Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proyek strategis nasional adalah program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur agar kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. BPKP ditugas melakukan Reviu Tatakelola terhadap Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional. Laporan ini bertujuan menganalisis kesesuaian pedoman langkah kerja dengan pelaksanaan reviu yang dilakukan serta menganalisis kesesuaian rekomendasi yang diberikan oleh tim reviu. Sumber data dalam pembuatan laporan ini berasal dari laporan hasil Reviu Tatakelola Triwulan III Tahun 2018 dan wawancara dengan tim reviu BPKP Perwakilan DKI Jakarta. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reviu yang dilakukan ada yang sudah sesuai dengan pedoman langkah kerja dan ada yang tidak sesuai. Hasil reviu yang sudah sesuai dengan pedoman langkah kerja terdapat pada reviu penyediaan lahan, pendanaan proyek, perizinan dan non-perizinan, pengadaan barang/jasa, penggunaan komponen dalam negeri, pengawasan pengendalian, dan reviu atas aspek regulasi. Sedangkan hasil reviu yang tidak sesuai dengan pedoman langkah kerja terdapat pada reviu persiapan proyek dan aspek tata ruang. Untuk reviu penjaminan pemerintah dan pembangunan fisik proyek baru sebagian dari langkah kerja yang dilakukan oleh tim reviu.

---

National strategic projects are government programs to improve infrastructure development so that community welfare and equitable development can be achieved. The BPKP was tasked with conducting a Governance Review of the Acceleration of the Development of National Strategic Projects. This report aims to analyze the suitability of the work step guidelines with the implementation of the review carried out and analyze the suitability of the recommendations given by the review team. The source of data in the preparation of this report comes from reports on the results of the Quarter III Governance Review of 2018 and interviews with the DKI Jakarta Representative's BPKP review team.

From the results of the analysis it can be concluded that the implementation of the review carried out is already in accordance with the guidelines for work steps and some are not appropriate. The results of the review that are in accordance with the guidelines for work steps are in the review of land provision, project funding, licensing and non-licensing, procurement of goods / services, use of domestic components, supervision of controls, and review of regulatory aspects. While the results of the review that are not in accordance with the work step guidelines are in the review of project preparation and spatial aspects. To review government guarantees and the physical construction of new projects, part of the work steps undertaken by the review team."

"Globalisasi ekonomi merupakan titik kritis bagi perkembangan ekonomi politik internasional. Makalah ini mengkaji gambaran besar globalisasi ekonomi pada kebijakan negara dalam negeri, yang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur maritim di era Presiden Joko Widodo (2014-2019). Menggunakan konsep kapasitas negara sebagai pisau analisis, makalah ini mengeksplorasi alasan baru untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelautan Indonesia yang dilaksanakan secara masif di bawah pemerintahan Joko Widodo. Di dalam Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas dasar dalam pembangunan infrastruktur maritim dengan tujuan: efisiensi dan inovasi dalam menciptakan tingkat persaingan yang berkelanjutan daya saing) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi konteks globalisasi Perekonomian juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan narasi kekuatan maritim dan kehadiran investasi asing sebagai penggerak pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode: pengumpulan dan analisis data, yaitu analisis isi, studi pustaka, dan wawancara dalam. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang dalam artikel ilmiah, analisis kebijakan, dan situasi strategis kasus. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa [1] realisasi pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih banyak yang dalam tahap perencanaan sehingga menyebabkan biaya tidak turun logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia secara signifikan, [2] ada perbedaan retorika pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur maritim dengan implementasinya, [3] pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih minim pendanaan asing.

---

Economic globalization is a critical point for the development of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization in domestic state policies, which in this case is the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as an analytical knife, this paper explores new reasons for prioritizing the massive development of Indonesia's marine infrastructure under the Joko Widodo administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of: efficiency and innovation in creating a sustainable level of competition (competitiveness) for Indonesia's economic growth. Moreover, the context of economic globalization is also reviewed through regional dynamics that produce a narrative of maritime power and the presence of foreign investment as a driver of infrastructure development. Using a qualitative methodology, this research uses three methods: data collection and analysis, namely content analysis, literature study, and internal interviews. These three methods are used to understand the point of view in scientific articles, policy analysis, and case strategic situations. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still in the planning stage, causing logistics costs to not decrease significantly between the western and eastern regions of Indonesia, [2] there are differences in the government's rhetoric to achieve maritime infrastructure development with its implementation. , [3] the development of maritime infrastructure in Indonesia is still minimal in foreign funding."

"Aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam perusahaan menjadi jauh lebih penting untuk membuat hidup kita sejahtera dan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Lembaga keuangan sebagai salah satu pihak utama dalam pembangunan berkelanjutan berperan sebagai perantara bagi dunia usaha untuk dapat menghasilkan barang atau jasa yang mana praktik atau kebijakan usahanya dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Investasi bertanggung jawab, terutama dalam aset infrastruktur, adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko keuangan dan ESG serta menghasilkan financial returns yang berkelanjutan melalui hasil sosial dan/atau lingkungan penerima investasi. PT DII merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan investasi bertanggung jawab khususnya di bidang infrastruktur di Indonesia. Walau berorientasi pada laba, PT DII telah menanamkan aspek keberlanjutan sejak didirikan melalui penerapan strategi ESG investing dan praktik terbaik berdasarkan standar internasional. PT DII menggunakan balanced strategy content yang tercermin dalam produk, praktik, dan kebijakannya. Manajemen internal dan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh PT DII yang tergolong sebagai proyek berkelanjutan telah membantu memberikan kontribusi bagi pembangunan negara melalui strategi ESG investing yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

---

Environmental, social, and governance (ESG) aspects within companies have become significantly more important to make our lives prosperous and the world a better place. Financial institutions, as one of the key players in sustainable development, serve a role as an intermediary for businesses to be able to produce goods or services in which their business practices or policies may have a positive or negative impact to the community and the environment. Responsible investment, especially in infrastructure assets, is one way to reduce financial and ESG risks and generate sustainable financial return through investees’ social and/or environmental outcomes. PT DII is a financial institution that implement responsible investment specifically in the infrastructure sector in Indonesia. Although commercially driven, PT DII has embodied sustainability aspects since its establishment through the implementation of ESG investing strategies and best practices based on international standards. PT DII utilizes the balanced strategy content which is reflected in its products, practices, and policies. Internal management and infrastructure projects financed by PT DII which are classified as sustainable projects have helped in contributing to the country’s development through its ESG investment strategy which eventually contributes to sustainable development.

"

"Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public works (jalan, bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang.Pembangunan infrastruktur memiliki karakteristik monopoli alamiah, dimana skala ekonomis yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur tersebut sedemikian besar sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mengalokasikan sumber Jaya dalam pengelolaannya, baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan pihak swasta.Intervensi pemerintah untuk pengadaan infrastruktur diperlukan baik itu melalui pengadaan langsung maupun melalui peraturan harga dan perundangan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Karena itu, sebagai konsekuensinya jika terjadi kegagalan infrastruktur akan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat.Penyediaan infrastruktur merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan bersama dengan pengaruh dari kebijakan publik. Pada kenyataannya kebijakan publik memegang peranan yang sangat besar karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya penerapan harga yang dilakukan pemerintah untuk jasa pelayanan infrastruktur selain memperhatikan aspek ekonomi juga harus memperhatikan aspek sosial.Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan hubungan tersebut dalam berbagai model ekonomi, baik hubungan secara langsung, tidak langsung maupun hubungan timbal balik (kausalitas). Penelitian ini membahas signifikansi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan menggunakan analisis ekonometrik data panel. Variabel infrastruktur yang digunakan pada penelitian ini adalah infrastruktur ekonomi yakni jalan, listrik, telepon dan air minum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diwakili oleh pendapatan perkapita penduduk."

"Permasalahan infrastruktur di DKI saat ini semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini membutuhkan perencanaan dan penanganan yang seksama, salah satunya adalah memprediksi batas kewajaran biaya dalam mengantipasi kecenderungan penawaran yang seadanya (yang mungkin hanya mengejar penawaran yang rendah)dari kontraktor yang mengakibatkan menurunnya mutu konstruksi dan waktu pelaksanaan pekerjaan.Penelitian ini merupakan bagian dan penelitian disertasi Ir. Basuki Anondho, MT. Mengenai "Mencari cara yang mudah unruk melainkan planning & scheduling pada kondisi yang tidak pasti", penelitian ingin mencari hubungan antara Deviasi Biaya proyek dengan indikator ekonomi, jika bisa dengan studi selanjutnya untuk mengusulkan model kemungkinan pengaruh pertumbuhan ekonomi I indikator. ekonomi terhadap kegiatan ini bertujuan arteri di DKI Jakarta sebagai masukan input dalam merencanakan estimasi rancangan anggaran biaya."

