Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 103086 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Asri Octa Riyani
Strategi deradikalisasi di lembaga non pemerintah = Strategy deradicalization in non government organization / Asri Octa Riyani
"

Pemberantasan terorisme di Indonesia dilakukan dalam dua pendekatan yaitu hard approach dan soft approach. Pemerintah sedang menggalakkan soft approach yaitu strategi deradikalisasi. Instansi Pemerintah yang melakukan strategi deradikalisasi adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Terorisme ditetapkan sebagai musuh bersama bagi bangsa Indonesia dimana semua lapisan masyarakat harus terlibat dalam pemberantasan terorisme. Selain BNPT terdapat Lembaga Non Pemerintah yang juga melakukan strategi deradikalisasi yaitu Aliansi Indonesia damai (AIDA) dan Indonesia Muslim Crisis Center (IMCC). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengkaji lemabaga-lembaga non Pemerintah yang memiliki kekhususan terhadap strategi deradikalisasi  dan Untuk mengetahui strategi deradikalasasi Lembaga Non Pemerintah efektif dalam membantu pemerintah menanggulangi terorisme. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan paradigma post-positivism yang membutuhkan teori untuk verifikasi. Hasil penelitian menunjukan Struktur Organisasi AIDA lebih lengkap sehingga program yang dijalankan lebih terorganisir, cakupan dalam melakukan deradikalisasi luas menyentuh beberapa pihak, kurang konsisten menjalankan program dan monitoring. Kesempatan peluang untuk men- deradikalisasai besar karena cakupanya yg luas, tantanganya adalah mengadvokasi pemerintah bahwa peran korban dapat dimasukan dalam deradikalisasi dalam Lapas langsung menyentuh napi teroris. Produktifitas dalam menjalankan program tinggi, Menjalankan program dengan produktif dan sifat kepemimpina Paternalistik, kelemahan IMCC terbatas oleh dana pribadi. Peluang yang dimiliki merekrut mantan napi teroris sebagai karyawan, Memperluas jaringan  menyebarkan nilai pancasila, Memanfaatkan Da’i Perdamaian. Ancaman dari suatu lembaga tidak bisa terlalu jauh mengkritisi Pemerintah. Setiap strategi deradikalisasi yang dilakukan akan efektif membantu menanggulangi terorisme, degan dilakukan secara konsisten. Semakin banyak yang menyentuh maka dampaknya akan semakin besar dalam melakukan deradikalisasi

 

 

Eradication of terrorism in Indonesia is carried out in two approaches, namely hard approach and soft approach. The government is promoting a soft approach, namely the de-radicalization strategy. Government agencies that carry out the de-radicalization strategy are the National Counter Terrorism Agency (BNPT). Terrorism is determined as a common enemy for the Indonesian people where all levels of society must be involved in eradicating terrorism. Besides BNPT, there are Non-Government Organization which also carry out a de-radicalization strategy, namely the peaceful Indonesia Alliance (AIDA) and the Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC). The purpose of this study is to examine the Non Governmental Organization (NGO) have specificity to the de-radicalization strategy and to find out the de-radicalization strategies of non-governmental institutions effective in helping the government tackle terrorism. The approach used in this study is a qualitative approach. The method used in this study is to use a post-positivist paradigm approach that requires theory for verification. The results of the study show that the AIDA Organizational Structure is more complete so that the programs implemented are more organized, the scope of extensive de-radicalization touches a number of parties, less consistent in running programs and monitoring. Opportunities for opportunities to de-radicalize are large because of their extensive coverage, the challenge is to advocate for the government that the role of victims can be included in deradicalization in prison directly touching terrorist prisoners. Productivity in running high programs, Running programs productively and the nature of Paternalistic leadership, IMCC weaknesses are limited by personal funds. Opportunities to recruit former terrorist prisoners as employees, Expand the network to spread Pancasila values, Utilize Da'i Peace. The threat from an institution cannot criticize the Government too far. Every de-radicalization strategy carried out will effectively help overcome terrorism, by being carried out consistently. The more that touches the greater the impact on deradicalization.

