Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nowadays, international transactions become common in obtaining goods or services abroad of a country. The ac- tors are not limited to natural person. Most of the time the actors are legal persons. The emergence of legal person in the said activity is due to its mere permanent existence compared to natural person. Asian countries such as Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Japan, Taiwan, and South Korea are called the High performing Asian Economies (HPAEs) by World Bank. Due to their geographical affinity, actors within the HPAEs started to conduct international transactions to obtain eccentric goods or services that each country offers. This thesis focuses on the forms of legal person in the HPAEs. Apart from it, there is personal status to which law is applicable to the legal person. It plays an important role in international transactions. It has drawn an attention that the determination of personal status varies from one country to another. On how it varies, is one of the reason in conducting this thesis. The research is con- ducted through normative juridical method by examining positive law of the said countries. The result of the re- search will list the known forms of legal person as well as its personal status that each country adhere.

---

Saat ini, transaksi internasional menjadi hal yang umum dalam memperoleh barang atau jasa di luar negeri. Para pelaku tidak terbatas pada pribadi kodrati, sebagian besar, mereka adalah badan hukum. Munculnya badan hukum dalam kegiatan tersebut adalah karena keberadaannya yang lebih abadi dibandingkan dengan pribadi kodrati. Ne- gara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, RRC, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan disebut sebagai High Performing Asian Economies oleh Bank Dunia. Karena lokasi geografisnya yang dekat satu sama lain, pelaku dalam HPAEs mulai melakukan transaksi internasional untuk mendapatkan barang atau layanan eksen- trik yang ditawarkan masing-masing negara. Karena salah satu pelaku adalah badan hukum, sangatlah penting untuk mengetahui bentuk-bentuk dari badan hukum yang dikenal dalam HPAEs. Selain itu, dalam berbicara tentang orang, ada status personal untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk orang tersebut. Menegaskan pada badan hukum, status personal memainkan peran penting di dalam transaksi internasional. Penentuan status personal telah menjadi perhatian dikarenakan caranya yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Adanya variasi tersebut adalah merupakan salah satu alasan dalam melakukan tesis ini. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis nor-matif dengan memeriksa hukum positif negara- negara tersebut. Hasil penelitian akan memaparkan bentuk badan hukum yang diketahui serta status pribadinya yang dianut oleh masing-masing negara."

"Dalam perkembangan ekonomi global dan transaksi bisnis internasional isu kepailitan lintas batas sering kali ditemukan dan menjadi masalah global. Berlakunya prinsip teritorialitas dan prinsip kedaulatan negara pada sebagian besar negara civil law maupun common law menyebabkan tidak dapatnya suatu putusan pailit diakui dan dieksekusi di negara lain sehingga aset debitor pailit yang terdapat di luar wilayah tempat putusan pailit ditetapkan tidak tercakup kedalam boedel pailit. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah harta pailit yang akan dipergunakan untuk membayar sejumlah utang kepada para kreditor, sehingga tidak terpenuhinya hak pembayaran kreditor. Begitu juga di Indonesia, berdasarkan Pasal 436 Rv suatu putusan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia sehingga berlaku prinsip teritorialitas terhadap putusan pengadilan asing. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diakuinya putusan pailit asing di Indonesia dan juga sebaliknya terhadap putusan pailit Indonesia di negara asing. Terjadinya krisis ekonomi global di Asia pada 1997, telah memacu berbagai negara di Asia untuk melakukan reformasi hukum kepailitannya terutama dalam kepailitan lintas batas. Dalam menghadapi isu kepailitan lintas batas tersebut, Singapura dan Malaysia mengadakan insolvency agreement secara resiprositas sedangkan Korea Selatan, Jepang, dan Thailand berupaya dengan memperbaiki instrumen hukum kepailitan negaranya dengan mengacu pada UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment yang dikeluarkan oleh United Nations. Maka dari itu penting juga bagi Indonesia untuk turut melakukan reformasi terhadap instrumen hukumnya dalam mengatasi masalah kepailitan lintas batas tersebut baik dengan mengadakan dan meratifikasi perjanjian internasional maupun memperbaiki insturmen hukum nasionalnya dengan mengacu pada Model Law, mengingat belum adanya pengaturan khusus mengenai kepailitan lintas batas di Indonesia baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional.

---

In the development of global economy and international business transactions, cross-border insolvency issues are often found and become a global problem. Applicability of the territoriality principle and the state sovereignty principle in most civil law and common law countries causes a bankruptcy judicial decision unable to be recognized and executed in another country, so that the assets of debtors located outside the region cannot be included into the set of the bankrupt's property. It'll cause reduction sum of the bankruptcy's property which will be used to pay a sum of debt to the creditors, so that, fulfillment of the rights of creditors payments won't be accomplished. Similarly in Indonesia, based on Article 436 Rv, a foreign judicial decision cannot be recognized and executed in Indonesia appropriate with territoriality principle. It'll cause a foreign bankruptcy judicial decision cannot be recognized in Indonesia and so does with Indonesia bankruptcy judicial decision in a foreign country.

