Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mendeskripsikan model komunikasi politik yang dilakukan oleh humas politik pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Model komunikasi politik sebagai satu panduan utama dalam setiap langkah komunikasi politik pasangan calon, melahirkan turunan bagan sebagai strategi komunikasi politik maupun penyusunan komunikasi strategis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif serta desain deskriptif ini, memberikan sebuah hasil penelitian yang menunjukan proses perumusan sebuah model komunikasi politik yang melahirkan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meski terjadi simplifikasi dalam kajian strategi komunikasi politik yang hanya berfokus pada optimalisasi dan evaluasi penggunaan media sebagai pintu informasi dengan muatan komunikasi politik, dalam pelaksanaannya tim pemenangan melalui Media Center Anies-Sandi memberikan pandangan bahwa landasan strategi komunikasi politik berangkat dari sebuah rancangan dalam merumuskan sebuah Grand Design atau paradigma sebagai penentu alur komunikasi politik yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta melahirkan tujuan komunikasi yang sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian hanya berfokus pada pemaparan mengenai perumusan model komunikasi politik dan strategi komunikasi politik pada masa pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

---

This study describes the political communication model wich conducted by the political public relations of  Anies Baswedan-Sandiaga Uno in the 2017 DKI Jakarta Regional Election. Political communication model as a main guide in each step of political communication of the candidate, defining the strategy of politics and strategic communication. This research with a qualitative approach and descriptive design give the result that shows the process of formulating a political communication model  bring forth political communication strategy conducted by Anies-Sandis political PR in the 2017 DKI Jakarta regional election and contestation. Despite has a simplification in the study of political communication strategies which only focuses on optimizing and evaluating the use of media as an information with political communication content, in the implementing the winning team through Media Center Anies-Sandi gives the view that the foundation of political communication strategy departs from a design in formulating a Grand Design or paradigm as a determinant of political communication effective, efficient and right on target made up the goals that are in accordance with what has been previously designed. The research only focuses on the presentation of the formulation of the political communication model and political communication strategy in the 2017 DKI Jakarta regional election."

"Partai Gerindra merupakan bagian dari 18 partai politik baru yang ikut pemilu 2009, dan mengusung figur kontroversial Prabowo Subianto sebagai capresnya. Kondisi tersebut menempatkan Partai Gerindra pada posisi ke tiga sebagai partai besar di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah fenomena bahwa kekuatan partai baru dengan mengusung tokoh yang kontroversial namun partai tersebut bisa tetap yakin dan konsisten membawa partai Gerindra melangkah sebagai partai terdepan dengan menggalang massa yang setiap tahunnya terus bertambah. Kekalahan partai Gerindra dalam mengusung nama calon presiden Prabowo menjadi cambuk yang besar bagi massa pendukung Prabowo Subianto karena gagal membawa kemenangan. Hal ini membutuhkan evaluasi dari berbagai elemen dalam tubuh partai untuk kedepannya Partai Gerindra mampu membawa nama Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa Indonesia.Dalam Tesis ini penulis merumuskan masalah sebagai acuan penulis, adapun rumusan masalahnya adalah strategi apa yang dilakukan Partai Gerindra dalam membangun politik pencitraan Partai Gerindra melalui sosok Prabowo Subianto pada pilpres 2014. Perumusan masalah itu dijabarkan dengan menggunakan metode penelitian.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan jenis penelitiaan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara individu intensif (mendalam). Wawancara mendalam didasarkan pada sebuah panduan wawancara, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan informal untuk memfasilitasi diskusi tentang isu-isu dengan cara yang setengah terstruktur atau tidak terstruktur. Pertanyaan terbuka digunakan untuk memungkinkan terwawancara berbicara panjang lebar mengenai sesuatu topik. Selain data dari wawancara mendalam, penelian ini menggunakan data-data dari buku beserta artikel yang berhubungan dengan AD/ART partai Gerindra, catatan pemerintah, media massa, internet, dan sumber lain yang relevan dengan penelitianPada saat musim kampanye politik 2014 Partai Gerindra berperan dalam melakukan politik pencitraan Prabowo Subianto. Langkah politik pencitraan yang dilakukan Partai Gerindra terhadap Prabowo diantaranya adalah Partai Gerindra melakukan kampanye politik yang cukup intens di berbagai media publik, baik internal maupun lokal. Kemudian Gerindra konsisten menarik perhatian anak muda untuk ikut terjun ke politik dengan tujuan untuk menjadi bangsa yang kuat dan bisaberdiri dibawah kaki sendiri. Dengan membuat sistem pengkaderisasi yang belum dimiliki partai lainnya membuat partai gerindra mencetak anak-anak muda yang berkualitas untuk membangun negara. Selain menggunakan jasa media, Partai Gerindra juga melakukan komunikasi politik secara dialogis keberbagai segmentasi masyarakat misalnya kaum buruh, mahasiswa, petani, nelayan dan guru. Langkah-langkah strategi politik pencitraan tersebut menghasilkan tanggapan yang beragam. Sebagian tetap menilai Prabowo dengan citra kontroversialnya dan sebagian besar.