"Kolaborasi model ekonomi dengan ilmu-ilmu dasar seperti matematika dan fisika telah berlangsung lama. Terhadap model analisis input-output, konsep matematika telah memainkan peranan penting dalam perkembangan model-model dekomposisi struktural. Sedangkan konsep fisika mengambil bagian penting sebagai dasar dalam pengembangan metoda estimasi tabel input-output, mengingat berbagai kendala dalam penyusunannya, seperti masalah keterbatasan data-data transaksi industrial dan mahalnya biaya survei untuk memperoleh data-data tersebut. Salah satu konsep fisika yang berguna dalam kepentingan di atas adalah entropy system.Konsep ini dikembangkan dari Hukum Kedua Termodinamika yang dalam bentuk lain selalu dinyatakan sebagai entropi. Tesis ini akan memberikan rasionalisasi penerapan entropy system dart Hukum Kedua Termodinamika untuk pemecahan sel atau elemen dalam tabel input-output. Ide dasarnya adalah penghampiran konsep keseimbangan energi dengan konsep keseimbangan umum (genera! equilibrium) yang dalam konteks model input-output dapat diwakili oleh koefisien teknologi. Tabel input-output yang diperoleh dari perhitungan dengan pendekatan entropy system selanjutnya akan digunakan untuk melakukan anaiisis pengaruh sektor tertentu, yaitu infrastruktur terhadap perekonomian Indonesia.Dalam mendisagregasi sel infrastruktur, digunakan matriks korelasi yang terdiri dari kendala (constrain) data yang diketahui dan tidak diketahui. Dari dua kendala yang diketahui akan diperoleh (m-2) data baru jika yang dipecahkan adalah m sel. Sedangkan informasi yang tidak diketahui dapat dikonstruksi melalui maksimalisasi entropi berdasarkan distribusi normal. Selanjutnya hubungan antara sel sebelum dan sesudah dipecah dinyatakan secara eksponensial dalam probabilitasnya, dimana pangkat eksponensialnya mengandung suku entropi."

"Penelitian ini menganalisis fenomena kehadiran China di negara-negara Magribi khususnya Aljazair dan Libya, yang merupakan top trade partner China di kawasan ini. Melalui wadah kerja sama FOCAC dan BRI, China telah berfokus pada kerja sama yang lebih stratejik dalam pada sektor pembangunan dan pinjaman ke negara-negara tersebut. Disamping itu, China menyatakan adanya keselarasan antara BRI dengan SDGs (Suistainable Development Goals), sehingga dirinya akan bersama-sama terlibat secara aktif dalam mendorong pencapain indikator SDGs dengan negara – negara yang terlibat proyek BRI. Penulis menggunakan konsep neokolonialisme serta teori ketergantungan, world sytem theory, dan indikator SDGs untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara BRI dengan SDGs hanya mengandalkan promosi pembangunan infrakstruktur sebagai kendaraan untuk pencapaian indikator - indikator SDGs. Sepanjang lima tahun Aljazair dan Libya bergabung dengan BRI, ditemukan bahwa agenda BRI di kedua negara tersebut hanya berfokus pada aspek – aspek yang berkaitan dengan kepentingan BRI dan khususnya kepentingan China.

---

This research analyzes the phenomenon of China's presence in the Maghreb countries, especially Algeria and Libya, which are China's top trade partners in the Maghreb region. Through the FOCAC and BRI cooperation forums, China has focused on more strategic cooperation in the development sector and lending to these countries. In addition, China stated that there is a link between BRI and the SDGs (Suistainable Development Goals), so that it will be actively involved in encouraging the achievement of SDGs indicators with countries involved in the BRI project. The author uses the concept of neocolonialism and dependency theory, world system theory, and SDGs indicators to obtain answers to research questions.This research uses qualitative research with the type of literature review research. Through this research, it can be concluded that the relationship between BRI and the SDGs only relies on the promotion of infrastructure development as a vehicle for achieving the SDGs indicators. During the five years that Algeria and Libya joined the BRI, it was found that the BRI agenda in both countries only focused on certain aspects related to the interests of BRI and especially for China national interest."

"Konsep pembangunan yang berkelanjutan menitikberatkan pembangunan pada sisi pembangunan manusia, lingkungan serta ekonomi. Untuk itu sebagai indikator keberhasilan atas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan manusia. Konsep bangunan dan konstruksi hijau menuju masa depan yang berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan kelanjutan dari produk pembangunan serta sumber daya alam yang tersedia. Suatu pembangunan berorientasi untuk menjaga kesinambungan pada masa mendatang. Bagaimana peran standar dalam menyelamatkan keberlangsungan kehidupan yang lebih baik pada masa depan, sedikit akan terjawab dari tulisan ini, yang menitikberatkan esensi peningkatan kualitas hidup manusia tanpa mengabaikan kualitas lingkungan binaan maupun alami."