Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPajak memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam komponen penerimaan negara. Untuk tahun 2017, pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan negara berasal dari pajak. Hal itu dilakukan dengan cara peningkatan kepatuhan wajib pajak badan maupun pribadi termasuk perusahaan penanaman modal asing. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan koreksi yang dibuat oleh pemeriksa pajak FID untuk tahun 2013 melalui program magang. Hasil evaluasi ini menunjukan bahwa tidak semua koreksi pemeriksa pajak tepat. Hal ini dikarenakan dasar koreksi oleh pemeriksa hanya menggunakan teknik pemeriksaan. Dari hasil evaluasi juga menemukan bahwa dalam melakukan koreksi, pemeriksa hanya melakukan pemeriksaan secara umum saja, tanpa memperhatikan sifat dari suatu transaksi secara rinci.

---

ABSTRACTTax has a very high contribution in the component of state revenue. For 2017, the government is trying to increase state revenues from taxes. This was done by increasing the compliance of corporate and private taxpayers including foreign investment companies. This study aims to evaluate the accuracy of the corrections made by FID tax auditors for 2013 through an internship program. The results of this evaluation indicate that not all tax audit examiners are correct. This is because the basis of correction by the examiner only uses examination techniques. From the evaluation results also found that in making corrections, the examiner only conducts general checks, regardless of the nature of the transaction in detail."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan sanggahan dan tanggapan SPHP PPh Pasal 23 atas pemeriksaan pajak pada PT A serta melakukan refleksi diri atas pengalaman yang diperoleh selama magang. Pemeriksaan pajak atas PT A dilakukan sebagai tujuan lain dalam tujuan pemeriksaan pajak. PT A tidak menyetujui hasil pemeriksaan dalam SPHP sehingga PT A memberikan sanggahan serta tanggapan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Hasil dari pemeriksaan pajak menunjukkan terdapat kurang bayar atau SKPKB untuk PPh Pasal 23 yang harus dibayar oleh PT A. SKPKB diberikan karena kegagalan PT A dalam menyajikan bukti pendukung pada transaksi dengan PT M yang seharusnya bukan objek pajak PPh Pasal 23. Selain dari transaksi tersebut, PT A telah melakukan pemotongan PPh atau Witholding Tax sesuai dengan UU KUP. Sehubungan dengan penulisan refleksi diri, pengalaman berharga dan bermanfaat yang diperoleh selama melakukan kegiatan magang adalah mendapat kesempatan terlibat dalam proses penyusunan sanggahan serta tanggapan atas ketidaksetujuan PT A terhadap hasil pemeriksaan yang tertuang dalam SPHP, dan kesempatan terlibat dalam pembahasan akhir dengan pemeriksa pajak di kantor pajak

---

This apprenticeship report aims to evaluate the process of preparing the rebuttal and response of SPHP PPh Article 23 on tax audits at PT A and to reflect on the experiences gained during the internship. The tax audit on PT A is carried out as another purpose for tax audit purposes. PT A did not accept the results of the examination in the SPHP so PT A gave a rebuttal and a response accompanied by supporting evidence. The results of the tax audit indicated that there was an underpayment or tax underpayment assessment lette for PPh Article 23 that had to be paid by PT A. The tax underpayment assessment letter was given due to PT A's failure to present supporting evidence of the transaction with PT M which should not have been the object of Article 23 PPh tax. Apart from the transaction, PT A has deducted Income Tax or Witholding Tax in accordance with the KUP Law. In connection with writing self-reflection, the valuable and useful experience gained during the internship is the opportunity to be involved in the process of preparing the rebuttal and response to PT A's disapproval of the results of the examination contained in the SPHP, and the opportunity to be involved in the final discussion with the tax auditor at the tax office."

"Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi belum mencapai kondisi yang ideal. Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Orang Pribadi perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan agar kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terjadi peningkatan secara terus-menerus. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT secara online melalui e-filling. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dan tantangan yang dihadapi oleh fiskus dalam melaksanakan proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fiskus di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sudah melakukan upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dengan berpedoman pada SE-05/PJ/2022 serta Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Adapun inovasi yang dilakukan oleh fiskus di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui aplikasi META. Selanjutnya, pada proses pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi juga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pemeriksaan, yakni SE-65/PJ/2013 dan ketentuan lain yang mendukung. Namun, nyatanya dalam proses pengawasan dan pemeriksaan terdapat tantangan yang dihadapi oleh fiskus di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga yakni kesulitan dalam berkomunikasi secara langsung dengan Wajib Pajak Orang Pribadi, data pribadi yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi tidak valid, keterbatasan data yang dimiliki fiskus terkait dengan harta yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi.

