Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLayanan diseminasi data statistik melalui website BPS belum memenuhi harapan para pengguna website. Hal ini dapat dilihat melalui hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) 2017 BPS yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pengguna website dengan kepuasan yang diterima. Selain itu berdasarkan hasil penilaian Open Data Inventory (ODIN), website BPS belum memenuhi kriteria penilaian kualitas website internasional terutama dalam hal penilaian kelengkapan cakupan dan keterbukaan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang strategi peningkatan kualitas website diseminasi data BPS agar website BPS dapat memenuhi harapan pengguna website dan memenuhi penilaian internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif (mixed methods). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei kepada beberapa sampel pengguna website. Data hasil survei dikelompokkan ke dalam kuadran matriks IPA. Atribut layanan website yang berada pada kuadran concentrate here dan keep up the good work akan menjadi fokus perbaikan. Delapan atribut website pada kuadran concentrate here perlu menjadi prioritas perbaikan organisasi seperti keakuratan data, kemudahan penggunaan website, keterbaruan data, dan kelengkapan data. Sepuluh atribut yang terdapat dalam kuadran keep up the good work merupakan atribut yang penting untuk dipertahankan kinerjanya oleh organisasi. Strategi perbaikan kualitas website diusulkan melalui studi literatur yang dikonfirmasi melalui wawancara kepada narasumber. Urutan dan prioritas perbaikan website secara teknis disusun dengan menggunakan Quality Functional Deployment (QFD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPS perlu untuk melakukan optimasi pemrograman website, merancang ulang layout website, membuat forum data statistik, menyelenggarakan statictical capacity building, serta meningkatkan interoperabilitas data.

---

ABSTRACTStatistical data dissemination through BPS website have not met expectation of data users. The Data Need Survey (SKD) 2017 indicates a gap between user expectations and user satisfaction. In addition, some users have difficulty understanding the features on the BPS website. In addition, based on the ODIN assessment, the BPS website has not met the criteria for evaluating international website quality, in data completeness and data openness criteria.The purpose of this research is to design strategies to improve the quality of BPS data dissemination websites so that the BPS website can meet the expectations of website users and meet international assessments. This research use quantitative and qualitative methods (mixed methods) to analyze data. Data collection is done by conducting surveys to some sample data users. Data are grouped into IPA matrixquadrants.Attributes in concentrate here quadrant and keep up the good work quadrantwill be the focus of improvement. The proposed strategy was confirmed through interviews. The priority of website improvements is technically compiled using Quality Functional Deployment (QFD). The results showed that BPS needed to optimize website code, redesign the website layout, create statistical data forum, conduct statistical databuilding, and also improve data interoperability."

"Manajemen pengetahuan (MP) menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran di organisasi. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertugas melaksanakan kegiatan statistik mulai menyadari pentingnya pengetahuan sebagai aset penting organisasi dalam mencapai visi misinya. Berdasarkan Rencana Transformasi Digital BPS, penerapan MP di BPS diharapkan dapat mendukung strategi organisasi. Namun, berdasarkan data penerapan MP di BPS yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan berbagai inisiatif MP di BPS belum optimal. Untuk mencapai keberhasilan program MP maka diperlukan adanya strategi MP. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan sebuah strategi MP berdasarkan hasil pengukuran kematangan MP di BPS. Pengukuran tingkat kematangan MP pada penelitian ini menggunakan kerangka kerja MP oleh Asian Productivity Organization (APO). Perumusan strategi MP ini dibantu dengan kerangka kerja MP oleh APO, strategi pengetahuan oleh Zack serta KM solutions dan foundations oleh Becerra. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode kuantitatif untuk pengukuran kematangan MP melalui survei kemudian analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Selanjutnya, metode kualitatif dilakukan untuk penyusunan strategi peningkatan MP melalui wawancara, observasi dan studi literatur kemudian analisis datanya menggunakan analisis tematik. Dari hasil analisis, kategori kematangan MP dengan nilai tertinggi yaitu teknologi sedangkan kategori dengan nilai terendah yaitu proses pengetahuan. Secara keseluruhan, total skor seluruh kategori kematangan MP BPS adalah 145,91 atau berada pada level 3 (introduction). Hal ini menunjukkan bahwa praktik MP sudah dilakukan di beberapa area organisasi. Perumusan strategi MP BPS dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 tahap yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hasil strategi MP ini diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan program MP di BPS.

