Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. Roya Partial diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Dimana untuk dapat diadakan Roya Partial harus diperjanjikan terlebih dahulu dalam APHT. Namun, terdapat permasalahan yakni adanya ketentuan yang bertentangan yaitu dalam Pasal 124 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Roya Partial tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu dalam APHT. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pelaksanaan Roya Partial di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur dengan adanya perbedaan dasar hukum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

---

This thesis discusses the implementation of Mortgage Partial Deletion at Land Office of East Jakarta. Partial Deletion is regulated in article 2 Law Number 4 of 1996 about Mortgage Right Over Land and Land-Related Objects. Partial deletion must be promised before in Deed of Mortgage (APHT). However, there are problem about contradictory regulations in article 124 Paragraph (2) the Agrarian State Minister Regulation/Head of National Land Agency Number 3 of 1997 on the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration (`Agrarian State Minister Regulation No. 3/1997`), there are provisions stating that Partial deletion does not need to be promised before in deed of Mortgage (APHT). This thesis will be discussed about the implementation of partial deletion at Land Office of East Jakarta with differences in legal basis in the Law Number 4 of 1996 about Mortgage Right Over Land and Land-Related Objects and the Agrarian State Minister Regulation/Head of National Land Agency Number 3 of 1997 on the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration."

"Sertipikat tanah seringkali menjadi persengketaan, tidak terkecuali dengan Sertipikat Hak Tanggungan. Terlebih lagi Hak Tanggungan berkaitan erat dengan hutang piutang. Salah satu permasalahan yang seringkali timbul pada saat proses roya adalah hilangnya Sertipikat Hak Tanggungan. Pada prakteknya, sebagian Kantor Pertanahan mewajibkan adanya Akta Konsen Roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang. Mengenai bentuk dan penggunaan Akta Konsen Roya itu sendiri belum diatur secara jelas dan spesifik dalam peraturan perundang-undangan terkait Hak Tanggungan, sehingga perlu dikaji siapa yang berwenang untuk membuat Akta Konsen Roya dan penggunaannya dalam praktek Roya di Kantor Pertanahan. Pokok masalah dalam penelitian: 1 Standar Operasional Prosedur Roya dalam hal Sertipikat Hak Tanggungan hilang, 2 pertimbangan penggunaan Akta Konsen Roya oleh Kantor Pertanahan dalam hal hilangnya Sertipikat Hak Tanggungan dan 3 Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan Akta Konsen Roya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum perbedaan Standar Operasional Prosedur Roya dalam hal Sertipikat Hak Tanggungan hilang adalah penggunaan Akta Konsen Roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang. Dasar penggunaan Akta Konsen Roya adalah pelaksanaan PERKABAN 1/2010 sebagai wujud prinsip kehati-hatian oleh Kantor Pertanahan, namun tidak semua Kantor Pertanahan mewajibkan penggunaan Akta Konsen Roya. Notaris dalam praktek pembuatan Akta Konsen Roya harus menentukan penghadap Akta Konsen Roya dengan benar dan memeriksa kebenaran formil dokumen dasar pembuatan Akta Konsen Roya.

---

Land certificates are often disputes, not least with a Certificate of Mortgage. Moreover, Mortgage Rights is closely related to debts and receivables. One of the problems that often arise during the process of Roya is the loss of Certificate of Mortgages . In practice, some Land Office requires a Deed of Consent Roya in lieu of the Lost of Certificate of Mortgage. Regarding the form and use of the Deed of Consent Roya itself has not been clearly regulated and specific in the legislation concerning Mortgage Rights, so it is necessary to review who is authorized to make the Deed of Consent Roya and how it is used in the Roya practice at the Land Office. The subject matter of the research 1 Standard Operational Procedure of Roya in case of the loss of Certificate of Mortgages is to be implemented, 2 Consideration of the use of the deed of consent Roya by the Land Office in case of the loss of Certificate of Mortgages is to be calculated and 3 Precautionary principle apply by Notary in making the Deed of Consent Roya. This research is qualitative research with juridical normative method and using analytical descriptive typology. Based on the result of the research, it can be concluded that in general the difference of Standard Operational Procedure of Roya in case of the loss of Certificate of Mortgages is on the use of the deed of consent Roya as a substitute for the certificate. The use of the Deed of Consent Roya is based on the implementation of the BPN head regulation PERKABAN No. 1 2010 as a form of precautionary principle by the Land Office, but not all the Land Offices require the use of the deed of consent Roya. Notary, in making the deed of consent Roya, must assign the appearer of the deed properly and check the truth of formal document of making Deed of Consent Roya."

"ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai penghapusan Hak Tanggungan yang biasanya disebut Roya dimana Bank selaku Kreditor telah likuidasi akibat menggabungkan diri dengan bank lain. Pada saat debitor telah melunasi hutangnya kepada kreditor, maka debitor akan melakukan pencoretan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan dimana Hak Tanggungannya didaftarkan. Ketika akan melakukan Roya, maka salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah melampirkan surat roya yang dikeluarkan oleh kreditor. Jika kreditor dalam hal ini adalah bank dimana bank tersebut telah likuidasi akibat merger ataupun bank tersebut likuidasi akibatnya aset-asetnya diambil alih oleh Perusahaan Pengelola Aset (PT. PPA) dahulu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka siapa yang berhak mengeluarkan surat roya.Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai hal-hal yang mungkin dihadapi ketika melakukan roya seperti hilangnya surat roya, hilangnya sertipikat Hak Tanggungan, hilangnya sertipikat hak atas tanah.

---

ABSTRAK The focus of this study is about deletion of mortgage usually called Roya while the bank as creditor was liquidated because of merger with the other bank. When the debitor finished his debt, so the debitor will do roya at the Land Affairs Office. One of the requirement of roya is the letter of roya made by the creditor. If the creditor in this case is bank which bank was liquidated because of merger with the other bank or the bank was liquidated so the assets have been possed by Perusahaan Pegelola Aset (PT. PPA) before called Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), so who made the letter of roya. Beside of this matter, when we want roya at the Land AffairsOffice, the things will happen such as the lost of the letter of roya, the lost of mortgage’s certificate, and the lost of rights on land’s certificate"

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah memberikan kepastian hukum bagi kreditor karena memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor, selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada, memenuhi asas spesialitas dan publisitas f dan mudah serta pasti pelaksanaan eksekusinya. Permasalahanya adalah apa yang terjadi jika antara kreditor dan debitor telah sepakat untuk tidak memperbolehkan roya partial, bagaimana sikap kreditor? dan bagaimana peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), terutama yang berkaitan dengan roya partial? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis dan normatif. Pelunasan hutang debitor sebagian senilai salah satu sertipikat yang dijaminkan mengakibatkan atas sertipikat hak atas tanah bisa dilakukan roya partial senilai tanah dan bangunan yang dijaminkan tersebut. Maksud penulis membuat tesis ini adalah agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih berhati-hati dalam membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Peran PPAT sangat penting dalam memberikan kepastian hukum kepada kreditor yaitu dengan membuat APHT yang harus didaftarkan di Kantor Pertanahan sehingga terbit sertipikat Hak Tanggungan yang memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor terhadap kreditor-kreditor lainnya. Bank harus benar-benar memeriksa APHT, agar jika ada kesalahan segera memberitahukan PPAT untuk diperbaiki, PPAT juga hendaknya memberi masukan dalam pembuatan APHT."

