Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai keabsahan konsep perjanjian jual beli emas melalui fitur BukaEmas di Bukalapak berserta perlindungan hukum kepada pembeli. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa konsep jual beli emas yang dilakukan melalui fitur BukaEmas di Bukalapak menggunakan konsep perjanjian campuran antara perjanjian jual beli dengan perjanjian penitipan barang, kemudian emas yang dijadikan objek jual beli merupakan emas dalam bentuk fisik bukan merupakan emas dalam bentuk digital. Perjanjian jual beli dengan fasilitas penitipan ini merupakan konsep perjanjian baru yang terjadi di masyarakat sehingga walaupun pengaturan hukum perdata memungkinkan konsep baru dalam praktik jual beli, perlindungan kepada pembeli masih sangat rendah karena belum adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait konsep perjanjian campuran antara perjanjian jual beli emas dengan perjanjian penitipan emas. Berdasarkan penelitian ini maka seharusnya perjanjian jual beli emas melalui fitur BukaEmas di Bukalapak baru dapat dilaksanakan apabila telah ada peraturan dan perlindungan hukum yang jelas kepada pembeli.

---

ABSTRACTThis Thesis discussed the validity of gold sale purchase agreement through BukaEmas feature in Bukalapak along with its legal protection for the buyers. This thesis is using normative legal research method. The result concluded that the concept of gold sale purchase agreement through BukaEmas feature in Bukalapak used the concept of a mix contract between sale purchase agreement and safekeeping agreement. Moreover, the gold that is used as the object of gold sale purchase agreement is gold in physical form, not in digital form. This sale purchase agreement with safekeeping facilities is a new agreement concept in the society, so that even though civil law allow this new concept, protection to the buyers are still very low because there are no regulations made by the government regarding this new concept. Based on this research, gold sale purchase agreement through BukaEmas features in Bukalapak should only be implemented if there are regulations provided by the government about this concepts and protection for the buyers. "

"E-marketplace berbasis aplikasi memanfaatkan mobile application push notification dalam meningkatkan traffic flow dan jumlah transaksi pada aplikasiya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi message framing (yang meliputi gain-framed dan loss-framed) dan/atau message personalization (yang meliputi personalized dan generalized) dalam rancangan konten promosi Bukalapak di mobile application push notification yang paling efektif dalam mempengaruhi purchase intention konsumen aplikasi Bukalapak melalui mediasi perceived value of product. Penelitian ini dilakukan terhadap konsumen aplikasi Bukalapak, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan melakukan online survey untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konten yang bersifat gain-framed dan personalized memiliki pengaruh yang lebih efektif terhadap perceived value of product. Dan jika ditinjau dari angka signifikansinya, konten yang bersifat personalized memiliki efektifitas yang lebih tinggi dalam mempengaruhi perceived value of product dibandingkan dengan konten yang bersifat generalized, baik jika konten tersebut bersifat gain-framed maupun loss-framed. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perceived value of product memiliki pengaruh yang positif terhadap purchase intention, serta dapat memediasi hubungan antara message framing dan message personalization dengan purchase intention. Penelitian ini merekomendasikan agar Bukalapak perlu menjadikan strategi personalized sebagai pertimbangan dalam merancang konten promosi di mobile app push notificationnya, serta tidak harus menjadikan strategi message framing sebagai pertimbangan dalam merancang konten promosi di mobile app push notificationnya.

---

Application-based e-marketplaces are using mobile application push notifications to increase traffic flow and the number of transactions in their applications. This study aimed to analyze the message framing strategy (which includes gain-framed and loss-framed) and/or message personalization strategy (which includes personalized and generalized) in Bukalapak promotional content on mobile application push notification that is most effective in influencing Bukalapak application’s consumer purchase intention through mediation of perceived value of product. This research was conducted on Bukalapak application’s consumers, using a quantitative approach and conducting online surveys to collect the data. The results of this study indicate that gain- framed content and personalized content have a higher effectiveness in influencing perceived value of the product. And if viewed from the significance figure, personalized content has a higher effectiveness in influencing perceived value of product compared to generalized content, whether the content is gain-framed or loss-framed. This study also shows that perceived value of the product has a positive influence on purchase intention, and can mediate the relationship between message framing and message personalization with purchase intention. This study recommended that Bukalapak need to take a personalized strategy into consideration in creating promotional content in their mobile app push notification, and not to take message framing strategy into consideration in creating promotional content in their mobile app push notification."

