Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTDalam ilmu kedokteran, demi tercapai keselamatan pasien maka tindakan medis harus sesuai dengan evidence based medicine (EBM) berdasarkan uji klinik. Namun, kerap kali tenaga medis menerapkan tindakan medis tanpa uji klinik. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaturan dan penerapan uji klinik terhadap tindakan medis, serta pertanggungjawaban hukum tenaga medis yang melakukan tindakan medis tanpa uji klinik ditinjau dari hukum kesehatan Indonesia. Penelitian ini menggunankan metode penelitian yuridis-normatif, dimana menitikberatkan pada studi kepustakaan sebagai data utamanya serta wawacara dan studi dokumen yang berfungsi untuk melengkapi serta menunjang data kepustakaan. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam hukum positif Indonesia, belum ada pengaturan mengenai penerapan uji klinik terhadap tindakan medis secara khusus. Adapun pedoman penerapan uji klinik terhadap tindakan medis ialah International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice (ICH-GCP) yang tidak memiliki kekuatan hukum. Tenaga medis yang melakukan tindakan medis tanpa uji klinik, maka ia telah melakukan pelanggaran disiplin karena tidak bertindak sesuai standar profesi kedokteran, pengetahuan, pengalaman, dan  kualifikasinya. Sehingga, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai uji klinik terhadap tindakan medis serta diperlukan perubahan atas sifat Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang sebelumnya bersifat pasif menjadi aktif agar dapat mengusut penerapan tindakan medis tanpa uji klinik sebagai pelanggaran disiplin, meskipun tidak ada pengaduan sebelumnya.

---

ABSTRACTIn medical science, in order to achieve patient safety, medical treatment must be in accordance with evidence based medicine (EBM) based on clinical trials. However, often medical personnel apply medical treatment without clinical trials. This study aims to discuss the regulation and application of clinical trials on medical treatment, as well as the legal responsibility of medical personnel who carry out medical treatment without clinical trials in terms of Indonesian health law. This study uses a juridical-normative research method, which focuses on the study of literature as the main data as well as interviews and document studies that serve to supplement and support library data. The results of this study are descriptive analytical. In Indonesian positive law, there are no regulations regarding the application of clinical trials to medical treatment specifically. The guidelines for the implementation of clinical trials on medical measures are the International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice (ICH-GCP) which has no legal force. Medical personnel who carry out medical actions without clinical trials, they have committed disciplinary violations because they do not act according to medical professional standards, knowledge, experience, and qualifications. Thus, special regulation are needed regarding clinical trials of medical treatments and changes the trait of the Indonesian Medical Disciplinary Board (MKDKI) are needed from passive to active, in order to be able to investigate the application of medical treatment without clinical trials as disciplinary violations, even though there were no previous complaints."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi tenaga medis. Fokus dari penelitian ini membahas mengenai jaminan kesehatan BPJS bagi pekerja, regulasi terkait dengan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan kewajiban rumah sakit dalam memenuhi hal tersebut khususnya bagi tenaga medis. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di RSUP Persahabatan, pelayanan kesehatan terhadap tenaga medis pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penyakit atau kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan dan penyakit atau kecelakaan yang bukan akibat pekerjaan. Apabila tidak disebabkan oleh pekerjaan, maka mereka menggunakan BPJS Kesehatan dan mengikuti sistem rujukan berjenjang vertikal, alhasil menciptakan kondisi yang kurang optimal. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan pelaksana yang dapat mengatur rumah sakit tipe A agar dapat membuat FKTP bagi pekerjanya. 

---

This thesis discusses about the responsibility of the hospital in providing health services facilities for its medical personnel. The focus of this study discusses BPJS health insurance for workers, then the regulations related to the implementation of health service facilities in hospitals, and the hospital's obligations to fulfill that responsibility, especially for its medical personnel. The discussion was carried out through a literature study and a study at the RSUP Persahabatan in East Jakarta. This research is a normative juridical research with qualitative method. The results of the study concluded that at RSUP Persahabatan, the right to health services can be broadly divided into 2, i.e., illness and accident caused by work or illness and accident that is not the result of work. If it is not caused by work, then they can use BPJS Kesehatan and adhere to a vertical tiered referral system which was adopted by BPJS Kesehatan. As a result, it creates a condition that are not optimal for its’ medical personnel. The results of this study suggest that the government should make an implementing regulations that could regulate type A hospitals, such as RSUP Persahabatan, so that they can make first tier health services for their workers.