---

Gerindra is part of 18 new political parties that is running in the election of 2009, and carries a controversial figure Prabowo as president candidat. The conditions put Gerindra in the third position as a major party in Indonesia. This is a phenomenon that the strength of a new party by bringing a controversial figure, but the party can remain confident and consistently bring Gerindra party stepped down as the party leading up to raise mass each year continues to grow. Gerindra party's defeat in nominating presidential candidates Prabowo a whip which was great for the supporters of Prabowo for failing to bring victory. This requires an evaluation of the various elements within the party for the future Gerindra capable of carrying the name Prabowo as leader of the nation of Indonesia.

In this thesis, the formulation of the problem is what kind of strategy, that Gerindra party do in build imegary political of Gerindra party through the figure Prabowo of the election in 2014. Formulation of the problem was described by using research methods.

The method that used in this thesis is using the qualitative research. This qualitative study is using the technique of intensive individual interviews (in-depth). In-depth interviews based on an interview guide, open-ended questions, and informal investigations to facilitate the discussion of issues in a way that half-structured or unstructured. Open-ended questions are used to allow the interviewees to speak at length on a topic. In addition to the data from in-depth interviews, this study presented by using data from the book as well as articles related to AD / ART Gerindra party, government records, mass media, internet, and other sources that are relevant to the research.

By the time of the political campaign season in 2014 Gerindra political role in doing imaging Prabowo. Political steps undertaken imaging Gerindra against Prabowo include Gerindra do fairly intense political campaign in various public media, both internally and locally. However, Gerindra as consistenly may to attract young people follow in politic with purpose to become strong nation. By creating a group system which is there is no other party using this system, it makes Gerindra party create young people that has quality to build the country and Gerindra Party do some politic communication dialogical to various society, for example the workers, students, farmers, fishermen and teachers. There are a lot of argument about this strategy, most of them still have opinion about the controversial imager of Prabowo."

"Tesis ini bertujuan menjelaskan kecenderungan isi debat dan fungsional debat kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 putaran pertama. Putaran pertama ini terdiri dari 3 seri debat yang dilakukan masing-masing pada tanggal 13 Januari untuk seri yang pertama, kemudian seri kedua 27 Januari dan terakhir pada tanggal 10 Februari 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif-deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsional dalam wacana kampanye politik Functional Theory of Political Campaign Discourse yang dikembangkan oleh seorang professor ilmu kmunikasi dari Amerika, William L. Benoit. Hasil penelitian ini akan menunjukkan kecenderungan masing-masing kandidat apakah lebih fokus dalam fungsi acclaim, attack atau malah defense. Teori ini juga akan menunjukkan kecenderungan topik yang digunakan oleh masing-masing kandidat apakah lebih mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan policy atau berkaitan dengan karakter character .Kata Kunci: Analisis Isi; Komunikasi Politik; debat; functional theory; Benoit