"Peran Bank semakin dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya untuk memperoleh memberikan pinjaman uang. Dalam memberikan pinjaman uang atau fasilitas kredit, Bank biasanya meminta adanya jaminan. Jaminan ini berfungsi untuk memastikan kelancaran pembayaran utang debitur kepada Bank. Mengingat nilainya, Bank biasanya meminta jaminan berupa hak atas tanah atau disebut juga Hak Tanggungan. Sertipikat Hak Tanggungan merupakan tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Selain sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Sertipikat Hak Tanggungan juga diperlukan pada saat pencoretan Hak Tanggungan. Pencoretan Hak Tanggungan atau disebut juga roya merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan ketika Hak Tanggungan yang bersangkutan telah hapus, dengan cara mencoret catatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Permohonan roya diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kantor Pertanahan dengan melampirkan Sertipikat Hak Tanggungan yang telah diberi catatan atau dengan pernyataan tertulis oleh kreditur bahwa Hak Tanggungan yang bersangkutan telah hapus. Dengan hapusnya Hak Tanggungan, Sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama dengan buku tanah Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan. Masalah muncul ketika Sertipikat Hak Tanggungan hilang dan karenanya tidak dapat dilampirkan untuk permohonan pencoretan Hak Tanggungan. Tulisan ini membahas bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemberi Hak Tanggungan yang Sertipikat Hak Tanggungannya hilang. Kemudian penulis membahas mengenai kenyataan yang ada dalam praktek ketika pemberi Hak Tanggungan hendak mengajukan permohonan pencoretan Hak Tanggungan namun Sertipikat Hak Tanggungan hilang. Menurut penulis, terdapat ketidakpastian dalam proses pencoretan Hak Tanggungan yang Sertipikat Hak Tanggungannya hilang. Peraturan mengatur bahwa untuk Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang, hal tersebut cukup ditulis pada buku tanah Hak Tanggungan. Namun dalam praktek, Kantor Pertanahan mensyaratkan adanya akta Konsen Roya untuk pencoretan Hak Tanggungan yang Sertipikat Hak Tanggungannya hilang. Selanjutnya penulis juga membahas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta Konsen Roya.

---

The needs for the role of Bank in society is increasing, one of which is to obtain loan. In giving loan or credit facility, Bank usually requires a security. The function of this security is to ensure the swiftness of the debtor's debt payment to the Bank. Given its value, Banks usually ask for security such as land rights or also called Land Mortgage. Land Mortgage Certificate is a proof of the Land Mortgage's existence, issued by the Land Office. In addition to being the proof of Land Mortgage's existence, Land Mortgage certificate is also required at the time of Land Mortgage's write-off. Land Mortgage's write-off or also called Roya is an action taken by the Land Office as the related Mortgage has been cleared, by writing off the Land Mortgage's note on the related land's book and right of land's certificate. Roya request is filed by the concerned party to the Land Office by attaching the Certificate of Land Mortgage that has been given notes or a written statement by the creditor that the related Land Mortgage has been cleared. With the Land Mortgage being cleared, the related Certificate of Land Mortgage is pulled and together with land's book of Land Mortgage shall be declared invalid by the Land Office. The problem arises when the Certificate of Land Mortgage is lost and therefore can not be attached to the Mortgage Write-off request.

This paper discusses about the legal protection for the giver of Land Mortgage whose Land Mortgage Certificate is lost. Then the writer discusses the fact when the giver of Land Mortgage intends to apply for a Land Mortgage write-off request, but lost the related Land Mortgage Certificate. According to the writer, there are uncertainties in the process of writing-off the Land Mortgage which Land Mortgage Certificate is lost. Regulation stipulates that for a Land Mortgage Certificate that is lost, it shall be written in the land's book of Land Mortgage. But in practice, the Land Office requires a deed of Konsen Roya in order to write-off the Land Mortgage whose Certificate of Land Mortgage is lost. Furthermore, the writer also discuss the authority of notary in making the deed of Konsen Roya."

"Perkembangan ekonomi yang sangat pesat membuat kepastian hukum untuk lembaga-lembaga keuangan sangatlah diperlukan untuk menjamin kembalinya hak yang dimilikinya. Hal tersebut mengaikbatkan diperlukannya jaminan untuk memperkuat kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang jaminan untuk didahulukan apabila si pemberi jaminan cidera janji atau wanprestsasi. Namun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pemegang jaminan tersebut kehilangan jaminannya tersebut. Salah satu diantaranya hapusnya Hak Tanggungan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan diakibatkan itikad buruk dari pemberi hak tanggungan. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum lebih lanjut agar terjaminnya perlindungan dan kedudukan kreditur dalam pemberian jaminan. Dalam Tesis ini mengangkat mengenai putusan Makhamah agung Republik Indonesia Nomor 396/K/Pdt/2009 mengenai pembebasan Tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan yang membuat kerugian bagi pihak pemegang hak tanggungan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelittian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Penulisan tesis ini membahas mengenai perlindungan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan atas pembebasan tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan untuk bisa mendapatkan haknya sebagai pemegang hak tanggungan.

