Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penetapan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam. Permasalahan yang dikaji adalah bagimana status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam dilihat dari Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.105/HK/IV/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2004-2014, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan bagaimana penepatan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai tolak ukur tindakan pemerintah dan upaya melindungi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Jawaban yang diperoleh dari hasil peneltiian : Pertama, Penetapan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam semenjak diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.105/HK/IV/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam dan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 belum menemui kejelasan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penetapan Kampung Tua bersifat politis tanpa kajian akademis sehingga tidak memenuhi kriteria dan prosedur dalam penetapan kawasan cagar budaya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, Pemerintah seharusnya menyelenggarakan penetapan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam dengan berbasis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Selanjutnya disebut AAUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Namun, praktik dilapangan menunjukkan permasalahan dalam penetapan status hukum lahan Kampung Tua dan belum diselenggarakannya penetapan status hukum lahan Kampung Tua berbasis AAUPB yakni : transparansi, akuntabilitas, kepastian, dan partisipasi. Pemerintah Kota Batam sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini harus melakukan persiapan untuk menyesuaikan penetapan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan AAUPB.

---

This research aims to analyse about establishment of the legal status of ';Kampung Tua'; Batam City. The problem is focused on how the legal status of the 'Kampung Tua' of Batam City was seen from the Decree of the Mayor of Batam Number: KPTS.105 / HK / IV / 2004 concerning the Establishment of 'Kampung Tua' Areas in Batam City, Regional Regulation No. 2 of 2004 concerning Urban Spatial Planning Batam 2004-2014, and Act. Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and how to adjust the establishment of the legal status of the 'Kampung Tua' based on the General Principles of Good Governance as a benchmark for government actions and efforts to protect the public. This type of research is normative legal research that use a legal, historical, and conceptual approach. The answer of the research is the first one, Establishment of the legal status of the Kampung Tua of Batam City since the issuance of the Decree of the Mayor of Batam Number: KPTS.105 / HK / IV / 2004 concerning the Establishment of 'Kampung Tua' Areas in Batam City and designated as cultural heritage areas in the Regulations Region Number 2 of 2004 concerning the Batam City Spatial Plan for 2004-2014 has not yet met with clarity due to a dissonance with the provisions stipulated in Act. Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Establishment of 'Kampung Tua' is political without academic studies so it doesn't match with the criteria and procedures in establishing cultural heritage areas as mandated in legislation. The second one the Government should hold a establishment of 'Kampung Tua'; based on Good Governance General Principles (hereinafter referred to as AAUPB) as mandated in Act. Number 30 of 2014 concerning Government Administration that any mandatory decisions and / or actions are based on provisions legislation and AAUPB. However, the practice in the field shows many problem in establishment of 'Kampung Tua'; and how far implementation of AAUPB in establishment of the legal status of 'Kampung Tua';. Local Government as the authorized party in this matter must make preparations to adjust the legal status determination of 'Kampung Tua' Batam City with the provisions in Act. Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and AAUPB."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persebaran pusat kota di DKI Jakarta berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu empiris, keilmuan, dan kebijakan publik. Selain menggunakan metode overlay peta, penelitian ini juga menggunakan menggunakan Teknik Delphi terutama untuk mengumpulkan pendapat ahli planologi, arsitektur, dan sosiologi mengenai kriteria dan lokasi pusat kota di DKI Jakarta. Sementara itu, sudut pandang empiris dilandasi oleh teori kota inti berganda, sedangkan sudut pandang kebijakan publik ditinjau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010. Semua data yang diperoleh kemudian disintesiskan sehingga menghasilkan pandangan utuh mengenai pusat kota. Hasil penelitian ini memperlihatkan ada 14 lokasi pusat kota yang terbagi menjadi : 6 lokasi pusat perkantoran yang tersebar baik di bagian tengah maupun di sisi barat dan timur kota; 6 lokasi pusat perdagangan dan komersil yang tersebar memanjang dari utara hingga ke tengah kota; 4 lokasi pusat industri yang tersebar di bagian barat dan timur kota; dan 2 lokasi pusat hiburan dan jasa yang tersebar di bagian tengah kota. Pusat kota yang sesungguhnya di DKI Jakarta adalah di kawasan Sudirman - Thamrin.

---

This study aims the distribution center city in DKI Jakarta. Jakarta City Center examined using the method Technuique Delphy (Delphi technique) to assess the arguments of experts urban design, architecture, and sociology through the interview process. The results of these interviews will be obtained based on the views of the city center of scientific fields. Empirical point of view obtained through the theory of multiple core city sedangakn public policy point of view seen by Spatial Plan of DKI Jakarta in 2010. Data obtained in the form of each view of city center synthesized or combined to produce acomplete view of city center.

