Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThis research aims to study management accounting implementation in managers decisions for setting targeting goals in service revenue of West Java province. Public sector management accounting is defined as relevant and reliable accounting information aimed at leaders with a view to planning (strategic planning, information delivery, investment assessment, budgeting, service costing, performance appraisal) and control (measuring management performance achievement by means of the achievement of targets that are in accordance with the planned program. The Vehicle Tax is the potential of substantial local taxes for revenue revenues in the western Java province. The results showed that Management Accounting has a strong relationship with Target Income Determination at West Java Provincial Income Board. Meanwhile, if seen from the result of regression equation, regression coefficient from independent variable marked positive which indicate that the implementation of good Management Accounting will increase Target Income of Regional Income Board in West Java province."

"ABSTRAKLaporan Magang ini membahas tentang perlakuan akuntansi atas siklus pendapatan operasional dari salah satu perusahaan penyelenggara rumah sakit, PT DMG. Laporan ini juga membahas mengenai tahapan audit yang dilakukan oleh KAP SMG dalam mengaudit laporan keuangan PT DMG tahun 2014 beserta prosedur-prosedur audit yang dilaksanakan untuk menguji kewajaran pendapatan operasional PT DMG. Hasil temuan menyatakan bahwa PT DMG masih terdapat beberapa kesalahan perlakuan akuntansi terkait dana deposit rawat inap, pendapatan pasien yang dijamin asuransi, dan pendapatan bagi hasil atas kerja sama operasi. Dari segi proses audit, masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses audit yang telah dilakukan KAP SMG, yaitu masih adanya beberapa prosedur yang tidak terdokumentasikan dengan baik, ketidakkonsistenan penentuan dan penggunaan sampel, dan tidak cermatnya KAP SMG dalam menilai risiko audit dari PT DMG.

---

ABSTRACTThis report discusses accounting treatment for operating revenue cycle in one of hospital operator company, PT DMG. This report also discusses audit steps done by KAP SMG in auditing PT DMG rsquo s year of 2014 financial report and the specific procedures to examine the operating revenue of PT DMG. Finding indicates that PT DMG has recognized and journalized deposit fund of inpatient patient, revenue insured by insurance firm, and sharing revenue from joint operation incorrectly. From audit process side, KAP SMG has some flaws in doing its audit procedures like some procedures have not been recorded well, inconsistency in determining and using sample, and inattentiveness in determining audit risk."

"Buku ini merupakan buku yang berisi kumpulan tulisan-tulisan yang membahas berbagai macam topik dan bidang kajian dalam Akuntansi Sektor Publik )ASP). Buku ini mencoba memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif berkaitan denganbteori, konsep, dan aplikasi ASO, pada organisasi pemerintah maupun organisasi sektor publik nonpemerintah. Berbagai macam teori dan konsep ASP serta paradigma dan isu-isu terkini dalam ASP, seperti kajian atas pro-kontra basis aktual dalam akuntansi Pemerintah, tinjauan kritis atas ASP berbasis aktual, perkembangan teori penganggaran, dan sebagainya, dibahas dalam buku ini."

"Buku ini merupakan buku yang berisi kumpulan tulisan-tulisan yang membahas berbagai macam topik dan bidang kajian dalam Akuntansi Sektor Publik )ASP). Buku ini mencoba memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif berkaitan denganbteori, konsep, dan aplikasi ASO, pada organisasi pemerintah maupun organisasi sektor publik nonpemerintah. Berbagai macam teori dan konsep ASP serta paradigma dan isu-isu terkini dalam ASP, seperti kajian atas pro-kontra basis aktual dalam akuntansi Pemerintah, tinjauan kritis atas ASP berbasis aktual, perkembangan teori penganggaran, dan sebagainya, dibahas dalam buku ini."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pencatatan penerimaan migas oleh Kementerian Keuangan secara netto tersebut tidak bertentangan dengan SAP, mengingat dalam SAP dinyatakan bahwa Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa metode pencatatan penerimaan migas yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan memindahbukukan dana dari Rekening Migas ke Rekening Kas Umum Negara setelah memperhitungkan unsur pengurang tidak bertentangan dengan UU Keuangan Negara dan SAP.