"

"Pasien anak memiliki risiko untuk mengalami penurunan kondisi klinis secara tiba-tiba hingga berakhir pada kematian. Perburukan klinis dapat dideteksi beberapa jam sebelum terjadinya kondisi serius yang mengancam jiwa sehingga dibutuhan suatu startegi untuk mendeteksi kegawatdaruratan penerapan sistem peringatan dini. Sejak tahun 2014, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta menerapkan system skor nursing early warning scoring system(NEWSS) yang disusun berdasarkan modifikasi dari sistem skor serupa pada orang dewasa. Namun beberapa penelitian telah mengembangkan dan memvalidasi suatu sistem skor dengan tujuan yang sama yang digunakan sepsifik untuk pasien bayi dan anak, yakni pediatric early warning score(PEWS). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan PEWS dan NEWSS dalam mengidentifikasi deteriorasi klnis pasien anak yang dirawat di rumah sakit. Penelitian ini dilakukan pada 81 anak yang datang ke instalasi gawat darurat (IGD), diukur skor PEWS dan NEWSS secara bersamaan, kemudian diamati selama 6 jam atau sampai terjadinya deteriorasi klinis. Sebanyak 51 anak mengalami deteriorasi klinis berupa rawat PICU (31 anak), intubasi (14 anak), resusitasi jantung paru (2), dan meninggal (4 anak).Kedua sistem skor, baik NEWSS dan PEWS dapat menilai dan memprediksi kejadian deteriorasi klinis pada anak (NEWSS AUC 0,77; 95% CI 0,68-0,88; p < 0,001 dan PEWS AUC 0,87; 95% CI 0,80-0,95; p < 0,001), serta memiliki spesifisitas yang sama baiknya pada nilai cutt-off5 (0,93; 95% CI 0,77-0,99 vs 0,96; 95% CI 0,82-0,99). Namun, skor PEWS memiliki sensitivitas yang lebih tinggi (0,80; 95% CI 0,66-0,90) dibandingkan dengan NEWSS (0,58; 95% CI 0,44-0,72). Oleh karena itu, sistem skor PEWS lebih baik dibandingkan NEWSS dalam mengidentifikasi deteriorasi klinis pasien anak yang di rawat di rumah sakit.

---

Pediatric patients have a risk of experiencing a sudden decrease in clinical condition until death. Clinical deterioration can be detected several hours before the occurrence of serious life-threatening conditions so that a strategy is needed to detect the emergence of an early warning system. Since 2014, Cipto Mangunkusumo Hospital Jakarta has implemented a nursing early warning scoring system (NEWSS) that was compiled based on a modification of a similar scoring system for adults. However, several studies have developed and validated a score system with the same purpose that is used specifically for infant and pediatric patients, namely pediatric early warning score (PEWS). This study aims to compare PEWS and NEWSS in identifying the clinical deterioration of pediatric patients who are hospitalized. The study was conducted on 81 children who came to the emergency department, measured PEWS and NEWSS scores simultaneously, then observed for 6 hours or until clinical deterioration occurred. A total of 51 children underwent clinical deterioration such as tranfser to pediatric intensive care (31 children), intubation (14 children), cardiac pulmonary resuscitation (2), and death (4 children). Both score systems, NEWSS and PEWS, can assess and predict the incidence of clinical deterioration in children (NEWSS AUC 0.77; 95% CI 0.68-0.88; p <0.001 and PEWS AUC 0.87; 95% CI 0, 80-0.95; p <0.001), and have the same good specificity at a cut-off value of 5 (0.93; 95% CI 0.77-0.99 vs. 0.96; 95% CI 0.82- 0.99). However, the PEWS score has a higher sensitivity (0.80; 95% CI 0.66-0.90) compared to NEWSS (0.58; 95% CI 0.44-0.72). Therefore, the PEWS score system is better than NEWSS in identifying clinical deterioration of pediatric patients treated in hospitals."