"Skripsi ini membahas mengenai hukum perjanjian jual beli di Indonesia, termasuk pengertian mengenai perjanjian, asas hukum perjanjian, syarat sah perjanjian, akibat hukum perjanjian, berakhirnya perjanjian, defini dan terjadinya jual beli, kewajiban penjual dan pembeli, hak-hak penjual, risko, serta penjualan barang orang orang lain yang kemudian dibandingkan dengan hukum perjanjian jual beli yang berlaku di Singapura. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum perjanjian jual beli antara Indonesia dengan hukum perjanjian jual beli di Singapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis- normatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu merevisi ketentuan perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian jual beli yang lebih komprehensif untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan ekonomi khusunya jual beli.

---

This thesis discuss the law and regulation of sell and purchase agreement in Indonesia, including the understanding of the agreement, the legal terms of the agreement, the conseqences of agreement, the termination of the agreement, the definition of sell and purchase, the seller's and buyer's account, the right of the seller, the risks and sal of other goods which are compared with the applicable law of the sale and purchase agreement in Indonesia and Singapore. The research method is used in this thesis is a legal comparative study that resulting a juridical normative form of research. The result of this research is to suggest that Indonesia needs to revise the terms of the sale and purchase agreement that is stipulated in the Indonesian Civil Code, the law should be comprehensive to create a legal certainty for the person who conduct an economy activity, especially sell and purchase. "

"Pada zaman sekarang gencar dilakukan pembangunan rumah susun oleh banyak developer, konsumen diberi banyak pilihan untuk memilih sesuai kemampuan dan kebutuhannya masing-masing, banyak dari konsumen membeli sebelum bangunan telah selesai dibangun dengan dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu. Undang-undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan perjanjian dan prestasi-prestasi apa saja yang harus dipenuhi oleh developer maupun oleh konsumen, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum sehingga hak dan kepentingan mereka tidak terlindungi dengan baik. Seringkali ditemukan developer yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan ketika mengiklankan rumah susun yang mereka jual, hal ini mengakibatkan banyaknya konsumen yang merasa tertipu setelah melakukan pembelian karena tidak mendapatkan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Pokok penelitian dari tesis ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dan cara-cara apa yang dapat ditempuh untuk menuntut hak konsumen menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka serta wawancara ahli dan dianalisis secara deduktif serta tipologi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak menuntut apa yang sudah diiklankan oleh developer pada masa penjualan dengan cara membuat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), keputusan dari BPSK bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

---

The regulation has been set up with clear terms of matters related consumer protection, but some people still do not attention because they lack of knowledge of the law so that their rights and interests are not well protected. This situation leads to the number of apartment developer that been set to the default because of their incapability to reach the terms of condition they?ve been made in the apartment sale and purchase agreement, resulted in many series of legal conflict between the developer and the consument.

This thesis research is to know what kind of legal protection that can be applied for the customer according to the legislation. Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and analyzed deductively and typology of this research is analytical prescriptive. The results showed that the customer is have the right to sue the developer via BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), all the results that been decided by BPSK is final and bond for both developer and consumer."

"ABSTRAKPerjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian pendahuluan yang dilakukan olehcalon penjual dan calon pembeli dalam jual beli hak atas tanah karena terdapatsyarat yang belum dipenuhi oleh salah satu pihak sehingga jual beli dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah belum dapat dilakukan. Perjanjian Pengikatan JualBeli sangat penting untuk dilakukan agar dapat meminimalisir sengketa yangmungkin timbul selama angsuran berjalan. Sebaiknya Perjanjian Pengikatan JualBeli dibuat dalam bentuk Notariil sehingga dapat memberikan perlindunganhukum kepada para pihak sebagaimana kekuatan perlindungan hukum yangdimiliki oleh akta otentik dan juga para pihak dapat memberitahukan secara jelasmaksud dan tujuan dari dibuatnya perjanjian ini kepada Notaris sehingga isi dariPerjanjian Pengikatan Jual Beli dapat melindungi hak-hak dari para pihak danjuga para pihak dapat mengetahui dengan jelas kewajiban-kewajiban yang harusdilakukannya, yang mana hal ini tidak terdapat dalam Perjanjian Pengikatan JualBeli yang dibuat dibawah tangan khususnya yang dibuat oleh pihak Developer.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, juga denganmelalui wawancara kepada pihak Notaris dan developer di Jakarta.

---

Abstract Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is an introductory agreement madeby and between the potential purchaser and potential buyer in the process of saleand purchase of right on land since there are still unfulfilled requirement by one ofparties so that the sale and purchase can?t be executed before the Land DeedOfficer. This Sale and Purchase Binding Agreement is very important to minimizethe potential dispute arising during the period of installment payment. It issuggested to prepare a Sale and Purchase Binding Agreement in form of Notarydeed to give legal protection to the parties as provided by an authentic deed andthe parties can clearly state the aim and objective of agreement so that the contentof Sale and Purchase Binding Agreement will involve rights and obligation of theparties which is not included in the Sale and Purchase Binding Agreementprivately made especially by the Developer. This research used juridical andnormative research method and interview with Notary Public and Developer inJakarta."

"Penelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli yang dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian simulasi yang dibuat secara notariil. Penelitian ini mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian serta akibat dari perjanjian simulasi bagi akta jual beli yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli dengan dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 785 K/Pdt/2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian preskriptif kualitatif yang melakukan analisis terhadap suatu masalah dihubungkan dengan norma-norma hukum yang ada dan berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas permasalahan yang diteliti, dengan merujuk kepada peraturan terkait, serta untuk memberikan saran atas permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat sebagai bagian dari perjanjian simulasi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu sebab (kausa) yang halal karena dalam perjanjian simulasi yang tercipta adalah kausa yang palsu karena adanya perbedaan kausa antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pihak dengan apa yang dituangkan oleh para pihak dalam bentuk perjanjian. Selain itu dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 785 K/Pdt/2012 ini, perjanjian simulasi juga dibuat atas dasar keadaan memaksa dan penipuan, sehingga perjanjian simulasi ini juga tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian yaitu adanya cacat terkait kata sepakat yang diberikan oleh para pihak. Hal ini mengakibatkan akta jual beli yang dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli ini juga menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak.

---

This research analyzes the legality of a sale purchase deed, which is executed based on a sale purchase committment agreement as a simulation agreement made in public form or notary deed. This research identifies the validity of a sale purchase committment agreement, whether it satisfies the requirements of the legality of an agreement, as well as the impact of simulation agreement to sale purchase agreement executed based on a sale purchase committment agreement, related to Supreme Court Decision No. 785 K/Pdt/2012. This research is using prescriptive qualitative research method, which is analyzing a problem by using the applicable and existing legal norms, aiming to obtain a comprehensive description of a problem, by referring to related laws and regulations, and also to give an advice for such problem.

This research concludes that a sale purchase committment agreement, which is made as a part of a simulation agreement, does not satisfy the requirements of an agreement, and as a result it is not valid and is not binding the parties to the agreement. The sale purchase committment agreement does not satisfy the objective requirement of an agreement, which is the permitted cause (kausa yang halal), because a simulation agreement leads to a fictitious cause, as there will be a difference between what is intended by the parties and what is actually written under the agreement. In addition, pursuant to Supreme Court Decision No. 785 K/Pdt/2012, the simulation agreement under this decision is made under a fraudulent condition, and therefore this simulation agreement does not satisfy the subjective requirement of an agreement, which is consent of the individuals who are bound thereby. Consequently, the sale purchase deed executed based on the sale purchase committment agreement, will be invalid and not bind the related parties."

