Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini menjelaskan tentang derajat kesehatan masyarakat pribumi di Kota Cirebon pada masa kolonialisme Belanda antara 1906-1940. Fokus kajiannya adalah menganalisis derajat kesehatan pada masa modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kota Cirebon yang semula sebagai kota tradisional/kota kesultanan diubah fungsinya menjadi kota kolonial (modern) oleh pemerintah Hindia Belanda bersamaan dengan pembentukan kota-kota lainnya di Jawa dan Madura pada 1906. Selama paruh pertama di awal abad ke-20, masyarakat pribumi di Kota Cirebon menghadapi proses modernisasi yang berbasis industrialisasi ekonomi. Namun karena seringkali proyek pembangunan tidak tuntas akibatnya lingkungan kota menjadi tidak sehat. Sisa material bangunan, genangan air, galian-galian tanah yang kotor, dan kurangnya jatah air bersih bagi masyarakat pribumi menjadi pangkal kemunculan berbagai bibit penyakit yang menyerang para pekerja dan menular secara luas. Kondisi ini yang menjadi derajat kesehatan masyarakat pribumi buruk dan tidak pernah meningkat. Dalam menangani wabah penyakit pun terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat pribumi dengan pemerintah kolonial. Bagi masyarakat pribumi praktik pengobatan didasari oleh pengetahuan agamanya yang kemudian diekspresikan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karenanya mereka seringkali menolak tawaran sistem pengobatan dan propaganda kesehatan modern yang ditawarkan oleh pemerintah karena khawatir aqidahnya terganggu. Sementara bagi pemerintah kolonial praktik pengobatan didasari oleh ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa. Hanya saja dalam praktiknya, aspek kesehatan modern ini dikaitkan dengan pengembangan perekonomian untuk mengumpulkan sebanyak-banyak keuntungan. Komersialisasi dan diskriminasi pelayanan kesehatan pada akhirnya membuat masyarakat pribumi tetap mempraktikkan pengobatan tradisional yang dipahaminya.

---

This dissertation aims to describe the health level of the native people in Cirebon during the Dutch colonial era (1906-1940), focusing on the health level when the Dutch colonial government carried out modernization. The City of Cirebon which was originally a traditional city/sultanate city led by the sultans was changed into a colonial (modern) city by the Dutch East Indies government concurrently with the formation of other cities in Java and Madura in 1906. Through the first half of the 20th century, the native people of Cirebon overcame a process of modernization based on economic industrialization. Modernization was also carried out in the health sector which included policies and eradicating disease outbreaks. However, since there were many incomplete development projects, the city environment became unhealthy. They created leftover building materials, puddles, dirty soil excavations, and caused a lack of clean water for the native people. This condition then became the basis for the emergence of various germs that attack the workers and spread widely. There were different perception between the colonial government and the native people in dealing with the disease outbreaks. For the native people, the health knowledge was referred on their religious knowledge which was then expressed in their daily lives. While for the colonial government, the understanding of health referred to science development in Europe. In reality, this aspect of modern health is associated with economic development to collect as many benefits. The construction of hospitals, procurement of medical devices, and health services are also commercial in nature. The health perceptions of the native people also did not reduce the value of beliefs in their religious practices. Therefore the native people often rejected the offer of medical systems and other health propaganda from the government for they fear that their faith will be corrupted.  So in that condition, the spread of the epidemic of dissidents became widespread in Cirebon."

"Kota Cirebon pada awal abad ke-20 menghadapi berbagai problema. Salah satu problema yang dihadapi oleh Kota Cirebon adalah masalah kesehatan. Masalah ini sebenarnya bukanlah masalah baru bagi Kota Cirebon. Pada masa sebelumnya Kota Cirebon pernah mengalami gangguan kesehatan seperti munculnya wabah penyakit malaria pada tahun 1805. Permasalahan itu berlanjut ketika Kota Cirebon ditetapkan sebagai Gemeente pada tahun 1906. Permasalahan itu ditimbulkan oleh ekologi alami, kebijakan pemerintah hingga kebiasaan masyarakat. Hal itu memunculkan bebrbagai penyakit. Dua penyakit yang muncul pada awal abad ke-20 di Kota Cirebon adalah malaria dan pes. Untuk membrantas penyakit-penyakit yang ada maka pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk menanggulanginya. Penanggulangan itu berupa pembentukan DVG, pembentukan rumah sakit dan poliklinik, pengobatan, perbaikan kampung dan infrastruktur hingga memperjuangkan kesehatan dalam Dewan Kota.;

