Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKModernisasi di Korea Selatan yang pesat dapat dikatakan dimulai pada masa pemerintahan Park Chung-hee. Sebagai komitmen untuk membangun bangsa Korea Selatan dari keterpurukan berbagai aspek pada masa itu, Park Chung-hee membentuk komite revolusi militer yang dikenal Supreme Council of National Reconstruction. Berdasarkan komite tersebut dilaksakanlah gerakan rekonstruksi nasional dengan menyusun dan mensahkan beberapa kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat Korea Selatan. Gansobok adalah salah satu kebijakan yang diberlakukan seiring dengan gerakan rekonstruksi nasional tahun 1961. Dengan menjadikan Gansobok sebagai objek penelitian, dalam tulisan ini penulis mencoba menganalisis tentang bagaimana kondisi yang melataribelakangi dikeluarkannya kebijakan Gansobok di tahun 1961. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Dari analisis yang telah dilakukan dapat dijelakan bahwa kebijakan Gansobok muncul pada saat Korea Selatan mengalami kondisi kurangnya produksi bahan pakaian. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan untuk mendukung pelaksanaan modernisasi di Korea Selatan periode 1961 dilaksanakan dengan menyelaraskan kondisi bangsa saat itu. Adapun Gansobok muncul sebagai kebijakan yang disusun untuk mendorong masyarakat Korea Selatan menjadi lebih modern dan maju.

---

ABSTRACTThe rapid modernization in South Korea can be said to have begun during Park Chung-hee s reign. As a commitment to build the South Korean from the deterioration of various aspects at that time, Park Chung-hee formed a military revolution committee known as the Supreme Council of National Reconstruction. According to the committee, the national reconstruction movement was carried out by drafting and ratifying several policies to regulate the lives of the South Korea people. Gansobok is one of the policies implemented in line with the national reconstruction movement in 1961. By making Gansobok the object of research, in this paper the author tries to analyze how the conditions behind the issuance of the Gansobok policy in 1961. This study uses qualitative methods with a historical approach. From the analysis that has been done, it can be explained that the Gansobok policy emerged when South Korea experienced a lack of production of clothing materials. In conclusion the policy to support the implementation of modernization in South Korea for the period of 1961 was carried out by harmonizing the conditions of the nation at that time. As for Gansobok, it emerged as a policy designed to encourage South Koreans to become more modern and advanced."

"Tesis ini menganalisa penyebab dan proses modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan Minimum Essential Force (MEF) tidak mencapai target pada tahap II tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber penelitian, serta melakukan pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pemenuhan modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan MEF tahap II tahun 2015-2019. Pertama, realisasi anggaran pertahanan. Kedua, perbedaan pandangan antara aktor-aktor kebijakan terhadap MEF. Ketiga, pengawasan dan pengendalian tidak terlaksana. Keempat, kemandirian industri pertahanan dalam negeri tidak tercapai. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, penelitian ini menjelaskan bahwa keempat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, namun juga oleh komitmen (political will) aktor-aktor kebijakan. Political will yang dimaksud Grindle dijelaskan melalui variabel konteks implementasi kebijakan meliputi kepentingan aktor-aktor kebijakan, karakteristik rezim dan tingkat kepatuhan stakeholders. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya setiap aspek dalam variabel konten dan variabel konteks implementasi kebijakan menjadi faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan modernisasi alutsista TNI dalam MEF tahap II tahun 2015-2019 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

---

This thesis analyzes the causes and process of modernizing maritime defense equipment through the Minimum Essential Force (MEF) policy which did not reach the target in phase II 2015-2019. This research uses Grindle's theory of policy implementation. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews with research sources, as well as collecting secondary data in the form of related documents. The results of this research show that there are four problems that are the cause of not achieving the target of fulfilling the modernization of maritime defense equipment through the MEF phase II policy for 2015-2019. First, realization of the defense budget. Second, differences in views between policy actors towards MEF. Third, supervision and control does not work. Fourth, the independence of the domestic defense industry has not been achieved. By using Grindle's theory of policy implementation, this research explains that these four problems are not only influenced by limited resources, but also by the commitment (political will) of policy actors. The political will referred to by Grindle is explained through policy implementation context variables including the interests of policy actors, regime characteristics and the level of stakeholder compliance. The results of the analysis also show that the failure to fulfill every aspect in the content variables and policy implementation context variables is a factor that causes the implementation of the TNI defense equipment modernization policy in MEF phase II 2015-2019 to not meet the targets that have been set."

"Qatar mengalami perkembangan yang pesat di bawah kepemimpinan Hamad bin Khalifa Al-Thani. Hal ini dikarenakan ia mempunyai jiwa kepemimpinan dan berkarakter visioner serta memiliki pandangan yang berbeda dari emir-emir sebelumnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang ia buat menjadikan Qatar lebih maju. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Hamad bin Khalifa Al-Thani dalam modernisasi Qatar yang menjelaskan tentang sosok Hamad bin Khalifa dan kebijakan-kebijakan yang ia buat dalam memodernisasi Qatar serta hasil dari kebijakan tersebut. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Rasional Choice yang dikemukakan oleh James S Coleman dan teori modernisai oleh Amitai Etzioni. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Hamad bin Khalifa merupakan seorang emir Qatar pada tahun 1995 hingga tahun 2013 setelah menggulingkan kekuasaan ayahnya melalui kudeta tak berdarah pada tahun 1995. Ia berhasil membuat kebijakan dalam memodernisasi Qatar seperti mendirikan media Al Jazeera, Qatar Foundation, dan World Tourism Authority. Kebijakan tersebut juga memberi hasil yang sangat baik bagi Qatar seperti meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya wisatawan di Qatar dan berhasil membuat warga Qatar semakin sejahtera seperti pendidikan gratis. Selain itu, Qatar berhasil menjadi salah satu negara dengan PDB tertinggi di dunia di bawah kepemimpinannya.

---

Qatar experienced rapid development under the leadership of Hamad bin Khalifa Al-Thani. Due to his leadership spirit and visionary character, he brings different views from previous emirs, resulting in policies that contribute to Qatar’s advancement. This study discusses the policies of Hamad bin Khalifa Al-Thani in the modernization of Qatar which explains the figure of Hamad bin Khalifa and the policies he made in modernizing Qatar along with the results of these policies. The theory used in this study is the Rational Choice theory proposed by James S. Coleman and the modernization theory by Amitai Etzioni. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach and library data collection techniques. The results of this study shows that Hamad bin Khalifa was an emir of Qatar from 1995 to 2013 after overthrowing his father's power through a coup d’etat in 1995. He succeeded in making policies in modernizing Qatar such as establishing the Al Jazeera media, the Qatar Foundation, and the World Tourism Authority. The policies also gave excellent results for Qatar such as increasing the quality of education, increasing tourism in Qatar, and making Qatari citizens more prosperous through free education. In addition, Qatar managed to become one of the countries with the highest GDP in the world under his leadership.

"