---

This thesis aims to explain the tendency of functional and debate content on DKI Gubernatorial Election 2017. There are 3 series of debate on the first round. The first debate was on January 13th, the second on 27th and last was on February 10th 2017. This is quantitative descriptive research. The theory used in this research is the functional theory of political campaign discourse developed by a professor of communication science from America, William l. Benoit. The results of this study will show the tendency of each candidate whether more focused in the function acclaim, attack or even defense. This theory will also indicate the tendency of the topics used by each candidate whether to prioritize matters relating to the policy or related to the character.Keywords Content Analysis Political Communication Debate Functional Theory Benoit"

"Kampanye merupakan salah satu momen dalam pemilu yang paling ditunggu. Masa kampanye adalah saat dimana calon kepala daerah memperkenalkan diri kepada masyarakat luas, terutama visi dan misinya. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap suatu kampanye politik digunakan analisis sentimen menggunakan data Twitter. Penelitian ini melakukan analisis sentimen terhadap kampanye politik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Program yang digunakan untuk klasifikasi yaitu sentiStrength dengan menggunakan pendekatan berbasis leksikon. Dataset yang digunakan untuk klasifikasi yaitu kicauan tweet pengguna yang ditujukan untuk to membalas kicauan akun ofisial calon gubernur dan wakil gubernur, dan kicauan yang menyebut mention akun ofisial calon gubernur dan wakil gubernur pada saat masa kampanye putaran 1 dari tanggal 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017 dengan total kicauan yang terkumpul sebanyak 158.517 kicauan dan putaran 2 dari tanggal 7 Maret sampai 15 April 2017 dengan total kicauan yang terkumpul sebanyak 117.074 kicauan. Pengklasifikasian terbagi menjadi 3 kelas yaitu positif, negatif, dan netral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sentimen positif mendominasi sentimen negatif untuk tiap-tiap calon gubernur dan wakil gubernur, dan hasil perolehan sentimen positif di media sosial Twitter dengan hasil perolehan suara yang didapat oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 baik pada putaran 1 maupun 2 memiliki urutan yang sama.

---

The campaign is one of the most awaited moments in elections. The campaign period is the time when the candidate head of the region introduces himself to the public, especially his vision and mission. To find out the public view of a political campaign used sentiment analysis using Twitter data. This study analyzes the sentiment toward the political campaign of candidate pair of governor and vice governor of DKI Jakarta in 2017. The program used for classification is sentiStrength by using lexicon based approach. The dataset used for classification is the tweets of users intended to respond to the tweets of the official accounts of candidates for governors and vice governors, and tweets that mention the official accounts of candidates for governor and vice governor during the campaign period round 1 from October 28, 2016 to February 11, 2017 with a total of tweets gathered as many as 158,517 tweets, and round 2 from March 7 to April 15, 2017 with a total tweet gathered 117,074 tweets. Classification is divided into 3 classes of positive, negative, and neutral. The results showed that in general the positive sentiment dominates the negative sentiment for each candidate of governor and vice governor, and the result of positive sentiments in social media Twitter with the result of vote earned by the couple of candidates for governor and vice governor of DKI Jakarta 2017 both on round 1 and 2 have the same order. "