---

Cirebon city in early tweentieth century had several problems. The one of problems in Cirebon city was the health problem. Its was not a new problem for city. In previous time, Cirebon city had a health problem such as the emergence of malaria pleague in 1805. Its problem continued when Cirebon city appointed as Gemeente in 1906. The problem caused by natural ecology, government policy and society custom. These made several diseases. The two diseases in Cirebon city at the early tweentith century is malaria and pes. To extirpate diseases government and society worked together to tackled it such as the emergence of DVG, the formation of hospital and polyclinic, development of kampung and infrastructure, and fighted for health at city assembly."

"Keberadaan ruang publik di perkotaan dapat membantu terciptanya lingkungan yang sehat dan kesehatan masyarakat. Salah satu ruang publik yang berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat berada di Ruang Publik Kalijodo, Jakarta, Indonesia. Adanya fasilitas olahraga dan tempat bermain anak yang disediakan di Ruang Publik Kalijodo memicu tempat ini ramai dikunjungi sebagai tempat berolahraga, rekreasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pembentukan Ruang Publik Kalijodo, menganalisis persepsi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menganalisis dampak keberadaan Ruang Publik Kalijodo terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method melalui metode kuisioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka dengan jumlah sampel keseluruhan 152. Hasilnya menunjukkan bahwa proses pembentukan Ruang Publik Kalijodo dapat dilihat dari sejarah Kalijodo yang mencakup Kalijodo sebelum dibongkar, proses pembongkaran, dan Kalijodo pasca pembongkaran. Ruang Publik Kalijodo berhasil berperan dalam pembentukan kesehatan lingkungan dan menyehatkan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil persepsi masyarakat yang kuat terhadap kesehatan lingkungan di Ruang Publik Kalijodo mencapai 65,7. Pencapaian kesehatan lingkungan yang kuat juga diikuti oleh kesehatan masyarakat yang kuat. Pencapaian kesehatan masyarakat yang kuat dapat dilihat dari hasil persepsi kesehatan masyarakat dari aspek fisik, mental dan sosial. Keberhasilan ruang publik tersebut juga diperkuat dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar berupa kondisi lingkungan yang mencakup meningkatnya kesehatan masyarakat, tingkat kriminalitas menurun, manfaat dari segi ekonomi, dan terjadinya kondisi keguyupan antar warga akibat dari hasil interaksi yang terjadi melalui aktifitas kegiatan-kegiatan ditempat ini. Keberhasilan pembentukan kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Ruang Publik Kalijodo serta perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan ini membantu merubah citra yang melekat di kawasan Kalijodo dari negative menjadi positif. Hal tersebut kemudian juga dapat membantu merubah citra kota Jakarta menjadi lebih sehat.

---

Abstract. The existence of public space can help create a healthy environment and public health. One of the public spaces which is influential environmental health and public health located be in Kalijodo Public Spaces, Jakarta, Indonesia. The existence of sports facilities and children 39 s playground provided in Kalijodo Public Space trigger this place visited as a place of sports, recreation and social activities.This study aims to describe the formation of Kalijodo Public Space, analyzing people 39 s perceptionsthe environmental health impact and public health in Kalijodo Publik Space, and analyze the impact of Kalijodo Public Space to the surrounding community. The approach used in this study is a mixed method with questionnaires, interviews, and literature study with the total sample size 152. The results show that the process of forming Kalijodo Public Space can be seen from Kalijodo 39 s history which includes Kalijodo before being dismantled, process demolitionof Kalijodo, and Kalijodo post demolition. Kalijodo Public Space succeeded in play a role in the formation of environmental health and nourish the community. This can be seen from the results of perception of society to environmental health a strong in Kalijodo Public Spaces reached 65.7. Achieving strong environmental health is also followed by strong public health. Attainment public health a strong can be seen from physical, mental and social outcomes. The success of the public sphere this also strengthens from the impacts are felt by surrounding community in the form of environmental conditions that include increased public health, decreased crime rates, economic benefits, and the occurrence of harmony among citizens as a result of interactions that occur through activities activities in this place. The success of the formation of environmental health and public health in Kalijodo Public Space as well as changes occurring in the region helped to change the inherent image of the Kalijodo region from negative to positive that matter can help change the image of Jakarta to be healthier."