---

The rapid economic growth requires the legal certainty for financial institutions to guarantee the return of the owned rights. Therefore, warranty is necessary to strengthen the legal certainty of the guarantee holder if the guarantor violates the contract. However, in the reality, many holders lose their guarantee due to the breaches. One of them is the voidance of Mortgage Right of its holder by reason of the ill will of the mortgage giver. Thus, further legal certainty is requisite to guarantee the creditor protection and position in the guarantor.

This thesis discusses the verdict of Indonesian Supreme Court No. 396/K/Pdt/2009 on land acquisition as loan guarantee which causes loss for the mortgage right holder party. This thesis uses library research, for the data to be used is secondary data. This thesis discusses creditor protection as mortgage right holder of land acquisition as loan guarantee from mortgage burden in the credit agreement and legal actions of the mortgage right holder to obtain the right as the mortgage right holder."

"Dalam penulisan Tesis ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan Yang Objek Hak Tanggungannya Diblokir Oleh Kantor Pertanahan Atas Permohonan Pihak Lain, dengan contoh kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat. Hal ini dilatarbelakangi dari kesalahan Kantor Pertanahan dalam meemberikan perpanjangan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan memblokir Objek Hak Tanggungan tersebut.Dalam upaya untuk mengetahui aspek hukum pemblokiran terhadap objek Hak Tanggungan, mengetahui alasan Kantor Pertanahan melakukan pemblokiran terhadap Objek Hak Tanggungan pada kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat, dan proses pemblokiran tersebut, serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Tangggungan apabila debitur wanprestasi, sedangkan sertifikat objek Hak Tanggungan sedang diblokir oleh Kantor Pertanahan, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan.Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Aspek hukum pemblokiran pemblokiran terhadap Objek Hak Tanggungan pada contoh kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku seharusnya tidak boleh. Sebab objek Hak Tanggungan yang sudah dibebani Hak Tanggungan tidak boleh diblokir oleh Kantor Pertanahan, sebab sebelum pembebanan Hak Tanggungan objek (sertifikat) sudah dicek kebersihannya dari sengketa apapun. Adapun alasan Kantor Pertanahan melakukan pemblokiran sertifikat karena adanya permohonan dari pihak lain, dan tahap-tahap pemblokiran yaitu pemohon melampirkan surat permohonan tertulis dengan disertai sertifikat yang akan dimohonkan pemblokiran dan identitas pemohon KTP dan KK. Serta melampirkan surat gugatan Pengadilan kalau ada. Sedangkan bagi pemegang hak tanggungan apabila objek hak tanggungannya diblokir oleh Kantor Pertanahan, tidak ada perlindungan hukum.

---

In the writing of this thesis, the writer discusses legal protection for the Holder of Mortgage Right whose Object of the Mortgage Right is BIockade by Land Office upon the Request of Other Party, with the sample case of ITC Roxy Mas, Central Jakarta. This issue has the background from the mistake of the Land Office in issuing the extension of certificate of Right of Ownership over Strata Title Unit and blockading the Object of such Mortgage Right.

In the effort to discover the legal aspect of such blockade towards the Object of the Mortgage Right, discover the reasons of the Land Office to blockade the Object of the Mortgage Right in the case of ITC Roxy Mas, Central Jakarta, and the blockading process, as well as discover legai protection towards the Holder of Mortgage Right if the debtor is in default, meanwhile the certificate of the object of the Mortgage Right is blockaded by the Land Office, then, the approach being used is juridical - nonnative referring to the written reguiations or positive law as well as other legal sources, related to the issue.