---

Knowledge management (KM) becomes important in the learning process in organizations. The Central Bureau of Statistics (BPS) as a non-departmental government agency tasked with carrying out the statistical activities began to realize the importance of knowledge as an important asset of the organization in achieving its vision and mission. Based on the BPS Digital Transformation Plan, the implementation of KM in BPS is expected to support the organization`s strategy. However, based on the data of the KM implementation obtained at BPS, it shows that the implementation of various KM initiatives at BPS is not optimal. To achieve the success of the KM program, the KM strategy is needed. This study aims to develop the KM strategy based on the results of measuring its KM maturity at BPS. The measurement of KM maturity level in this study uses the KM framework by the Asian Productivity Organization (APO). This KM strategy formulation is aided by the APO KM framework, the knowledge strategy by Zack and KM solutions and foundations by Becerra. This research is a case study research with the

quantitative methods to measure the KM maturity through surveys and then analyze the data using the descriptive analysis. Furthermore, a qualitative method is carried out for the design of strategies to increase KM through interviews, observation, and literature review and then analyze the data using the thematic analysis. From the analysis results, the KM maturity category with the highest value is the technology while the category with the lowest value is the knowledge process. Overall, the total score of the KM maturity categories at BPS is 145.91 or at level 3 (introduction). This shows that the KM practices have been carried out in several areas of the organization. The formulation of the KM strategy at BPS from this study is categorized into 3 stages, namely planning, implementation, and evaluation. The results of this KM strategy are expected to realize the success of the KM program at BPS."

"Open Government Data (OGD) adalah inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola data yang dihasilkan oleh seluruh kementrian/lembaga untuk dapat dibagikan dan digunakan secara bebas serta tersedia dalam format yang terbuka. Penggunaan kembali (reuse) data oleh masyarakat akan meningkatkan partisipasi, interaksi dan keterlibatan masyarakat terhadap data yang dihasilkan pemerintah. Kebijakan data terbuka diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian dan keuntungan sosial melalui berbagai inovasi yang dihasilkan dengan pemanfaatan data yang tersedia Meskipun manfaat yang diharapkan dari pemanfaatan data terbuka pemerintah sangat banyak, namun pada kenyataannya dampak dari insiatif data terbuka belum dirasakan. Berdasarkan gap antara konsep manfaat yang dirasakan dari implementasi data terbuka pemerintah dengan kenyataan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan pengguna dalam portal data terbuka. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong keterlibatan pengguna pada inisiatif data terbuka dapat membantu semua pihak dalam memanfaatkan potensi dari data terbuka. Bagi pemerintah, pemahaman faktor-faktor ini dapat mendorong pemerintah untuk memgembangkan portal data terbuka yang lebih baik sehingga meningkatkan keterlibatan pengguna dengan pemerintah. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui media email. Jumlah responden penelitian ini adalah 1.237 responden. Pengolahan data dilakukan dengan analisis CB-SEM menggunakan software AMOS. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan pengguna portal data terbuka adalah kualitas informasi (information quality), kualitas sistem (system quality), manfaat yang dirasakan pengguna (perceived usefulness), kepercayaan pengguna terhadap portal data terbuka (trust to open data), dan kepuasan yang dirasakan pengguna portal data terbuka (satisfaction).