"Profesi perawatan kini mengalami banyak perubahan. Jika dulu hanya menjalankan perintah dokter, sekarang ingin diberi wewenang memutuskan berdasarkan ilmu keperawatan dan bekerja sama dengan dokter untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien. Paradigma mereka terhadap perawatan mengalami perubahan. Dikeluarkannya Undang-undang tentang praktik keperawatan, paling tidak, sudah ada pengakuan betapa pentingnya peran perawat untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut ketentuan Kansas Supreme Court Amerika Serikat pada tahun 1964 disebutkan, fungsi utama seorang perawat adalah mengobservasi dan mencatat gejala dan reaksi diagnosa. Perawat tidak diperkenankan memberi kesimpulan hasil diagnosa atau perawatan penyakit pada pasien. Fungsi perawat kemudian berubah sekitar tahun 1985, dengan adanya pengakuan bahwa perawat bukan hanya menjadi petugas kesehatan yang pasif, tetapi penyedia jasa perawatan kesehatan yang desisif dan asertif. Namun perubahan pandangan tentang keperawatan di Indonesia ternyata belum terlihat jelas. Di banyak rumah sakit, perawat tampaknya masih diperlakukan dan mendapat tugas dan wewenang seperti sebelumnya, atau melakukan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Bagaimana para petugas (pelaku pelayanan) melihat paradigma kemitraan dan kemandirian dalam melaksanakan tugas kesehariannya dan bagaimana petugas pelayanan kesehatan menanggapi paradigma tersebut, menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Setting penelitian dilakukan di Puskesmas Pancoran Mas, Kota Depok. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran kondisi senyatanya layanan kesehatan, berikut perkembangan kebijakan yang berlaku di dalamnya. Selain itu juga menyajikan tanggapan dan pengamatan perilaku petugas pelayanan kesehatan terhadap isu paradigma baru yang menuntut kesejajaran dengan petugas medis lainnya. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah tentang kebijakan pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu layanannya. Secara metodologis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan juga dilakukan pengamatan terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata isu paradigma masih berada pada batas wacana dan ada pada level elit, jenjang pemerintahan yang paling atas, tidak pernah sampai pada level terbawah, yaitu pada tingkat pelaksana. Tuntutan perubahan paradigma masih jauh dari jangkauan. Jika praktik keperawatan dilihat sebagai praktik profesi, maka seharusnya ada otoritas atau kewenangan. Ada kejelasan batasan, siapa melakukan apa. Perawat diberi kesempatan untuk mengambil keputusan secara mandiri didukung oleh pengetahuan dan pengalaman di bidang keperawatan. Sulitnya merubah paradigma tampaknya terkait dengan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, terutama kesalahan dalam menginterpretasi yang dijalani.

---

Nursing as a profession is now having major changes. Years ago, they worked as per doctor?s order but now they are having authority to make decision as per their profession and in coordination with the doctor for best of the patients. The nursing are having a new paradigm of their profession. As the issuance of the Act of nursing, at least, it gives acknowledgment to the importance of the role of nursing for community health services. As per Kansas Supreme Court United States of America 1964, the main function of a nurse is to observe and to record symptoms and reaction on diagnoses. A nurse is not authorized to give conclusion on the result of diagnoses or treatment of a patient. The function had been changed in 1985 with acknowledgement that a nurse is not a passive medical staff but also a medical staff who is assertive and decisive. In Indonesia, this new paradigm is not yet clear. At the hospitals, the nurses are taking the roles and work as the old version or conducting the work not related to medical services. The way the nurse perceives the partnership and independency on their daily work and the response to this new paradigm are the questions of this study as conducted in Pancoran Mas Community Health Services (Puskesmas) ? Depok City. The study describes the actual condition of the health services including the progress on the policy itself. Also, it describes responses and observation of the health services activity on this new paradigm that invites partnership with other service providers. The purpose of this study is to give inputs for the Government in the issue of community health services and the efforts to improve its quality. The study applies a qualitative approach in its methodology through in-depth interview, literature review and observation on the subject. The result indicates that the issue of this new paradigm is a discourse and only applied by the elite level or by the top level of government. It is unfortunately never been applied by the ground-level or by the health practitioners. The demand to implement the new paradigm is still something in the sky or unreachable. If the issue of nursing is implemented as a profession then it should give authority, transparent and has a clear work description on who does what. A nurse has authority to independently make a decision as per their knowledge and experience on nursing. Difficulties on changing the paradigm seem to relate with the gaps between hopes and reality, especially the interpretation on the work the nurse is doing."