---

Compliance of Individual Taxpayers has not reached an ideal condition. Supervision and audit are essential for ensuring continuous improvement in the compliance of Individual Taxpayers. In fulfilling tax obligations, taxpayers can submit their Annual Tax Returns (SPT) online through e-filing. This research aims to analyze the supervision and examination conducted at KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga and the challenges faced by the tax authorities in carrying out the supervision and examination processes for Individual Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. The approach used is qualitative with a descriptive research design, employing data collection techniques such as in-depth interviews and literature review. The findings of this research indicate that the tax authorities at KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga have made efforts to supervise Individual Taxpayers based on SE-05/PJ/2022 and the General Taxation Provisions (KUP). An innovation introduced by the tax authorities in KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga in overseeing Individual Taxpayers is the use of the META application. Furthermore, the examination process for Individual Taxpayers has been conducted in accordance with applicable regulations related to audits, namely SE-65/PJ/2013 and other supporting provisions. However, in the supervision and examination processes, challenges are faced by the tax authorities at KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga, including difficulties in direct communication with Individual Taxpayers, invalid personal data held by Individual Taxpayers, and limitations in the tax authorities' data related to the assets owned by Individual Taxpayers."

"Laporan magang ini bertujuan untuk memeriksa apakah prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP KIM terhadap akun Utang Pajak PPh 21 milik PT LEE Indonesia sudah sesuai dengan standar audit dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, program magang yang dijalankan selama tiga bulan juga memberikan hasil berupa refleksi diri untuk mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi diri. PT LEE Indonesia adalah perusahaan pembiayaan untuk penyewaan kendaraan tertentu dengan merek tertentu. KAP KIM melakukan prosedur audit substantif berupa vouching, tie-up, dan rekonsiliasi dalam mengaudit akun utang pajak PPh 21 milik PT LEE Indonesia. Evaluasi asersi manajemen untuk prosedur-prosedur tersebut adalah keterjadian, akurasi, valuasi & alokasi, klasifikasi, dan kelengkapan. Evaluasi terhadap peraturan perpajakan di Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan dan Dirjen Pajak. Hasil evaluasi menunjukkan seluruh prosedur yang dijalankan oleh KAP KIM sudah sesuai dengan standar audit dan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report aims to examine whether the substantive audit procedures carried out by KAP KIM on PT LEE Indonesia's Tax Payable Art 21 account comply with auditing standards and applicable tax regulations. In addition, the apprenticeship program which is carried out for three months also provides results in the form of self-reflection to evaluate and improve self-competence. PT LEE Indonesia is a finance company for leasing certain vehicles with certain brands. KAP KIM carried out substantive audit procedures in the form of vouching, tie-up, and reconciliation in auditing PT LEE Indonesia's Tax Payable Art 21 account. Evaluation of management's assertions for these procedures are occurrence, accuracy, valuation & allocation, classification, and completeness. Evaluation of tax regulations in Indonesia includes laws and regulations and the Director General of Taxes. The evaluation results show that all procedures carried out by KAP KIM are in accordance with auditing standards and applicable tax regulations."

"Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian memiliki permasalahan dalam membayar PPh Pasal 22 jika saat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Berita Acara Pembelian ditandatangani, kas yang digunakan untuk membayar pajak tidak tersedia. Permasalahan juga muncul saat pembelian secara kredit karena pemotong PPh Pasal 22 diharuskan membayar pajak terlebih dahulu walaupun kas yang digunakan untuk membayar barang dan pajak belum tersedia. Sebagai akibat dari permasalahan tersebut, maka PT PLN Batu Bara (PLNBB) akan menunda pembayaran maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 yang akan mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi PLNBB dengan cara mengidentifikasi masalah yang timbul karena penerapan saat terutang PPh Pasal 22 pada saat pembelian. Setelah masalah dapat diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mencari sumber permasalahan untuk selanjutnya dibuat desain manajemen pajak yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan tiga orang responden dari BKF, DJP dan PLNNBB. Data sekunder berupa laporan keuangan, annual report, kontrak pembelian batubara, dokumen terkait pembelian batubara dan SPT Masa PPh Pasal 22. Setelah data diperoleh selanjutnya akan dihubungkan melalui suatu analisis melalui interpretasi yang argumentatif serta analisis general yang dapat menghubungkan masalah yang didapat dengan output yang akan dihasilkan. Hasil dari penelitian ini adalah mendesain manajemen pajak yang tepat bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutangnya pada saat pembelian. Manajemen pajak dilakukan dengan melakukan perencanaan kas untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 selama satu tahun, menambah utang untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tetap memperhatikan peraturan dan kondisi perusahaan dan memilih jenis kontrak FOB. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini, sehingga keterbatasan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk instansi/badan usaha dengan karakteristik yang berbeda. Kontribusi penelitian ini adalah mendesain secara spesifik manajemen pajak yang tepat bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian. Pada penelitian lain belum ada yang secara khusus membahas mengenai manajemen Pajak bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian.

