Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 94059 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Raisa Amellinda
Implementasi pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bogor = Implementation of the policy of reducing the use of plastic bags in Bogor City
"Dalam rangka mengurangi sampah plastik yang ada di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang berfokus kepada ritel-ritel modern dan pusat perbelanjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Penelitian ini menggunakan teori dari Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn terkait dengan tahapan implementasi yang memiliki tiga dimensi yaitu, interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi.
Hasil penelitian ini menggambarkan implementasi sudah berjalan dengan baik di mana masyarakat Kota Bogor mendukung pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keinginan dalam merubah lingkungan Kota Bogor menjadi lebih baik dari masyarakat Kota Bogor. Akan tetapi kebijakan tersebut belum menyentuh pasar tradisional, baru memasuki ritel modern dan pusat perbelanjaan saja.
Saran terhadap kebijakan tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup dapat terus melaksanakan sosialisai tentang kebijakan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 agar masyarakat Bogor terbiasa dengan adanya kebijakan ini, serta dilakukannya pengawasan secara berkala untuk tetap memonitor keberlangsungan kebijakan agar tetap berjalan, harus mengedukasi pasar tradisional dalam pengurangan penggunaan kantong plastik agar nantinya kebijakan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 dapat berkembang di pasar tradisional bukan hanya untuk ritel moderen maupun pusat perbelanjaan.
In order to reduce plastic waste in the city of Bogor, the Bogor City Government issued Mayor Regulation No. 61 of 2018 on Reducing the Use of Plastic Bags which focuses on modern retailers and shopping centers. This study uses a post-positivist approach. This study uses theories from Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn related to the stages of implementation, which have three dimensions, namely, interpretation, organizing, and application.
The results of this study illustrate that the implementation has gone well where the people of Bogor City support the implementation of policies to reduce the use of plastic bags. This shows that there is a desire to change the environment of the City of Bogor to be better than the people of Bogor City. However, the policy has not touched traditional markets, just entering modern retail and shopping centers.
Suggestions for these policies are that the Environmental Agency can continue to carry out socialization regarding the Mayors Regulation Number 61 Year 2018 so that the Bogor community is accustomed to this policy, and periodic monitoring to keep the policy running in order, educate traditional markets in reducing use plastic bags so that later the Mayors Regulation Number 61 Year 2018 can develop in traditional markets not only for modern retailers and shopping centers."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syaputrie Rahmadhanie
Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota (Perwali) No. 61 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor = Policy Implementation Process of Mayor Regulation (Perwali) No. 61 of 2018 concerning Reducing the Use of Plastic Bags in Bogor City
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai proses implementasi serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menjalankan kebijakan Perwali No. 61 tahun 2018 di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, dan studi literatur kepada lima orang informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses implementasi dapat terlihat dari dua level, yaitu level administratif dan level operasional. Dalam proses implementasi di level administratif, ditemukan bahwa dilakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan internal DLH Kota Bogor, sosialisasi internal, serta pembekalan staff pelaksana. Kemudian pada level operatif, dilakukan sosialisasi kepada pihak retail modern, penegasan izin usaha retail, sosialisasi ke masyarakat, dan pengawasan oleh berbagai pihak. Selama pelaksanaannya di lapangan, ditemukan berbagai hal yang menjadi faktor pendukung, yaitu berasal dari internal dan eksternal DLH Kota Bogor. Selain itu, terdapat juga faktor penghambat yang semuanya berasal dari eskternal DLH Kota Bogor, yaitu dari kelompok kepentingan (INAPLAS dan APRINDO), masyarakat sebagai pembeli, retail modern, dan pihak manajemen pengelola gedung. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat melibatkan pihak pelaku usaha sejak awal perumusan, meningkatkan intensitas sosialisasi, dan menetapkan masa peralihan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan.
