Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Akta Notaris di dalam UUJN didefinisikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Notaris dalam melaksanakan jabatannya, termasuk membuat akta autentik tersebut, harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku, dimana peraturan yang harus dijadikan pedoman oleh Notaris adalah UUJN serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Maka dari itu, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, baik secara hukum maupun moral. Apabila di kemudian hari akta yang dibuatnya ternyata mengandung cacat hukum, maka perlu ditelaah kembali apakah kecacatan tersebut merupakan kesalahan Notaris, atau kesalahan pihak yang tidak memberikan dokumen dan/atau keterangan yang sebenarnya dalam proses pembuatan akta tersebut. Akibat dari kelalaian Notaris dalam membuat akta autentik sesuai dengan peraturan yang berlaku, acapkali akta tersebut dipermasalahkan di pengadilan, sehingga berakibat pada degradasi dalam kekuatan pembuktian akta tersebut, yang berarti bahwa akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta yang dibuat di bawah tangan, atau bahkan dapat menjadi batal demi hukum. Salah satu permasalahan yang diangkat adalah Akta PPJB yang dibuat oleh seorang Notaris, dimana landasan yang digunakan untuk membuat akta dipertanyakan kebenarannya dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Diketahui bahwa ternyata tanda tangan di dalam Akta PPJB tersebut adalah palsu karena salah satu pihak merasa tidak pernah menandatangani akta tersebut. Kasusnya kemudian diangkat ke pengadilan setempat hingga ke tingkat kasasi. Tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan akta, serta mengungkap prosedur yang paling efisien yang dapat ditempuh oleh pemilik sah objek. Pendekatan secara yuridis normatif diaplikasikan dalam rangka melakukan peninjauan dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menjawab permasalahan, yang didukung dengan teori lainnya, atau dengan kata lain sumber sekunder. Adapun dirasa bahwa dalam permasalahan ini, dapat dicegah dengan kehati-hatian Notaris sesuai dengan kewajibannya, serta adanya integrasi antara basis data pada sistem Peradilan umum dengan basis data pada lembaga lainnya di Indonesia.

---

ABSTRACT

The Notary Deed in UUJN is defined as an authentic deed made by or before a Notary according to the form and procedure stipulated in the UUJN. The notary in carrying out his position, including making the authentic deed, must be able to be professional and comply with applicable regulations, where the regulations that must be used as guidelines by the Notary are UUJN and the Indonesian Code of Notary Ethics Code. Therefore, the Notary must be responsible for the deed he made, both legally and morally. If in the future the deed is made to contain legal defects, it is necessary to re-examine whether the defect is a mistake of the Notary, or the fault of the party who did not provide the actual documents and / or information in the process of making the deed. As a result of the notary's negligence in making authentic deeds in accordance with applicable regulations, the deed is often disputed in court, resulting in degradation in the power of proof of the deed, which means that the deed has only the evidentiary power equivalent to the deed made under the hand, or it can even become null and void by law. One of the problems raised is the PPJB Deed made by a Notary, where the foundation used to make the deed is questionable in truth and causes harm to the parties involved. It was discovered that the signature in the PPJB Deed was false because one of the parties felt that he had never signed the deed. The case was then appointed to the local court to the level of appeal. The responsibility of a Notary in making deeds, as well as uncovering the most efficient procedures that can be taken by the legal owner of the object. A normative juridical approach is applied in order to conduct a legal review in Indonesia, both written and unwritten, to answer problems, which are supported by other theories, or in other words secondary sources. As for that, it was felt that in this matter, it could be prevented by careful notaries in accordance with their obligations, as well as the integration between the database on the general justice system and the database on other institutions in Indonesia.

 

Keywords: Responsible, Notary, False Statement, Authentic Deed.