---

Open Government Data (OGD) is an initiative conducted by the government to manage data produced by all ministries and government institution to be freely shared, used and available in open format. Reuse data by citizens will increase participation, interaction and involve the community in data that produced by government. Open data policies are expected to be the driving force for economy and social benefits through various innovations generated by utilizing data. Although the expected benefits of utilizing open government data are numerous, in reality the impact of open data initiatives has not been felt. Based on the gap between the concept of perceived benefits from the implementation of open government data and reality, this study aims to examine what factors influence user engagement to open data portals. An understanding of the factors that influence user engagement to open data portals can help all parties in exploiting the potential of open data initiatives. For the government, understanding these factors can encourage the government to develop better open data portals. This research was conducted by distributing questionnaires via email. The numbers of respondents in this study was 1.237. Data processing was performed by CB-SEM analysis with AMOS software. The result show that factors influencing user engagement on open data portal is information quality, system quality, perceived usefulness, trust to open data, and satisfaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP menggunakan Internal Audit-Capability Model IA-CM dengan studi kasus pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian menggunakan penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kapabilitas Inspektorat Utama BPS saat ini berada pada level 2 infrastructure mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang berada pada level 1 initial , serta langkah peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama BPS menuju level 3 integrated di tahun 2019.

---

This research aims to evaluate the capability improvement of internal audit rsquo s officer by adopting Internal Audit Capability Model IA CM , case study at general inspectorate of central bureau of statistics. This research is designed as a qualitative model with a descriptive method by which literature reviews, questionnaire distributions, observations, interviews and law referencing are used as a primary data collection. This research shows, currently the capability of general inspectorate of BPS reaches second level infrastructure , increased from 2010 that was in initial level first level and the attempt in improving its capability has generated a positive progress toward third level integrated on 2019."

"Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Untuk mengoptimalkan proses bisnis utama BPS dalam memproduksi data dan memberikan layanan data kepada pengguna dibutuhkan ketersediaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi (TI) yang berkualitas. Semua layanan TI di lingkungan BPS diharapkan dapat diberikan sesuai dengan target yang telah disepakati dalam Service Level Agreements (SLA). Namun kenyataannya, pada laporan yang didapatkan dari sistem informasi pusat layanan TI BPS, terdapat beberapa layanan TI yang waktu penyelesaiannya melebihi jatuh tempo atau target yang sudah ditetapkan. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya tingkat knowledge sharing pegawai dalam memberikan layanan TI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi knowledge sharing pegawai, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan knowledge sharing pegawai dalam layanan TI di Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) BPS. Kerangka teoretis yang dirancang pada penelitian ini mengadopsi dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan dimensi individu, organisasi, dan teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, survey research dengan pendekatan metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk menyusun rekomendasi peningkatan knowledge sharing pegawai. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Partial Least Squares Structured Equation Model (PLS-SEM). Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor yang terbukti berpengaruh terhadap kemampuan pegawai dalam melakukan knowledge sharing di Direktorat SIS adalah self efficacy, personal expectation, social capital, IT utilization dan end user focus.

---

Badan Pusat Statistik (Central Bureau of Statistics) is non-departmental government institute of Indonesia that is responsible for conducting a statistical survey to provide data needs for governments, communities and private parties. Quality infrastructure and information technology (IT) services are needed to optimize BPS main business processes in producing data and providing data services to users.

All IT services in the BPS environment are expected to be provided by targets agreed upon in Service Level Agreements (SLAs). However, in reality, the reports obtained from IT service centre information system contained IT services whose completion time exceeded the predetermined time target. This problem is caused by the lack of level of employee knowledge sharing in providing IT services.

This study aims to analyze the factors that influence employee knowledge sharing and also provide recommendations for improving employee knowledge sharing capabilities in IT services at the Directorate of Statistical Information Systems (SIS) BPS. The theoretical framework designed in this study adopts from previous studies using individual, organizational, and technological dimensions.

This research is a case study research, survey research with quantitative method approach and qualitative method to develop recommendations for increasing employee knowledge sharing capabilities. Data collection was carried out through surveys and analyzed by Partial Least Squares Structured Equation Model (PLS-SEM) techniques.

Based on the results of the analysis, the factors that proved to influence the ability of employees to carry out knowledge sharing were self-efficacy, personal expectation, social capital, IT utilization and end-user focus."

