give linkages Among regulation waqf and finance sustainable."

"ABSTRAKKrisis Perbankan yang terjadi pada tahun 1997-1998 membuktikan bahwa berbagai permasalahan pada sektor perbankan yang tidak dapat di deteksi secara dini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada industri perbankan. Di perlukan koordinasi yang baik oleh setiap lembaga keuangan untuk mendeteksi indikator krisis secara dini untuk mencegah krisis. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penangan Krisis Sistem Keuangan di harapkan dapat menjadi payung hukum untuk mencegah dan menangani krisis di Indonesia. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan di harapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga Indonesia dapat bertahan dari faktor-faktor krisis baik secara internal maupun eksternal. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa undang-undang yang ada untuk menentukan cara pencegahan dan penganan krisis dalam sistem perbankan di Indonesia. Dari hasil penelitian, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 merupakan landasan hukum yang kuat untuk di gunakan dalam mencegah dan mengangani krisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa di perlukannya peraturan lanjutan untuk lembaga keuangan dalam menangani krisis agar dapat berkoordinasi dengan baik.

---

ABSTRAKThe Banking Crisis that occurred in 1997 1998 proves that various problems in the banking sector that cannot be early detected will result in loss of public confidence in the banking industry. The need of good coordination between each financial institution to detect early crisis indicators to prevent a crisis is important for the stability of financial system. With the issuance of Act of Republic of Indonesia No. 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Crisis in Financial System is expected to be a legal foundation to prevent and handle the crisis in Indonesia. The Financial System Stability Committee which consist of Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Agency is expected to maintain the stability of the financial system so that Indonesia can survive from both internally and externally crisis factor. This thesis uses normative judicial method by analyzing existing laws to determine the prevention and handling of crisis in Indonesian Banking System. From the results of the thesis, Law No. 9 of 2016 can be considered as strong legal basis to prevent and handle the crisis. The study suggested there must be a new issuance of further regulations for financial institutions in dealing with the crisis in order to maintain good coordination between them. "

"Sektor perbankan memainkan peran penting dalam implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan kerangka hukum terkait keuangan berkelanjutan di sektor perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis perbandingan kerangka hukum kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia dengan praktik terbaik di Eropa dan Asia serta kebijakan keuangan berkelanjutan dan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) khususnya di sektor perbankan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan metode hukum doktrinal dan non-doktrinal dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengolahan data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif Sustainability Report dari 10 bank yang dipilih secara purposive dan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia masih dalam tahap awal tetapi telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan potensi besar untuk berkembang melalui pembelajaran dari praktik terbaik negara lain dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Implementasi keuangan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia bervariasi berdasarkan KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti). KBMI 1 berada pada tahap awal implementasi dengan fokus pada pemenuhan regulasi dasar. KBMI 2 mulai mengadopsi praktik lebih kompleks seperti kredit hijau. KBMI 3 memiliki program lebih terstruktur dan produk serta layanan berkelanjutan seperti obligasi hijau. KBMI 4 menjadi pelopor dengan portofolio investasi hijau besar dan integrasi ESG yang mendalam.

---

The banking sector plays a crucial role in the implementation of sustainable finance in Indonesia. This study aims to examine the development of the legal framework related to sustainable finance in the banking sector to maintain the stability of the financial system in the context of sustainable development. This research analyzes the comparison of the legal framework for sustainable finance policies in Indonesia with best practices in Europe and Asia, as well as sustainable finance policies and Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects specifically in the banking sector, in accordance with existing laws and regulations. The research method used is a combination of doctrinal and non-doctrinal legal research methods, with primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing techniques use a descriptive qualitative approach. This study comprehensively analyzes the Sustainability Reports of 10 banks selected purposively and uses a comparative approach with other countries. The results of the study indicate that the development of sustainable finance in Indonesia is still in its early stages but has shown significant progress with great potential for growth by learning from the best practices of other countries and strengthening stakeholder collaboration. The implementation of sustainable finance in Indonesia's banking sector varies based on KBMI (Core Capital-Based Bank Groups). KBMI 1 is at the initial stage of implementation with a focus on meeting basic regulations. KBMI 2 has begun to adopt more complex practices such as green credit. KBMI 3 has more structured programs and sustainable products and services such as green bonds. KBMI 4 is a pioneer with a large green investment portfolio and deep ESG integration."

"PT SMF didirikan Pemerintah untuk mengembangkan sektor pembiayaan sekunder perumahan melalui memfasilitasi transaksi sekuritisasi KPR guna menyediakan dana jangka panjang bagi penyalur KPR khususnya perbankan, dalam rangka mengatasi kesenjangan pendanaan pembiayaan perumahan. Sekuritisasi KPR konvensional telah dilakukan oleh PT SMF sebanyak 8 (delapan) kali transaksisejak tahun 2009 hingga tahun 2015, dimana transaksi terakhir menggunakan struktur Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP). PT SMF bermaksud mengembangkan sekuritisasi KPR Syariah EBA Syariah Surat Partisipasi (EBASSP)paska diterbitkannya POJK No.20 Tahun 2015. Tujuan dari karya akhir ini adalah untuk mengkaji mengenai akad-akad (akad utama dan akad pendukung) yang dapat diaplikasikan pada transaksi sekuritisasi KPR syariah ? EBAS-SP dan mengkaji langkah-langkah pemenuhan prinsip syariah EBAS-SP agar terhindar dari risiko kepatuhan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara dan/atau diskusi dengan para ahli syariah. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dapat dilakukan transaksi sekuritisasisyariah, pertama: EBAS-SP Ijarah pendapatan tetap dengan underlying assets KPR IMBT dan/atau KPR MMQ, kedua: EBAS-SP Mudharabah pendapatan tidak tetap dengan underlying assets KPR MMQ. Akad pendukung yang dapat digunakan pada transaksi yaitu akad al-bay' ma 'a al-wa'd bi al-syira-muwa?adah, akad al-bay? alhaqiqi,akad wakalah dan akad kafalah. Pemenuhan prinsip syariah transaksi sekuritisasi KPR syariah EBAS-SP untuk menghindari risiko kepatuhan syariah dapat dilakukan melalui pendekatan akad dan pendekatan maqasid syariah.