 

 

"
2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Zaim Cholil Mumtaz
Efektivitas deradikalisasi di lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah = Effectiveness of deradicalization in government institutions and non-government institutions
"ABSTRAK
Sejak lebih dari satu dekade yang lalu, persoalan radikalisme dan terorisme terus mendapatkan sorotan publik dari hampir seluruh penjuru dunia. Terorisme telah menimbulkan banyak kerusakan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu upaya deradikalisasi untuk menanggulangi masalah tersebut. Seluruh elemen masyarakat Indonesia pada dasarnya bertangguung jawab atas upaya deradikalisasi, bukan hanya BNPT saja. Terlebih, BNPT terbukti memiliki berbagai kendala yang tidak bisa dihadapi sendiri. Salah satu elemen masyarakat yang bisa mengambil peranan penting dalam hal ini adalah Lembaga non-pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran dan efektivitas deradikalisasi oleh lembaga non-pemerintah, dengan mengambil studi kasus Yayasan Prasasti Perdamaian dan Search for Common Ground, dua lembaga yang aktif bergerak dalam upaya deradikalisasi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara terstruktur, observasi dan studi literatur. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dua lembaga non-pemerintah tersebut memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi oleh narapidana terorisme, daripada program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT. Namun demikian, masalah koordinasi dengan pemerintah, minimnya sumber daya, dan lemahnya monitoring masih memberi hambatan dalam upaya deradikalisasi.

For more than a decade, the issue of radicalism and terrorism continues to get the public's attention from almost all corners of the world. Terrorism has caused a lot of damage to human life. Therefore, it is necessary to properly address the problem. Every element of Indonesian society is basically responsible for efforts to de-radicalization, not just BNPT. Moreover, BNPT has proven to have various obstacles that cannot be faced alone. One element of society that can take an important role in this case is non-governmental institutions.

This study aims to analyze the role and effectiveness of deradicalization by non-governmental institutions, by taking a case study of Yayasan Prasasti Perdamaian and Search for Common Ground, two institutions that are actively engaged in deradicalisation efforts.

This research was conducted with qualitative methods through structured interviews, observation and literature studies. In this study it was known that the two non-government institutions had higher levels of acceptance by prisoners of terrorism, rather than the deradicalisation program run by BNPT. However, the problem of coordination with the government, lack of resources, and weak monitoring still provide obstacles in efforts to de-radicalization.

 