The Asia global economic crisis in 1997 has spurred many countries in Asia to make bankruptcy law reform, especially in cross-border insolvency regulation. In order to face the cross-border insolvency issues, Singapore and Malaysia arranged a reciprocal insolvency agreement, while South Korea, Japan, and Thailand tried to fix the local bankruptcy law refer to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment issued by the United Nations. Knowing that there aren't any local or international regulation about cross-border insolvency in Indonesia yet, it's also important for Indonesia to take part in reforming the legal instruments to deal with cross-border insolvency problems by conduct and ratify international treaties or arrange It's local bankruptcy law refers to the Model Law."

"Praktik pengangkatan anak terus dikenal dan berkembang dari masa ke masa, diawali dengan motif untuk meneruskan nama keluarga hingga akhirnya mengalami perubahan menjadi membantu dan memenuhi kebutuhan anak-anak yang kurang beruntung. Perihal pengangkatan anak di Indonesia yang termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga telah menekankan bahwa pengangkatan anak harus dengan kepentingan anak, namun peraturan yang ada masih belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, terutama anak. Bertolak dari hal tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang salah satunya dapat dilakukan dengan dengan menggunakan pendekatan perbandingan ketentuan hukum dari dua negara yang berbeda, yang mana dalam hal ini dilakukan antara Indonesia dan Thailand. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan disusun dengan menjelaskan beberapa aspek terkait pengangkatan anak yang meliputi penertian, jenis, syarat, tata cara, akibat hukum, bimbingan dan pengawasan, serta pembatalan pengangkatan anak. Adapun tulisan ini diharapkan dapat melengkapi pengaturan pengangkatan anak di Indonesia terutama dalam hal pembatalan pengangkatan anak dan mendorong pembentukan undang-undang khusus pengangkatan anak di Indonesia.

---

The adopting children practice continues to be known and developed from time to time, starting with the motive to carry on the family name until finally switching to help and meet the needs of less fortunate children. Regarding child adoption in Indonesia, which is contained in several laws and regulations, it has also been emphasized that child adoption must accentuate the child's interests. However, the existing regulations are still insufficient to provide legal certainty and legal protection for the parties, especially the child in question. Accordingly, it is necessary to conduct further research that can be done by using a comparative approach to the legal provisions of two different countries, which in this case is carried out between Indonesia and Thailand. This research uses the normative-judicial method and is structured by explaining several aspects related to child adoption that include the definition, types, requirements, procedures, legal consequences, guidance, and supervision, as well as the termination of child adoption. This paper is expected to complement the regulation of child adoption in Indonesia, particularly in regard to the termination of child adoption, and to encourage the formation of a Child Adoption Act in Indonesia."

"Penelitian ini mengidentifikasi bank efficiency yang dipengaruhi oleh penetrasi bank asing terhadap risk taking pada bank-bank konvensional di Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Jepang dan Korea Selatan Tahun 2010-2016. Penelitian ini menggunakan teori efisiensi yang diukur dengan pendekatan Data Envolment Analysis DEA untuk mengukur bagaimana efisiensi bank terhadap risiko yang dikhawatirkan sejak krisis 2008, yakni liquidity rik, credit risk dan capital risk. Penelitian ini juga memperkirakan bagaimana pengaruh bank asing yang memasuki sebuah negara terhadap keputusan bank-bank domestik untuk memilih ataupun mengambil risiko yang akan dihadapi di masa yang akan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini disebabkan bank asing yang memiliki aset yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank domestik baik aset lancar maupun tetap. Karya Akhir ini menggunakan generalized least square yang mengoreksi masalah heterokedastisitas. Saya menemukan penetrasi bank asing berpengaruh secara signifikan terhadap technical efficiency dan cost efficiency melibatkan bank untuk memilih risk taking pada liquidity rik, credit risk dan capital risk.

---

This study identifies the bank efficiency that is influenced by the penetration of foreign banks against risk taking in conventional banks in Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Thailand, Japan and South Korea 2010 2016. This study uses efficiency theory as measured by Data Envolment Analysis DEA approach to measure how bank efficiency against risk that has been feared since the 2008 crisis, namely liquidity rik, credit risk and capital risk.

This study also discusses how the influence of foreign banks entering a country against the decisions of domestic banks to choose or take risks that will be faced in the future will be both in the short and long term. This is due to foreign banks that have larger assets compared to domestic banks, both current and fixed assets.