The results obtained there are 14 city center locations which are divided into several functions of 6 as a central office locations spread across the central part of town, west side, and east of the city; 6 locations as trade and commercial center of the scattered extends from north to city center; 4 locations as scattered industrial centers in western and eastern cities, and 2 locations as a center of entertainment and services that are scattered in the middle of town."

"Penelitian ini membahas mengenai Hak Pengelolaan yang melekat di seluruh wilayah Pulau Batam yang penguasaannya dikelola oleh BP Batam. Faktanya tanah adat kampung tua berdiri di atas Hak Pengelolaan, sedangkan masyarakat adatnya sudah lama mendiami wilayahnya bahkan turun temurun.  Dengan memberikan status hak milik terhadap tanah adat tersebut merupakan bentuk perlindungan dengan diakuinya keberadaan masyarakat adat di kawasan kampung tua tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai masalah yang melatarbelakangi terkait pemberian status hak atas tanah dan peran notaris dalam pemberian status hak atas tanah di wilayah adat kampung tua serta perlindungan hukumnya. Untuk menjawab permasalahan  tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat benturan kewenangan antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam dalam hal pemanfaatan dan penataan tanah adat kampung tua, BP Batam menganggap wilayah kampung tua merupakan bagian dari Hak Pengelolaan, dan Pemerintah Kota Batam menganggap wilayah kampung tua merupakan tanah adat karena masyarakat adatnya sudah terlebih dahulu menduduki wilayahnya sebelum timbulnya Hak Pengelolaan sehingga membuat permasalahan pemberian kepastian hukum status hak atas tanah di kampung tua menjadi berlarut-larut. Kemudian bentuk perlindungan hukumnya yaitu pemberian sertifikat hak milik secara massal secara bertahap dimulai pada titik wilayah dengan kategori clean and clear, Clean yaitu pemukiman dengan penataan rapi, tidak terdapat hutan lindung dan tidak terdapat pihak ketiga pemegang PL. Clear yaitu titik wilayah adat tersebut seluruh masyarakatnya sudah membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dengan tidak terjadi tunggakan serta sengketa. 

---

This study discusses the Management Rights inherent in the whole area of Batam Island whose control is managed by BP Batam. The fact is that the customary land of the Kampung Tua stands on Management Rights, while the indigenous people have long inhabited their territory and even hereditary. By giving the status of ownership rights to the customary land is a form of protection with the recognition of the existence of indigenous peoples in the Kampung Tua area. The issues raised in this study are the underlying issues related to the granting of the status of land rights and the role of the notary in granting the status of land rights in the traditional territory of the Kampung Tua and its legal protection. To answer these problems, this study uses normative juridical research forms, using descriptive analysis method of analysis with a qualitative approach. The results of this study are that there is a conflict of authority between BP Batam and the Batam City Government in terms of the utilization and arrangement of the old village's customary land, BP Batam considers the Kampung Tua area to be part of the Management Right, and the Batam City Government considers the Kampung Tua area to be customary land because the community the custom had already occupied its territory before the emergence of Management Rights, making the problem of granting legal certainty to the status of land rights in old villages became protracted. Then the form of legal protection is in the form of granting certificates of ownership in stages gradually starting at the point of the area with the category of clean and clear, Clean is settlement with neat arrangement, there is no protected forest and there is no third party PL holders. Clear that is the point of the customary area, all the people have paid the Authority's Annual Obligation (UWTO) with no arrears and disputes."