"
Depok: Universitas Indonesia. Sekolah Kajian Stratejik dan Global, 2019
T52417
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Satrya Yudha Rahman
Modal sosial pada strategi deradikalisasi: studi pada Direktorat Deradikalisasi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) = Social capital in deradicalization strategy: Study in Deradicalization Directory of National Agency for Combating Terrorism
"Radikalisme dan terorisme sedang menjadi pusat perhatian dunia. Dalam menanggulangi terorisme, terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan keras (hard approach) dan pendekatan halus (soft approach). Pendekatan keras masih belum efektif jika tidak disertai dengan pendekatan halus untuk menanggulangi kasus terorisme. Pendekatan-pendekatan halus tersebut di antaranya adalah penanggalan (disengagement)) yang akan efektif jika disertai dengan deradikalisasi yang tidak hanya menanggalkan paham radikal anarkis, tapi juga mengajak untuk kembali pada paham moderat. Deradikalisasi di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bertugas menanggulangi dan mencegah tindakan terorisme. Deradikalisasi menjadi program efektif untuk merubah teroris menjadi kembali moderat karena menurut Kepala BNPT Suhardi Alius dari 128 mantan napiter hanya 3 orang yang kembali melakukan aksinya.
Tulisan ini beragumen, strategi pendekatan tersebut lebih efektif ketika modal sosial dibangun dalam strategi deradikalisasi di BNPT. Hal ini dikarenakan, menurut beberapa pihak modal sosial merupakan hal yang penting untuk menanggulangi dan mencegah tindakan terorisme, contohnya bela negara, peran keluarga, dan pemberantasan kemiskinan. Selain itu, keluarga dan kesempatan untuk bekerja merupakan faktor penarik seseorang meninggalkan aksi terorisme. Modal sosial yang dimaksud adalah yang memiliki dimensi bonding, bridging, dan linking yang dianggap mampu mengembalikan pelaku terorisme menjadi normal dan dapat kembali ke masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam untuk mengumpulkan data dari mantan narapidana terorisme yang telah dideradikalisasi dan direktur deradikalisasi BNPT."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Tambunan, Yosua Andre
Strategi Deradikalisasi Terhadap Anak Korban Terorisme di Pesantren Al-Hidayah Deli Serdang = Deradicalization Strategy for Children Victims of Terrorism at Al-Hidayah Islamic Boarding School Deli Serdang
"Kurangnya perhatian dan stigma terhadap anak-anak korban terorisme membuat rantai yang tidak putus terhadap aksi terorisme. Lembaga pendidikan dan rehabilitasi yang ditujukan kepada anak korban terorisme juga tidak sepenuhnya berhasil dan terkadang menjadi faktor pendukung dari keberlanjutan terorisme. Anak dari Khairul Ghazali mengalaminya langsung yang membuat dirinya membangun Pesantren Al-Hidayah. Pesantren ini digunakannya untuk melakukan deradikalisasi dan mengembalikan kehidupan sosial anak-anak korban terorisme. Tugas karya akhir ini membahas bagaimana proses dan strategi deradikalisasi yang dilakukan di Pesantren Al-Hidayah dengan menggunakan analisis dari social bond theory milik Hirschi. Metode utamanya menggunakan analisis data sekunder terhadap hasil penelitian dan jurnal terdahulu. Dilakukan juga wawancara bersama Khairul Ghazali, namun hanya sebatas penguat argumentasi dari data sekunder yang digunakan. Hasilnya ditemukan bahwa keempat elemen ikatan sosial yaitu attachment, commitment, involvement, dan belief mampu memberikan pemahaman baru dan mencegah anak-anak korban terorisme disana memiliki ideologi radikalisme dan ekstremis. Strategi yang diterapkan di Pesantren Al-Hidayah yaitu green school, lifeskill, kelas tahfiz, dan trauma healing, secara holistik juga masuk kedalam ikatan sosial oleh Hirschi yang membantu anak-anak untuk kembali ke kehidupan normal di masyarakat.