"ABSTRAKObat publik dan perbekalan kesehatan merupakan bagian penting dalam pelayanankesehatan sehingga ketersediaannya harus terjaga. Untuk menjaga ketersediaan obatpublik dan perbekalan kesehatan, salah satu faktor penentunya adalah perencanaan.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perencanaan yang tepat dalampengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan di puskesmas yangberada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Penelitian ini bersifatobservasional dengan pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkanbahwa metode yang digunakan dalam perencanaan obat publik dan perbekalankesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah metode konsumsi. Untuk lebih tepatdalam perencanaan harus didukung oleh penggunaan obat yang rasional dan tertibadministrasi dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

---

Public drug dan medical supplies is an important part of health care so that itsavailability should be maintained. To keep the public availability of drugs and medicalsupplies, one of the determining factors is the planning. This study aims to determinehow the proper planning for procurement of drugs and medical supplies for publicservices in health centers located in the working area of Bekasi City Health Office. Thiswas an observasional study with a qualitative approach. The final conclusion is themethods used in the planning of public drug and health supplies in Bekasi City HealthDepartement is a method of consumption. To be more precise in planning must besupported by rational use of drug in management and orderly administration of thedrug."

"Selalu meningkatnya jumlah kepesertaan PBI APBD Kota Tangerang dengan rata-rata per tahun sebesar 8,85% yang berdampak pada peningkatan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Pemda Kota Tangerang untuk membiayai iuran JKN setiap tahunnya, sedangkan kepesertaan PBPU dan BP yang membayar iuran secara mandiri sejak tahun 2017 – 2022 rata-rata mengalami penurunan kepesertaan sebesar 0,7% per tahun. Hal ini tentu memerlukan evaluasi dan penilaian tersendiri untuk melihat implikasi terhadap hal tersebut. Salah satu implikasi yang saat ini dapat dilihat adalah bahwa anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk membiayai iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk program lainnya. Pada tahun 2020 pembayaran iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang sebesar 57,81%, tahun 2021 sebesar 75,32%, dan pada tahun 2022 sebesar 77,09% dari total anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang diluar belanja pegawai dan tata kelola pemerintahan. Tujuan: menganalisis dan mengetahui besaran ATP dan WTP iuran JKN masyarakat Kota Tangerang tahun 2023 serta variabel yang mempengaruhi. Metode: penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 400 orang peserta PBI yang dipilih secara random accidental. Pengambilan data dilakukan di 2 rumah sakit wilayah Kota Tangerang pada bulan Juni 2023 menggunakan instrumen kuesioner. Hasil: Rata-rata ATP sebesar Rp 54.904 per bulan per orang. Rata-rata WTP sebesar Rp 49.464 per bulan per orang. ATP Rp 35.000 sebesar 61,25%. WTP Rp 35.000 sebesar 69%, < Rp 35.000 sebesar 10%, dan Rp 0 sebesar 21%. Dari 61,25% yang memiliki ATP Rp 35.000 didapati 72,24% WTP Rp 35.000, sebesar 9,80% WTP < Rp 35.000, dan 17,96% tidak mau membayar. Hasil analisis multivariat ATP: Variabel yang signifikan berhubungan adalah jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Variabel yang dominan adalah pengeluaran non pangan. Hasil analisis multivariat WTP: Variabel yang berhubungan signifikan adalah jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Variabel yang dominan adalah pendidikan.

---

Always increasing the number of PBI APBD Tangerang City membership with an annual average of 8.85% which has an impact on increasing the amount of budget needed by the Regional Government of Tangerang City to finance JKN contributions every year, whereas PBPU and BP membership have paid contributions independently since 2017 – 2022, on average, membership has decreased by 0.7% per year. This certainly requires a separate evaluation and assessment to see the implications of this. One of the implications that can be seen at this time is that the budget issued by the Regional Government to finance JKN contributions for participants in the Tangerang City APBD PBI is much larger than the budget for other programs. In 2020 the payment of JKN contributions for participants in the Tangerang City APBD PBI is 57.81%, in 2021 it is 75.32%, and in 2022 it is 77.09% of the total Tangerang City Health Office budget excluding personnel spending and governance.

