Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In order to control Antibacterial Resistance at the hospital in Indonesia, the Government of Indonesia established an Antibiotics Resistance Control Committee and issued a Regulation from the Ministry of Health, regulation no 8/2015 on an antibiotics resistance control program at the hospital. This is an investigation on the Antibacterial Resistance Control Program (ARCP) at the Hospital, which compares its implementation at a government hospital and a private hospital, Persahabatan Central General Hospital (CGH) and Bogor Indonesian Red Cross Hospital (BIRCH). This was a descriptive study with a qualitative analysis obtained through indepth interviews and documentary research. We discovered that the ARCP was implemented better at Persahabatan CGH compared to BIRCH. Problems include ineffective communication, limited resources, lack of an antibiotic guideline (at BIRCH), lack of coordination between organizations, lack of supervision from the government, and the lack of motivation to implement the policy. These issues can be solved by intensifying the socialization of the policy, conducting more workshops and trainings for private and government hospitals that has not received any, providing an incentive for them to implement the program, such as including ARC into hospital accreditation indicators, and clarifying the benefits of the program to the stakeholders.

---

Salah satu upaya pengendalian resistensi antibiotika di Indonesia adalah pembentukan pembentukan Komite Pengendalian Resisten Antibiotika (KPRA) dan diterbitkannya Permenkes no. 8 Tahun 2015 tentang program pengendalian resistensi antibiotika (PPRA) di rumah sakit (RS). Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terhadap implementasi kebijakan PPRA di RS dibandingkan antara RS pemerintah dengan RS swasta yaitu RS Persahabatan dan RS PMI. Metode penelitian merupakan studi deskriptif dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PPRA di RS Pemerintah lebih baik dari RS Swasta. Saran yang diajukan adalah mempercepat peningkatan kesadaran akan pentingnya PPRA, terutama bagi RS."

"Latar belakang: Pada awal bencana pandemi COVID-19 menyebabkan banyak Rumah Sakit tidak siap, terutama saat terjadi lonjakan kapasitas. Adanya kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi dan penetapan sebagai RS Rujukan COVID-19 membuat RSUD Kabupaten Bekasi harus mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan RSUD Kabupaten Bekasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, faktor-faktor apa yang berperan dalam implementasi kebijakan, bagaimana peran pimpinan dan pelaksana, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan. Metode: penelitian desain deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan validitas dengan Triangulasi sumber melalui observasi, telaah dokumen dan cross-check dengan penilaian terhadap 12 komponen kunci menggunakan checklist Monev Kesiapan RS yang diadaptasi dari WHO, dilakukan pada Februari-Mei 2022. Hasil: RSUD Kabupaten Bekasi mendapatkan skor 96% pada penilaian kondisi triwulan 4 Tahun 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Faktor Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi terkait, serta Karakteristik dan kapabilitas pimpinan dan pelaksana. Strategi yang dilakukan adalah Skenario antisipatif, pemenuhan Staff, Stuff, System dan Structure serta Komunikasi-Koordinasi Kesimpulan RSUD Kabupaten Bekasi siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas pelaksana. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menjalankan strategi.

---

Background: In the beginning of COVID-19 pandemic, most of hospitals were unplanned to handle this pandemic especially in surge capacity. The purpose of this study’s are to analyze the hospital readiness to cope with pandemic circumstances by evaluating hospital readiness and strategies due to the Hospital Readiness Policy and mandatory as a referral hospital. to Covid-19. Method: The study employs a descriptive analytic qualitative method on Februari-May 2022, by in-depth interview utilize response from 12 different components also use main data while score and percentage as an outcome of response from checklist based on WHO. Validation with observation and document review as a source Triangulation. Measurement of Hospital Readiness was in Bekasi District Hospital at Quarter 2021. Results: In this study, the average score is 96%. Influenced factors of policy implementation were Environment, Resources, Inter-organization relationship, Characteristic and capability of a leader and employee. By accomplishing the strategy for anticipation scenario, fulfillment staff, stuff, system and structure, and Communication-Coordination, the hospital is ready to deal with pandemic. Conclusion: The hospital perseverance is ready. The success factors policy implementation: Environment, Resources, Inter-organization relationship, and Characteristic and capability of a leader and employee. Leadership is the key factor in implementing the strategy."

"Rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang dalam penyelenggaraannya rumah sakit tidak terlepas dari pelayanan farmasi. Kebutuhan akan penyediaan dan pemakaian obat-obatan yang berkualitas dan rasional diatur dalam sistem formularium dimana obat-obatan yang dipakai terdapat dalam buku formularium. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa formularium RSUD Cimacan dilihat dari penyusunan, pemeliharaan dan evaluasi obat formularium. Evaluasi obat formularium dengan melakukan analisis ABC pemakaian, investasi, indeks kritis dan VEN sehingga didapatkan hasil berupa usulan revisi formularium RSUD Cimacan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Hasilnya adalah proses penyusunan formularium RSUD Cimacan belum optimal, prosedur pemeliharaan formularium sudah ada namun belum lengkap, pengadaan dan peresepan belum sesuai formularium. Ditemukan 495.690 pemakaian obat non formularium dan 201 jenis obat non formularium yang disediakan di instalasi farmasi. Ada 322 jenis obat formularium yang dipakai (43%), ada 21 jenis obat dengan nilai investasi RP. 3.001.658.694. Hanya 31 jenis obat yang sangat kritis dan 39 jenis obat yang Vital terhadap pelayanan pasien.

---

Hospitals must provide comprehensive, integrated and sustainable health services which in the organization of the hospital is inseparable from pharmaceutical services. The need for the provision and use of qualified and rational medicines is regulated in the formulary system where the drugs used are contained in the formulary book. The purpose of this study was to analyze the formulary of RSUD Cimacan seen from the preparation, maintenance and evaluation of formulary drugs. Evaluation of formulary drugs by performing ABC analysis of use, investment, critical index and VEN to obtain the result of proposed revision formulary of RSUD Cimacan. This research uses qualitative approach.

The result is the process of formulary of RSUD Cimacan not optimal, procedure of maintenance of formulary already exist but not yet complete, procurement and prescription not according to formulary. 495,690 non-formulary drug use and 201 kinds of non-formulary drugs were provided in pharmaceutical installations. There are 322 kinds of formulary drugs used (43%), there are 21 types of drugs with an investment value of RP. 3.001.658.694. Only 31 types of drugs are very critical and 39 types of drugs are Vital to patient care."

"ABSTRAKAkreditasi rumah sakit adalah pengakuan pemerintah kepada rumah sakit yang telahmemenuhi standar yang telah ditetapkan. Akreditasi rumah sakit di Indonesiadilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi. Di RSUDharma Yadnya sudah melaksanakan akreditasi 4 standar : Pencegahan danPengendalian Infeksi, Kualifikasi dan Pendidikan Staf, Hak Pasien dan Keluarga danSasaran Keselamatan Pasien. Pada standar PPI paling banyak meninggalkanPerencanaan Perbaikan Strategis PPS yaitu sebanyak 23 item dari 11 elemen penilaiandibandingkan dengan tiga standar lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalahuntuk diketahui proses pelaksanaan perbaikan 23 item dan hambatan yang ditemukan.Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan datawawancara mendalan dan telaah dokumen, dengan 4 orang partisipan. Hasil penelitianini menunjukkan pada re-survey pertama tahun 2016 terselesaikan 5 elemen penilaian,re-survey kedua tahun 2017 terselesaikan 16 elemen penilaian dan menyisakan 2elemen penilaian yang belum tercapai yaitu pada pemenuhan sarana ruang isolasidengan ruangan bertekanan negatif dan filtrasi HEPA. Dengan kendala harga alat danpemeliharaan yang mahal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk membangunbangunan rumah sakit yang baru apalagi untuk keperluan investasi, harusmemperhatikan arsitektur rumah sakit yang ditentukan oleh standar akreditasi rumahsakit.