The lack of attention and stigma towards child victims of terrorism creates an unbroken chain of acts of terrorism. Educational and rehabilitation institutions aimed at child victims of terrorism are also not entirely successful and sometimes become a supporting factor for the continuation of terrorism. The son of Khairul Ghazali experienced it firsthand, which made him build the Al-Hidayah Islamic Boarding School. He uses this pesantren to deradicalize and restore children's social life from terrorists. This final project discusses the processes and strategies for deradicalization carried out at the Al-Hidayah Islamic Boarding School using an analysis of Hirschi's social bond theory. The main method uses secondary data analysis on the results of previous research and journals. Interviews were also conducted with Khairul Ghazali, but only limited to strengthening arguments from the secondary data. The results found that the four elements of social bonding, namely attachment, commitment, involvement, and belief, could provide new understanding and prevent children who were victims of terrorism from having radicalism and extremist ideologies. The strategies implemented at the Al-Hidayah Islamic Boarding School, namely green school, life skills, tahfiz classes, and trauma healing, are also holistically included in social bonds by Hirschi, which help children to return to normal life in society."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Rheza Fauzi
Pencegahan HIV AIDS melalui collaborative governance antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta = HIV AIDS prevention through collaborative governance between government, Non Government Organization, and communities in DKI Jakarta Province
"ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pencegahan HIV AIDS sebagai masalah multisektor melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dengan menggunakan pendekatan collaborative governance yang melibatkan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat. Upaya kolaborasi sudah dilakukan, namun, dari tahun ke tahun jumlah kasus HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi dan hal-hal yang mempengaruhi dinamika kolaborasi pencegahan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah Collaborative Governance Regimes (CGR) dari Emerson dan Nabatchi (2015).  Pelaksanaan proses kolaborasi pencegahan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta dilihat melalui tiga dimensi yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan aksi bersama. Peneliti menggunakan pendekatan Post Positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa kolaborasi pencegahan HIV AIDS sudah terbangun melalui keterlibatan pemerintah, LSM, dan masyarakat namun terdapat kendala dalam membangun keterlibatan berprinsip dan motivasi bersama antar aktor sehingga menghambat kinerja kolaborasi.Selain itu, aspek pemimpin kolaborasi dalam hal ini Komisi Penanggulangan AIDS memegang peranan penting yang mempengaruhi dalam mendorong dinamika kolaborasi pencegahan HIV AIDS.
ABSTRACT This thesis discusses the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in preventing HIV AIDS as a multisector problem through the Provincial AIDS Commission using a collaborative governance approach involving the Government, Non-Governmental Organizations, and the Community. Collaborative efforts have been made, however, from year to year the number of HIV AIDS cases in DKI Jakarta Province continues to increase. This research was conducted to analyze the collaborative process and the things that influence the collaboration dynamics of HIV AIDS prevention in DKI Jakarta Province. The theory used is Collaborative Governance Regimes (CGR) from Emerson and Nabatchi (2015). The implementation of the collaborative HIV prevention prevention process in DKI Jakarta Province is seen through three dimensions, namely principled engagement, shared motivation, and capacity for joint actions. The researcher used the Post positivist approach with qualitative data collection methods using interviews and literature. The results show that the collaborative process of HIV AIDS prevention has been built through the involvement of government, NGOs, and the community but there are obstacles in building principled engagement and shared motivation among actors that hamper collaboration performance. In addition, the leader's aspect of collaboration in this case is important in encouraging the collaboration dynamics of HIV AIDS prevention.