This Final Work uses generalized least square that corrects the problem of heterokedastisitas. I found the penetration of foreign banks significantly influenced technical efficiency and cost efficiency involving banks to choose risk taking on liquidity rik, credit risk and capital risk. "

"Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia kemudian membandingkan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia dan Vietnam. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia serta bagaimana perbandingan undang-undang penanaman modal di Indonesia dan Vietnam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisi masalah kepastian hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, dan perbandingan Undang-Undang Penanaman Modal antara Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku-buku.Penanaman Modal Asing memberi manfaat dan dampak yang positif untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, begitu juga untuk Indonesia dan Vietnam yang masih dianggap sebagai destinasi investasi Asia dan dunia. Banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi penanam modal untuk menanamkan modalnya pada suatu negara, salah satunya adalah jaminan kepastian hukum. Masalah kepastian hukum seringkali menjadi penghambat masuknya investasi, khususnya di Indonesia karena ketidakpastian hukum menyebabkan iklim investasi menjadi tidak kondusif. Penelitian ini membandingkan Undang-Undang Penanaman Modal antara Indonesia dan Vietnam, kemudian menemukan beberapa persamaan dan perbedaan didalamnya. Undang-Undang Penanaman Modal harus bisa mengakomodir kepentingan penanam modal asing dengan memberi kepastian hukum, diikuti dengan penegakan hukum, tanpa mengurangi kepentingan nasion.

---

This research examines the legal certainty of foreign investment in Indonesia and subsequently compares the investment laws between Indonesia and Vietnam. The principal issue raised in this research is about the legal certainty of foreign investment in Indonesia as well as how the Indonesian laws of investment are compared to the laws of investment in Vietnam. As for the purpose of this research is to discover, comprehend and analyze the legal certainty problem of Foreign Investment in Indonesia, and the comparison of Investment Laws between Indonesia and Vietnam. This research is a legal research which is juridical normative using secondary data such as legislation and books.

Foreign investment gives benefits and impact which are positive for economic growth of a country, as well as to Indonesia and Vietnam which are still regarded as the investment destination in Asia and in the world. There are many factors taken into consideration for investors to invest in a country, one of them is legal certainty assurance. Legal certainty problem often obstructs the entry of investment, especially in Indonesia because the legal uncertainty made it inconducive for investment. This research attempts to compare the laws of investment between Indonesia and Vietnam, and subsequently locate the similarities and differences between them. Investment laws should be able to accommodate the interests of foreign investors by providing legal certainty, followed by law enforcement, without jeopardizing national interest."

"Sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing kerap digugat ke peradilan Indonesia atas dasar penyelundupan hukum. Akibatnya, pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian tersebut diabaikan oleh hakim dalam peradilan Indonesia, sehingga peradilan Indonesia mengadili perkara perjanjian trust dengan mengacu pada hukum Indonesia yang pada saat itu belum mengenal lembaga hukum trust. Setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust tidak lagi dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum.

---

Prior to the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements between Indonesian legal entity and foreign legal entity were often considered as fraudulent creation of point of contacts and be sued to the Indonesian civil court. As a result, the choice of law and the choice of forum that had be made in the agreement was ignored by the Indonesian civil court’s judges. Therefore, the judges adjudicated the case of a trust agreement with reference to the Indonesian law which at that time has not regulated about trust. After the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements shall no longer be considered as fraudulent creation of point of contacts."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia, Thailand, dan Vietnam dalam dekarbonisasi di sektor tenagalistrikan. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang didukung oleh data deskriptif dan membagikan kuesioner kepada tokoh yang ahli di sektor ketenagalistrikan. Hasil penelitian ini menujukkan Vietnam merupakan negara yang paling siap dalam dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan dibandingkan dengan Thailand dan Indonesia. Penelitian ini hanya menganalisis terbatas pada tiga negara dan fokus pada lima kriteria saja karena keterbatasan data yang tersedia dan waktu. Kesempatan Indonesia menjadi Presidensi ASEAN pada tahun 2023 diharapkan dapat menjadi potensi bagi Indonesia dalam memimpin untuk memonitoring negara anggota ASEAN megenai bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan untuk dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan.

---

This study aims to determine the readiness of Indonesia, Thailand, and Vietnam in decarbonization in the electricity sector. The analytical approach used is a qualitative analysis supported by descriptive data and a survey of experts in the electricity sector. The results of this study show that Vietnam is the country that is most prepared for decarbonization in the electricity sector compared to Thailand and Indonesia. This study only analyzes limited to three countries and focuses on five criteria only because of the limited data available and time. Indonesia's opportunity to become the ASEAN Presidency in 2023 is expected to be a potential for Indonesia to take the lead in monitoring ASEAN member countries on how to overcome obstacles to decarbonization in the electricity sector."