ABSTRACT
This bachelor thesis discusses the implementation processing, supporting, and obstructing factors in carrying out the policy Mayor Regulation No. 61 of 2018 in Bogor City. This research uses descriptive approaches with data collection techniques, through in-depth semi-structured interviews, observation, and literature studies to five informants. The results conclude that the implementation process can be seen from two levels, which are administrative level and operational level. In the implementation process at the administrative level, it was found that coordination was carried out with the relevant regional work unit (SKPD) and internal Environmental Departement of Bogor City, internal socialization, and the provisioning of executor staff. Then at the operative level, socialization is carried out to modern retailers, the affirmation of retail business licenses, socialization to the public, and supervision by various parties. During the implementation process, various factors were found as supporting factors, namely originated from the internal and external Environmental Departement of Bogor City. In addition, there are also obstructing factors that all coming from external Environmental Departement of Bogor City, such as group of interest (INAPLAS and APRINDO), the community as buyers, modern retailers, and the shop management. This research asks if the government can involve the parties that affected since the beginning of the policy formulation, increasing the integration of socialization, and arranging the transition period before the policy is actually implemented.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muthia Fitriana Hakim
Evaluasi Efektifitas Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bana = Policy Evaluation on the Policy of Reducing the Use of Single-Use Plastic Bags (City of Banjarmasin)
"Kota Banjarmasin menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukan  masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan gaya hidup ramah lingkungan padahal cenderung mengetahui manfaat yang didapatkan jika mengurangi penggunaan plastik. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat akan bahaya penggunaan kantong plastik maka hal ini berpengaruh pada gaya hidup ramah lingkungan. Berdasarkan pada hasil perhitungan evaluasi efektifitas kebijakan pada tahun 2018 sebesar 0,05 dan pada tahun 2022 sebesar 0,1. Hasilnya bahwa kebijakan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin belum efektif. Prioritas strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik strategi SO (Strength-Opportunity) dengan  meningkatkan dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakay, pelaku usaha pada pasar tradisional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berupaya mengurangi sampah plastik.
Banjarmasin City implements a policy to reduce the use of plastic bags through Banjarmasin Mayor Regulation Number 18 of 2016. This study aims to evaluate the effectiveness of policies to reduce the use of plastic bags in Banjarmasin City. The results of the study show that there are still many people who do not adopt an environmentally friendly lifestyle even though they tend to know the benefits they get if they reduce their use of plastic. The higher the public's knowledge of the dangers of using plastic bags, this affects an environmentally friendly lifestyle. Based on the calculation results of evaluating the effectiveness of the policy in 2018 it was 0.05 and in 2022 it was 0.1. The result is that the policy on reducing the use of plastic bags in the City of Banjarmasin has not been effective. Strategic priorities that can be carried out by the government for policies to reduce the use of SO (Strength-Opportunity) plastic bags are by increasing and conducting outreach activities to the public, business actors in traditional markets, so that it is expected to increase awareness to reduce plastic waste."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yasy Nabila
Efektivitas kebijakan kantong plastik berbayar di ritel modern dan faktor perilaku masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia = Effectiveness of paid plastic bags policy in modern retailers and community behavior factors to reduce the use of plastic bags in Indonesia
"Perilaku masyarakat merupakan salah satu aspek yang dapat dianalisis untuk dapat melibatkan peran masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik dan menganalisis keefektifan dari penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan pada teori perilaku Theory of Planned Behavior dengan variabel yang digunakan yaitu sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, norma pribadi, kesadaran akan konsekuensi, kesediaan untuk membayar, dan intensi perilaku. Dalam pengolahan data menggunakan metode statistik Partial Least Square dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. Selain itu juga dilakukan analisis mengenai kesediaan masyarakat untuk membayar penggunaan kantong plastik dan menilai tingkat keefektifan dari penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di toko ritel modern Indonesia. Dari 7 variabel laten yang diukur hubungannya dengan variabel perilaku pada model struktural, hanya variabel sikap dan variabel kesediaan untuk membayar yang tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Sedangkan variabel lainnya, yaitu variabel norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, norma pribadi, kesadaran akan konsekuensi, dan intensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia. Untuk tingkat keefektifan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar saat ini menunjukkan hasil yang tidak efektif sehingga perlu adanya peningkatan harga dalam penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia.
