Pemberantasan terorisme di Indonesia dilakukan dalam dua pendekatan yaitu hard approach dan soft approach. Pemerintah sedang menggalakkan soft approach yaitu strategi deradikalisasi. Instansi Pemerintah yang melakukan strategi deradikalisasi adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Terorisme ditetapkan sebagai musuh bersama bagi bangsa Indonesia dimana semua lapisan masyarakat harus terlibat dalam pemberantasan terorisme. Selain BNPT terdapat Lembaga Non Pemerintah yang juga melakukan strategi deradikalisasi yaitu Aliansi Indonesia damai (AIDA) dan Indonesia Muslim Crisis Center (IMCC). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengkaji lemabaga-lembaga non Pemerintah yang memiliki kekhususan terhadap strategi deradikalisasi dan Untuk mengetahui strategi deradikalasasi Lembaga Non Pemerintah efektif dalam membantu pemerintah menanggulangi terorisme. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan paradigma post-positivism yang membutuhkan teori untuk verifikasi. Hasil penelitian menunjukan Struktur Organisasi AIDA lebih lengkap sehingga program yang dijalankan lebih terorganisir, cakupan dalam melakukan deradikalisasi luas menyentuh beberapa pihak, kurang konsisten menjalankan program dan monitoring. Kesempatan peluang untuk men- deradikalisasai besar karena cakupanya yg luas, tantanganya adalah mengadvokasi pemerintah bahwa peran korban dapat dimasukan dalam deradikalisasi dalam Lapas langsung menyentuh napi teroris. Produktifitas dalam menjalankan program tinggi, Menjalankan program dengan produktif dan sifat kepemimpina Paternalistik, kelemahan IMCC terbatas oleh dana pribadi. Peluang yang dimiliki merekrut mantan napi teroris sebagai karyawan, Memperluas jaringan menyebarkan nilai pancasila, Memanfaatkan Da’i Perdamaian. Ancaman dari suatu lembaga tidak bisa terlalu jauh mengkritisi Pemerintah. Setiap strategi deradikalisasi yang dilakukan akan efektif membantu menanggulangi terorisme, degan dilakukan secara konsisten. Semakin banyak yang menyentuh maka dampaknya akan semakin besar dalam melakukan deradikalisasi
Eradication of terrorism in Indonesia is carried out in two approaches, namely hard approach and soft approach. The government is promoting a soft approach, namely the de-radicalization strategy. Government agencies that carry out the de-radicalization strategy are the National Counter Terrorism Agency (BNPT). Terrorism is determined as a common enemy for the Indonesian people where all levels of society must be involved in eradicating terrorism. Besides BNPT, there are Non-Government Organization which also carry out a de-radicalization strategy, namely the peaceful Indonesia Alliance (AIDA) and the Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC). The purpose of this study is to examine the Non Governmental Organization (NGO) have specificity to the de-radicalization strategy and to find out the de-radicalization strategies of non-governmental institutions effective in helping the government tackle terrorism. The approach used in this study is a qualitative approach. The method used in this study is to use a post-positivist paradigm approach that requires theory for verification. The results of the study show that the AIDA Organizational Structure is more complete so that the programs implemented are more organized, the scope of extensive de-radicalization touches a number of parties, less consistent in running programs and monitoring. Opportunities for opportunities to de-radicalize are large because of their extensive coverage, the challenge is to advocate for the government that the role of victims can be included in deradicalization in prison directly touching terrorist prisoners. Productivity in running high programs, Running programs productively and the nature of Paternalistic leadership, IMCC weaknesses are limited by personal funds. Opportunities to recruit former terrorist prisoners as employees, Expand the network to spread Pancasila values, Utilize Da'i Peace. The threat from an institution cannot criticize the Government too far. Every de-radicalization strategy carried out will effectively help overcome terrorism, by being carried out consistently. The more that touches the greater the impact on deradicalization.
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran dan efektivitas deradikalisasi oleh lembaga non-pemerintah, dengan mengambil studi kasus Yayasan Prasasti Perdamaian dan Search for Common Ground, dua lembaga yang aktif bergerak dalam upaya deradikalisasi.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara terstruktur, observasi dan studi literatur. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dua lembaga non-pemerintah tersebut memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi oleh narapidana terorisme, daripada program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT. Namun demikian, masalah koordinasi dengan pemerintah, minimnya sumber daya, dan lemahnya monitoring masih memberi hambatan dalam upaya deradikalisasi.
For more than a decade, the issue of radicalism and terrorism continues to get the public's attention from almost all corners of the world. Terrorism has caused a lot of damage to human life. Therefore, it is necessary to properly address the problem. Every element of Indonesian society is basically responsible for efforts to de-radicalization, not just BNPT. Moreover, BNPT has proven to have various obstacles that cannot be faced alone. One element of society that can take an important role in this case is non-governmental institutions.
This study aims to analyze the role and effectiveness of deradicalization by non-governmental institutions, by taking a case study of Yayasan Prasasti Perdamaian and Search for Common Ground, two institutions that are actively engaged in deradicalisation efforts.
This research was conducted with qualitative methods through structured interviews, observation and literature studies. In this study it was known that the two non-government institutions had higher levels of acceptance by prisoners of terrorism, rather than the deradicalisation program run by BNPT. However, the problem of coordination with the government, lack of resources, and weak monitoring still provide obstacles in efforts to de-radicalization.
"