---

ABSTRACTHospital accreditation is the government 39 s recognition to hospitals that have met theestablished standards. Hospital accreditation in Indonesia is conducted to assess hospitalcompliance with accreditation standards. Dharma Yadnya Hospital have implemented 4accreditation standard Infection Prevention and Control, Qualification and StaffEducation, Patient and Family Rights and International Patient Safety Goals. At mostinfection prevention and control standards leave strategic improvement planning asmany as 23 items from 11 assessment elements compared with three other standards.The purpose of this research is to know the implementation process to improve 23assessment element and obstacles found. The method of this research is qualitativeresearch, using deep interview and document review technique, with 4 participants. Theresult of this study showed that in the first re survey of 2016 completed 5 elements ofassessment, the second re survey of 2017 completed 16 elements of assessment andleaving 2 elements of assessment that have not been achieved, that is the fulfillment ofisolation facilities with negative pressure rooms, and HEPA filtration. With expensivetool and maintenance cost constraints. This research concluded that to build a newhospital building especially for investment purposes, must pay attention to hospitalarchitecture which determined by hospital accreditation standard. "

"ABSTRAKInsan Permata Woman and Child Hospital was facing Patient Safety Incidence especially for periode of mid to late 2016 there were 12 incidents and 11 phlebitis cases. This indicated a gap between the conditions in the field and the ideal situation that should be achieved. This study aimed to see how the behavior of employees in implementing patient safety program and the factors that influence it. The sample of this study were 151 respondents as sample, consist of health and non health workers. The patient safety program focused on the accuracy of patient identification, reduction of risk of infection and reduction of risk of falling patients. This research was a quantitative research followed by qualitative method. The results showed that most employees already had good patient safety behavior, age and attitude were the most affecting factors in patient safety behavior. The lack of socialization of accreditation and patient safety, poor monitoring and some incomplete facilities should became the concern for the hospital as it was considered to have great influences in the daily implementation of patient safety program."

"Dilatar belakangi oleh masih tingginya keluhan terhadap pelayanan keperawatan, basil evaluasi pelaksanaan standar asuhan keperawatan yang masih belum memuaskan dan laporan Ka-Bidang Keperawatan tentang belum terlaksananya uraian tugas serta peran dan fungsi Kepala Ruangan (Ka-Ru), serta dipilihnya Ka-Ru periode sekarang dengan cara yang tidak biasanya, maka dilakukan penelitian terhadap 34 orang Ka-Ru Rawat inap RSUP Dr M Djamil Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan manajemen Ka-Ru rawat inap meliputi : manajemen personal keperawatan, manajemen unit perawatan, manajemen asuhan keperawatan dan manajemen pendidikan dan pengembangan staf, serta mengetahui hubungan antara karakteristik Ka-Ru ( umur, pendidikan formal, pengalaman kerja dan pelatihan keperawatan ) dengan kemampuan manajemennya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik memakai metode kuantitatif dan kualitatif, dengan desain cross sectional.Kemampuan manajemen diukur dengan memberikan kuesioner kepada Ka-Ru, dikonfirmasi dengan kuesioner kepada Pelaksana Perawatan dan menilai bukti dokumentasi di lapangan. Kuesioner dan daftar dokumentasi dibuat mengacu kepada uraian tugas Ka-Ru dari Gillies (1989) dan DEPKES RI (1999). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 19 dari 34 orang Ka-Ru mempunyai kemampuan manajemen dibawah nilai rata-rata. Dari 4 area manajemen ternyata 76 % Ka-Ru mempunyai tingkat kemampuan manajemen yang rendah pada pendidikan dan pengembangan staf. Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan yang bermakna antara umur, pendidikan formal dan pengalaman kerja dengan tingkat kemampuan manajemennya. Terdapat hubungan yang bermakna antara adanya pelatihan manajemen keperawatan kepada Ka-Ru dengan tingkat kemampuan manajemennya ( x2 = 4,10 ; p = 0,04 ). Kesimpulannya, dengan memakai nilai rata-rata kemampuan manajemen = 60 % sebagai cut of point didapatkan 56 % Ka-Ru ( dan IRNA. A, B, C ) mempunyai tingkat kemampuan di bawah rata-rata. Pelatihan manajemen keperawatan berhubungan dengan tingkat kemampuan manajemen Ka-Ru. Disarankan agar seluruh Ka-Ru mendapatkan pelatihan manajemen keperawatan, dan Instalasi yang mempunyai Ka-Ru dengan kemampuan di atas rata-rata (baik) dijadikan percontohan untuk RS. Perlu diteliti beban kerja perawat di Instalasi dengan BOR yang tinggi dan pengaruhnya terhadap kemampuan manajemen pengelolanya.