Community behavior is one of the aspects that can be analyzed to involve the role of the community in reducing the use of plastic bags. This research aims to determine the factors that can influence community behavior in reducing the use of plastic bags and analyze the effectiveness of the implementation of the paid plastic bags policy in Indonesia. In this research, do an approach to the Theory of Planned Behavior with variables that used are attitudes, subjective norm, perceived behavioral control, personal norm, awareness of consequence, willingness to pay, and intention behavior. In data processing, the Partial Least Square statistical method is used by using SmartPLS 3.0 software. In addition, an analysis was conducted on the communitys willingness to pay for the use of plastic bags and assess the effectiveness of the implementation of the paid plastic bags policy in modern retail store in Indonesia. Of the 7 latent variables that are measured in relation to the variable behavioral in the structural model, only variable attitude and variable willingness to pay that insignificant to community behavior, while the other variables, i.e. subjective norm, perceived behavioral control, personal norm, awareness of consequences, and intention has a significant influence on community behavior in reducing the use of plastic bags in Indonesia. For the effectiveness of the implementation of the paid plastic bags policy, currently shows ineffective results, so it is necessary to increase prices in the implementation of the paid plastic bag policy in Indonesia."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syifa Mutiara Sari
Implementasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Kota Administratif Jakarta Timur: studi pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administratif Jakarta Timur = Implementation of the policy on the obligation to use eco-friendly shopping bags in Administrative City of East Jakarta: study on Administrative City of East Jakarta Environment Sub-Agency
"Kebijakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.142 Tahun 2019 telah berlaku sejak 01 Juli Tahun 2020 memiliki tujuan untuk mengurangi sampah plastik di DKI Jakarta, ditujukan kepada dua subjek yaitu Pasar Rakyat dan Retail Modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Kota Administratif Jakarta Timur. Teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones (1996) merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan telah berjalan dengan baik. Pengelola retail modern baik itu hipermarket, supermarket dan minimarket telah mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Namun, pelaku usaha dan pedagang di pasar tradisional masih belum mematuhi peraturan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan. Keseluruhan indikator telah terpenuhi, namun terdapat indikator yang belum terpenuhi terkait dengan anggaran dan penegakan peraturan. Tidak adanya anggaran untuk sosialisasi kebijakan dikarenakan anggaran diprioritaskan untuk sosialisasi Covid- 19 dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi pedagang dan pelaku usaha yang masih menyediakan kantong plastik sekali pakai. Selain itu terdapat hambatan dalam implementasi yang berasal dari internal dan eksternal.
The Policy on the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags that applies in Special Capital Region of Jakarta, issued by Special Capital Region of Jakarta Governor Regulation Number 142 of 2019 has been effective since 1st July 2020 has the aim of reducing plastic waste in DKI Jakarta, which aimed for two subjects, traditional markets and modern retail. This research focused on analyzing implementation of the policy on the obligation to use eco-friendly shopping bags in the East Jakarta Administrative City. The theory of policy implementation by Charles O. Jones (1996) is the theory used for this research. The approach in this research used a post-positivist by conducting in-depth interviews with several informant. The results of this study indicate that the implementation of the obligation to use of eco-friendly shopping bags has been going well. Modern retail managers, such as hypermarkets, supermarkets and minimarkets, have implemented the policies well. However, market traders in traditional markets still do not comply with the regulations as stipulated in the policy. All indicators have been fulfilled, but there are indicators that have not been met related to the budget and enforcement of regulations. There is no budget for policy socialization because the budget is prioritized for Covid-19 socialization and there are no strict penalty for market traders and business actors who still provide single-use plastic bags. In addition, there are obstacles in implementation that come from internal and external factors."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Okto Irianto
Formulasi Kebijakan Cukai Plastik Indonesia: Studi terhadap Cukai Kantong Plastik sebagai Salah Satu Strategi Penanggulangan Sampah Plastik Laut di Indonesia = Policy Formulation of Excise on Plastic: A Study of Excise on Plastic Bags as a Strategy in Overcoming Marine Plastic Waste in Indonesia
"Untuk mengatasi permasalahan sampah plastik laut, pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Sampah Laut. Salah satu strategi yang diamanatkan dalam peraturan presiden tersebut adalah dengan menerapkan pungutan cukai atas plastik yang dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah mengenai cukai plastik. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses formulasi peraturan pemerintah mengenai cukai plastik tersebut dengan cara mengidentifikasi isu-isu utama yang dibahas, kepentingan kelompok-kelompok yang terlibat, dan merancang sebuah model kebijakan publik yang dapat dipakai untuk menganalisis proses formulasi kebijakan cukai plastik tersebut secara lengkap. Metode yang digunakan riset ini adalah metode kualitatif. Riset ini berhasil mengidentifikasi 5 isu utama yang menjadi fokus pembahasan yaitu persepsi terhadap cukai, tujuan pengenaannya, objek cukai, tarif cukai, dan mekanisme earmarking. Riset ini berhasil mengidentifikasi kepentingan dari kelompok fiskal, industri, dan lingkungan yang merupakan stakeholders utama. Riset juga berhasil merancang sebuah model kebijakan publik mengenai proses formulasi kebijakan cukai plastik di Indonesia dengan mengembangkan model Multiple Streams Framework.