 

"

"Notaris/PPAT dalam melaksanakan jabatannya harus berpedoman dan taat pada aturan-aturan serta kode etik profesi yang berlaku, tetapi realitanya masih sering dijumpai Notaris/PPAT yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tesis ini membahas tentang adanya penyimpangan dari aturan-aturan serta kode etik Notaris/PPAT pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 451K/Pid/2018 dimana Notaris/PPAT HAK didakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemalsuan akta autentik oleh Notaris/PPAT HAK dalam melaksanakan jabatannya dan tanggung jawab Notaris/PPAT HAK dalam kasus pemalsuan akta autentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian adalah problem solution. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kasus ini Notaris/PPAT HAK dikenakan Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun penggunaan pasal tersebut tidak tepat karena lebih tepat dikenakan Pasal 264 ayat (1) angka (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-) KUHP. Notaris/PPAT dalam kasus ini dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) bulan. Selain dimintakan pertanggungjawaban pidana, Notaris/PPAT HAK juga dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata maupun administratif.

---

Notary/Land Deed Officer in carrying out his position must be guided and obey the rules and professional code of ethics, but in reality, Notary/Land Deed Officer often encounter irregularities. This thesis discusses the existence of deviations from the applicable rules and code of ethics that occurred in the Supreme Court Decision Number 451K/Pid/2018 where the Notary/Land Deed Officer HAK was accused of having committed a criminal act of authentic deed forgery. The issues raised in this study are the fulfillment of the elements of the criminal act of deed forgery by the Notary/Land Deed Officer HAK in carrying out his position and the responsibility of the Notary/Land Deed Officer HAK in the case of authentic deed forgery based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 451/K.Pid/2018. To answer this problem, a normative juridical research method is used with a research typology that is a problem solution. The results of the research conclude that in this case the Notary Public/Land Deed Officer HAK is subject to Article 266 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, but the use of this article is inappropriate because it is more appropriate to be subject to Article 264 paragraph (1) number (1) juncto Article 55 paragraph (1) to (1) KUHP. Notary/Land Deed Officer HAK in this case was sentenced to 8 (eight) months imprisonment. In addition to being asked for criminal responsibility, Notary/Land Deed Officer HAK can also be held accountable both civil and administratively."

"ABSTRAKNotaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)selama berada di dalam satu wilayah jabatan. Sebagai pejabat umum, Notaris danPPAT mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalammenjalankan jabatannya, seorang Notaris/PPAT harus mengikuti ketentuan yangsudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Namun masih ada oknumNotaris/PPAT yang bertindak diluar kewenangannya sehingga menimbulkanakibat hukum. Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab seorangNotaris/PPAT atas tindak pidana yang dilakukannya pada pembuatan aktaautentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Pid/2015 yang menyatakan bahwa Notaris/PPAT tersebut bersalah melakukantindak pidana penipuan terhadap kliennya. Metode penelitian yang digunakandalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptifanalitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris/PPAT tersebut terbuktimelakukan serangkaian perbuatan diluar dari kewenangannya dan tidakmenjalankan kewajiban jabatannya dengan baik sehingga ia harus bertanggungjawab secara pidana atas kesalahannya yang menimbulkan kerugian bagikliennya. Penulis berpendapat, Notaris/PPAT tersebut juga dapat dimintaipertanggungjawaban secara perdata untuk mengganti kerugian yang telah dideritaoleh kliennya. Dengan adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan dengansengaja, ia juga dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian dengantidak hormat.

---

ABSTRACTA Notary may double as a Land Deed Officer as long it remains in an area ofoffice. As a public officer, a Notary and Land Deed Officer is authorized todraw up authentic deeds. In running his or her office, a Notary/Land DeedOfficer must comply with the provisions of the Law. However, there areNotaries/Land Deed Officers acting beyond their authority and causing legalconsequences. This thesis discusses the responsibility of a Notary/Land DeedOfficer for the criminal act he commits in the drawing-up of authentic deedsbased on the Decree of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaNumber 143 K/Pid/2015, stating that the Notary/Land Deed Officer is guilty ofa criminal act of fraud against his clients. The method used in this research wasnormative juridical method with analytical descriptive research typology. Theresults of the research conclude that the Notary/Land Deed Officer was provento have committed a series of actions beyond his authority and he did notperform the responsibility of his office properly, causing him to be heldaccountable in criminal terms for his faults which harmed his clients.According to the researcher, the Notary/Land Deed Officer may also be heldaccountable in civil terms to pay compensation for the loss suffered by hisclients. With the offence of office he intentionally committed, he or she mayalso be sanctioned administratively in the form of dishonorable discharge."

"Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid/2016/PT SMG tentang kasus pemalsuan akta autentik yang melibatkan dua orang Notaris, yaitu Notaris Ny. ER. SH. CN yang berkedudukan sebagai terdakwa dan Notaris RA. SH. M.Kn yang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama adalah pertanggungjawaban Notaris Ny. ER. SH. CN yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan yang kedua adalah perlindungan hukum bagi Notaris RS. SH. M.Kn yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian dari tesis ini adalah Notaris Ny. ER. SH. CN yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik berupa menyuruh memasukkan keterangan palsu harus dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi pidana. Selain pertanggungjawaban pidana, terhadap yang bersangkutan dapat juga dimintakan pertanggungjawaban perdata serta administrasi. Untuk Notaris RA, SH. M.Kn yang dipanggil menjadi saksi dan harus mengikuti proses peradilan, perlu mendapat perlindungan hukum. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus memberikan persetujuan karena kesaksian tersebut dibutuhkan guna membuat terang suatu perkara yang dilakukan oleh Notaris Ny. ER, SH. CN ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

---

This study discusses the Decision of the Semarang High Court Number 83/Pid/2016.PT SMG regarding the case of authentic deed forgery involving two Notaries, namely Notary Ny. ER, SH, CN who is the defendant and Notary RA, SH. M.Kn who became a witness in the case. Two problems in this research, is first, the responsibility of Notary Ny. ER.SH.CN who ordered to enter false information into an authentic deed and, the second is legal protection for Notary RA, S.H. M.Kn who made negligence in making an authentic deed. This research is a normative juridical research, which uses secondary data. The data obtained through the document study were analyzed qualitatively to produce a descriptive analytical study. The research results of this thesis are Notary Ny. ER. SH. CN who commits a criminal act of falsifying an authentic deed in the form of ordering to enter false information must be held criminally responsible, as stipulated in the provisions of Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code and based on the Court's Decision in question has been sentenced to criminal sanctions. In addition to criminal liability, the person concerned can also be asked for civil and administrative responsibility. For Notary RA, SH. the Constitutional Court who is called to be a witness and must follow the judicial process, needs to get legal protection. The Regional Notary's Honorary Council must give approval because the testimony is needed in order to make light of a case that was carried out by the Notary Ny. ER. SH. This CN is in accordance with Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014."

"Salah satu peran Notaris terkait pemindahan hak atas tanah yaitu dalam pembuatan akta kuasa menjual sebagai dasar dari proses pembuatan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah. Akta kuasa menjual wajib disepakati oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk menjalankan kuasanya terhadap suatu perbuatan hukum. Perbuatan Notaris yang memuat keterangan palsu dengan memuat bahwa pemberi kuasa masih hidup dan memberikan kuasa untuk menjual objek tanah kepada pihak lain ke dalam Akta Kuasa Menjual sehingga menyebabkan pembatalan akta lain dan menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pembatalan akta tersebut. Adapun penulisan ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris atas perbuatan yang dilakukan terkait pembuatan akta tersebut, serta bagaimana Notaris/PPAT menerapkan asas kehati-hatian untuk menghindari pemalsuan dokumen dari pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bentuk tipologi penelitian eksplanatoris sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris bertanggungjawab secara administratif, secara perdata, dan secara pidana terhadap perbuatannya. Notaris/PPAT wajib mengikuti kewajiban serta larangan dalam proses membuat akta serta menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas untuk cermat dan hati-hati, tidak berpihak kepada salah satu penghadap, dan wajib menolak memberikan jasa apabila terdapat ketidakbenaran untuk memulai proses pembuatan aktanya, maka profesi jabatan akan berjalan sesuai dengan semestinya dan akan menghasilkan akta yang bermutu, sehingga mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat gugatan berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau akta di kemudian hari.