Based on the result of research and interview, the writer obtains answers towards the existing issue, the Legal aspect for the blockade over the Object of Mortgage Right in the sample case of ITC Roxy Mas, Central Jakarta, is based on the prevailing theory and reguiations which should not be used. Because the object of Mortgage Right which has becn encumbered by Mortgage Right cannot be blockaded by the Land Office, because before the encumbrance of Mortgage Right, the object (the certificate) has been checked for its clearance from any dispute whatsoever. Whereas the reason of the Land Office to cany out the blockade over the certificate is because there is a request from other party, and the blockading stages are: the applicant is attaching a written application supplemented by the certificate requested to be blockaded and the identity of the applicant in the form of Resident Identification Card and Family Card. As well as attaching statement of claim submitted to the Court, if any. Whereas for the holder of mortgage right, if the object of the mortgage right is blockaded by the Land Office, there is no legal protection for him."

"Pencatatan hak tanggungan diperlukan sebagai tanda lahirnya hak tanggungan dan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor untuk mengeksekusi jaminan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang. Sistem hukum jaminan menganut adanya larangan janji memberikan barang jaminan untuk dimiliki kreditor jika debitor wanprestasi. Namun dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Blb., diputuskan bahwa jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Tergugat menjadi milik Penggugat cessionaris seluruhnya sebagai bentuk pelunasan dari Tergugat. Tergugat sebagai debitor melakukan wanprestasi dan tidak diketahui keberadaannya. Permasalahan yang dibahas adalah proses pengikatan jaminan hak tanggungan, proses pengalihan piutang yang dijaminkan dengan hak tanggungan dan menganalisis penerapan hukum hakim dalam mengadili dan memutus Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Blb sesuai ketentuan jaminan yang berlaku. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Penerapan hukum hakim dalam mengadili dan memutuskan obyek jaminan menjadi milik Penggugat sebagai bentuk pelunasan Tergugat dan menyatakan Penggugat sebagai kreditor yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap objek hak tanggungan atas dasar wanprestasinya Penggugat dinilai kurang tepat. Perjanjian kredit tanpa diikuti dengan pendaftaran jaminan hak tanggungan di kantor pertanahan membuat kreditor hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Obyek jaminan secara hukum masih merupakan milik dari pemberi jaminan, karenanya eksekusi jaminan harus dilakukan dengan memenuhi prosedur tertentu. Kreditor konkuren dapat menuntut haknya untuk memperoleh pembayaran dengan melalui proses gugatan terlebih dahulu yang diikuti dengan penyitaaan dan lelang barang milik debitor.

---

The registration of the mortgage is required for the mortgage to exist and for the creditor to receive primary legal standing to execute the collateral according to the regulated procedure. Collateral law system adheres to the prohibition of pledges to give collateral to be owned by the creditor if the debtor default. However, on Judgement Number 187 Pdt.G 2017 PN.Blb decided that collateral in form of land and building owned by Defendant belong to Plaintiff cessionaries as a form of his repayment. Defendant debtor default and his existence are unknown. The problems in this thesis are the process of mortgage binding, the process of receivables transfer which pledged by mortgage and analyzes judges rsquo legal application in judging and deciding on Judgement Number 187 Pdt.G 2017 PN.Blb according to regulated collateral law.

The thesis research method is normative juridical research with explanatory and prescriptive as its research type. Judges rsquo legal application in judging and deciding the collateral belongs to the creditor as a form of his repayment and stated Plaintiff as the creditor who has rights and obligations to mortgage object are imprecise. Credit agreement which is not followed by the registration of mortgage at the land office put creditor position as a concurrent creditor. The collateral object legally is still owned by the guarantor, therefore the collateral execution must be done by meeting certain procedures. A concurrent creditor could demand his rights to receive payment from debtor through lawsuit process followed by foreclosure and auction of debtor rsquo s properties."