---

Management Competency Analysis of Ward's Head Nurses at DR.M. Djamil Padang General HospitalBase on customers frequent complains toward nursing care, evaluation of patient care standard using in the ward and Head of Nursing Departemen reporting about Ward's Head Nurses jab description had still not satisfied yet, and there were unususal process in selection of Ward's Head Nurses , the study had been carried out to 34 Ward's Head Nurses in Dr M. Djamil Padang General Hospital . This study was aimed to identify; their level of Ward's Bead Nurse management competency, that consist of : management of nursing pesonnel, management of patient care unit, management of patient care and educational responsibilities. This study also to identify corerelation between personnel characteristic ( age , education, working experience and nursing management training) with level of competency.

This study was analytical descriptive, using quantitative and qualitative approach in cross sectional methode. Questionare to Ward's Head Nurse and Staff against list of documentations was used to evaluate their level of management competency. Questioner and study of documentation based on Ward's Head Nurse job description by Gillies ( 1989) and DEPKES RI (1999 ). This study had found, 19 of 34 Ward's Head Nurse had level of management competency below mean value ( cut of point = 60 % ). Management of Educational and Staff Development was the lowest values of 4 management area. Twenty six of them ( 76 % ) had level management competency below the cut of point value. In this study, there were no correlation between age, education, working experiences .and level of management competency, except the training of nursing management ( x2 = 4,10 ; p = 0.04 ).

Conclusions: By using cut of point = 60 %, there was 19 out of 34 (56 % ) Wards Head Nurses were below the cut of point. Training of nursing management is very important to improve management competency. It was suggested that Ward's Head Nurses have to attend the nursing management training program at Dr M. Djamil Padang General Hospital. It is important to evaluate nurse work load in 3 bigger lnstalations ( IRNA. A, B, C ) Dr M. Djamil General Hospital, which probably influence Ward's Head Nurses management competency."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan lingkungan rumah sakit di Indonesia yaitu globalisasi dan desentralisasi. Kebijakan desentralisai mempengaruhi kebijakan kesehatan termasuk rumah sakit di daerah terutama menyangkut pembiayaan. Selama ini masalah pembiayan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tergantung kepada sumber dana yang tersedia di daerah padahal dana yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan rumah sakit dituntut meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah atau masyarakat.Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Ajjappannge Soppeng sebagai rumah sakit daerah pada tahun 2002 telah mencapai cakupan pelayanan cukup tinggi dengan BOR 70%. Namun pendapatan dari retribusi pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan tarif pelayanan masih rendah juga belum dihitung berdasarkan biaya satuan dan analisa biaya. Maka untuk meningkatkan pendapatan unit rawat inap dari retribusi perlu melakukan analisis tarif rawat inap untuk mobilisasi dana dari masyarakat melalui penyesuaian pola tarif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tarif rawat inap yang ditetapkan berdasarkan biaya satuan pada masing-masing kelas perawatan di RSUA Soppeng. Termasuk didalamnya untuk mengetahui total biaya, cost recovery rate (CRR), kebijakan maupun kemampuan membayar dari masyarakat sebagai dasar penetapan tarif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis biaya rawat inap menggunakan metode simple distribution di RSUA Soppeng tahun anggaran 2001.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif yang belaku pada kelas I, II dan III kecuali VIP berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng no 4 tahun 1998 masih di bawah. biaya satuan aktual sebesar Rp 51.696,- demikian pula biaya satuan normatif sebesar Rp 34.975,31. Hasil pada simulasi tarif dapat meningkatkan CRR dari 25 % manjadi 44,7 %, terjadi peningkatan mobilisasi dana untuk menutupi sebagian biaya pelayanan unit rawat inap di Rumah Sakit Ajjappannge Soppeng.Peneliti menyarankan untuk dilakukan penyesuaian tarif pelayanan rawat inap yang dibuat berdasarkan biaya satuan, tingkat pemulihan biaya, kebijakan dan kemampuan membayar masyarakat.