"Tanah dan bangunan merupakan salah kebutuhan mendasar manusia. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta menyediakan perumahan, namun, masih ada jual beli tanah berikut bangunan yang pengalihan haknya tidak dilakukan menurut Hukum Tanah Nasional, melainkan para pihak membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan istilah Pengikatan Jual Beli. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan Pengikatan Jual Beli segera dibuatkan Akta Jual Beli, jika syarat-syarat yang ditangguhkan telah dipenuhi. Pengikatan Jual Beli menurut Hukum Tanah Nasional, tidak menyebabkan beralihnya hak atas tanah dan bangunan kepada pembeli.

---

Lands and buildings are one of human’s primary needs. The government give opportunities to private enterprises to join in the effort of providing housing for the people. However, transfer of property rights and sale of land were sometimes not carried out according to the National Land Law, instead both parties made an agreement that was known as the Agreement to Bind Sale and Purchase. This research was the juridical research normative. From the results of the research, it is concluded that trades carried out with Agreement to Bind Sale and Purchase should immediately be followed by the Sale and Purchase Certificate once all the conditions have been fulfilled. It is important to do so because such trades are not according to the National Land Law, and therefore do not cause a transfer in the land and the building rights."

"Tanah dan bangunan merupakan salah kebutuhan mendasar manusia. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta menyediakan perumahan, namun, masih ada jual beli tanah berikut bangunan yang pengalihan haknya tidak dilakukan menurut Hukum Tanah Nasional, melainkan para pihak membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan istilah Pengikatan Jual Beli. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan Pengikatan Jual Beli segera dibuatkan Akta Jual Beli, jika syarat-syarat yang ditangguhkan telah dipenuhi. Pengikatan Jual Beli menurut Hukum Tanah Nasional, tidak menyebabkan beralihnya hak atas tanah dan bangunan kepada pembeli.

---

Lands and buildings are one of human’s primary needs. The government give opportunities to private enterprises to join in the effort of providing housing for the people. However, transfer of property rights and sale of land were sometimes not carried out according to the National Land Law, instead both parties made an agreement that was known as the Agreement to Bind Sale and Purchase. This research was the juridical research normative. From the results of the research, it is concluded that trades carried out with Agreement to Bind Sale and Purchase should immediately be followed by the Sale and Purchase Certificate once all the conditions have been fulfilled. It is important to do so because such trades are not according to the National Land Law, and therefore do not cause a transfer in the land and the building rights."

"

Maraknya perdagangan Transaksi Derivatif jenis Contract For Difference dengan underlying asset Mata Uang Asing, Nilai Indeks Komoditi, dan Nilai Indeks Saham mempengaruhi iklim bisnis dalam aspek ekonomi global, khususnya pada Sistem Perdagangan Alternatif. Contract for Difference pada dasarnya adalah perdagangan, sehingga jenis kontrak ini perlu dikaji menurut perjanjian jual beli sebagaimana secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini akan membahas dua pokok permasalahan. Pertama,  bagaimana analisis transaksi derivatif Contract For Difference yang diatur di dalam Surat Keputusan Kepala Bappebti No.109/BAPPEBTI/Per/01/2014 berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, Bagaimana akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari Contract For Difference yang diatur di dalam Surat Keputusan Kepala Bappebti No.109/BAPPEBTI/Per/01/2014 berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menemukan bahwa penentuan selisih harga yang menjadi unsur contract for difference berbeda dengan unsur-unsur perjanjian jual beli, sehingga bukan merupakan perjanjian jual beli.