---

This study aimed to see if the record of oil and gas revenues by the Ministry of Finance after deducting disbursements is not contrary to the SAP, since the SAP stated that revenue accounting be based on gross principle.

Based on the results of the study, concluded that the method of recording oil and gas revenues by the Ministry of Finance to transfer funds from the Oil and Gas Account to the State Treasury after deducting disbursements does not conflict with State Finance Law and SAP."

"Kapitalisasi biaya bunga merupakan suatu topik yang banyak menimbulkan polemik di kalangan akademisi, pelaku bisnis, dan kaum profesi. Pada tahun 1994, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan suatu standar yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi, yang dianggap sesuai, terhadap biaya bunga. Sejauh ini Indonesia banyak mengadaptasi standar luar seperti misalnya IAS dan FASB. Khusus mengenai PSAK no.26 yang berjudul "Akuntansi Bunga untuk Periode Konstruksi" diadaptasi dari SFAS no.34 dan bukan dari IAS no. 23.Dalam perkembangannya terkemudian, penerapan kapitalisasi atas biaya bunga disinyalir justru mendatangkan banyak permasalahan di dunia bisnis dan dianggap tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap para pengguna laporan keuangan. Hal yang banyak disorot, terutama terkait dengan keputusan calon investor dalam memilih investasi yang menguntungkan apabila metode NPV dipakai. Dari segi karakteristik kualitatif laporan keuangan, terjadi permasalahan serius dimana laporan keuangan produk penerapan kapitalisasi biaya bunga, cenderung menyalahi beberapa karakteristik utama. Sehingga laporan keuangan tersebut dipandang tidak akurat untuk dijadikan dasar penting dalam pengambilan keputusan.Penyebab utama permasalahan tersebut adalah karena [1] laporan keuangan yang menerapkan kapitalisasi cenderung menjadi tidak relevan, akibat tidak adanya rincian mengenai penyebab timbulnya biaya bunga yang dikapitalisir. Akibatnya pengguna laporan keuangan tidak mengetahui bagian biaya bunga mana yang boleh dikapitalisasi, mana yang tidak. Selain itu [2] laporan keuangan menjadi tidak andal, akibat terkontaminasi oleh praktek semacam earnings management dan window dressing. Walaupun penerapan kapitalisasi atas biaya bunga membuka banyak peluang terjadinya manipulasi atas laporan keuangan, akan tetapi di lain pihak, karena kurang ketatnya standar yang ada, secara de jure perusahaan-perusahaan yang disinyalir melakukan manipulasi temyata tidak cacat secara hukum.Terkait dengan perusahaan properti yang pada masa booming (sebelum krisis) sempat menjadi primadona, ternyata penerapan kapitalisasi biaya bunga dijadikan fasilitas yang sangat menguntungkan untuk praktek penggelembungan nilai aset, nilai modal, bahkan untuk mendongkrak nilai laba bersih secara signifikan. Dari pengamatan 15 perusahaan properti yang listing di BEJ, yang menggunakan kapitalisasi, ternyata semuanya melaporkan laba bersih yang cukup tinggi dan rasio keuangan yang bagus. Tentu saja hal tersebut tidak berlaku apabila perlakuan expense atas biaya bunga dipilih.Dengan diijinkannya pengungkapan penerapan kapitalisasi biaya bunga yang minim seperti sekarang ini, maka banyak perusahaan properti yang menjadi cepat berkembang karena mudahnya kucuran kredit dari perbankan. Dengan tibanya masa krisis, dimana daya beli masyarakat menurun, kegiatan sektor properti kontan menjadi sektor pertama yang tersendat. Perbankan sendiri akhirnya menderita banyak kerugian akibat kredit macet dan lebih rendahnya nilai aset yang diagunkan dibandingkan yang tertera. Tentu saja ini diakibatkan praktek mark-up atas aset, yang dalam pencatatannya menyertakan biaya bunga di dalamnya.Sampai saat ini, kritik mengenai topik ini masih banyak dilontarkan baik dari kalangan FASB sendiri maupun dari IASC yang tegas-tegas menolak perlakuan kapitalisasi atas biaya bunga. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, melalui IAI, memilih untuk merevisi PSAK no.26 1994. Islam edisi revisi tersebut, ternyata justru ditambahkan suatu item baru yang dapat dikapitalisir yaitu rugi selisih kurs. Tentu saja hal ini kemudian dipandang sebagai suatu kemunduran, dibandingkan praktek akuntansi negara-negara tetangga yang tidak menerapkan hal tersebut.Kontribusi solusi yang sejauh ini dipandang berarti ialah mengenai aspek pengungkapan penuh. Untuk mempertahankan konsep kapitalisasi, PSAK no.26 perlu ditambah beberapa item pengungkapan selain yang sudah ada sekarang. Walaupun ini bukan solusi yang paling akurat, tetapi setidaknya cukup mampu untuk membendung terjadinya asimetri informasi, antara penyaji dan pengguna laporan keuangan. Pendekatan teoretis yang terstruktur dipandang kurang tepat, karena adanya gap yang lebar antara teori dan praktek di lapangan. Akan tetapi jika tidak dan ingin mengadopsi standar internasional, yang tentu saja banyak keuntungannya, maka IAS no.23 merupakan suatu alternatif yang cukup baik dan direkomendasikan."