---

Analysis of Inpatient Tariff at General Hospital of Ajjappannge Soppeng, South Sulawesi, 2001. This research was initiated due to environmental change in the hospital setting in Indonesia that is globalization and decentralization. Decentralization policy affects health care and hospital policies at district government, especially on the issue of financing.

Under previous mechanism, the central government subsidized directly to the district hospitals. After the implementation of autonomy, financing of district hospitals has shifted to the local government through Dana Alokasi Umum (DAU) whereas that financing source is limited. As a consequence, has to improve their capability to seek for additional of financing both from government and public sector.

Utilization rate of inpatient care units of General Hospital of Ajjappannge Soppeng South Sulawesi was quite high which showed in 2000 where Bed Occupancy Rate (BOR) indicate 70 %, although the revenue from retribution inpatient care units was still low. One potential cause is due to low tariff that is set by the local government; this tariff is not based on the unit cost analysis. Resource mobilization should be explore from both public and government sector. One of the attempts is to adjust tariff that is base on unit cost. The research aim to estimate inpatient tariff that state base on unit cost in each class ward at inpatient care units at General Hospital of Ajjappannge Soppeng. Include the analysis to estimate total cost, cost recovery rate (CRR), tariff policy, and community ability to pay (ATP) as the basis in the deciding the tariff.

This is a case study; using cost analysis of in patient ward with simple distribution method at General Hospital of Ajjappannge Soppeng used the year of budget 2001.

The result of this study showed that the tariff of inpatient care in each class (The 151, 2nd and 3rd class except VIP class) ward by Perda Kabupaten Soppeng No 4 Tahun 1998 is lower than units cost services, Actual Unit Cost is Rp 51.696; and Normative Unit Cost is Rp 34.975,31.

The tariff pattern on simulation of inpatient care, would improvement CRR from 25,5 % to 44,7 %, it means that resource mobilization may increase financing in the inpatient unit.

Finally the researcher suggests the inpatient care tariff which stated base on unit cost, cost recovery, policy and ability to pay."

"Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomer 40 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa Rumah Sakit Daerah adalah Rumah' Sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah/kota, berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) maka Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam membuat kebijakan di bidang kesehatan dengan mendorong kemandirian RSUD Besemah Kota Pagar Alam sebagai LTD dari setingkat Kantor menjadi setingkat Badan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2003, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut mengingat kemarnpuan dari segi sarana dan prasarana, kemampuan pelayanan maupun ketenagaan yang dimiliki RSUD Besemah belum mencukupi untuk menjadi setingkat Badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang seharusnya menjadi dasar peningkatan status RSUD Besemah dari kantor menjadi Badan, baik komponen faktor ekstemal dan faktor internal. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa proses perubahan RSUD Besemah Kota Pagar Alam menjadi Badan belum mempertirnbangkan faktor internal RSUD Besemah. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Pagar Alam dan RSUD Besemah dapat membuat master plan ketenagaan Rumah Sakit, sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan perubahan status RSUD Besernah yang dijadikan setingkat badan, antara lain dengan membuat perencanaan pengembangan SDM, Meningkatkan pengetahuan pejabat Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam membuat kebijakan serta melibatkan berbagai pihak dalam membuat kebijakan clan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kebijakan tersebut.

