Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas analisis atas standar operasional prosedur (SOP) pengadaan barang impor pada PT XYZ dan pengendalian risiko dari masing-masing sub-aktivitas yang ada dalam SOP tersebut. Penilitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa SOP yang digunakan dalam kegiatan pengadaan barang impor telah sesuai dengan kaidah/teori yang ada. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis risiko dan memberikan mitigasi dari risiko yang ada dalam kegiatan pengadaan barang impor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa PT XYZ dalam menjalankan kegiatan pengadaan barang impornya perlu menambahkan poin-poin penting yang belum ada dalam SOP, seperti meningkatkan kontrol persediaan serta meningkatkan kontrol atas utang dan piutang yang dapat mempengaruhi berjalannya kegiatan ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas kegiatan pengadaan barang impor serta dapat mendukung berjalannya proses bisnis PT XYZ secara keseluruhan.

---

The focus of this study are the analysis of standard operating procedures (SOP) for the procurement of imported goods at PT XYZ and the risk control of each sub-activity in the SOP. This study purposed to ensure that the SOP that used in the procurement of imported goods are in accordance with existing rules/theories. In addition, this study also purposed to analyze risks and provide mitigation of the risks in the procurement of imported goods activitiy. The study used a qualitative approach with descriptive research types.

The results of the study suggest that PT XYZ in carrying out its procurement of imported goods needs to add important points that are not yet in the SOP, such as improving inventory control and increasing control of debt and accounts receivable that can affect the process of these activities. The results of this study are expected to improve the efficiency and effectiveness of the procurement of imported goods and can support the PT XYZs business process as a whole."

"Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia.

---

In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods."

"ABSTRAKI. Pokok permasalahan :Pelaksanaan pengadaan barang untuk Proyek Pemerintah melalui perjanjian jual beli dengan pihak Swasta pada hakekatnya masuk didalam bidang Hukum Perdata.Ternyata proses pelaksanaan pengadaan barang tersebut di atur didalam beberapa peraturan per Undang-undangan, dan peraturan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai berikut :1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW)3. KEPPRES Nomor 29 Tahun I9844. Peraturan-peraturan pelaksanaan dari KEPPRES Nomor 29 Tahun 1984.Dalam rangka pengadaan barang, cara penunjukan pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui :1. pelelangan umum2. pelelangan terbatas3. penunjukan langsung4. pengadaan langsung.Selanjutnya proses pelaksanaan pengadaan barang sampai selesai melalui tahap-tahap sebagai berikut :1. Pengumuman /melalui iklan untuk pelelangan umum.2. Pembelian Dokumen Lelang /Rencana Kerja dan Syarat-syarat.3. Anwijzing (Penjelasan Lelang).4. Penyerahan contoh barang untuk dinilai.5. Pengumuman lulus contoh barang.6. Pemasukan Surat Penawaran Harga.7. Pembukaan Surat Penawaran Harga.8. Pengumuman pemenang.9. Pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK).10. Pembuatan Surat Perjanjian (kontrak).11. Pelaksanaan prestasi /penyerahan barang.12. Pembuatan Berita Acara Permintaan Pembayaran Pembangunan dan lampiran-lampirannya sebagai bukti-bukti.14. Pengujian bukti-bukti oleh Kantor Perbendaharaan Negara.15. Pembayaran oleh Kantar Kas Negara kepada pihak Swasta (rekanan).Yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah dasar hukum dari proses pelaksanaan pengadaan barang sampai selesai tersebut diatas telah mencerminkan kepastian hukum dan apakah peraturan-pe raturan yang mendasari proses tersebut tidak bertentangan satu sama lainnya ?II. Metode penelitian :Metode penelitian yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan /studi dokumen dan wauancara. Dldalam studi kepustakaan /dokumen, sebagai alat penelitian dipergunakan :a. Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Olah Raga Sekolah Dasar antara Proyek Penyediaan Peralatan Olah Raga Sekolah Dasar (inpres Mo, 6 Tahun 1984) Departemen P dan K dengan P.T, Duii Puri Karya (Surat Perjanjian tgl. 26-7-1985 No. 194.6.P3DR-5D.Set. VII.85).b. Dokumen-dokumen pertinggal Surat Perintah Membayar pada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN).c. Buku - buku.d. Peraturan per-Undang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.Wawancara dilakukan terhadap :a. Para pengusahaha Swastab. Para karyawan Proyek Pemerintahc. Para Pejabat dan Karyawan pelaksanaan pada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN).III. Hal-hal yang ditemukan :1. Didalam Lampiran I KEPPRES RI Nomor 29 Tahun 1984, tidak dicantumkan dengan jelas kapan Surat Perjanjian dibuat, sehingga pembuatan Surat Perjanjian yang berlarut-larut dapat mengakibatkan kerugian pada pihak Swasta (rekanan) karena Surat Perjanjian merupakan syarat. untuk menerima prestasi berupa pembayaran.2. Kelambatan dalam pelaksanaan pembayaran sebagai akibat terlambatnya Pihak Proyek Pemerintah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara.3. Pemerintah tidak dapat, dikenakan ganti rugi berdasarkan KEPPRES RI Nomor 29 Tahun 1984 dan Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW).4. Perjanjian yang dibuat menyimpang dari pasal 1266 KUH Per. karena pihak pemerintah dapat menghentikan pelaksanaan perjanjian secara sepihak tanpa melalui proses Pengadilan.5. Perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian standar yang dibuat secara sepihak oleh Pihak Proyek Pemerintah.6. Sampai saat tulisan ini dibuat Tim Pengendali Pengadaan Barang /Peralatan Pemerintah (TPPBPP) belum menetapkan suatu standar Surat Perjanjian (kontrak) untuk berbagai pemborongan /pembelian yang berlaku secara nasional.7. Cara penyelesaian sengketa didalam Surat. Perjanjiam pada umumnya dilakukan dengan musyawarah, jika tidak dapat. diselesaikan dengan musyawarah , para pihak meneruskannya ke Pengadilan Negeri. Menurut hemat penulis, cara penyelesaian sengketa seperti ini dapat berlarut-larut.IV. Kesimpulan dan Saran.Menurut pengamatan penulis, pelaksanaan pengadaan barang untuk keperluan Proyek Pemerintah melalui Perjanjian Jual beli dengan pihak Swasta belum seluruhnya mencerminkan kepastian hukum.Dalam hal ini berdasarkan KEPPRES RI Nomor 29 Tahun 1984 (pasal 20 ayat 3) Tim Pengendali Pengadaan Barang /Peralatan Pemerintah (IPPBPP) perlu segera menetapkan standar Surat Perjanjian kontrak untuk berbagai pemborongan /pembelian yang mencerminkan keadilan yang berlaku secara nasional demi tercapainya kepastian hukum.Selain dari pada itu perlu dibuat suatu Undang-undang Hukum Perikatan yang berlaku secara nasional untuk menggantikarr ketentuan ketentuan yang tersebar.Namun demikian sambil menunggu Undang-undang Hukum Perikatan Pelaksanaan yang baru, perlu ditinjau kembali peraturan-peraturah per Undang undangan yang ada dan peraturan-peraturan pelaksanaannya apakah telah menjamin tercapainya kepastian hukum."