"ABSTRAKDalam Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) RI 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu tahapan dalam menyusun IT Design and Strategy adalah menyusun tata kelola dan tata laksana teknologi informasi (IT governance and management). Namun, tata kelola teknologi informasi (TI) di BPS belum mencakup semua bidang keputusan terkait TI. Salah satu bidang keputusan TI yaitu Infrastruktur TI. Infrastruktur TI yang memiliki peranan penting di BPS adalah Data Center atau Pusat Data. Tidak adanya tata kelola yang mengatur pengelolaan Pusat Data dapat berdampak pada terganggunya layanan Pusat Data yang menghambat proses bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data yang sesuai untuk BPS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metodologi penelitian case study dan action research. Perancangan kebijakan dan pedoman diawali dengan penyusunan aspek-aspek pengelolaan Pusat Data yang diperoleh dari standar ANSI/TIA-942 dan standar ANSI/BICSI-002. Dari aspek-aspek pengelolaan Pusat Data tersebut kemudian diamati kondisi pengelolaan Pusat Data saat ini dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pusat Data, Kemudian dari kondisi yang ada dan kendala yang dihadapi diberikan rekomendasi. Selanjutnya dilakukan perancangan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data dengan masukan berupa hasil dari tahapan sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan usulan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data yang sesuai untuk BPS sehingga pengelolaan Pusat Data dapat lebih baik dalam memberikan layanan kepada pengguna.

---

ABSTRACT

On the strategic plan of BPS-Statistics Indonesia 2015-2019, one phase to develop IT design and strategy is to develop IT governance and management. However, IT governance in BPS does not include all area of IT decisions. One of these areas is IT infrastructure. IT infrastructure which has an important function in BPS is data center. The absence of governance that regulates the data center management can have an impact on service disruption of data center that later impedes the business process.

The purpose of this research is to make a design of policy and guideline of data center management that is suitable for BPS. This research is qualitative research using two methodologies: case study and action research. Design of policy and guideline begins with drafting aspects from data center standards: ANSI/TIA-942 and ANSI/BICSI-002. Then, the current condition and constraints encountered on data center management are observed based on aspects derived from standards. If the management does not meet the standards then recommendations given. Next, design of policy and guideline for data center management, using aspects from standards, current conditions, constraints and recommendations.

The result of this research is a proposed policy and guideline for data center management that fit to BPS in providing better services to users."

"Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur merupakan satuan kerja di bawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan statistik di wilayah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Meskipun Badan Pusat Statistik Kabupaten merupakan satuan kerja terkecil di bawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, namun Badan Pusat Statistik Kabupaten menyumbang peran besar dalam pencapaian tujuan Badan Pusat Statistik untuk meningkatkan kualitas data. Hal ini disebabkan oleh peran Badan Pusat Statistik Kabupaten sebagai tombak dalam pengumpulan data langsung ke responden dan sekaligus sebagai pengolah dan diseminasi data. Sebagai contoh adalah pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang tengah berlangsung pada semester I tahun 2019 saat penyusunan penelitian ini. Dari survei ini diperoleh permasalahan yaitu terdapat ketidaklengkapan, ketidakkonsistenan isian dan ketidaktepatan harga pada Modul Kor dan Konsumsi Pengeluaran saat entri data dalam aplikasi. Begitu pula saat pasca entri masih ditemukan ketidakkonsistensian dan ketidaktepatan isian. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan evaluasi tingkat kematangan manajemen kualitas data menggunakan kerangka kerja Manajemen Kualitas Data Loshin. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kematangan berada pada kisaran 2 dan 3. Dari delapan dimensi, terdapat empat dimensi yang belum memenuhi target yang diharapkan yaitu harapan kualitas data, protokol kualitas data, standar data, dan teknologi. Selain itu, hasil dari pengukuran kualitas data statistik menggunakan kerangka kerja European Statistical System menunjukkan bahwa total skor yang dicapai adalah 5.7 dari target yang diharapkan sebesar 9.4. Dari hasil penelitian ini selanjutnya disusun rekomendasi peningkatan kualitas data.