"This study aims to investigate the possibility of any indication of misuse of discretionaryfunds in the budget, and to obtain empirical evidence on the factors of budget capability andpolitical motives that affect the proportion of these funds before the local election in 2015. Thestudy was conducted in 143 districts/cities in Indonesia in 2015 which implement the localelection simultaneously. The results using t-test showed that there was no different proportionof discretionary funds before and ahead of the local election in 2015. This implies that there isno indication of misuse of grant and social aid before the local election in 2015. The results ofmultiple regression analysis showed that the fiscal capacity factor (fiscal space) and politicalfactors affect the size of proportion of discretionary funds (grants and social aid) before thelocal election in 2015. The larger the local government fiscal space, the greater the allocation ofits discretionary funds. Incumbents are more likely to use discretionary funds to lure prospectivevoters to reelect in the local election 2015 than non-incumbent regional head.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kemungkinan adanya indikasi penyalahgunaandiscretionary fund dalam APBD serta memperoleh bukti empiris tentang adanya faktorkemampuan keuangan daerah dan motif politik yang memengaruhi proporsi dana tersebutmenjelang Pemilukada 2015. Penelitian dilakukan pada 143 daerah kabupaten/kota di Indonesiayang pada tahun 2015 melaksanakan Pemilukada secara serentak. Hasil uji t menunjukkan bahwatidak ada beda proporsi discretionary fund sebelum dan menjelang Pemilukada 2015. Hal inimenunjukkan bahwa tidak ada indikasi terjadinya penyalahgunaan dana hibah maupun bantuansosial menjelang Pemilukada 2015. Namun, hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwafaktor kemampuan keuangan daerah (ruang fiskal) dan faktor politik berpengaruh terhadapbesarnya proporsi discretionary fund (hibah dan bantuan sosial) menjelang Pemilukada 2015.Semakin besar ruang fiskal pemerintah daerah, maka semakin besar pula alokasi discretionaryfund-nya. Kepala daerah incumbent lebih cenderung menggunakan discretionary fund untukmenarik simpati calon pemilih agar memilihnya kembali pada Pemilukada 2015 daripada kepaladaerah non incumbent."