"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Askcar Icuk Ramadhan
Pemenuhan Kebutuhan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Milik Pemerintah dan Nonpemerintah di Jakarta = Children’s Needs Fulfillment in Government and Non-Government Social Welfare Institutions for Children (LKSA) at Jakarta
"Di Indonesia, anak dikategorikan sebagai seseorang berusia kurang dari 18 tahun dengan kondisi yang masih bergantung pada orang di sekitarnya untuk membantu terhindar dari kesulitan hidup, salah satunya keterlantaran. Pada tahun 2020, anak terlantar di Indonesia mencapai angka 924.520 jiwa. Melihat kondisi keterlantaran anak di Indonesia yang belum mencapai target pengentasan anak terlantar dengan angka 0%, pemerintah menjamin perlindungan anak dari keterlantaran melalui lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang juga dibantu oleh peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan anak. Adapun pemenuhan kebutuhan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah bertujuan membuat anak berfungsi sosial dan dapat mengatasi masalahnya. Dalam prakteknya, terlihat perbedaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak yang dilakukan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta, seperti perbedaan sumber dana yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan anak pada aspek biologis, kognitif, dan psikososial. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran upaya pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta. Berangkat dari tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian literatur berjenis context review dengan sumber datanya berupa penelitian terdahulu yang juga membahas topik pemenuhan kebutuhan anak di LKSA. Sumber data yang diperoleh kemudian dikaji oleh peneliti dan dianalisis dengan mengaitkan pada teori hak-hak anak, pemenuhan kebutuhan anak, serta konsep kesejahteraan dan perlindungan anak. Melihat dari hasil kajian literatur dan analisis, diketahui bahwa LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta telah melakukan upaya pemenuhan kebutuhan anak dengan keunikan dan keterbatasannya masing-masing. Pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA pemerintah di Jakarta memiliki tantangan dalam pemenuhan kebutuhan biologis seperti pada pengelolaan jam tidur anak asuh yang sejatinya membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, yaitu anak asuh dan pengasuh. Pada LKSA nonpemerintah di Jakarta, tantangan yang muncul dalam proses pemenuhan kebutuhan anak asuh juga terdapat pada aspek kebutuhan biologis, seperti keterbatasan dana yang mempengaruhi proses pemenuhan kebutuhan pangan dan papan dari anak asuh. Selain itu, pada LKSA pemerintah di Jakarta, pemenuhan kebutuhan anak didasarkan pada prinsip klien institusional, sehingga kebutuhan yang disediakan oleh LKSA harus diterima oleh anak asuh berdasarkan keputusan institusional. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA nonpemerintah di Jakarta didasarkan pada keinginan dan kemauan anak asuh, sehingga anak asuh dapat berpartisipasi dalam menentukan pemenuhan kebutuhannya. Walaupun dari LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta memiliki keunikan dan keterbatasannya masing-masing dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak, upaya yang dilakukan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta merupakan bentuk dari peran serta negara dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan anak penting untuk dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan tetap berpegang pada pedoman yang berlaku terkait dengan standar pemenuhan kebutuhan anak di Indonesia.
In Indonesia, a child is categorized as someone under the age of 18 who is still dependent on the people around them to help them avoid difficulties in life, including abandonment. In 2020, the number of abandoned children in Indonesia reached 924,520. Considering the condition of abandoned children in Indonesia, which has not yet reached the target of eradicating abandoned children to 0%, the government ensures the protection of children from abandonment through child welfare institutions (LKSA), which are also assisted by community participation in meeting children’s needs. The fulfillment of needs by government and non-government LKSAs aims to make children function socially and overcome their problems. In practice, there are differences in the efforts to meet children's needs between government and non-government LKSAs in Jakarta, such as differences in funding sources that can affect the fulfillment of children's biological, cognitive, and psychosocial needs. Therefore, this study aims to provide an overview of the efforts to meet children's needs in government and non-government LKSAs in Jakarta. Based on the research objective, the method used in this study is a context review method, with data sources consisting of previous research that also discusses the topic of meeting children needs in LKSAs. The data obtained were then examined and analyzed by the researchers by relating them to the theory of children's rights, meeting children's needs, and the concepts of well-being and child protection. Based on the literature review and analysis, it is known that government and non-government LKSAs in Jakarta have made efforts to meet children’s needs with their respective uniqueness and limitations. Meeting children needs in government LKSAs in Jakarta poses challenges in meeting biological needs, such as managing the sleep schedules of foster children, which requires awareness and responsibility from both the foster children and the caregivers. In non-government LKSAs in Jakarta, challenges arise in meeting the needs of foster children in the biological aspect as well, such as limited funding, which affects the provision of