 

---

Increasing volume of trading on derivative transaction of contract for difference which underlying asset are foreign exchange, commodity index, and shares index have impacted the global business environment, particularly in Over The Counter market sector. Contract for Difference is basically trade, then should be analyzed by sale and purchase agreement which is generally regulated by Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. This research discuss two legal issues concerning contract for difference based on Indonesian private law. The first issue is how derivative transaction of contract for difference in Surat Keputusan Kepala Bappebti No.109/BAPPEBTI/Per/01/2014 reviewed based on Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Another issue is about the legal consequences arising from it. Those legal issues will be solved by conducting normative juridical research with statute approach. The end of this research found out that price difference determination which essential in this kind of contract is different from essentials in sale and purchase agreement, therefore that is not a sale and purchase agreement.

 

"

"Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ataupun untuk digunakan sebagai modal dan perkembangan usahanya, maka seseorang tidak akan segan-segan untuk meminjam uang, baik kepada prang perorangan maupun kepada pihak Bank. Pinjam meminjam tersebut lebih dikenal dengan istilah "Hutang Piutang". Oleh karena peminjaman yang dilakukan melalui pihak bank memerlukan prosedur dan persyaratan yang banyak dan lama, kadangkala debitur mencari pinjaman pada prang perorangan yang tidak memerlukan persyaratan dan prosedur yang banyak dan rumit. Dalam hal untuk melindungi kepentingannya, kreditor meminta obyek jaminan dari debitor dan berkehendak untuk mengikatkan debitor dalam suatu perjanjian pengikatan jual bell yang didahului dengan suatu perjanjian hutang piutang. Namun permasalahannya adalah apakah perjanjian tersebut diperkenankan oleh hukum, Apa akibat hukum terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, Tindakan apa yang dapat dilakukan kreditor untuk melindungi kepentingannya terhadap debitor yang melakukan wanprestasi dan Bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya bagi kreditor. Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang bersumber dari bahan-bahan pustaka dan wawancara dari narasumber yang berkompeten dan terkait dengan penelitian. Berdasarkan metode penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya, debitor dan kreditor bebas melakukan perjanjian apapun asalkan kedua belch pihak sepakat. Walaupun perjanjian tersebut disepakati para pihak, balk debitor maupun kreditor, namun perjanjian itu tidak diperkenankan, sehingga ada akibat hukum terhadap perjanjian tersebut apabila tetap dilakukan. Tindakan yang dapat dilakukan kreditor untuk melindungi kepentingannya terhadap debitor yang melakukan wanprestasi yaitu menuntut pengembalian piutangnya dari debitor dan perlindungan hukum yang seharusnya bagi kreditor yaitu membuat perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya yang kemudian diikuti dengan perjanjian pemberian hak tanggungan sebagai perjanjian tambahannya.

---

In order to fulfill daily life needs, and or to be used as legal capital and development of the business, someone will not be reluctant to borrow money, either to individual people and also to the Bank. The process, consisting of borrowing and lending often renown as the "Debt credit" process. Because of borrowing done through the bank required many procedure and clauses, sometimes debtor looks for loan to individual people who costs them less delicacy in requirements. In his effort to protect himself, creditor will usually requests for a guarantee object from the debtor and continued by making an agreement on a sale-purchase which is preceded with a debt-credit agreement. But the questions are "Does the agreement allowed by law, what is legal consequences to the agreements, what will creditor do to protect himself when debtor doing default and What is exactly protection of law for creditor.

To study the problems, writer applies normatif, research method in conducting this research, which is gain from literature material and in-depth interview with various competent respondents, which are related and reletant to this research. Based on the research method, hence can be taken conclusion that basically, debtor and creditor do any agreement freely, as long as both parties mutually agree to. Although the agreement agreed on the parties, either debtor and creditor, but the agreement like this is not allowed, so that there are legal consequences to that agreement. Creditor to protect himself when debtor doing default is claiming return of the receivables from debtor and Protection of law which ought to for creditor is making agreement of debt-credit relation as main agreement which is followed with agreement of vesting of responsibility freehold asset as the suplemental agreement."