"Rumah sakit sebagai suatu organisasi yang unik dan kompleks karena merupakan institusi padat karya. Dengan meningkatnya pendidikan dan sosial ekonomi serta kompleksnya penyakit dan pelayanan, maka tuntutan mutu tentunya semakin diperhatikan oleh pelanggan. Untuk itu salah satu upaya yang menentukan dalam mutu adalah rekam medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peran Tenaga Pengisi terhadap Kelengkapan, Keakuratan, dan Memenuhi Aspek Hukum Rekam Medis Rawat hap Umum di RSU Bhakti Yudha Depok. Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Variabel penelitian terdiri dari tenaga pengisi rekam medis yakni dokter, perawat, dan bagian admisi yang berhubungan dengan rawat inap umum serta mutu rekam medis dinilai melalui indikator kelengkapan, tepat waktu, dan memenuhi persyaratan hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap rekam rnedis untuk melihat kelengkapan, keakuratan ,dan memenuhi persyaratan hukum. Data tenaga pengisi dilakukan dengan kuesioner dan wawancara mendalam untuk menggali lebih dalam tentang rekam medis. Analisa dilakukan berdasarkan persentase tanpa dilakukan uji statistik dan dibandingkan dengar. kemampuan dari tenaga pengisi. Pada penelitian ditemukan bahwa rekam medis yang ada kurang lengkap dan kurang akurat dibandingkan dengan kemampuan tenaga pengisi yang ada , maka keadaan ini memunglcinkan terjadinya keadaan tersebut. Guna meningkatkan mutu tersebut, maka upaya yang dimungkinkan adalah menambah tenaga, meningkatkan kualitas dari tenaga yang ada dengan pelatihan secara terus menerus, panitia rekam medis lebih diaktifkan lagi . Selanjutnya sangsi terhadap tenaga pengisi terutama dokter lebih dipertegas.

---

Hospital is a unique and complex organization. With the improvement of education and social economic level along with the complexity of diseases and the health care, customers become more aware with the quality of hospital care. One of the parameter value the quality of hospital care is medical record.

This research aims to know about the role of medical record filler in the improvement of medical record quality at the In Patient Care Department in RSU Bhakti Yudha.

This research use descriptive methodology research with quantitative and qualitative approach . The independent variables are doctors, nurses and admissions work at the in - patient care department. The dependent variable is medical record quality.

Data is collected by measuring the completeness, the accuracy , and the accurate time returning medical record to medical record department , and the legal aspect of medical record . Data is collected from the filler by filling questioners and doing in depth interview to get more information about medical record. The data analyzed by percentage , without statistical test, and then compare it with the capability of medical filler.

The results are : only 9 % of 100 medical records have been completed , and only 68 %, of 100 medical records are accurate . This may caused by the quality of medical record filler . As for the accurate time returning medical record to medical record department, can not be measured. Improving the quality of medical record can be done by adding human resources, improving the quality of human resource available in RSU Bhakti Yudha, train the filler continuously, and activate medical record committee. One thing that should not be forgotten is giving punishment explicitly to the medical record filler, especially doctors, who do not fill the medical record properly."

"