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menelaah etika komunikasi politik kandidat gubernur-wakil gubernur Anies-Sandi terkait dengan janji kampanye pemilikan rumah DP nol rupiah dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan. Peneliti tertarik mengkaji bagaimana masyarakat menilai etika komunikasi politik Anies-Sandi dalam menjanjikan rumah DP nol rupiah. Penilaian etis itu menggunakan model tiga poros etika Bruce E. Gronbeck, yakni: motif, karakter, dan kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan preferensi pilihan politik mempengaruhi bagaimana penilaian etis masyarakat terhadap kandidat, baik pada aspek motif, karakter maupun kompetensi. Selain itu, ada kecenderungan perbedaan persepsi terhadap pesan politik-dalam hal ini janji kampanye rumah DP nol rupiah-juga turut menentukan bagaimana penilaian masyarakat terhadap etika komunikasi politik kandidat pada tiga poros etis tersebut.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to evaluate political communication ethic of Anies-Sandi as a governor-vice governor candidate in the matter of campaign promise on zero rupiah down payment of property ownership in the Jakarta's gubernatorial election 2017. This qualitative research use study case method. Data collection is conducted by interviewing informants. The researcher interested in elaborating how the public evaluate political communication ethic of Anies-Sandi when they promised zero rupiah down payment of property ownership. The main framework for analysing the ethical dimension will be ethical judgment model of Bruce E Gronbeck's three ethical pivots: motives, character, and competence. The result of this research found that political preference tends to influence ethical judgement toward candidate in term of motive, character, as well as competence. It also show that perception difference on political message-i.e. campaign promise on zero rupiah DP- tend to affect the ethical judgement toward candidate's motive, character, and competence."

"Penelitian ini membahas tentang perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno pada tahun 2018-2020. Perspektif teoritis yang digunakan adalah teori pilihan rasional dan teori office seeking. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari proses wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno tahun 2018-2020 disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya kecenderungan pilihan rasional dalam sikap Partai Gerindra dan PKS yang dilihat dari sikap Partai Gerindra yang menyetujui persyaratan yang diajukan oleh PKS mengenai posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta demi memperoleh rekomendasi dukungan untuk paslon Prabowo-Sandi di pilpres 2019. Di sisi lain, PKS mengajukan persyaratan agar posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong dapat diisi oleh kadernya sebagai pengganti dari posisi cawapres dan sebagai timbal balik atas rekomendasi dukungan yang diberikan di pilpres 2019. Kedua, adanya kecenderungan office seeking dari kedua partai politik yang bersaing dalam memperebutkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong terutama yang ditunjukkan oleh Partai Gerindra yang berhasil menjadikan kadernya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih hingga sisa masa jabatan periode 2017-2022 berakhir.

---

This research is explained about the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020. The theoretical perspectives used are rational choice theory and office seeking theory. This study uses qualitative methods with primary data collection techniques obtained from in-depth interviews. This study found that the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020 was caused by two things. First, there is a tendency of rational choice in the attitude of the Gerindra Party and PKS as seen from the attitude of the Gerindra Party which agreed to the conditions proposed by PKS regarding the position of Deputy Governor of DKI Jakarta in order to obtain a recommendation for support for the Prabowo-Sandi candidate in the 2019 presidential election. On the other hand, PKS proposed the requirements for the vacant position of Deputy Governor of DKI Jakarta to be filled by its cadres as a substitute for the position of cawapres and in return for the recommendations for support given in the 2019 presidential election. Second, there is a tendency for office seeking from both political parties to compete for the position of Deputy Governor of DKI Jakarta. vacancies, especially those shown by the Gerindra Party, which succeeded in making its cadres as Deputy Governor of DKI Jakarta elected until the remaining term of office for the 2017-2022 period ended."

"Penelitian ini membahas tentang perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno pada tahun 2018-2020. Perspektif teoritis yang digunakan adalah teori pilihan rasional dan teori office seeking. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari proses wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno tahun 2018-2020 disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya kecenderungan pilihan rasional dalam sikap Partai Gerindra dan PKS yang dilihat dari sikap Partai Gerindra yang menyetujui persyaratan yang diajukan oleh PKS mengenai posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta demi memperoleh rekomendasi dukungan untuk paslon Prabowo-Sandi di pilpres 2019. Di sisi lain, PKS mengajukan persyaratan agar posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong dapat diisi oleh kadernya sebagai pengganti dari posisi cawapres dan sebagai timbal balik atas rekomendasi dukungan yang diberikan di pilpres 2019. Kedua, adanya kecenderungan office seeking dari kedua partai politik yang bersaing dalam memperebutkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong terutama yang ditunjukkan oleh Partai Gerindra yang berhasil menjadikan kadernya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih hingga sisa masa jabatan periode 2017-2022 berakhir.