"Kawasan di sepanjang sumbu Kota Tua-Sunda Kelapa pernah menjadi jalur perekonomian utama bagi kota Batavia. Sumbu ekonomi ini melintasi 3 kawasan utama yaitu kawasan komersial Kali Besar, Kawasan Gudang Tua, dan Kawasan Pasar ikan. Masing-masing kawasan memiliki perbedaan karakter yang signifikan antara satu dengan yang lainnya, perbedaan tersebut dibentuk oleh pola hubungan tertentu dari elemen fisik yang spesifik pada masing-masing kawasan. Sumbu sepanjang satu kilometer yang memiliki beberapa kawasan dengan karakter berbeda-beda tentulah merupakan potensi karena keunikannya. Namun perbedaan karakter antar kawasan yang tidak terjembatani dengan baik dapat menimbulkan permasalahan di sepanjang ruang sumbu tersebut, terutama dalam konteks elemen fisik ruang kota. Karakter membentuk identitas masing-masing kawasan harus menjadi perhatian utama sewaktu merencanakan kembali kawasan disepanjang sumbu ini, tujuannya agar pembangunan di masa yang akan datang dapat tetap mempertahankan karakter dan identitas dari masing-masing kawasan. Hasil dari analisis pada elemen fisik di kawasan-kawasan sepanjang sumbu Kota tua-Sunda Kelapa memperlihatkan adanya serangkaian susunan pola dari elemen fisik yang khas, dan membentuk karakter spesifik dari masing-masing kawasan tersebut. Dengan mengacu pada kosa kata pola yang telah didapatkan, saya akan menyusun Panduan Rancang Kawasan ( Urban Design Guide lines ) untuk kawasan disepanjang sumbu Kota Tua-Sunda Kelapa. Selanjutnya saya akan mengaplikasikan esensi dari masing-masing kawasan ( esensi diturunkan dari tema rempah-rempah yang telah di abstraksikan ) sebagai panduan dalam menciptakan imageabilty bagi kawasan-kawasan disepanjang sumbu Kota Tua - Sunda Kelapa.

---

The area along the Old Town - Sunda Kelapa Axis has been the major economic area for the City of Batavia. This strips intersects three main district, the first is the Kali Besar commercial Strips, second is Old Warehouse District, the third one is the Fish Market District. Each District have a distinct character that made a distinction from the others. The distinction was made by a certain pattern from the specific physical element of the urban space in each district.

One kilometer Axis with several distinct character has created an unique urban spaces. But without any organized and well designed at the area in-between each of the districts has caused many problems along this Axis. The character and identity of each districts is the major concern while doing the re-Planning for this area, so that the future development can protect and enhance the character that creates an identity of this axis.

The analysis of the physical elements along this axes shown that there are several relation patterns from the distinct physical element that created the distinct character of this area. Using the Pattern of relationships from the previous analysis, I then arranged an Urban Design Guidelines for each of the districts along this axis. Latter on, I will add a theme adopted from the spices that fit for each districts to develop an imageability for each districts."

"Pembangunan kota Jakarta yang hanya berorientasi pada pertumbuhan, akan mendorong tefjadlnya pengambilalihan lahan milik masyarakat kota (penggusuran dan relokasi). Pembangunan lni juga mendorong munculnya kesenjangan sosial ekonomi dan sosial kultural antara masyarakat tradisional kota dengan hasil pembangunan kota yang baru. Akiba!nya te adi baik konflik vertikal maupun konflik horisontal. Penggusuran, kesenjangan sosial serta konflik yang banyak terjadl di kota menekan keberadaan masyarakat tradistonal kota, termasuk kampung kota. Keberadaan kampung kota dan upaya komunitas di dalamnya untuk mempertahankan teritori kampung terhadap tekanan pembangunan kota menjadi issue pembangunan kota yang perlu diperhatikan. Hal ini mengarah pada fenomena teriorialitas baik yang terjadi di dalam kampung maupun teritorialitas komunitas kampung untuk mempertahankan kampungnya dari tekanan luar. Kampung memiliki karalderistik-karakteristik yang membedakannya dengan kota yang modem. Kampung dihuni oleh komunitas yang memiliki ikatan yang kuat dengan tempat tinggalnya (communty sentiment) dan interaksiyang tinggi diantara anggotanya. Kondisi fisik lingkungan kampung juga memiliki karakteristik yang menunjang dan dipengaruhi oleh karakter komunitas dl dalamnya. Karakteristlk kampung, baik karaktetistik komunitas di dalamnya, maupun kondisi fisik lingkungannya, mempengaruhi fenomena teritorialitas yang terjadi dalam komunitas parkampungan. Dari arah luar, tekanan pembangunan kota terhadap kampung, mempengaruhi teritorialitas kampung untuk mempertahankan kampungnya. Intensitas tekanan dan status kepemilikan teritori kampung menjadi dua variabel yang sangat mempengaruhi teritorialitas komunitas kampung untuk mempertahankan kampungnya. Fenomena teritorialitas ini dapat menjadi masukan untuk perancangan dan perencanaan kota Jakarta di masa mendatang."