Dalam sebuah organisasi, terdapat tujuan dan visi misi yang harus dicapai demi keberlangsungan bisnisnya agar memberikan keuntungan yang sepadan bagi pihak yang bersangkutan. Rumah Sakit XYZ sebagai tempat penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk mencapai tujuan strategisnya. Penelitian ini berfokus pada salah satu divisi yang mengelola tenaga penunjang medis, yaitu Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL). Berbeda dengan divisi pengelola SDM lainnya, KTKL mengelola tenaga penunjang medis yang latar belakang profesinya sangat beragam. Pengukuran kinerja yang digunakan saat ini hanya kinerja individu dan belum ada pengukuran yang menggambarkan kinerja divisi KTKL secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan suatu rancangan indikator pengukuran kinerja untuk memastikan seberapa besar kontribusi dan pencapaian seluruh tenaga penunjang medis terhadap tujuan rumah sakit. Penelitian ini menghasilkan usulan indikator kinerja KTKL yang berjumlah 20 indikator, terdiri dari 6 indikator Learning and Growth perspective, 4 indikator Internal Process, 4 indikator Customer, dan 6 indikator Financial. Dari hasil pembobotan menggunakan metode ANP, dapat diketahui bahwa indikator yang paling berpengaruh dan perlu diprioritaskan dalam mengukur kinerja KTKL untuk mencapai tujuan rumah sakit adalah tingkat retensi karyawan (0.3350), iklim karyawan (employee climate) (0.3303) dan peningkatan jumlah insentif yang diberikan (0.0330).

---

In an organization, there are goals, vision, and mission that must be achieved for the sustainability of the business to provide appropriate benefits for the relevant parties. XYZ Hospital, as a provider of healthcare services to the community, relies heavily on the quality of its Human Resources (SDM) to achieve its strategic objectives. This research focuses on one of the divisions that manages medical support personnel, namely the Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL). Unlike other SDM divisions, KTKL manages medical support personnel with a diverse professional backgrounds. The performance measurement currently used is only evaluates individual performance, and there is no measurement that reflects the overall performance of the KTKL division. Therefore, a design of performance measurement indicators is needed to ensure the extent of the contribution and achievement of medical support personnel toward the hospital's objectives. The results of this research are proposals for performance indicators for KTKL, totaling 20 indicators, consisting of 6 Learning and Growth indicators, 4 Internal Process indicators, 4 Customer indicators, and 6 Financial indicators. From the weighting results using the ANP method, it can be seen that the most influential and prioritized indicators in measuring KTKL's performance to achieve the hospital's objectives are tingkat retensi karyawan (0.3350), iklim karyawan (employee climate) (0.3303), and peningkatan jumlah insentif yang diberikan (0.0330)."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit dalam suatu perjanjian medis di Indonesia. Penelitian berbentuk yuridis normatif dengan mengkaji penerapan teori-teori dan norma hukum pada praktik yang ada. Serta penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi serta memuat pandangan hukum dari peristiwa tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pola pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter tidak selalu sejalan dengan peraturan yang ada. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat memberikan kejelasan terhadap konsep tanggung jawab rumah sakit yang dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal responsibility of the hospital for doctors in providing health services to patients at the hospital in a medical agreement in Indonesia. This research used normative juridical method by examining the application of legal theories and norms to existing practices. As well as this research is also used descriptive type of typology to describe the events that occur and contains a legal opinion of the event. The results of this study is the pattern of hospital responsibility for doctors is not always in line with existing regulations. This research suggests that the government can provide clarity on the concept of hospital responsibility referred to in Article 46 of Law No. 44 of 2009 Law on Hospital."

"Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk memahami dan mendalami definisi dan ruang lingkup malpraktik medis, tanggung jawab hukum rumah sakit, dan dampak malpraktik medis bagi bisnis rumah sakit. Semakin meningkatnya tuntutan malpraktik medis terhadap praktik kedokteran ternyata menimbulkan masalah yang besar bagi dokter dan rumah sakit. Pihak dokter dan rumah sakit merasa disudutkan karena jika.timbul akibat yang tidak diinginkan dari tindakan medis, seringkali diidentikkan dengan malpraktik medis. Kata "malpraktik medis" mempunyai konotasi negatip bagi profesi dokter dan bagi bisnis rumah sakit. Sebaliknya pihak pasien merasa hak-haknya tidak dilindungi karena setiap terjadi kasus, rumah sakit maupun dokter seakan-akan saling melempar tanggung jawab.Tesis ini berusaha menjelaskan mengenai pengertian malpraktik medis. Ternyata, tidak setiap akibat negatip dari tindakan medis dapat digolongkan sebagai malpraktik medis. Untuk membuktikan apakah akibat negatip dari suatu tindakan medis adalah malpraktik medis atau bukan, ada prosedur pembuktiannya. Selain itu tesis ini juga berusaha untuk membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit jika terjadi kasus malpraktik medis. Ternyata, rumah sakit bertanggung jawab jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh personalianya selama menjalankan tugas dan kewenangannya. Pada saat ini dikenal Doktrin Central Responsibility (Tanggung Jawab Terpusat). Malpraktik medis juga mempunyai dampak positip bagi dokter dan rumah sakit yaitu akan semakin memacu mereka untuk memperbaiki manajemen kerja dan manajemen resiko (WA)."