In order to mitigate the problem of marine plastic waste, in 2018, the Government issued Presidential Decree 83 of 2018 concerning Marine Waste Management. One of the strategies mandated in the presidential regulation is to implement an excise tax on plastic that would be outlined in a government regulation regarding plastic excise. This research aims to identify the process of formulating the government regulation on plastic excise by identifying the main issues discussed, the interests of the groups involved, and designing a public policy model that can be used to thoroughly analyze the policy formulation process. The method used in this research is a qualitative method. This research succeeded in identifying 5 main issues that became the focus of the discussion, namely perceptions of excise, the purpose of its imposition, excise objects, excise rates, and earmarking mechanisms. This research succeeded in identifying the interests of fiscal, industrial and environmental groups which are the main stakeholders. Research has also succeeded in designing a public policy model regarding the plastic excise policy formulation process in Indonesia by modifying Kingdons’s Multiple Streams Framework model."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabilla Nur Fardhiani
Analisis implementasi pemungutan retribusi izin gangguan/hinder ordonnantie (HO) di kota Bogor = Policy implementation analysis of nuisance permit fee in Bogor city
"Banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin gangguan berakibat tujuan kebijakan pemungutan retribusi izin gangguan di Kota Bogor tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi izin gangguan di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya baik pada tahapan identifikasi, penetapan, dan pemungutan retribusi izin gangguan, ditemukan banyak hal yang tidak mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Kendala internal berupa keterbatasan sumber daya, timbulnya biaya tinggi, dan lemahnya pengawasan. Kendala eksternal berupa minimnya pengetahuan masyarakat tentang retribusi izin gangguan. Peneliti merekomendasikan penghapusan pemungutan retribusi ini karena ekonomi biaya tinggi yang ditimbulkan.
The low number of businessmen who own nuisance permit in Bogor City impacts in policy goal which unsucceed. This research aims to analyze the implementation of nuisance permit collection and also the obstacles that faced by. This research uses qualitative approach with qualitative data collection in depth interview and observation . The results of this research indicate some process which are identification, assessment, and collection of nuisance permit collection does not support the policy goals. Internal barriers such as limited human and capital resources, high direct cost and indirect cost, and weak law enforcement also external barriers such as the lack of public knowledge are making this policy should be deregulated. It causing high cost economy. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S68438
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hidayati Amyar
Analisis implementasi kebijakan pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kota Bogor = Analysis of policy of the implementation of the reduction of rural and urban sector tax assessment of land and building in Bogor
"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi isi kebijakan policy telah dirancang dengan baik sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori warga miskin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, namun dalam implementasinya kepatuhan dan responsivitas para pelaksana kebijakan masih dinilai kurang responsif. Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor yaitu minimnya informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak, basis data yang digunakan serta minimnya sumber daya yang dialokasikan.
This study discusses the implementation of the policy of reduction of Rural and Urban Sector Land and Building Tax provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reduction provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor and the inhibiting factors in the implementation of the policy. This study uses a qualitative approach with data collection through the review of literature and field studies in the form of in depth interviews. The results show that in terms of the content of the policy, it has been designed as a form of support of Local Government City of Bogor for the people who fall into the category of the poor in accordance with its authority. However, the implementation of compliance and responsiveness of the policy implementers are still considered less responsive. Some of the factors inhibiting the implementation of the reduction policy provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor refer to the lack of information provided to the taxpayer, the database used and the lack of resources allocated."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66272
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Debby Putri Christiani
Tinjauan penerapan command and control melalui peraturan walikota banjarmasin tentang pengurangan penggunaan kantong plastik = Analysis of the application of command and control through banjarmasin mayor regulation about the reduction in the use of plastic bag
"

Dewasa ini, kantong plastik mulai menjadi keresahan bagi lingkungan karena kebanyakan dari plastik akan berakhir menjadi sampah dan mengotori lingkungan. Bahan dasar pembuatan kantong plastik mengakibatkan kantong plastik menjadi tidak mudah terurai dan berakhir menumpuk di tempat pembuangan sampah. Tidak berhenti di situ, sampah kantong plastik tersebut berpindah tempat sampai ke laut dikarenakan oleh aktivitas angin atau aliran sungai. Dilansir dari data Bank Dunia, sampah kantong plastik sekali pakai mendominasi sampah plastik di Indonesia. Dengan besarnya volume timbulan sampah kantong plastik tersebut, upaya pengelolaan sampah di hilir sudah tidak cukup. Sehingga, perlu dilakukan upaya preventif berupa pengurangan sampah dari hulu. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk membatasi timbulan sampah kantong plastik. Upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui pendekatan command and control. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini berupaya memberikan solusi pengurangan sampah kantong plastik dengan melakukan perbandingan pada penerapan pendekatan command and control melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Penerapan larangan penyediaan kantong plastik melalui peraturan walikota tersebut terbukti efektif dalam mengurangi sampah kantong plastik di Kota Banjarmasin walaupun tidak didukung oleh pengaturan sanksi. Keefektifan peraturan walikota tanpa pengaturan sanksi akan dijelaskan dengan menggunakan teori benign big gun. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan larangan penyediaan kantong plastik dapat diadaptasi di kota lain di Indonesia guna mengurangi sampah kantong plastik yang kian mencemari lingkungan.