---

To follow up Act Number 32nd in the year 2004, Government Regulation Number 8th in the year 2003, Presidential Decree- Number 40th in 2001, and Minister for Domestic Affairs decree number lth in the year 2002 which stated that situated in the region or in the city as regional technical institution (RTD. Based on those reasons, Pagar Ala_m government makes a policy of health to encourage autonomy of Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alarn City as regional Technical Institution (RTI). Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City still has poor capacity of means and infrastructure, low service quality, low human resources performance to be an Agency or Institution. Threfore, it is necessary to undertake efforts to meet requirements to be in the same level with Agency or Institution.

The objective of this research is to know any factors that should be the basic to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution, both external and internal factors. These research uses Qualitative approach. Indepth interview and explore references are the techniques used in this research to collect data. In this research found that the process to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution is not consider yet. Internal factors of Besemah Regional Public Hospital such as human resources, meas, and infrastructures.

Hopefully, the results of this research in future that the government of Pagar Al= City and Besemah Regional Public Hospital could make master plan of hospital human resources, means, and infrastructure of hospital accordance with status changes of Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution. The master plan would cover among others human resources development planning, knowledge improvement of Pagar Alam city Officers to make policy, involved concerned parties in making policy, and other related factors."

"Sistem Informasi Rumah Sakit merupakan dasar dari kebutuhan pelayanan demi tercapai pelayanan yang prima, pada Rumah Sakit Hermina Lampung terjadi perubahan Sistem Informasi pada bulan Mei 2022, perubahan dilakukan agar tercipta kemudahan dalam pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap. Setelah penggunaan selama satu tahun dirasa masih ada kendala dalam pelayanan di rawat jalan dimana tidak tercapainya kesesuaian standar length of stay rawat jalan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi sistem informasi di rawat jalan dengan menggunakan metode struktur, proses, output serta digabungkan dengan metode HOT-Fit. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan cara mixed method dimana dilakukan analisa penelitian secara kuantitatif dan kemudian dilakukan analisa penelitian kualitatif untuk memperkuat hasil dari penelitian, Pengambilan data dilakukan sejak Mei 2023 hingga Juni 2023, Hasil: Tidak terdapat hubungan bermakna antara kualitas sistem maupun kualitas informasi dengan usia, pendidikan terakhir dan jenis kelamin. Pelatihan SDM terhadap sistem informasi masih kurang maksimal dalam pelaksanaan, sistem informasi sering terjadi down server yang dapat menyebabkan slowness dalam pelayanan, belum adanya SPO yang mengatur terhadap penggunaan jaringan wifi di rawat jalan menyebabkan kelambatan pada aplikasi sistem informasi, integrasi sistem terlaksana di setiap unit namun menjadi kendala pada saat penutupan pelayanan pasien karena masih adanya step-step yang tidak dilakukan unit sebelumnya. Kesimpulan: Dengan metode input, proses dan output serta HOT-Fit dapat mengetahui pelatihan SDM, kesiapan sistem, kesiapan sarana dan prasarana, kebijakan, serta integrasi sistem mengalami kendala yang paling bermakna di dalam pelayanan menggunakan sistem informasi di rumah sakit dan dibutuhkan penyelesaian agar dapat tercipta pelayanan yang maksimal