food and shelter for foster children. Additionally, in government LKSAs in Jakarta, meeting children's needs is based on the principle of institutional clients, so the needs provided by the LKSAs must be accepted by the foster children based on institutional decisions. On the other hand, meeting children's needs in non-government LKSAs in Jakarta is based on the desires and preferences of the foster children, allowing them to participate in determining their own needs. Although government and non-government LKSAs in Jakarta have their own uniqueness and limitations in their efforts to meet children’s needs, the efforts made by government and non-government LKSAs in Jakarta represent the involvement of the state and society in protecting and meeting children needs. Therefore, meeting children needs is important to be carried out by the government and society while adhering to applicable guidelines regarding the standards for meeting children’s needs in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Amelia Ayang Sabrina
Hubungan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam perlindungan anak yang dipekerjakan di Provinsi Jawa Timur: studi terhadap Sanggar Alang-Alang, Yayasan Arek Lintang, dan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan = Government and non governmental organization (NGO) relation on protection of child labour in East Java: study of Sanggar Alang-Alang, Yayasan Arek Lintang, and Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai hubungan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dalam upaya-upaya perlindungan anak yang dipekerjakan dengan melihat hubungan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pemerintah dan LSM cenderung dicirikan dengan hubungan yang pragmatis dan bersifat sub contract dari program pemerintah dan sisanya adalah kebutuhan praktis, advokasi, dan inisiatif. Akan tetapi, sikap masing-masing LSM berbeda-beda dalam menanggapi hubungan tersebut yang didasari oleh pandangan dan orientasi LSM. Hubungan yang bersifat pragmatis dan sub-contract ini juga dipengaruhi oleh rendahnya political will dan kapasitas pemerintah serta isu anak yang dipekerjakan yang masih dianggap hanya sebagai isu privat.
ABSTRACT
This thesis discusses the GO NGO relation on the child labour protection in East Java, Indonesia. This research was conducted using qualitative approach through deep interview and literature studies. The result showed that this GO NGO relation is characterized by pragmatic relation and NGOs have the tendency to become government rsquo s sub contract in protection programme. This relation also affect how NGO behave to the government and it is different in each NGO based on their point of view and orientation. This relation indicates the lack of political will and capacity of the government bodies. Furthermore, this relation also can be explained because of the child labour issue itself which still considered as private issue rather than public issue."
[;, ]: 2017
S70049
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Ashabul Fiqhi
Tahapan identifikasi terorisme di Indonesia pada program deradikalisasi dalam rangka penerapan strategi soft approach Badan Nasional penanggulangan terorisme = Stages identification of terrorism in Indonesia on program of deradicalization in the framework of application soft approach strategy national agency for countering terrorism
"Penelitian Tugas Karya Akhir ini berupaya memaparkan berbagai aspek terkait tahapan identifikasi individu maupun kelompok radikal di masyarakat oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Tahapan identifikasi ini merupakan bagian dari program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dengan pendekatan strategi soft approach. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data literatur dan data sekunder lainnya yang kemudian dianalisis dengan beberapa teori, diantaranya efficiency assumption, teori stigma dan social bond.
Hasil studi ini kemudian menyimpulkan bahwa BNPT telah melakukan proses identifikasi dalam rangka deradikalisasi dengan pendekatan soft approach dengan baik, meskipun tidak sepenuhnya diterima dengan positif oleh masyarakat luas. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program deradikalisasi.
Current research paper seeks to explain various aspects related to identification stage of radical individuals or groups within society by National Agency of Terrorism Prevention BNPT. Identification stage is a part of deradicalization program implemented by BNPT utilizing lsquo soft approach rsquo strategy. In this research, qualitative approach using literature and other secondary data, subsequently analyzed with theories such as efficiency assumption, stigma and social bond theory.
Result of this study concludes, despite of well executed identification process as part of deradicalization program with lsquo soft approach rsquo strategy, BNPT still lack of positive response. Proven by low community involvement in deradicalization programs."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Cynthia Martha A.
Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh lembaga swadaya masyarakat lsm migrant care = Protection for indonesian migrant workers by non government organization ngo migrant care
"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant CARE. Rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan menjadikan tenaga kerja Indonesia banyak bekerja di bidang informal di luar negeri. Banyaknya permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri membutuhkan peran dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundangundangan.
Didalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Keberadaan LSM sebagai bagian dari civil society membuktikan adanya pihak lain yang turut serta dalam menyeimbangkan kekuatan negara. Disinilah peran Migrant CARE sebagai LSM yang menyatakan diri sebagai pembela buruh migran (TKI) dapat dibuktikan.