"ABSTRAKBahan pokok skripsi ini, menelaah akibat hukum kehijaksanaan 30 Maret 1983 khususnya terhadap perjajijian jual beli alat-alat listrik dan dikaitkan dengan masalah pengadaannya. Tujuan penelitian dan penulisan. bidang ini disamping dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam Sistem Kredit Semester juga meia punyai latar belakang dan alasan. Latar belakang penulis ialah menyelaraskan antara pilihan program kekhususan dengan bidang pekerjaan serta merabadingkan antara teori ngan praktek, Alasannya ialah perjanjian jual beli sangat penting dalam lalu lintas hukum perdata khususnya jual beli alat-alat listrik, temyata ada permasalahannya. Tujuan selanjutnya suatu harapan bilamana ada hal hal yang diungkapkan dalam skripsi ada yang dianggap benar, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan Tata cara penelitian berdasarkan penelitian di perpustakaan dan penelitian di lapangan, metode survey dengan melakukan observasi dan interview. Merupakan tambaban menggunakan pemikiran deduksi dan induksi secara berbarengan. Beberapa hal yang perlu di ungkapkan diantaranya pasal 1320 azas konsensualitas yang bersifat terbuka, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya (pasal 1337, 1338 Kd, tab Undang Undang Hukum Perdata) Selain itu yaitu ala^ an hukm untuk penyesuaian harga kontrak (eskalasi) dan pengunduran penyerahan barang terhadap perjanjian jual beli ialah adanya keadaan memaksa (force majeur) sesual ketentuan pasal 1244, 1245 KUH. Perdata dan peraturan Pemerintah dilengkapi Surat Petunjuk/Edaran Direksi PLN. Kesimpulan dan saran : Ekses yang harus dijaga jangan sampai pembentukan lembaga TPPB/PP dalam tugasnya berlebihan yang justru memperpanjang birokrasi dan mengurangi peranan/tanggung jawab Departemen/Lembaga. Supaya secepatnya di rintis pembuatan standar bentuk surat perjanjian/kontrak-, keuntungannya antara lain mudah mengontrol walau oleh lain instansi. Dalam proses pembuatan surat per;)anjian sebaiknya dibuat bersama dengan para pihak/sederajat, isi pasalnya jelas dicantumkan sanksinya baik perdata maupun sanksi pidana. Bila terjadi sengketa sebelum diajukan ke Pengadilan diupayakan musyawarah dan menggunakan j asa BANK. Supaya setiap proses mulai perencanaan, pengadaannya, sampai dengan penggunaanya dilacak/dikontrol terus."