---

PT SMF was established by Government to develop secondary mortgage finance sector through facilitating mortgage securitization transaction to provide long term funds for mortgage lenders especially banks, in order to address the funding gap in housing finance. Conventional mortgage securitization has been performed by PT SMF amounted to 8 (eight) times transaction since year 2009 to year 2015, where

is in last transaction using Asset Backed Securities Participation Certificate (EBASP)

structure. PT SMF intends to develop islamic mortgage securitization Islamic Asset Backed Securities Participation Certificate (EBAS-SP) post issuance of POJK No.20 Tahun 2015. The purposes of this thesis is to examine kind of

islamic contracts (main contract and supporting contracts) that can be applied in islamic mortgage securitization EBAS-SP and reviewing steps fullfilment of EBAS-SP sharia principles in order to avoid shariah compliance risk. This research uses qualitative descriptive method through literature study, interview and/or

discussion with shariah experties. The result of this research shows, that can perform islamic securitization, first: EBAS-SP Ijarah fixed income with underlying assets IMBT and/or MMQ mortgages, second: EBAS-SP Mudharabah floating income with underlying assets MMQ mortgages. Supporting contracts that can be

used in transaction that is al-bay' ma 'a al-wa'd bi al-syira-muwa?adah contract, albay

al-haqiqi contract, wakalah contract dan kafalah contract. Compliance with shariah principles of islamic mortgage securitization EBAS-SP in order to avoid shariah compliance risk can be made through islamic contracts and maqasid syariah approach."

"Bank di Indonesia telah menginisiasi kebijakan pembiayaan berkelanjutan sejak tahun 2016 yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Salah satu fokus utama dari penerapan kebijakan itu pada Bank di Indonesia adalah pada industri kelapa sawit. Kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia membuat Bank harus lebih memperhatikan risiko lingkungan dalam kegiatan pembiayaan. Penerbitan Laporan Keberlanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tiap tahun juga menjadi kewajiban baru bagi Bank di Indonesia di bawah kebijakan ini. Fokus riset ini adalah untuk menganalisa kebijakan pembiayaan berkelanjutan pada industri kelapa sawit di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan skema pembiayaan berkelanjutan bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa skema terkait keberlanjutan dapat diterapkan sebagai skema pembiayaan berkelanjutan bagi Industri kelapa sawit di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah target keberlanjutan yang harus diterapkan pada skema terkait keberlanjutan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

---

Banks in Indonesia have initiated sustainable financing policies since 2016 which were initiated by the Financial Services Authority in Indonesia. One of the main focuses of implementing this policy at Banks in Indonesia is the palm oil industry. Sustainable finance policies in Indonesia require Banks to pay more attention to environmental risks in financing activities. The annual issuance of a Sustainability Report and Action Plan for Sustainable Finance is also a new obligation for Banks in Indonesia under this policy. The focus of this research is to analyze sustainable financing policies in the palm oil industry in Indonesia. The aim of this research is to produce a sustainable financing scheme for the palm oil industry in Indonesia. This study uses a qualitative approach with mixed methods in data collection. The results of this study indicate that the sustainable linked loan can be applied as a sustainable financing scheme for the palm oil industry in Indonesia. The conclusion of this research is that sustainability targets must be applied to sustainabile linked loan covering economic, social, and environmental aspects."

"Upaya untuk memperkenalkan bank dan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah Islam telah dimulai pada awal dasawarsa delapan puluhan, namun kesempatan untuk mendirikan bank syariah baru timbul ketika dikeluarkan deregulasi perbankan yang lebih dikenal dengan Pakto 1988, kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank umum Syariah pertama di Indonesia baru berdiri 1991, meskipun bank syariah sebenamya sudah dikenal sejak awal dasawarsa enam puluhan. Berdasarkan pengalaman diketahui pula bank syariah relatif lebih tahan terhadap krisis moneter, karena sebenamya perkembangan bank syariah lebih sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Sepanjang masih terdapat derap kemajuan dunia usaha, terutama yang menjadi nasabah utamanya, bank syariah akan tetap maju berkembang, meskipun dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah, sejalan dengan laju partumbuhan dunia usaha. Keterkaitannya dengan dunia usaha ini cukup dipahami, karena pendapatan dan keberhasilan bank syariah sangat dipengaruhi oleh dunia usaha yang memanfaatkan dana bank syariah. Kedekatan bank syariah dengan dunia usaha atau sektor rill lebih terasa karena salah satu usaha bank syariah adalah memberikan konsultasi atau bimbingan usaha yang kiranya akan lebih banyak diharapkan oleh pengusaha kecil. Dengan demikian, secara alamiah terdapat keunggulan lain karena secara langsung akan mendorong berkembang ekonomi kerakyatan, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Bahkan dari jenis produk yang ditawarkan, dapat diketahui pula bahwa cakupan layanan bank syariah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bank konvensinal."