"Pengecekan sertipikat hak atas tanah merupakan kewajiban sekaligus syarat dalam rangka pembuatan akta bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian sertipikat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk merealisasikan sebuah layanan yang mudah, cepat, dan biaya ringan, maka dilakukan digitalisasi layanan pengecekan sertipikat. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala-kendala, yang juga terjadi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang berupa ketidaksesuaian hasil pengecekan sertipikat. Hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji proses validasi data elektronik dalam pengecekan sertipikat secara elektronik dan mekanisme penanganan yang dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian data dalam pengecekannya. Kajian dilakukan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan didukung oleh hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, pertama, Permasalahan yang muncul berasal dari data-data pertanahan yang tidak valid. Proses validasi oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak dilakukan dengan memeriksa dan memastikan kesesuaian data-data yang tersimpan di pangkalan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan yang telah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun kekosongan prosedur yang jelas menyebabkan inkonsistensi data. Kedua, Kantor Pertanahan Kota Pontianak juga bertanggung jawab atas hasil pengecekan yang tidak sesuai. Klarifikasi dan perbaikan data telah dilakukan tetapi masih bersifat pasif. Pencantuman keterangan terkait tata ruang dalam hasil pengecekan dapat pula menimbulkan ketidaksesuaian apabila data tersebut belum disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang yang terbaru. Miskonsepsi birokrasi juga berpengaruh dalam masalah tersebut. Dengan demikian, integrasi data harus segera diajukan kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

---

Certificate of land rights checking is an obligation and a condition in terms of making deeds for the Land Deed Making Officer, to ensure the suitability of the certificates. Through the development of times and technology, and to realize an easy, fast, and low-cost service, the digitization of certificate checking services is carried out. However, in its implementation, obstacles were found, which also occurred at the Pontianak City Land Office in the form of discrepancies in its results. This causes legal uncertainty and concern for interested parties. Therefore, this study examines the process of validating electronic data in electronic certificate check and the handling mechanism carried out if there is a data discrepancy in checking. Study was conducted using normative juridical writing methods and supported by the results of interviews with speakers. The results found that, first, the problems rose from invalid land data. Validation process by the Pontianak City Land Office is carried out by checking and ensuring the data suitability stored in the database of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency through the Computerized Application of the Land Office which has been provided by the Center for Data and Information on Land, Spatial Planning, and Sustainable Food Agricultural Land. But the blankness of obvious procedure leads to data inconsistencies. Second, the Pontianak City Land Office is also responsible for the inappropriate checks results. Clarification and improvement have been carried out, but it is still passive. The inclusion of spatial planning information in the results of the check can also cause discrepancies if the data has not been adjusted to the latest Detailed Spatial Plan. Bureaucratic misconceptions also influence the issue. Thus, data integration must be immediately submitted to the Directorate General of Spatial Planning of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kreditur perbankan dalam pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap agunan yang masih dibebani credietverband. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan yang menggunakan ketentuan hipotik atau credietverband dapat menggunakan ketentuan-ketentuan eksekusi dan pencoretannya yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan setelah buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan disesuaikan menjadi buku tanah dan sertipikat Hak Tanggungan. Namun dalam prakteknya, terdapat dua pendapat yang berbeda antara Kantor Lelang dan Kantor Pertanahan terkait penyesuaian buku tanah dan sertipikat credietverband sebagai dasar pelaksanaan parate eksekusi. Dengan adanya pendapat yang berbeda menyebabkan pelaksanaan parate eksekusi mengalami stagnansi. Oleh karena itu tujuan diadaknnya penelitian ini adalah untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh kreditur perbankan dalam pelaksanaan parate eksekusi terhadap agunan yang jaminkan credietverband setelah periode berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan.

---

This thesis deals with the problem faced by the banking creditors in parate executie according to the article 6 Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land against collateral which saddled with credietverband. Under article 24 paragraph (2) Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land, a mortgage that uses terms of Hypotheek or credietverband can use the terms of execution and deletion arranged in Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land after the book and the corresponding certificate adapted into the book of the land and mortgage certificate. But in practice, there are two different opinions between the Auction Office and Office of Land related land adjustments, land book and certificate of credietverband as the basis for implementing parate executie. The existence of different opinions to the execution of the executable parate experiencing stagnation. Therefore, the purpose of the research is to analyze the problem faced by the banking creditors in collateral parate execution saddled with credietverband after the enactment of Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land."