"Ekspor memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Ekspor berperan dalam perolehan devisa, penerimaan pemerintah serta dapat menarik investasi dari dalam dan luar negeri. Dari keseluruhan ekspor non migas, peranan sektor kehutanan cukup besar, khususnya Wood Base Panel yang kontribusinya mencapai 10% dari total ekspor Indonesia.Tesis ini menelaah determinan ekspor Wood Base Panel Indonesia Ke Jepang periode tahun 1980-2000. Model persamaan ekspor yang dipakai dianalisis dari sisi perrnintaan dan penawaran ekspor yang saling berinteraksi membentuk persamaan simultan. Variabel variabel yang dianalisis adalah harga ekspor, harga domestik, kapasitas produksi, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika, Nilai Tukar Yen terhadap Dolar Amerika, Harga Dunia serta Gross Domestic Product Jepang. Persamaan simultan tersebut diestimasi dengan menggunakan metode Two Stage Least Square (TSLS).Dan analisis yang dilakukan diperoleh hasil Pada persamaan penawaran, pengaruh variabel exogenous secara individual yaitu harga ekspor (PX) berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien elastisitas 0,06, kapasitas produksi (KP) berpengaruh positif tapi tidak signifikan dengan koefisien elastisitas 0,16 Harga domestik (PD) berpengaruh negatif dengan koefisien elastisitas 0,39 , dan real exchange rate rupiah terhadap dolar AS (RERI) berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien elastisitas sebesar 0,13.Pada persamaan permintaan, secara individu variabel harga ekspor (PX) mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien elastisitas sebesar 0,31. Harga dunia (PW) berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien elastisitas sebesar 16,31. Gross Domestrk product Jepang ( GDPJ) berpengaruh positif dan tidak signifikan engan koefisien elastisitas 0,06. Real Exchange Rate Jepang terhadap Dolan Amerika (RERJ) berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan koefisien elastisitas 0,001. Secara bersama-sama variabel PX, PW, GDPJ dan RERI dapat menentukan variasi variabel perrnintaan ekspor Wood Base Panel Indonesia ke Jepang."

"Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian, utamanya bagi negara berkembang dan negara terbelakang yang belum menguasai teknologi tepat guna bagi perindustrian. Untuk mengadakan akses terhadap teknologi bagi negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang, dilakukanlah transfer of technologi dari negara maju agar negara berkembang dan negara terbelakang dapat menguasai teknologi-teknologi yang meningkatkan daya saing mereka dalam perdagangan internasional. Namun, kerjasama transfer of technology seringkali menimbulkan sengketa, khususnya terkait hak dan kewajiban para pihak (termasuk hak kekayaan intelektual pengalih teknologi dan perbedaan kepentingan antara negara berkembang dan negara maju). Untuk itu, dalam skripsi ini penulis meninjau sengketa-sengketa terkait transfer of technology dari perspektif hukum perdagangan internasional. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis menganalisis sengketa transfer of technology dari berbagai perjanjian antarnegara, peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus. Dari penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa sengketa transfer of technology pada umumnya mencakup pelanggaran hak kekayaan intelektual pengalih teknologi dan aspek-aspek lain dalam perdagangan internasional. Kemudian, penulis menemukan bahwa sejatinya instrumen-instrumen hukum perdagangan internasional telah mengakomodasi kepentingan negara berkembang dan negara terbelakang untuk menguasai teknologi yang dapat memajukan perekonomian serta kepentingan negara maju terkait pelindungan hak kekayaan intelektual.

---

As the world advances to a new era, technology remains at the corner stone of economic development, especially for developing and the least-developed nations, which have yet to possess viable technological base for their industries. To provide access for such technology, transfer of technology from the developed to the developing and least-developed countries is necessary, as it would lead the recipients to a more competitive position in the international trade. This, however, is not without its issues. Transfer of technology often sparks dispute between the parties involved, mainly with respect to their rights and obligations (including, but not limited to, the intellectual property rights of the transferor and competing interests of developing and developed nation). For that reason, the author will thoroughly observe the legal aspects of such disputes from international trade law standpoint. In doing so, the author implements the normative-juridical method, of which the author will analyze those disputes based on treaties, laws and regulations, and case laws. From this observation, the author found that transfer of technology disputes strongly connects with intellectual property issues and other aspects of international trade. Furthermore, the author found that international trade law instruments have sufficiently accommodate the interests of developing and the least-developed nations with respect to technology dissemination, as well as developed countries interest on intellectual property rights protection."