---

he Hospital Information System is the basis of service needs in order to achieve excellent service, at Hermina Lampung Hospital there was a change in the Information System in May 2022, changes were made to create convenience in service both outpatient and inpatient. After using it for one year, it is felt that there are still obstacles in outpatient services where standard conformity is not achieved for length of stay outpatient. This study aims to analyze the implementation of information systems in outpatient care using the structure, process, output method and combined with the HOT-Fit method.Method: This research was conducted in mixed methode where a quantitative research analysis was carried out and then a qualitative research analysis was carried out to strengthen the results of the research, data collection was carried out from May 2023 to June 2023,Results: There is no significant relationship between system quality and information quality with age, last education and gender. Human resources training on information systems is still not optimal in implementation, information systems often occurdown server which can cause slowness in service, there is no regulations that regulates the use of wifi networks in outpatient care causing delays in information system applications, system integration is carried out in each unit but becomes an obstacle when closing patient services because there are still step which the previous unit had not done.Conclusion:With the input, process and output methods as well as HOT-Fit, it can be seen that human resources training, system readiness, facility and infrastructure readiness, policies, and system integration experience the most significant obstacles in services using information systems in hospitals and solutions are needed so that services can be created. the maximum."

"Terdapat selisih antara klaim INA-CBG dengan pendapatan Rumah Sakit di 4 Rumah Sakit kelas A yaitu RSUP Fatmawati, RSUP Dr. Kariadi, RSUP Dr. Sarjito dan RSUP Dr. Hasan Sadikin. Dalam 6 bulan terdapat selisih terkecil Rp 1.091.205.671 di RSUP Dr. Kariadi dan terbesar Rp 10.142.004.398 di RSUP Fatmawati. Perbedaan selisih terutama dipengaruhi perbedaan pada komponen biaya untuk jasa medis dan farmasi pada seluruh kasus yang dilayani maupun kasus sectio cesarea tingkat keparahan 3. RSUP Dr. Kariadi dan RSUP Dr. Hasan Sadikin adalah Rumah Sakit yang efisien, sedangan RSUP Fatmawati dan RSUP Sarjito adalah Rumah Sakit yang inefisien.Metode pembayaran INA-CBG meningkatkan upaya pengendalian biaya Rumah Sakit melalui pembayaran jasa medis yang lebih kecil, penggunaan obat generik serta pengendalian pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi. Setiap Rumah Sakit mempunyai karakteristik dalam melakukan pengendalian biaya untuk meningkatkan efisiensi dan dapat menjadi model pembelajaran bagi Rumah Sakit lain. RSUP Fatmawati dalam menerapkan clinical pathway, RSUP Dr. Kariadi dalam pengendalian alat medik habis pakai, RSUP Dr. Sarjito dalam menerapkan jasa pelayanan yang sama untuk semua kelas perawatan dan RSUP Dr. Hasan Sadikin dalam hal kebijakan mewajibkan penggunaan obat generik.

---

There is a difference between the claims of INA - CBG with hospital revenue in the fourth class A hospitals; Fatmawati, Dr. Kariadi, Dr . Sarjito and Dr. Hasan Sadikin . Within 6 months, difference range between Rp 1,091,205,671 in Dr. Kariadi Hospital and Rp 10,142,004,398 in Fatmawati Hospital . The difference is mainly influenced by the difference of cost component for medical service payment and pharmacy cost in all cases and cesarean section severity level 3. Dr. Kariadi and Dr. Hasan Sadikin Hospital are an efficient hospitals, on the other hand Fatmawati and Sarjito Hosital are an inefficient hospitals.

INA-CBG payment method enhance the cost containment efforts through smaller medical service payment, the use of generic drugs, control of laboratory and radiological investigations. Each hospital has the characteristics in costs containment to enhance hospital efficiency and can be a learning model for other hospitals. Fatmawati hospital in implementing clinical pathways, Dr. Kariadi hospital in the control of medical equipment consumables, Dr. Sarjito hospital in implementing the same payment services to all class care and Dr. Hasan Sadikin hospital in policies require the use of generic drugs."