---

The BPS-Statistics of Kaur Regency is a work unit under the BPS-Statistics of the Republic of Indonesia which is responsible for carrying out statistical activities in the regency area, precisely the Regency of Kaur, Bengkulu Province. Although the Regency Statistics Agency is the smallest work unit, the BPS-Statistics of Kaur Regency contributes a large role in achieving the goals of the BPS-Statistics of Republic of Indonesia to improve data quality. This is due to the role of the Regency Statistics Agency as a spearhead in collecting data directly to respondents and at the same time as data processors. An example is the implementation of the National Socio-Economic Survey which was taking place in the first semester of 2019 during the preparation of this study. From this survey, there are problems, namely there are incompleteness, inconsistency in the contents and inaccuracy of the price range in the Cor Module and Expenditure Consumption during data entry in the application. Likewise, inconsistencies and inaccuracies are found after post entries. To overcome this problem, an evaluation of the maturity level of data quality management using the Loshin’s Data Quality Management was done. The results indicate that the maturity level is in the range of 2 and 3. Of the eight dimensions, there are four dimensions that have not met the expected targets, namely expectations of data quality, data quality protocols, data standards, and technology. In addition, the results of measuring the quality of statistical data using the European Statistical System indicate that the total score achieved is 5.7 of the expected target of 9.4. From the results of this study, recommendations were made for improving data quality."

"Saat ini, mayoritas penduduk Indonesia menurut data Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan generasi Z. Kelompok generasi yang dimulai dari mereka yang lahir di tahun 1996 hingga 2012 ini telah mulai memasuki lingkungan dunia kerja. Ini membuat mereka saat ini berada pada fase transisi antara sekolah dengan bekerja. BPS, sebagai instansi pemerintah juga memiliki banyak sumber daya manusia dari generasi Z. Apalagi setiap tahunnya kebutuhan tenaga statistisi di BPS dipenuhi oleh lulusan baru dari Politeknik Statistika STIS, sebuah sekolah kedinasan yang berada di bawah afiliasi BPS. Pada masa transisi ini yang kadang membuat munculnya celah (gap) komunikasi yang dapat menjadi hambatan dalam sebuah organisasi. Gap ini memungkinkan munculnya ketidakharmonisan antara pegawai baru generasi Z ini dengan pegawai lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan metode penelitian studi kasus melalui wawancara mendalam kepada generasi Z di BPS yang dilengkapi wawancara pelengkap, kajian terhadap data dari internal BPS dan majalah internal BPS, serta penelitian terdahulu yang memiliki kaitan. Penelitian ini mengidentifikasi adanya tahapan transisi yang dilakukan oleh generasi Z di BPS dalam menyesuaikan dirinya di lingkungan kerja. Dimulai dari sejak berkuliah di Politeknik Statistika STIS, dilanjutkan dengan ketika melakukan program internship di BPS pusat, dan ketika sudah ditempatkan di BPS penempatan masing-masing. Dari temuan penelitian terdapat beberapa faktor spesifik yang menonjol bagi generasi Z sebagai kelompok co-cultural dalam memilih praktik komunikasi. Seperti pengalaman mereka berinteraksi dengan kelompok lainnya serta konteks situasional, meliputi budaya setempat, situasi, dan waktu. Faktor yang menjadi temuan baru penelitian adalah bagaimana pimpinan di lingkungan kerja menerapkan kebijakan, serta karakteristik institusi pemerintah yang hanya ditemui di Indonesia, dalam penelitian ini karakteristik sekolah kedinasan Politeknik Statistika STIS dan BPS. Beberapa faktor ini membuat para generasi Z dapat memiliki pendekatan komunikasi dan hasil yang diinginkan seperti apa yang diinginkan dalam interaksinya di lingkungan kerja. Dalam temuan penelitian juga mengindikasikan belum disediakannya wadah resmi bagi kelompok co-cultural untuk berkesempatan melakukan komunikasi lintas generasi ketika kuliah, serta belum adanya laporan dan evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan program internship sebagai program penunjang masa transisi generasi Z di dunia kerja.