Objective: to analyze and find out the amount of ATP and WTP JKN contributions for the people of Tangerang City in 2023 and the influencing variables.

Methods: this study used a cross-sectional study design through a quantitative approach with a sample of 400 PBI participants who were selected incidentally randomly. Data collection was carried out in 2 hospitals in the Tangerang City area in June 2023 using a questionnaire instrument.

Results: The average ATP IDR 54,904 per month per person. The average WTP is IDR 49,464 per month per person. ATP > IDR 35,000 are 61.25%. WTP > IDR 35,000 are 69%, < IDR 35,000 are 10%, and IDR 0 are 21%. Of the 61.25% who had ATP IDR 35,000, 72.24% found WTP IDR 35,000, 9.80% WTP < IDR 35,000, and 17.96% did not want to pay. Results of ATP multivariate analysis: Variables that were significantly related were gender, number of family members, income, food expenditure and non-food expenditure. The dominant variable is non-food expenditure.  Results of multivariate analysis of WTP: Variables that are significantly related are gender, education, occupation and income. The dominant variable is education."

"ABSTRAKPengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi pada remaja akan menimbulkan berbagai risiko kesehatan bagi remaja. Dalam pondok pesantren yang umumnya remaja pun kerap terjadi permasalahan karena kurangnya pengetahuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi di Pondok Pesantren Luhur Al-Kautsar. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik cross sectional dengan teknik accidental sampling berjumlah 65 responden. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan rendah 1,5%, pengetahuan cukup 44,6% dan pengetahuan baik 53,8%. Ada 2 faktor berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan remaja yakni jenis kelamin (p-value 0,025) dan pengalaman pernah mendapat informasi tentang kesehatan reproduksi (p-value 0,001). Persentase pengetahuan baik dan cukup ini diharapkan pihak Pondok Pesantren dapat memberikan kebijakan yang tujuannya meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi agar pengetahuan responden baik.

---

ABSTRACT

Lack of knowledge about reproductive health in adolescents will pose various health risks for adolescents. In boarding schools which are generally teenagers, problems often occur due to lack of knowledge. The purpose of this study was to determine the factors that influense adolescent knowledge about reproductive health in the Luhur Al-Kautsar Islamic Boarding School. The design of this study was a cross sectional descriptive analytic study with an accidental sampling technique totaling 65 respondents. Data collection tool uses a questionnaire. The results showed low knowledge of 1.5%, sufficient knowledge 44.6% and good knowledge 53.8%. There are 2 significant factors influencing adolescents knowledge, namely gender (p-value 0,025) and experince of being informed about reproductive health (p-value 0,001). This precentage of good and sufficient knowledge is expected by the Islamic Boarding School to provide policies whose aim is to increase reproductive health knowledge so that respondents' knowledge is good. "

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.  

---

Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved."

"Ruang adalah salah satu sumber daya yang terbatas. Ruang harus dikelola pemanfaatannya dengan baik. Pemanfaatan ruang terus dilakukan dengan banyak mengabaikan keberlanjutan kota padahal seharusnya mempertimbangkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Selain itu pemerintah dan masyarakat seringkali berpikir jangka pendek dalam mengambil keputusan pemanfaatan ruang, padahal peran serta masyarakat dan kebijakan pemerintah adalah salah satu faktor yang berperan dalam menentukan masa depan keberlanjutan sebuah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu strategi untuk mewujudkan kota sehat berkelanjutan. Penelitian dilakukan di Kota Bekasi karena kota Bekasi adalah salah satu daerah penyangga ibukota Jakarta yang pemanfaatan ruangnya berlangsung besar-besaran. Metode yang digunakan adalah analisis komparasi, korelasi, dan menyusun scenario planning. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa saat ini kualitas udara di Kota Bekasi masih layak menurut PP 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara karena masih berada di bawah baku mutu, akan tetapi harus diwaspadai karena kecenderungan yang meningkat. Meskipun kualitas udara mengalami kecenderungan polutan meningkat dan kuantitas RTH semakin menurun tetapi tidak ada pengaruh yang sinifikan antara dua variable tersebut. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Bekasi menurun jika dilihat dari tingkat prevalensi ISPA. Peran serta masyarakat sebagai salah satu subyek pembangunan juga sangat penting, pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik pada pemanfaatan lahan menjadi potensi yang harus dikelola dengan baik. Skenario yang tersusun menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diminimalisasi dengan berbagai strategi bidang energi dan pemanfaatan ruang untuk memenuhi ruang hijau perkotaan.