The following undergraduate thesis is to discuss the protection for Indonesian Migrant Workers by Non-Government Organization (NGO) Migrant CARE. Lack of education and lack of skills of Indonesian workers had contributed to the fact that many of these workers work in the field of informal overseas. The many problems faced by Migrant Workers needs the role of the various layers of society. In this undergraduate thesis, the author basically using normative methods, which is a normative legal research which refers to the rule of law as in this legislation system.
In this research, it refers to Act No. 39 of 2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers. The existence of NGO as part of civil society proves the existence of others who participate in balancing the power of the State. This is where the role of the "Migrant CARE" as the NGO declared themselves as defenders of migrant workers can be proven."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62378
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rika Yuristia Mardhiyah
Kewenangan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk pemerintah tidak atas perintah undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan = Authority of the non ministerial government institutions constructed by the government under non mandatory decree by act to formate legislation / Rika Yuristia Mardhiyah
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembedaan kewenangan lembaga
pemerintah non kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah atas perintah
undang-undang dengan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah
undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam
penelitian ini akan didalami atas dasar apa LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak
atas perintah undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk membentuk
peraturan perundang-undangan atas nama LPNK tersebut. Selanjutnya, bagaimana
kedudukan produk hukum yang ditetapkan oleh LPNK tersebut dalam sistem
perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian
hukum yuridis normatif.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembedaan
kewenangan LPNK yang dibentuk Pemerintah atas perintah undang-undang
dengan kewenangan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undangundang
dalam membentuk peraturan perundang-undangan adalah karena atribusi
kewenangan, sebagai dasar konstitusional yang bersifat formal, hanya dapat
dimiliki oleh badan, lembaga, atau komisi yang diberi kewenangan oleh UUD
1945 atau undang-undang. Dengan demikian, hanya LPNK yang dibentuk
berdasarkan perintah UUD 1945 atau undang-undang lah yang memiliki
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan atas nama LPNK
tersebut. Sedangkan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undangundang
bukan merupakan lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan bukan
merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, melainkan merupakan peraturan
kebijakan (beleidsregel) yang mengikat umum secara tidak langsung. Untuk itu,
perlu dilakukan pencerahan kembali bagi kementerian dan LPNK mengenai
sistem perundang-undangan Indonesia yang membatasi badan-badan apa saja
yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga
menyarakankan agar UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur dengan tegas materi
muatan jenis peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam Pasal 8 ayat
(1) agar tidak semua materi muatan pengaturan dituangkan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan dan diundangkan ke dalam Berita Negara
Republik Indonesia
ABSTRACT
This research aims to analyze about any difference of the non-ministerial
government institutions (LPNK) constructed by the government under command
of act with the non-ministerial government institutions under non-mandatory
decree by act to formulate legislation. Questions of this research are what is the
reasons of the under non-mandatory LPNK which has not the authority to make
regulations, and what is the status of the law products made by such LPNK in the
Indonesian legislation system? This research is a normative juridical law method
The results of this research show that reasons of differences between mandatory
LPNK and non-mandatory LPNK to formulate legislation are regard to the
problem of required attribution of authority as constitutional consideration for
making regulations is formally conferred by the Constitution of 1945 or an act to
any board, institution, or commission. This means that only the mandatory LPNK
has exclusively authorized to make legislation, while the non-mandatory LPNK
established by the government without order of the act is non-authorized
institutions. By this reason, the legal status of legislative products of the nonmandatory
LPNK are not kind of legislations referred to Article 8 paragraph 1 of
the Act Number 12 of 2011, but only should be deemed as any kind of policy rules
(beleidsregels), which has indirectly legally binding force. It is needed, therefore,
to support legal awareness activities for the ministries and LPNK with regard to
the doctrine of Indonesian legislative system concerning to what institutions can
be conferred the attribution of authority of making regulations. Result of this
research also recommend for the Act Number 12 of 2011 to describe in details
what the legal substance can be included according to the Article 8 paragraph 1,
in order to understand that not all legal substances can be drafted as regulations
and published in the State Bulletin of the Republic of Indonesia"
2016
T45624
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>