"Pada abad ke-15, bangsa-bangsa di Eropa telah mulai berpikir tentang globalisasi perdagangan. Gagasan itu lahir dan para pedagang, bukan dari pemerintah. Karena mereka memerlukan lebih banyak lagi produk-produk untuk diperdagangkan, dan mereka perlu pasar yang lebih luas untuk dikuasai. Apalagi setelah produk dari timur, seperti rempah-rempah, menjadi kesukaan konsumen, mulai dari Lisabon Portugal, Barcelona Spanyol, Amsterdam Belanda, hingga London Inggris. Perjalanan Marcopolo ke Cina dan penemuan Benua Amerika oleh Columbus adalah monumen bersejarah di mana globalisasi pertama kali diperkenalkan kepada dunia.Globalisasi yang berbeda dengan apa yang diangankan oleh David Ricardo. Ricardo, pada abad ke-17, menyakinkan orang Inggris akan kebaikan perdagangan bebas antar negara. Dengan teori keunggulan komparatifnya (sebenarnya lebih tepat dikatakan teori keunggulan komparatifnya atau lebih tepat dikatakan teori perbandingan keuntungan ongkos. Ricardo mengatakan bahwa jika Inggris mampu membuat wool dengan lebih murah, dan Portugis mampu membuat anggur dengan murah, sebaiknya Inggris fokus di pernbuatan wool, dan Portugis takus dipembuatan anggur. Lantas keduanya melakukan perdagangan babas antar negara dan perdagangan itu berlangsung dari 1703-1882.Belanda di Hindia Belanda yang bergabung dalam Verenigde Oost Indishe Compagnie (VOC). Mereka berantakan diabad ke-16, setelah sebelumnya menguasai perdagangan rempah dari Hindia Belanda ke Eropa. Mereka mengalami kebangkrutan sebelum kemudian diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda, dan penjajahan dalam arti sebenarnya berlangsung, untuk kemudian kepentingan bisnis (eksploitasi) pedagang Belanda di Hindia Belanda makin lanear lagi. Jadi, pada abad ke-16, globalisasi dibawa oleh kapitalisme global dengan strategi kolonialisasi atau penjajahan.Pada abad ke-19 negara-negara jajahan tersehut merdeka, sehagai proses berantai dari usainya Perang Dunia II, ditambah menggeloranya semangat anti penjajahan dan anti perang yang melanda dunia. Terjadi sebuah titik balik (atau katakan titik nol) dalam sejarah manusia, dimana seluruh manusia dihela ideologi pembanghunan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Era pembangunan itu dimulailah. Meski dicambuk oleh perang saudara, negara-negara baru itu pun berusaha bangkit. Negara-negara kaya, eks penjajah, di Eropa Utara, dan negara bukan kes penjajah, di Amerika Utara, bergerak mengalirkan kapital teknologi, ilmu pengetahuan, dan sumber daya manusia ke kawasan yang terbelakang tersebut."

"ABSTRAKPembangunan selain menimbulkan dampak positif yang memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia, juga menimbulkan dampak negatif yang disebut dengan risiko, seperti terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya diutamakan faktor ekonomi, akan tetapi harus pula diperhatikan faktor lingkungan hidup, sehingga pembangunan itu disebut dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Salah satu sektor pembangunan yang sedang dan terus digalakkan oleh pemerintah, baik secara nasional maupun internasional adalah sektor industri dan perdagangan. Liberalisasi perdagangan, selain memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagal akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan perdagangan internasional, implikasi perdagangan internasional terhadap kelestarian fungsi hutan dan pengaturan perdagangan hasil hutan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitlan normatif dengan penelaahan deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum dalam bidang perdagangan internasional yang terkait dengan upaya perlindungan hutan di Indonesia. Pengumpulan data hanya ditakukan dengan studi dokumen di perpustakaan, terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan, selain memberikan peluang ekspor bagi produk hasil hutan Indonesia, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi hutan. Hal ini sebagal akibat dari eksploitasi hutan alam yang melampaui daya dukung lingkungan (overcutting), konversi hutan alam, serta proses produksi yang tidak memperhatikan lingkungan. Salah satu upaya harmonisasi antara kepentingan perdagangan dengan perlindungan hutan adalah dengan menerapkan kebijaksanaan ecolabelling. Program ini belum merupakan kewajiban hukum bagi produsen, melainkan syarat lingkungan yang ditentukan oleh konsumen. Namun demikian, program ecolabelling dapat diterima dan diteruskan dalam upaya.perlindungan hutan. Peraturan perundang-undangan secara- khusus tentang ecolabelling di Indonesia belum ada, namun sebagai acuan penerapannya adalah undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

---

"