"Perdagangan narkotika di Asia Tenggara merupakan salah satu ancaman keamanan regional yang mempengaruhi aspek kesehatan, ekonomi, dan politik. Kehadiran produk narkotika di Asia Tenggara berawal dari perdagangan, kemudian dikembangkan menjadi pertanian dan sampai pada produksi secara mandiri. Aktivitas perdagangan narkotika di Asia Tenggara terpusat pada kawasan Segitiga Emas yang meliputi Myanmar, Thailand, dan Laos. Meskipun perdagangan narkotika di Asia Tenggara telah berlangsung sejak abad ke-16, peraturan larangan baru hadir di akhir tahun 1870. Menandai awal mulanya dinamika narkotika sebagai masalah keamanan baik secara nasional, regional, maupun internasional. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana literatur hubungan internasional membahas problematika perdagangan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Dengan melakukan peninjauan pada 29 literatur yang membahas narkotika di Asia Tenggara, ditemukan empat tema besar sebagai kerangka berpikir yaitu (1) fondasi relevan perdagangan narkotika, (2) jaringan dan distribusi narkotika di Asia Tenggara, (3) kebijakan narkotika di Asia Tenggara, dan (4) kerja sama internasional dalam perdagangan narkotika di Asia Tenggara. Berdasarkan empat tema tersebut ditemukan konsensus yaitu (1) fenomena narkotika di Asia Tenggara dilatarbelakangi kolonialisme, kapitalisme, dan konflik; (2) distribusi jaringan narkotika secara umum tersebar di Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesia, Tiongkok; (3) kebijakan narkotika di Asia Tenggara masih bersifat koersif. Serta ditemukan perdebatan bahwa kerja sama internasional Asia Tenggara tidak merefleksikan kesepakatan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kajian narkotika dalam hubungan internasional dibahas.

---

The drug trafficking in Southeast Asia is a regional security threat that affects health, economic and political aspects. The presence of narcotics in Southeast Asia started from trade, then developed into cultivation until become drugs producer. Drug trafficking activities in Southeast Asia are concentrated in the Golden Triangle area which includes Myanmar, Thailand and Laos. Although the drug trafficking in Southeast Asia has been going on since the 16th century, drug prohibition regulations were introduced at the end of 1870. This marked the beginning of the dynamics of narcotics as a security problem nationally, regionally, and internationally. This paper aims to review the extent of the international relations literature discusses the problems of drug trafficking in the Southeast Asian region. The drug trafficking is a new phenomenon that needs to be further developed in line with the progress of international relations theory. By reviewing 29 literatures discussing drug in Southeast Asia, four major themes were found as frameworks of thought, namely (1) the relevant foundations of drug trafficking, (2) the network and distribution of drugs in Southeast Asia, (3) drug policy in Southeast Asia, and (4) ASEAN cooperation on drug trafficking in Southeast Asia. Based on these four themes, consensus was found, namely (1) the narcotics phenomenon in Southeast Asia was motivated by colonialism, capitalism, and conflict; (2) distribution of narcotics networks in general spread across Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesia, China; (3) drug policy in Southeast Asia is still coercive. It was also found that there was a debate that Southeast Asia's international cooperation did not reflect international agreements. This paper aims to see how far the study of narcotics in international relations is discussed."

"Batubara merupakan sumber energi alternatif yang didaulat akan segera menggantikan posisi minyak bumi sebagai energi utama. Indonesia merupakan salah satu eksportir batubara terbesar yang memasok kebutuhan batubara dunia. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji perkembangan ekspor batubara Indonesia terutama faktor-faktor yang memengaruhinya. Negara tujuan Ekspor yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu Cina, Jepang, Korea, India, Taiwan, Thailand, Pilipina, dan Malaysia. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan data panel, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang yaitu ekspor batubara Indonesia setahun sebelumnya, harga batubara Australia, PDB riil per kapita, harga minyak bumi setahun sebelumnya, dummy negara Cina dan India, dan dummy kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Seluruh variabel bebas yang digunakan memberikan pengaruh positif terhadap ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang. Dari keseluruhan faktor yang signifikan memengaruhi ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang, ekspor batubara Indonesia setahun sebelumnya memiliki pengaruh yang paling dominan.

---

Coal is a source of alternative energy that is requested will soon replace the position of petroleum as a primary energy. Indonesia is one of the largest coal exporter which supplies the needs of the world?s coal. The aim of the writting of this thesis is to investigate the development of Indonesia coal export especially the factors that affect it. Destination countries which analyzed in this study are China, Japan, Rep. of Korea, India, Taipei, Thailand, Philipina, and Malaysia. Based on multiple regression using panel data obtained factors that affect Indonesia coal export are Indonesia coal export one year earlier, Australia coal price, real GDP per capita, price of petroleum one year earlier, dummy largest countries China dan India, and dummy Domestic Market obligation (DMO) policy. All of independent variables give positive influence on Indonesia coal export. Empirical findings also show that Indonesia coal export one year earlier provide the most dominant influence on Indonesia coal export."