Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTLatar belakang skripsi ini membahas mengenai perbandingan PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) dan Japan Securities Finance Co., Ltd (JSF), sebagai Lembaga Pendanaan Efek yang kegiatan usahanya adalah Pendanaan Transaksi Efek. Rumusan masalah pertama mengenai perbandingan ketentuan hukum kegiatan operasional PEI dan JSF sebagai Lembaga Pendanaan Efek. Rumusan masalah kedua membahas mengenai kegiatan usaha PEI dan JSF dalam Pendanaan Transaksi Efek pada Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling juga keterkaitan Pendanaan Transaksi Efek dengan  kegiatan securities lending. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum kegiatan operasional Lembaga Pendanaan Efek di Indonesia dan Jepang mempunyai persamaan dan perbedaan. Kesimpulan kedua penulis adalah ketentuan hukum kegiatan usaha PEI dan JSF mempunyai persamaan dan perbedaan. Penulis menyarankan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur mengenai untuk mengenai mekanisme pendanaan penawaran umum dan badan hukum yang dapat menjadi pemegang saham di dalam Lembaga Pendanaan Efek. Penulis juga menyarankan kepada Bursa Efek Indonesia untuk menetapkan mengenai kriteria Efek bisa mendapatkan Pendanaan Transaksi Efek dan Efek yang dapat dijadikan Jaminan Pendanaan Efek.

---

ABSTRACTThis mini thesis background discusses about the comparation between PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) and Japan Securities Finance Co., Ltd. (JSF) as Securities Finance Company which has a business in securities transaction financing. The first problem is the comparation between of PEI and JSF operational activity regulation as securities finance company. The second problem discuss about PEI and JSF business in securities transaction financing for Margin Transaction and Short Selling Transaction as well as the correlation between securities lending and securities transaction financing. The result of research in this mini thesis concluded that there are differences and similarity regulation of securities finance company in Indonesia and Japan. The second conclusion is the difference and similarity of the law and regulation for PEI and JSF regarding business activity. The author has suggestion for Otoritas Jasa Keuangan to regulates about the mechanism of initial public offering financing and the legal person that is eligible to be the shareholder of securities finance company in Indonesia. The author has also suggested Bursa Efek Indonesia to regulates about the securities criteria that is eligible to receive securities transaction financing and securities that is eligible as collateral for securities transaction financing."

"ABSTRAKMeningkatnya kebutuhan otomotif seiring dengan makin baiknya perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, telah meningkatkan pula kebutuhan pembiayaan atas otomotif itu sendiri. Hal ini menjadikan peluang pasar tersendiri bagi industri multifinance di Indonesia Dengan keberadaan perusahaan pembiayaan di Indonesia, sekitar 212, tentunya persaingan yang ada terasa cukup ketat. Masing-masing perusahaan ingin berusaha merebut pangsa pasar yang ada melalui pemberian pelayanan yang baik serta suku bunga pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Apalagi kini sudah banyak bank yang juga ikut dalam usaha pembiayaan ini, tentunya persaingan yang ada menjadi jauh lebih ketat.Kemampuan memberikan suku bunga yang rendah pada saat melakukan pembiayaan tentu saja tergantung pada seberapa besar biaya atau suku bunga yang harus dibayarkan pada saat pendanaan. Pendanaan yang paling lazim digunakan oleh perusahaan multifinance adalah loan atau pinjaman kepada lembaga keuangan seperti bank, selain itu ada pula yang menggunakan chaneling dan/atau penerbitan obligasi yang digunakan oleh beberapa perusahaan multifinance untuk memperoleh pendanaannya Salah satu altematif pendanaan yang mungkin dapat digunakan oleh perusahaan multifinance, yaitu melalui penerbitan ABS.ABS atau sekuritisasi aset merupakan instrumen pendanaan jangka panjang, yang prinsipnya adalah mengubah aset berupa aliran kas atau tagihan kredit, basil sewa atau perdagangan ke dalam kelompok aset yang lebih likuid. Caranya adalah dengan mengalihkan hak kepemilikan aset tadi kepada pihak lain yang berfungsi khusus, yang disebut special pupose vehicle (SPV). Lembaga khusus ini nantinya menerbitkan surat utang dengan didukung aliran kas atas hak tagihan tersebut.Dari basil analisa yang dilakukan terhadap PT. XX Finance, terlihat bahwa ABS mampu memberikan suku bunga pendanaan yang lebih rendah dibandingkan dengan altematif pendanaan lain seperti loan dan penerbitan obligasi. Meski demikian, perlu disadari bahwa tidak semua perusahaan dapat melakukan penerbitan ABS ini karena persyaratannya yang cukup banyak. Dan tingkat suku bunga yang diperoleh oleh satu perusahaan pun cenderung tidak akan sama dengan perusahaan lain, karena tingkat suku bunga ABS ditentukan oleh rating perusahaan, di mana rating tersebut terkait dengan performa perusahaan.Di Indonesia, penerbitan ABS masih tergolong barn bagi pemsahaan multifinance, namun keberadaannya di luar negeri sudah ada sejak lama Potensi investor ABS sendiri di Indonesia sudah cukup banyak terbidik, di antaranya adalah perusahaan asuransi (terutama asuransi jiwa), reksa dana (untuk investor retail) dan dana pensiun.Bagi perusahaan pembiayaan yang akan melakukan ekspansi pendanaan, penerbitan ABS ini dinilai dapat mengakomodasikan keinginan tersebut, karena pencatatan atas pendanaan berada di luar neraca (off balance sheet). Sehingga pendanaan melalui penerbitan ABS ini tidak akan memperbesar tingkat debt perusahaan. Hal tersebut juga dinilai sangat bagus bagi perusahaan yang telah memiliki debt cukup besar, karena penambahan dana melalui penerbitan ABS ini tidak akan membentur aturan mengenai pendanaan yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Bank IndonesiaUntuk mengurangi resiko atas pendanaan yang ada, suatu perusahaan dapat memportofoliokan pendanaannya melalui kombinasi loan dengan penerbitan ABS atau penerbitan ABS dengan debt jenis lain, selain itu hal tersebut juga dapat memaksimalkan pendanaan yang dilakukan perusahaan."

"Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa (Pasal 1 angka 9 Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Bapepam-LK telah memberikan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, KPEI wajib untuk menetapkan peraturan tentang Kliring Transaksi Bursa, Penjaminan, dan aktivitas lain yang terkait dengan kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Dalam melaksanakan kegiatan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, KPEI menggunakan Novasi untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko gagalnya penyelesaian Transaksi Bursa dan meningkatkan keamanan bertransaksi di Pasar Modal.

---

The Clearing Guarantee Institution is the Person that clears and guarantees the settlement of Securities Exchange Transaction (Article 1 item 9 Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market). Bapepam-LK has granted the business license of Clearing Guarantee Institution to The Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI). As the Clearing Guarantee Institution, KPEI is required to set rules on Securities Exchange Transaction Clearing, Guarantee, and other activities related to Clearing and Settlement Guarantee of the Securities Exchange Transaction. In conducting Securities Exchange Transaction Settlement Guarantee activities, KPEI uses Novation to ensure the settlement of the Securities Exchange Transaction to minimize the risk of settlement failure of the Securities Exchange Transaction and to maximize the security of the Capital Market transactions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financing deficit dan misvaluasi terhadap metode pendanaan perusahaan di Indonesia, dengan cara menguji hubungan antara dengan financing deficit dan misvaluasi terhadap perubahan hutang. Dengan penerapan market timing dan adanya misvaluasi, apakah perubahan hutang menjadi lebih rendah atau tidak pada kondisi overvalued. Sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa financing deficit perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap perubahan hutang. Ketika financing deficit diinteraksikan dengan misvaluasi, pengaruhnya positif terhadap perubahan hutang tetapi tidak signifikan. untuk perusahaan di Indonesia. Pengaruh financing deficit terhadap perubahan hutang lebih tinggi pada saat perusahaan overvalued, yang berarti perusahaan lebih memilih menggunakan hutang untuk mendanai defisit nya pada saat overvalued. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan di Indonesia tidak sesuai dengan teori market timing.

---

This research aims to observe financing deficit and misvaluation effect toward companies funding method in Indonesia, by examining intercourse between financing deficit and misvaluation in debt changing. In the presence of market timing and misvaluation, whether change in debt will be lower on overvalued condition or not. The sample of this research are taken from listed corporation (non financial firms) on Bursa Efek Indonesia for period 2008-2012.

This result shows that financing deficit in a company lead to positive effect toward change in debt. When financing deficit interacts with misvaluation, it still gives positive effect but become less significant. Financing deficit effect toward change in debt is higher when the company is in overvalued condition, indicated that the company prefer to use debt to fund its deficit when in overvalued condition. It can be concluded that most company in Indonesia doesn`t comply with market timing theory."

"Perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam industri jasa keuangan, lebih dikenal dengan Financial Technology (Fintech) telah mendorong lahirnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baru sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha sekaligus pilihan sarana investasi bagi masyarakat, salah satu PJK baru tersebut adalah Penyelenggara Securities Crowdfunding. Dalam ekosistem Securites Crowdfunding terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu, Penerbit, Pemodal dan Penyelenggara/Platform. Securities Crowdfunding akan melibatkan sangat banyak orang sebagai Pemodal yang akan menginvestasikan dananya pada Penerbit berupa suatu badan usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyaknya jumlah Pemodal dengan nilai investasi yang bervariasi akan menghasilkan kumpulan dana sangat besar yang mengalir melalui mekanisme Securities Crowdfunding. Adanya aliran dana yang besar berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Penelitian ini akan mengkaji pengaturan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan menganalisis risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi oleh Securities Crowdfunding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu, menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Penyelenggara Securities Crowdfunding memiliki kewajiban untuk menerapkan program APU PPT namun diperlukan peraturan pelaksana sebagai panduan bagi Penyelenggara untuk mengimplementasikan program APU PPT. Adapun saran yang diberikan Penulis adalah perlunya diberikan waktu yang memadai bagi Penyelenggara untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan program APU PPT.

---

The development of information technology used in the financial services industry, better known as Financial Technology (Fintech), has prompted the establishment of new Financial Service Providers (FSP) as an alternative source of funding for the business world as well as a choice of investment facilities for the public. One of the FSP is Securities Crowdfunding. There are 3 (three) parties involved in the Securites Crowdfunding ecosystem, namely, the Issuer, the Investor, and the Platform. Securities Crowdfunding will involve a lot of people as investors who will invest their funds in the issuer in the form of a business entity including Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The large number of investors with varying investment values will result in a very large pool of funds flowing through the Securities Crowdfunding mechanism. The existence of a large flow of funds has the potential to be used by criminals to commit Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) crimes. This study will research the regulation of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML CFT) program and analyze the ML risks faced by Securities Crowdfunding. This research is a legal research using normative juridical research methods. The author uses library materials consisting of primary legal materials such as laws and regulations, and secondary legal materials such as books, journals, and research finding. In addition, the author utilizes interviews to support the data. The conclusion obtained from this research is that Securities Crowdfunding Platform has an obligation to implement the AML-CFT program and a regulation is needed as a guide for the Platform to implement the program. The author suggests that it is necessary to give adequate time for the Platform to prepare themselves in implementing the AML-CFT program."

"Perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam industri jasa keuangan, lebih dikenal dengan Financial Technology (Fintech) telah mendorong lahirnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baru sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha sekaligus pilihan sarana investasi bagi masyarakat, salah satu PJK baru tersebut adalah Penyelenggara Securities Crowdfunding. Dalam ekosistem Securites Crowdfunding terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu, Penerbit, Pemodal dan Penyelenggara/Platform. Securities Crowdfunding akan melibatkan sangat banyak orang sebagai Pemodal yang akan menginvestasikan dananya pada Penerbit berupa suatu badan usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyaknya jumlah Pemodal dengan nilai investasi yang bervariasi akan menghasilkan kumpulan dana sangat besar yang mengalir melalui mekanisme Securities Crowdfunding. Adanya aliran dana yang besar berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Penelitian ini akan mengkaji pengaturan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan menganalisis risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi oleh Securities Crowdfunding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu, menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Penyelenggara Securities Crowdfunding memiliki kewajiban untuk menerapkan program APU PPT namun diperlukan peraturan pelaksana sebagai panduan bagi Penyelenggara untuk mengimplementasikan program APU PPT. Adapun saran yang diberikan Penulis adalah perlunya diberikan waktu yang memadai bagi Penyelenggara untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan program APU PPT.

---

The development of information technology used in the financial services industry, better known as Financial Technology (Fintech), has prompted the establishment of new Financial Service Providers (FSP) as an alternative source of funding for the business world as well as a choice of investment facilities for the public. One of the FSP is Securities Crowdfunding. There are 3 (three) parties involved in the Securites Crowdfunding ecosystem, namely, the Issuer, the Investor, and the Platform. Securities Crowdfunding will involve a lot of people as investors who will invest their funds in the issuer in the form of a business entity including Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The large number of investors with varying investment values will result in a very large pool of funds flowing through the Securities Crowdfunding mechanism. The existence of a large flow of funds has the potential to be used by criminals to commit Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) crimes. This study will research the regulation of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML CFT) program and analyze the ML risks faced by Securities Crowdfunding. This research is a legal research using normative juridical research methods. The author uses library materials consisting of primary legal materials such as laws and regulations, and secondary legal materials such as books, journals, and research finding. In addition, the author utilizes interviews to support the data. The conclusion obtained from this research is that Securities Crowdfunding Platform has an obligation to implement the AML-CFT program and a regulation is needed as a guide for the Platform to implement the program. The author suggests that it is necessary to give adequate time for the Platform to prepare themselves in implementing the AML-CFT program."