---

Currently, the majority of Indonesia's population according to the 2020 Population Census data from the Badan Pusat Statistik (BPS) are generation Z. This generation group, starting from those born in 1996 to 2012, has begun to enter the world of work. This makes them currently in a transitional phase between school and work. BPS, as a government agency, also has a lot of human resources from generation Z. Moreover, every year the needs for statisticians at BPS are met by new graduates from the Politeknik Statistika STIS, an official school under BPS affiliation. This transitional period sometimes creates communication gaps that can become obstacles in an organization. This gap allows the emergence of disharmony between these new generation Z employees and other employees. This research uses a post-positivism approach with a case study research method through in-depth interviews with generation Z at BPS accompanied by complementary interviews, a review of data from internal BPS and internal BPS magazines, as well as previous research. This study identified the existence of transitional stages carried out by generation Z at BPS in adjusting to the work environment. Starting from studying at the Politeknik Statistika STIS, followed by doing an internship program at BPS Headquarter, and when they were placed at their respective placement BPS. From the research findings, there are several specific salient factors for Generation Z as a co-cultural group in choosing communication practices. Such as their experiences interacting with other groups as well as situational contexts, including local culture, situation, and time. Factors that become new research findings are how leaders in the work environment implement policies, as well as the characteristics of government institutions that are only found in Indonesia, in this study the characteristics of the official school of the Politeknik Statistika STIS and BPS. Several of these factors make generation Z able to have a communication approach and the preferred outcome as desired in their interactions in the work environment. The research findings also indicate that there has not been an official forum for co-cultural groups to have the opportunity to communicate across generations while in college, and there has been no comprehensive report and evaluation of the implementation of the internship program as a program to support the transition period for Generation Z in the world of work."

"ABSTRAKBPS adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi kegiatan statistik. Misi pertama BPS yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS adalah menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. Berdasarkan penjabaran dari misi tersebut BPS memiliki harapan dalam pelaksanaan kegiatan statistik di BPS yang terintegrasi, terkoordinasi dan tersosialisasikan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan LAKIN Kedeputian BPS, permasalahan tidak terintegrasi, kurang koordinasi, tidak berbagi pengalaman dan permasalahan-permasalahan lain terkait knowledge sharing sering terjadi. Berdasarkan analisis akar masalah, ditemukan akar permasalahan dari masalah tersebut adalah belum adanya sistem knowledge sharing pada kegiatan statistik di BPS. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem knowledge sharing pada kegiatan statistik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Design Science Research (DSR) untuk membangun rancangan sistem yang diusulkan. Pada pelaksanaan tahapan DSR penelitian ini mengadopsi beberapa temuan dari penelitian sebelumnya. Untuk tahapan awareness of problem dan suggestion penelitian ini mengadopsi tiga tahap awal dari Soft Systes Methodology (SSM). Untuk tahapan development penelitian ini mengadopsi penelitian tentang membangun Sistem Manajemen Pengetahuan yang berorientasi pada proses bisnis menggunakan B-KIDE framework. Untuk menguji apakah rancangan yang dibangun sesuai dengan kriteria sistem yang diinginkan BPS, prototipe sistem knowledge sharing berdasarkan rancangan penelitian ini diimplementasikan dan dievaluasi menggunakan statistik fleiss kappa. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, prototipe sistem knowledge sharing sudah sesuai dengan kriteria BPS. Dari tahapan-tahapan DSR yang telah dilakukan pada penelitian ini dihasilkan output yang dijadikan artefak penelitian ini. Selain artefak tersebut hasil akhir dari penelitian ini adalah rancangan sistem knowledge sharing yang diharapkan mampu mendukung setiap proses knowledge sharing yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan statistik. Dengan adanya rancangan ini diharapkan sistem knowledge sharing dapat diimplementasikan di BPS untuk menjadikan kegiatan statistik di BPS lebih terintegrasi, terkoordinasi dan tersosialisasikan secara efektif dan efisien.