---

Article 22 Income Tax Withholders who are payable at the time of purchase have problems paying Article 22 Income Tax if on the 10th of the following month after the Minutes of Purchase is signed, and the cash used to pay taxes is not available. Problems also arise when purchasing on credit because the withholding of Article 22 Income Tax is required to pay taxes first even though the cash used to pay for goods and taxes is not available. As a result of these problems, PT PLN Batu Bara (PLNBB) will delay the payment and reporting of the Income Tax Return (SPT) Article 22, which will result in tax administration sanctions. This study aims to help solve the problems faced by PLNBB by identifying issues that arise due to the application of Article 22 income tax payable at the time of purchase. After The Writer can locate the problem, the next step is to find the source of the problem for proper tax management designs that can overcome these problems. The research method used in this study is a qualitative method with a case study approach. The data used are primary in interviews with three respondents from BKF, DGT, and PLNNBB. Secondary data in financial reports, annual reports, coal purchase contracts, documents related to the purchase of coal, and SPT Period PPh Article 22. After the data is obtained, it will then be connected through analysis through argumentative interpretation and general deconstruction that can relate the problems brought with the output to be generated. This research aims to design the proper tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase. Tax management is carried out by planning cash to pay Income Tax Article 22 for one year, adding debt to pay Income Tax Article 22 while considering the company's rules and conditions, and choosing the type of FOB contract. This research uses the case study method, so the limitation of this research is that the research results cannot be generalized to agencies/business entities with different characteristics. The contribution of this research is to specifically design appropriate tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase. In other studies, no one has specifically discussed tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur PT. JAY dalam menanganiPengembalian Kelebihan Kas Terkait Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. PT. JAYmenghadapi situasi di mana dua perusahaan berbeda melakukan klaim PengembalianKelebihan Kas Terkait Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk satu bukti potong yangsama. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah prosedur yang diterapkan oleh PT. JAY telahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi yangdilakukan selama periode magang, prosedur pajak yang diterapkan oleh PT. JAY telah sesuaidengan peraturan yang berlaku. Kasus ini terjadi dikarenakan adanya kesalahpahaman antaraperusahaan yang terlibat dan kesalahan terkait penanganan kas, yang bukan merupakanpelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

---

The purpose of this internship report is to evaluate the procedures of PT. JAY in handling the Refund of Excess Funds Related to Income Tax Withholding Article 23. PT. JAY faced a situation where two different companies claimed a refund for the same withholding tax certificate. The evaluation was conducted to assess whether the procedures implemented by

PT. JAY complied with the applicable regulations. Based on the evaluation conducted during the internship period, the tax procedures implemented by PT. JAY have complied with the applicable regulations. This issue arose due to a misunderstanding between the involved companies and errors related to cash handling, which did not constitute a violation of tax regulations."

"ABSTRAKLaporan ini menguraikan analisis dari perhitungan pajak penghasilan jika wajib pajak kawin memiliki status kewajiban perpajakan yang berbeda. Jika istri memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, maka diperlukan perhitungan pajak penghasilan terutang berdasakan perhitungan status kewajiban Pisah Harta dan Memilih Terpisah PH-MT . Dasar dari perhitungan PH-MT adalah penghasilan neto gabungan. Lain halnya jika istri memilih untuk menggunakan NPWP suami untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapatan istri dari satu pemberi kerja akan dianggap sebagai pendapatan suami yang dikenai pajak penghasilan final yang akan dilampirkan pada lampiran II SPT Tahunan suami.