 

These days, plastic bags have become a source of problem for the environment, since most of them will end up as waste and pollute the environment. The basic ingredients in plastic bags makes it hard for them to break down and caused them to end up piled up in landfills. Not only that, the plastic bag waste would also find its way to the sea due to wind or river flow. Data from the World Bank stated that disposable plastic bags waste makes up the majority of plastic waste in Indonesia. With such large volume of plastic bag waste, downstream waste management efforts are not enough. Therefore, it is necessary to take preventive measures in the form of reducing waste from the upstream. Hence, government intervention is needed to limit the insurgence of plastic bag waste. The effort can be made by the government through a command and control approach. By using a normative juridical research method, this thesis seeks to provide a solution to reduce plastic bag waste by comparing the application of the command and control approach through Banjarmasin Mayor Regulation No. 18 of 2016 concerning Reducing the Use of Plastic Bags. The implementation of the ban on supplying plastic bags through the mayor's regulation proved effective in reducing plastic bag waste in Banjarmasin City even though it was not supported by sanctions. The effectiveness of the mayor's regulations without the regulation of sanctions will be explained using the beningn big gun theory. Based on this, it is expected that the ban on supplying plastic bags can be adapted in other cities in Indonesia to reduce plastic bag waste which is increasingly polluting the environment.

 

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adira Shifana Putri
Pola Perilaku Masyarakat Sempadan Sungai Ciliwung dalam Membuang Sampah Plastik di Kota Bogor = Behavioral Pattern of Ciliwung Riverside Community in Disposing of Plastic Waste in Bogor City
"Permasalahan mengenai sampah plastik kini menjadi fokus bagi berbagai kalangan. Perilaku membuang sampah berkaitan dengan bagaimana masyarakat memaknai lingkungannya yang dijelaskan melalui teori sense of place. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perilaku membuang sampah plastik rumah tangga dan sense of place masyarakat sempadan terhadap Sungai Ciliwung masyarakat untuk mengidentifikasi kesadaran masyarakat sempadan terhadap lingkungannya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap masyarakat dan personel lainnya di wilayah terkait serta observasi. Analisis yang digunakan merupakan spasial deskriptif dengan pembagian segmen tidak seragam. Mayoritas masyarakat sempadan di dalam segmen telah mengelola sampahnya melalui petugas kebersihan dan tidak pernah membuang sampah ke sungai sejak adanya intervensi dari pemerintah dan Satgas Ciliwung. Tingkat sense of place positif dimiliki oleh masyarakat segmen tengah, dengan masyarakat segmen lainnya termasuk dalam tingkat netral yang dipengaruhi oleh karakteristik tepian sungai dan aktivitas yang dilakukan masyarakat di Sungai Ciliwung. Diperlukan upaya pemeliharaan sungai berbasis masyarakat untuk meningkatkan sense of place masyarakat terhadap Sungai Ciliwung demi menumbuhkan partisipasi aktif menjaga sungai.
Issues about plastic waste has become a discussion focus by many. Waste disposal is linked towards how the public interpret their surroundings which explained through sense of place theory. The purpose of this study is to identify household plastic waste disposal behavioral pattern and sense of place of riverside community towards Ciliwung River to identify their awareness towards their environment. Primary data is collected through interview with the community and field observation. This study used descriptive spatial analysis based on ununiform divided segments. Majority of people in the segments has manage their plastic waste through waste officers and they never litter in the river again ever since interventions held by the government and Ciliwung Officer Unit. Positive sense of place is held by middle segment community, while the others had neutral sense of place based on the riverside characteristics and public activities on the river. Community-based river maintenance effort is needed to raise people’s sense of place towards Ciliwung River to raise their active participation in stewardship activities."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia;Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia;Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia;Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia;Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>