---

This research is explained about the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020. The theoretical perspectives used are rational choice theory and office seeking theory. This study uses qualitative methods with primary data collection techniques obtained from in-depth interviews. This study found that the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020 was caused by two things. First, there is a tendency of rational choice in the attitude of the Gerindra Party and PKS as seen from the attitude of the Gerindra Party which agreed to the conditions proposed by PKS regarding the position of Deputy Governor of DKI Jakarta in order to obtain a recommendation for support for the Prabowo-Sandi candidate in the 2019 presidential election. On the other hand, PKS proposed the requirements for the vacant position of Deputy Governor of DKI Jakarta to be filled by its cadres as a substitute for the position of cawapres and in return for the recommendations for support given in the 2019 presidential election. Second, there is a tendency for office seeking from both political parties to compete for the position of Deputy Governor of DKI Jakarta. vacancies, especially those shown by the Gerindra Party, which succeeded in making its cadres as Deputy Governor of DKI Jakarta elected until the remaining term of office for the 2017-2022 period ended."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan mengenai pembentukan relasi saling menguntungkanantara partai politik dengan konsultan politik. Studi kasus yang diteliti adalahrelasi partai pengusung Joko Widodo-Basuki T. Purnama (PDIP dan Gerindra)dengan PolMark Indonesia dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. Skripsiini menggunakan allied view dalam menjelaskan relasi saling menguntungkanantara konsultan politik dengan partai politik. Temuan yang didapat adalahterdapat pembagian kerja dan interaksi intensif antara PDIP-Gerindra denganPolMark Indonesia. Hubungan saling menguntungkan dapat terbentuk karenapartai pengusung membutuhkan PolMark Indonesia untuk mengefektifkan danmengefisienkan kampanye mereka, sementara PolMark Indonesia diuntungkandengan makin kokohnya nama mereka dalam bidang pemasaran politik.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the establishment of symbiotic partnership betweenpolitical party and political consultant. The case of this study is the relationshipbetween Joko Widodo-Basuki T. Purnama’s bearer parties (PDIP and Gerindra)with PolMark Indonesia. This thesis uses allied view to examine the symbioticpartnership between them. The result of this thesis is that both of parties and theconsultant have their own roles that complement each other. Symbioticpartnership can take place between them because PDIP-Gerindra acknowledgethat PolMark Indonesia is able to make the campaign effective and efficient, whilePolMark Indonesia gains a more reputable image in the area of political marketing."

"Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan menguatnya peran lembaga legislatif daerah dan kewenangan untuk memilih Kepala Daerah secara otonom. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah fenomena pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana konflik politik terjadi dan mengakibatkan pemilihan selalu dibatalkan dan diulang hingga tiga kali dan terjadi lebih dari 1 (satu) tahun.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Propvinsi Maluku Utara yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik politik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan studi ini yaitu; konflik politik, suksesi politik, elite, politik lokal yang didalamnya dibahas teori dan konsep desentralisasi, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, ethnic identity, primordialisme dan demokrasi.Sumber utama terjadinya konflik politik adalah perebutan kekuasaan politik yakni posisi strategis dari Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik politik adalah; Pertama, pemberlakuan status pemerintahan darurat sipil, yang mempengaruhi kondisi politik lokal, mengakibatkan proses suksesi politik akhirnya dimasuki oleh kepentingankepentingan kelompok/golongan dan intervensi pemerintah untuk tujuan politisnya. Kedua, perebutan kekuasaan politik terjadi antara elite politik baik di tingkat lokal maupun pusat dengan dukungan kelompok-kelompok yang berbasiskan kekuatan politik, maupun kelompok tradisional dan etnis. Hal ini didukung oleh kondisi budaya politik masyarakat Maluku Utara yang masih bersifat primordial, kuat hubungan patron-klien serta mengedepankan budaya kekerasan. Ketiga, friksi di tubuh partai politik di tingkat lokal dan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Utara yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam proses pencalonan figur dari masing-masing partai maupun fraksi. Kekuatan partai politik di tingkat Pusat (DPP) masih sangat kuat dalam menginstruksikan kebijakan partai dan cenderung berbeda dengan aspirasi di tingkat lokal. Sedangkan dalam fraksi sendiri terjadi pengingkaran komitmen dimana anggota fraksi tidak loyal terhadap kesepatakan partai maupun fraksinya.Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat selain mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat juga akan sedikit mengurangi konflik politik sebagaimana temuan penelitian ini, Namun konflik bukannya tidak ada, sehingga pendidikan politik kepada rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi.