---

ABSTRACT

Central Bureau of Statistics (BPS) is a Non-Ministerial Government Institution whose job is to carry out the functions of statistical activities. The first mission of BPS, as formulated in the BPS Strategic Plan (Renstra), is to provide high quality statistical data through integrated statistical activities that uses national and international standard. Based on the elaboration of the mission, BPS has hopes in implementing statistical activities that are integrated, coordinated and socialized effectively and efficiently. Based on BPS performance report, problems are not integrated, lack of coordination, not sharing experiences and other problems related to knowledge sharing still happens often. Based on the root cause analysis, root cause of the problem was found. The root cause of the problem is that there is no knowledge sharing system in statistical activities in BPS. This study aims to build a knowledge sharing system design in these statistical activities. This study uses the Design Science Research (DSR) method. In the implementation of the DSR stages this study adopted several findings from previous studies. For the stage of awareness of problems and suggestions this study adopted three initial stages of Soft Systems Methodology (SSM). For the development phase of this research, it adopts research on building a business process-oriented Knowledge Sharing System using the B-KIDE framework. To test whether the design was fit with BPS criteria, a prototype of a knowledge sharing system based on the design of this study was implemented and evaluated using statistics Fleiss Kappa. Based on the evaluation results, the prototype of the knowledge sharing system was fit with BPS criteria. From the stages of DSR, this research delivered artifacts as outputs of this study. In addition to these artifacts, the final result of this study is a knowledge sharing system design that is expected to be able to support any knowledge sharing process carried out during statistical activities. With this design this study hoped that the knowledge sharing system can be implemented at BPS to make statistical activities at BPS more effectively and efficiently integrated, coordinated and socialized."

"Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberi layanan publik. Layanan publik yang diberikan oleh BPS berupa penyajian data sensus dan survei. Dalam menjalankan fungsi untuk memberikan layanan publik ini, BPS didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengelolaan TIK oleh instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 17 ayat 1 dikatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana. Selain itu di pasal 20 dikatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Namun, hingga saat ini, BPS belum memiliki rencana penanggulangan bencana yang memuat prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik.

Saat ini, BPS sedang fokus dalam membangun disaster recovery center (DRC). Untuk menghadapi kondisi bencana diperlukan dokumen disaster recovery plan (DRP) yang menjelaskan prosedur penanganan bencana dan juga spesifikasi infrastruktur untuk DRC. Untuk memenuhi kebutuhan BPS tersebut, penelitian ini berusaha merancang dokumen rencana penanggulangan bencana atau disaster recovery plan (DRP) di BPS. Pengembangan DRP mengacu pada standar BCI Good Practice Guideline 2008 karena di dalam standar tersebut dijelaskan dengan rinci setiap tahap pengembangan beserta metode yang dapat digunakan.

Hasil dari penelitian ini adalah dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan BPS. Dokumen tersebut memuat peran, tanggung jawab, prosedur, teknis penanganan bencana, strategi keberlangsungan bisnis serta perencanaan kapasitas perangkat TI untuk DRC. Dengan dibuatnya dokumen DRP tersebut, diharapkan pemulihan bencana dapat berjalan dengan baik, sehingga BPS dapat mempertahankan keberlangsungan bisnisnya jika terjadi bencana.

---

BPS-Statistics Indonesia is one of the government agencies that provides public services. Public services provided by BPS is census and survey data presentation. In carrying out the functions to provide these public services, BPS is supported by information and communication technology (ICT). ICT for government sector is regulated by Peraturan Pemerintah RI No. 82 Year 2012 on the Implementation System and Electronic Transactions. One article, namely article 17, paragraph 1 says that the Electronic System for public services shall have a continuity plan activities to cope with disruption or disaster. In addition, Article 20 says that every operator of electronic systems is required to have procedures and mechanisms for securing electronic systems. However, until now, BPS has not had a disaster plan that includes procedures and mechanisms for securing electronic systems.

Currently, BPS is focusing on building a disaster recovery center (DRC). To deal with catastrophic conditions are required disaster recovery plan (DRP) that describes the procedure for disaster management and infrastructure specifications for DRC. To meet the needs of the BPS, this study sought to design documents of disaster overcoming plan or disaster recovery plan (DRP) in BPS. DRP development refers to the standard BCI Good Practice Guidelines 2008 as the standard describes in detail every stage of development as well as methods that can be used.

Result of this research is DRP document in accordance with the needs of the BPS. The document contains the roles and responsibilities of each person, strategy for business continuity, procedures for handling the disaster as well as capacity planning for the DRC. DRP is expected to run well, so that BPS can maintain business continuity in case of disaster."