---

Space is one of the limited resources. Space utilization must be managed properly. Utilization of space continue to be made with many ignoring the sustainability of cities when it should consider the quality of the environment and the health of people living in it. In addition, governments and communities are often short-term thinking in decision making utilization of space, whereas the role of the community and the government's policy is one of the factors that play a role in determining the sustainability of an urban future. This study aimed to obtain a strategy to achieve sustainable healthy city. The study was conducted in Bekasi as the city of Bekasi is one area that the use of buffer capital Jakarta ongoing massive space. The method used is a comparative analysis, correlation, and prepare scenario planning.

Results from this study is that the current air quality in the city of Bekasi still worth the PP 41 of 1999 on air pollution control standards, but will have to watch out because the upward trend. Although the quality of the air is increased and the quantity of pollutant trends RTH decreases but no effect sinifikan between the two variables. The quality of the Bekasi City public health declined when viewed from the prevalence of ARI. Community participation as one of the subject of development is also very important, knowledge, attitudes and behavior both on land use potential that must be managed properly. Arranged scenario illustrates the possibilities that can be minimized with a variety of strategies in energy and space utilization to being the urban green space."

"Komunikasi dalam keperawatan dapat diartikan sebagai dasar dalam memberikan asuhan keperawatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, menentukan apa yang menjadi kehendak pasien, serta menilai evaluasi dari asuhan keperawatan yang dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui gambaran persepsi klien tentang komunikasi terapeutik perawat dalam pelaksanaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan Kota Bekasi. Metode dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif berdasarkan pengukuran dan analisis data karena didalam penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau gejala sosial. Populasi pada penelitian ini adalah peserta JKN-KIS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Peratama (FKTP) di Wilayah Kota Bekasi yang mewakili usia > 15 tahun. Besar sampel adalah 399,9334 dibulatkan menjadi 400 orang. Sampel didapatkan dengan metode Probability Sampling dengan cara cluster sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner komunikasi terapeutik perawat untuk mengukur persepsi klien terhadap kemampuan komunikasi terapeutik perawat. Penelitian ini akan menganalisis data dengan analisis univariat terhadap setiap variabel. Variabel yang akan dianalisis yaitu karakteristik responden dan komunikasi terapeutik perawat. Hasil penelitian ini terbagi dalam 3 fase komunikasi terapeutik yaitu fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi, diamana dalam 3 fase tersebutdi dominasi dengan kategori cukup. Pada komunikasi terapeutik fase orientasi kategori baik (17.25%), cukup (66.25%) dan kurang baik (66%). Pada komunikasi terapeutik fase kerja kategori baik (4%), Cukup (80.75%) dan kurang baik (15.25%). Sedangkan pada komunikasi terapeutik fase terminasi tidak ada kategori baik (0%), dengan kategori cukup (80.75%) dan kurang baik (19.25%).

---

Communication in nursing can be interpreted as the basis for providing nursing care to gather as much information as possible, determine what the patient wants, and assess the evaluation of the nursing care provided. The aim of this research is to determine the description of clients' perceptions regarding nurses' therapeutic communication in the implementation of services at BPJS Health First Level Health Facilities (FKTP) Bekasi City. The method in this research is included in quantitative research based on measurement and data analysis because this research will describe social phenomena or symptoms. The population in this study were JKN-KIS participants at Primary Level Health Facilities (FKTP) in the Bekasi City Area representing ages > 15 years. The sample size is 399.9334 rounded to 400 people. Samples were obtained using the Probability Sampling method using cluster sampling. This study used a nurses' therapeutic communication questionnaire to measure clients' perceptions of nurses' therapeutic communication abilities. This research will analyze the data using univariate analysis of each variable. The variables to be analyzed are the characteristics of the respondents and the nurses' therapeutic communication. The results of this research are divided into 3 phases of therapeutic communication, namely the orientation phase, work phase and termination phase, where these 3 phases are dominated by the sufficient category. In the therapeutic communication orientation phase, the categories were good (17.25%), sufficient (66.25%) and poor (66%). In the therapeutic communication phase of work, the categories were good (4%), sufficient (80.75%) and poor (15.25%). Meanwhile, in the termination phase of therapeutic communication, there was no good category (0%), with adequate (80.75%) and poor (19.25%) categories."