"Penolakan tindakan medis pada dasarnya adalah hak asasi seseorang untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya sendiri. Penolakan tindakan medis sama pentingnya dengan persetujuan tindakan medis, namun belum banyak orang yang memahaminya karena hanya terfokus pada persetujuan tindakan medis saja. Skripsi ini meneliti mengenai pengaturan penolakan tindakan medis, tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien jika terdapat penolakan tindakan medis di rumah sakit serta pengaturan dan tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terkait penolakan tindakan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif yaitu UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 dan PERMENKES No. 290 Tahun 2008. Di RSCM, ketentuan penolakan tindakan medis mengacu pada hukum positif tersebut dan diatur pula dalam peraturan internal yaitu Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04/XI.3/0015/2017 dan petunjuk pelaksanaan atas peraturan internal tersebut yaitu KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04/XI.3/20341/2015 dan Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No. Dokumen 55/TU.K/79/2012. Tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien yang melakukan penolakan tindakan medis gugur sepanjang pasien tersebut sebelumnya sudah sepenuhnya memahami penjelasan dokter mengenai tindakan medis tersebut. Di akhir penelitian ini, penulis menyarankan bahwa pemerintah perlu menetapkan batas usia dewasa bagi pasien yang dapat melakukan penolakan tindakan medis yaitu 18 tahun ke atas dan penolakan tindakan medis seharusnya juga dapat dilakukan dengan advance care directive, RSCM perlu mengganti penggunaan frasa ldquo;tingkat keberhasilan tindakan kedokteran supaya tidak bertentangan dengan makna perjanjian terapeutik, serta Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK sebaiknya lebih sering melaksanakan seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan untuk membuat para dokter lebih memahami substansi Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Kesehatan. Selain itu, dokter juga sebaiknya selalu berusaha untuk memperbaharui ilmu pengetahuan yang dimilikinya yakni dengan cara rajin mengikuti seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan yang dibuat oleh MKEK tersebut.

---

Informed refusal in fact is human rights of someone to determine what will be done to themselves. Informed refusal is as important as informed consent, nonetheless not a lot of people really understand about such concept because they only focus to informed consent. This thesis examines the regulation of informed refusal, legal responsibility of the doctor and the hospital if there are some informed refusals that are done in the hospital and the regulation and legal responsibility of the doctor and the hospital related to informed refusal in Cipto Mangunkusumo Hospital RSCM .

The research method is normative juridical which is based on the positive norms which are UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 and PERMENKES No. 290 Tahun 2008. In RSCM, informed refusal is based on those positive norms and is also regulated in the internal regulation which is Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 0015 2017 and the operational guidelines of the internal regulation which are KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 20341 2015 and Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No. Dokumen 55 TU.K 79 2012. The doctor and the hospital will no longer be legally responsible of the patient who has done an informed refusal, as long as earlier the patient has understood very well the informed of the medical treatment.

By the end of this research, the writer suggests that the government should regulate that the legal age of a patient who will do an informed refusal is 18 years old and informed refusal should also be able to be done by advance care directive, RSCM needs to change the use of the phrase 'the successful rate of the medical treatment' so it won rsquo t be against the definition of Therapeutic Contract, and Honorary Council of Medical Ethics MKEK should hold a seminar, simposium, training or counseling session more often to make the doctors more aware of the substance of Code of Ethics and the regulations of Health Law. Besides, the doctors should also make effort to update their knowledges by attending some seminars, symposiums, trainings or counseling sessions held by MKEK."

"Penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat diseluruh wilayah, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai antara lain oleh tenaga medis. Dengan bergulirnya otonomi daerah membawa perubahan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) secara umum, khususnya Manajemen Tenaga Medis (MTM) yaitu dari sistem yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Untuk itu Dinas Kesehatan Propinsi Riau memerlukan rencana strategis Manajemen Tenaga Medis tahun 2004-2007, yang sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan, melalui suatu analisis variabel eksternal dan internal apa yang menjadi peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan, dengan menetapkan visi, misi serta tujuan jangka panjang.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh rumusan rencana strategis Manajemen Tenaga Medis Dinas Kesehatan Propinsi Riau pada Era Desentralisasi tahun 2004 - 2007.Penelitian ini adalah penelitian operasional dengan menggunakan pendekatan analisa data kuantitatif dan kualitatif melalui pengumpulan data, telaah dokumen, wawancara mendalam kepada informan di lingkungan Pemda I DPRD Propinsi Riau, serta dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau mengenai variabel eksternal dan internal.Pengolahan data dimulai dengan tahap analisis variabel eksternal dan internal, kemudian tahap matching dengan menggunakan Internal-Eksternal matrix dan SWOT matrix, dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan dengan menggunakan QSPM oleh CDMG untuk mendapatkan strategi MTM.Dari hasil analisis yang menggunakan IE matrix, terlihat bahwa posisi MTM Dinas Kesehatan Propinsi Riau berada pada sel V yaitu pada posisi Hold and Maintain dengan strategi yang dianjurkan adalah strategi intensif yang terdiri dan market penetration, market development, dan product development.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa MTM perlu didukung oleh suatu kebijakan Pemda PropinsilKabupatenlKota dengan kerjasama sektor terkait, melalui advokasi dan sosialisasi oleh Dinkes Prop. Riau searah dengan era desentralisasi dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan di Propinsi Riau.Disarankan kepada Pemerintah Propinsi Riau, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, dan tenaga medis, kiranya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan, langkah, kegiatan untuk ditindak lanjuti dalam operasional MTM di Propinsi Riau.

---

Strategic Planning for Medical Workers Management in the Health Board of Riau Province during the Decentralization Era in 2004-2007In order to undertake health efforts which are spread even and affordable by the people in every location, it needs to be supported by qualified human resources, such as the medical workers. With the process of district autonomy, changes have been made concerning Human Resources Management (HRM) in general and specifically for the Medical Workers Management (MWM) from centralistic system towards decentralistic system. For this reason, the Health Board of Riau Province needs strategic planning of Medical Workers Management for the year 2004-2007, which is in accordance to changes in the government system, through an external variable analysis of what has become the opportunity and threat also the strength and weakness by way of establishing vision, mission and long term objectives.

The objective of this study is to get a strategic planning formula for the Medical Workers Management in the Health Board of Riau Province during the Decentralization Era in 2004-2007.

This study is an operational study which uses quantitative and qualitative data analysis through data collection, document research, in-depth interviews of the informants in District Government or House of Representative setting of Riau Province, and in the setting of the Health Board of Riau Province concerning the internal and external variables.

Data processing embarked from internal and external variables analysis phase, then to the matching phase using Internal-External matrix and SWOT matrix, further carried out to the decision making phase using QSPM by CDMG to acquire MWM strategy.

From the result of the analysis which uses IE matrix, it is shown that the MWM position of the Health Board of Riau Province is located on V cell. This means that it is on the Hold and Maintain position, with the proposed strategy is incentive strategy which consists of market penetration, market development, and product development.

The conclusion of this study is that MWM needs to be supported by a Province/District/City Government policy by way of cooperation with related sectors, advocating, and socialization by the Health Board of Riau Province in accordance to the decentralization era in order to support health developments in Riau Province.

It is suggested to the Government of Riau Province, Health Board, Professional Organizations, and medical workers that the result of this study could be used as a consideration in making policies, measures, and activity which is undertaken in the operational of MWM in Riau Province."