"ABSTRAKSistem informasi menciptakan peluang baru bagi perusahaan, namun di sisi lainjuga membawa risiko baru di dalamnya. Oleh karena itu, pengendalian sisteminformasi sangatlah penting untuk mengurangi risko tersebut. Laporan inimenjelaskan aktivitas magang penulis di kantor akuntan publik yaitu melakukanjasa review atas pengendalian sistem informasi perdagangan efek jarak jauh(remote trading) pada perusahaan sekuritas. Jasa ini adalah jenis jasa reviewkepatuhan, dalam hal ini kepatuhan anggota bursa terhadap peraturan Bursa EfekIndonesia.

---

ABSTRACTInformation system creates new opportunities for the organization, but on theother side also brings with them many kinds of risks. Therefore, the informationsystem control is essential to reduce the risks. This report describes the internshipactivity of author in public accounting firms that perform review services of thecontrol of securities trading information system (remote trading) in securitiesfirms. This service is a type of compliance review services, in this case isregulatory compliance of stock exchange member to Indonesia Stock Exchangeregulation."

"ABSTRAKPeran pasar modal sebagai salah satu motor penggerak perekonomiandapat tidak berjalan dengan baik bila tidak didukung tingginya antusiasmeinvestor pasar modal sebagai pengguna jasa / konsumen dari bursa efek indonesia.Mengingat pentingnya peran investor, oleh karena itu investor pasar modal perlumendapatkan perlindungan yang layak pada saat bertransaksi di Bursa EfekIndonesia. Investor dalam bertransaksi di Bursa Efek Indonesia memerlukan perandari perusahaan sekuritas sebagai perantara pedagang efek di Bursa EfekIndonesia. Adanya sistem pelaporan efek yang hanya berasal dari perusahaan efekmengakibatkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan efek untukmenggelapkan dana dan/atau efek milik investor sebagai nasabahnya. Terjadinyapenggelapan dana investor pasar modal dapat menurunkan minat masyrakat untukberinvestasi di pasar modal. Oleh karena itu diperlukan dukungan sistem yangbaik agar masyarakat merasa aman berinvestasi di pasar modal.Pada tahun 2009 PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai salah satuotoritas di Bursa Efek Indonesia telah menerapkan Acuan Kepemilikan Sekuritas(AKSes). Sistem ini memungkinkan nasabah dapat memantau secara langsungpergerakan portofolio efeknya secara langsung, dan bersumber dari pihak PTKustodian Sentral Efek Indonesia sebagai otoritas bursa.Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis, yang memaparkanpermasalahan pelaksanaan sistem AKSes dan perlindungan investor di Indonesiadan manfaat bagi investor di bursa efek indonesia. Berdasarkan sifatnya penelitianini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memaparkan sifat, keadaan, ataugejala dari obyek penelitian.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, sistem AcuanKepemilikan Sekuritas (AKSes) ini memberikan informasi kepada investor terkaitlaporan, posisi, maupun mutasi atas kepemilikan efek milik investor menjadibersifat terbuka satu arah dan bersumber dari pihak yang terpercaya, sehinggadapat mencegah terjadinya penggelapan efek dan/atau dana investor olehperusahaan efek. Kedua, penerapan sistem AKSes penting untuk diterapkankarena bermanfaat dalam memberikan perlindungan bagi investor dengan carameningkatkan kepercayaan, keamanan, dan memberikan kemudahan dalamberinvestasi di Bursa Efek Indonesia

---

ABSTRACTThe role of capital market as one of economic motor could not workproperly if it is not supported by the highly-enthusiasm investors of capital marketas the consumer of Indonesian Stock Exchange. Because of the important role ofthe investors, they need to be well-protected when doing transaction at theIndonesian Stock Exchange. Investors need a mediator from securities company toprotect their security in doing transaction at Indonesian Stock Exchange. With thereports system which only one way from stock company (as the seller) causes aspace that can be used to embezzle the investors? (consumers) funds and/or stocks.The embezzling funds of capital market investors can cause the decreasingpeople?s interest to invest in capital market. Therefore, it requires a goodsupporting system in order to secure people in doing transaction at capital market.In 2009, PT. Indonesian Central Securities Depository as one of theauthority in Indonesian Stock Exchange has applied securities ownership(AKSes). This system makes a possibility that the consumers can watch theirstock?s movements directly and comes from PT. Indonesian Central SecuritiesDepository as the stock exchange authority.This study is a normative-juridical study that explains the issues ofimplementation AKSes system and investors? protection in Indonesia and its usefor the investors in Indonesian Stock Exchange. Based on the type of study, this isa descriptive study which describes the characteristics, conditions, or symptoms ofthe object of study.This study resulted, firstly securities ownership (AKSes) system givesinformation to investors related to the reports, position, or mutation of the stocksownership from investor to public (one way) and based on trusted party in order toavoid embezzling the investors? funds and/or stocks by the stock company.Secondly, AKSes system is important to be applied because it is useful in givingprotection for investors by increasing trust, security, and giving ease in investingat Indonesian Stock Exchange"