"Secara garis besar, proses perubahan penggunaan lahan ditentukan oleh faktor-faktor universal seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, industrialisasi dan lain-lain. Sebagian besar penduduk dunia diramalkan akan menempati wilayah perkotaan. Oleh karena itu penting untuk rnengetahui pola perubahan penggunaan lahan perkotaan. Wilayah penelitian yang diambil adalah Kotamadya Jakarta Selatan, dengan alasan bahwa Jakarta Selatan menurut Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010, sebagian wilayahnya diperuntukkan sebagai konservasi resapan air. Akhir-akhir ini wilayah DKI Jakarta semakin rawan banjir, hal ini disebabkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasannya. Sebagai kawasan resapan air, Kotamadya Jakarta Selatan harus benar-benar dijaga agar pemakaian lahannya sesuai dengan fungsi kawasan. Tujuan penelitan tesis ini adalah untuk melihat pada perubahan penggunaan lahan dan mengestimasi faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian lahan. Metode yang digunakan adalah Sistem Informasi Geografis untuk mendapatkan gambaran grafis yang akurat, serta analisa statistik regresi berganda untuk mengestimasi faktor¬-faktor penyebab ketidaksesuaian penggunaan lahan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan luas penggunaan tanah perumahan, tanah perusahaan dan tanah industri. Sedangkan tanah jasa dan tanah tidak ada bangunan bertambah luas penggunaan lahannya. Hal ini men gindikasikan bahwa Kotamadya Jakarta Selatan saat ini cenderung terjadi peningkatan kegiatan di bidang jasa, seperti yang ditunjukkan dalam PDRB dimana sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB, yaitu sebesar 27% dan 23,8%.Kondisi lahan eksisting dikaitkan dengan RTRW 2010 ternyata 40% penggunaan lahannya tidak sesuai, dan terjadi ketidakkonsistenan antara rencana tata ruang dengan penggunaan lahan. Ketidaksesuaian lahan didominasi oleh peningkatan perumahan tidak teratur. Kondisi ini jka tidak segera diantisipasi akan mengakibatkan rusaknya lingkungan, seperti banjir, kemacetan lalu lintas, ketidaknyamanan, dan lain-lain. Hasil estimasi dengan regresi berganda menyatakan bahwa variabel jenis-jenis penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk, penduduk yang datang serta harga tanah (NJOP) mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan lahan.Usulan kebijakan bagi Pemerintah adalah peningkatan peran Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator kegiatan pembangunan dalam rangka upaya pencapaian tata ruang yang ideal sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, meningkatkan law inforcement, dan mengikutsertakan masyarakat supaya turut serta meningkatkan penggunaan lahan yang optimal."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor City Branding KotaJakarta berdasarkan persepsi dari Mahasiswa UI anggota Paguyuban Daerah.Apakah City Branding dibentuk oleh faktor-faktor; the presence, the place, thepotential, the pulse, the people, dan the pre-requisites. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kuantitatif, analisis multivariat, dan analisisfaktor sebagai pengukur hasil penelitian. Hasil penelitian menujukkan bahwaresponden memiliki persepsi setuju pada faktor the presence, the potential, thepulse sudah baik, persepsi netral pada faktor the people dan the pre-requisitessudah baik, dan persepsi tidak setuju pada faktor the place sudah baik. Faktor thepotential merupakan faktor yang menonjol pembentuk city branding Kota Jakarta.City branding dibentuk oleh faktor-faktor seperti The Presence (Letak Kota,Budaya, dan Kunjungan), The Place (Tata Kota, Kualitas Udara, dan CuacaMalam Hari), The Potential (Tempat Tinggal, Tingkat Ekonomi, Potensi Bisnis),The Pulse (Destinasi Wisata, Gaya hidup masyarakat, Bangunan bersejarah danmonumen), The People (Perilaku Hangat, Komunitas dengan budaya asal, Temandekat), dan The Pre-requisites (Apartemen terjangkau, Tansportasi nyaman,Penginapan baik).

---

ABSTRACT This research aims to determine the factors City Branding of Jakarta basedon the perception of the UI Student members of the Regional Association. Is CityBranding shaped by factors; the presence, the place, the potential, the pulse, thepeople, and the pre-requisites. This study used quantitative research methods,multivariate analysis, and factor analysis as a measurement of research results.The results showed that the respondents have agreed on the perception of thepresence of factors, the potential, the pulse are good, neutral perception of thefactors the people and the pre-requisites are good, and perception do not agree ona factor of the place is good. The potential factor is the prominent factor formingJakarta city branding. City branding is shaped by factors such as The Presence(Location of City, Culture, and visits), The Place (City Planning, Air Quality andWeather at Night), The Potential (Residency, Level Economy, BusinessPotential), The Pulse (Tourists destination, Lifestyle of citizen, Historic buildingsand monuments), The People (Warm behavior, Community with the culture oforigin, Best friends), and The Pre-requisites (Affordable apartments, Convenienttransportation, Lodging)."