---

The policy on local autonomy built up stronger role of local legislative body and the autonomy rights to elect the Head of Province. One of interesting parts to research upon is the phenomena of Head of Province election in North Maluku Province, where political conflict occurred and resulted in the election's cancellation and re-election took place until three times in one year.

The aim of this research is to further know the process of election of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province in 2001 until 2002 and analyze factors which contribute to the emergence of the political conflict. Method used in this research is qualitative approach with case study method. Relevant theories and concepts with this research problem; political conflict, political succession, elite, local politics which discussed decentralization theory and concept, power relation between central and local government, ethnic identity, primordial and democracy.

The main source of political conflict was the struggle of political power which inherent in the form of strategic positions of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province. Factors which influenced the emergence of political conflict are: Firstly, the implementation of civilian emergency governance state, which influences the local political condition, causing the political succession process finally penetrated by groups' interests and government intervention for its political purposes. Secondly, struggle of political power between political elites in both local and central level with groups supports based on political power and also traditional and ethnical groups. This is supported by the political culture condition of North Maluku society which still heavily primordial, strong in patron-client relationship and culture of violence. Thirdly, the friction inside the local level political party and faction inside the Provincial Parliament (DPRD) of North Maluku which was caused by difference of opinions during the candidacy process from each of the political party and internal faction. The political party's power in the central level (DPP) was still very strong in giving out instruction of party's policy and tends to be different with local level participation. Meanwhile in the internal faction itself, commitment denial became a concern where faction's members no longer loyal to the party and even faction's agreement and decision.

The direct election of head of province can bring back the sovereignty to the hands of citizens as well as decreasing the political conflict as found in this research. However, the conflict is not nonexistent and hence mass political education is an absolute necessity to the continuance of democracy."

"Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan wadah bagi para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) untuk mengukur kompetensi dan kelayakannya sebagai orang nomor 1 dan 2 di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendapatkan perhatian, dukungan, dan kepercayaan warga DKI Jakarta, para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur melakukan hal yang disebut tindak tutur performatif dalam menyampaikan gagasan dan programnya ketika beradu pendapat. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis dan maksud tindak tutur performatif yang digunakan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Data penelitian ini adalah seluruh tuturan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada segmen empat, lima, dan enam dalam debat perdana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tindak tutur performatif dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan jenis asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi dengan maksud memosisikan penutur dalam kebenaran, memengaruhi mitra tutur untuk melakukan sesuatu, menunjukkan komitmen penutur pada masa mendatang, mengutarakan sikap perasaan penutur, dan mengetahui penyebutan suatu hal.

---

Jakarta Gubernatorial Election debate 2017 was a stage for governors candidates and vice governors candidates to show their competence and expediency as the number 1 and 2 in DKI Jakarta. To get interest, support, and trust from DKI Jakartas citizens, the candidates did acts in deliver their ideas and programs. This acts are called performative utterance. The purpose of the research is to identify kind and meaning of the performative utterance that the candidates used. The research data are the candidates utterance from segment four, five, and six of first Jakarta Gubernatorial Election debate. The research output are performative utterance in Jakarta Gubernatorial Election debate 2017, with kind assertive, directive, commisive, expressive, and declarative, with meaning to place the speaker as the truth, to influence audience to do something, to show speakers commitment in the future, to explain speakers sentiments attitude, and to know matters mentioning."