---

---

ABSTRACTThis report explains about individual income tax calculation if married individual have different tax liability status. If wife choose to meet her tax right and obligation separately, then they need to calculate their tax payable based on husband and wife rsquo s net income. In other condition, if wife choose to use her husband rsquo s tax ID, then her income from one employer is considered as her husband income subject to final tax which will be attached to attachment II of husband rsquo s annual tax return."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta permasalahan yang masih ditemui setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak.Batasan penelitian ini hanya data penerimaan dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menjadi objek penelitian serta adanya program Tax Amnesty di pertengahan tahun 2016 sehingga kurang mencerminkan kondisi setelah pemisahan fungsi Account Representative.Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative, penerimaan perpajakan maupun kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan walaupun belum optimal. Selain itu masih ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh Account Representative setelah adanya pemisahan fungsi ini.

---

This study aims to determine the level of tax revenues and taxpayer compliance and problems that are still encountered after the separation of Account Representative functions. The research method used in this research is qualitative method with case study approach in Directorate General of Taxes.

Limitations of this study only data acceptance and compliance submission of Annual SPT 2014 to 2016 with three Primary Tax Office which became the object of research and the Tax Amnesty program in mid-2016 so less reflect the conditions after the separation of Account Representative functions.

This study concludes that after the separation of Account Representative functions, tax revenues and taxpayer compliance have increased although not optimal yet. In addition, there are still problems encountered by Account Representative after the separation of this function."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihadapi oleh PT ADS (badan usaha tetap yang bergerak di bidang perbankan) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP ABC. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap efektivitas pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan evaluasi terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja dan pengamatan penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas penyusunan Surat Banding, penyusunan Surat Bantahan, penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas, dan Persiapan Dokumen yang diperlukan untuk Sidang Banding Pertama (Sidang Formal). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP ABC untuk sengketa Banding PT ADS sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan mengetahui efisiensi kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyusunan dokumen yang dilakukan oleh KAP ABC dalam persiapan sidang banding seluruhnya telah memenuhi persyaratan substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This internship report is intended to evaluate the document preparation process in the preparation process for the appeal hearing on the Value Added Tax (VAT) dispute faced by PT ADS (a company engaged in banking) represented by the attorney for KAP ABC consultants. The evaluation is carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements effectivity based on applicable tax regulations and the evaluation of the performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of the preparation of an appeal letter,preparation of a rebuttal letter, preparation of a special power of attorney and an integrity pact, and the preparation of documents required for the first appeal hearing (formal hearing). The evaluation was carried out to find out whether the entire preparation process carried out by KAP ABC for the appeal dispute of PT ADS was in accordance with the applicable Tax Regulations and to find out the efficiency of the activities carried out. The results of the evaluation show that the preparation of documents carried out by KAP ABC in preparation for the appeal hearing has all met the substantive requirements in accordance with applicable regulations."

"Laporan magang ini menyajikan evaluasi menyeluruh atas prosedur yang dilakukan Perusahaan ABC terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa ekspor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019. Sebagai perusahaan multinasional yang berspesialisasi dalam layanan konsultasi dan broker asuransi, praktik perpajakan Perusahaan ABC sangat menarik. Laporan tersebut menggali informasi rinci dan analisis dokumen pendukung yang diserahkan selama proses. Dengan mempelajari prosedur dan dokumen tersebut, laporan ini menyoroti upaya kepatuhan perusahaan dan memberikan wawasan berharga tentang penanganan PPN jasa ekspor di dalam organisasi. Metode dalam laporan ini menggunakan pengalaman pribadi penulis dalam menangani kasus pajak. Berdasarkan evaluasi tersebut, kompilasi bukti dan proses yang dialami oleh perusahaan yang bersangkutan telah dilakukan dengan baik dan telah teruji dalam kerangka evaluasi yang telah dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

---

This internship report presents a comprehensive evaluation of the procedures undertaken by Company ABC regarding the export services value-added tax (VAT) that was regulated in Minister of Finance Regulation Number 32/PMK.010/2019. As a multinational company specializing in consulting and broker insurance services, Company ABC's tax practices are of significant interest. The report delves into the detailed information and analysis of the supporting documents submitted during the process. By examining these procedures and documents, this report sheds light on the company's compliance efforts and provides valuable insights into the handling of export services VAT within the organization.The method in this report uses the author's personal experience in handling tax cases. Based on this evaluation, the compilation of evidence and the process experienced by the company concerned has been carried out properly and has been tested within the evaluation framework, which has been compared with applicable regulations."