---

One of the roles of a Notary related to the transfer of land rights is in the making of a Deed of Authorization to Sell as the basis for the process of making a deed of sale by Land Conveyancer. The Deed of Authorization to Sell must be agreed upon by the giver and the recipient of The Authorization to Sell to be in charge of for a legal act. In the Decision of the Malang District Court Number 170/Pdt.G/2019 there is a Notary who contains a false statement which states that the giver of The Authorization to Sell is still alive and gives the agreement to sell the land object to another party in the Deed of Authorization to Sell, causing the cancellation of another deed and causing losses to parties related to the cancellation of the deed. The authors want to discuss the Notary's responsibility for the actions taken related to the making of the deed, as well as how the Notary/PPAT applies the precautionary principle to avoid falsifying documents from other parties. The research method used is normative juridical with the form of explanatory research typology, while the type of data used is secondary data or data obtained from library materials or literators that have to do with the object of research. The result of this research is that the Notary is responsible administratively, civilly, and criminally for his actions. Notaries/PPAT are required to follow the obligations and prohibitions in the process of making a deed and apply the principles and principles to be careful and careful, not taking sides with one of the parties, and must refuse to provide services if there is an untruth to start the process of making the deed. the professional position will run properly and will produce a quality deed, so that it gets legal protection if there is a lawsuit related to falsification of documents or deeds in the future. "

"ABSTRAKSocial processes occur in relation to changes in structural and culturalaspects. The process is a new space that is created when there is a structural andcultural pressures both in agriculture and industry. This raises the niche laborservices abroad, as overseas markets especially Saudi Arabia is very easy toaccess and is considered as a safety valve. Potential labor market is thensuccessfully put to good use by the sponsors in cooperation with PPTKIS forsending workers to Saudi Arabia. Process becomes easier because the links dorevolution and commodification CTKI recruitment and utilize social capital in theform of trust.

---

ABSTRACTNotary is a position of trust, so that the dignity and dignity of the notary positionmust be maintained, especially when in performing his duties. In taking an actionand deed should be prepared based on the rule of law, in addition to the notaryalso must examine all the evidence presented, and hear testimony or statements ofthe parties as set forth in the base material for the deed. So that the deed he haddone the do not lose their authenticity and does not cause harm to others. If inmaking authentic act, a notary public is not known based on the applicable law,the notary shall be responsible for the deed he had done. As was the case inDecision No.86/Pdt.G/2009/PNJkt.Tim., Which at the time made a Notary A Saleand Purchase Agreements, penghadap who appear before the notary is Mr. M as abuyer, while the seller is Mr S was not appear before the notary. Sale andPurchase deed manufacture only based on the original Land Certificate whichbelong to Mr. S brought by Mr. M. When in fact Mr. S as the owner of the landwas never intended to sell the land to anyone, including to Mr. M. By simplyusing the original Land Certificate belongs in the absence of Mr. S and Mr. S asthe owner and seller of the land, A Notary Deed of Sale made by efforts tomanipulate the data, falsifying documents and signatures belong to Mr. S. And inthe Sale and Purchase Agreements as though it has been trading in accordancewith applicable law, whereas the full purchase engineering. For making the Saleand Purchase Agreements which contain fake information to make Mr. S sufferedlosses. Against losses suffered by Mr S then A must be responsible for the notarydelete is to repeal and crossed the Sale and Purchase Agreements have been madeand resulted in the Sale Deed null and void"

"Notaris pada hakekatnya memiliki kewenangan yang utama berupa kewenangan untuk membuat akta autentik. Suatu akta dapat dikatakan autentik apabila memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu harus memenuhi persyaratan yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dan dibuat di wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta tersebut. Fungsi akta autentik adalah untuk memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang mendapatkan hak atas akta tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak dapat terlepas dari ketentuan dasar yang mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban dari Jabatan Notaris, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris dan peraturan lainnya. Dalam kehidupan di masyarakat sekarang ini sudah banyak ditemukan akta bermasalah yang dibuat oleh Notaris, sebagaimana yang terjadi pada kasus pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh salah satu Notaris di Sidoarjo. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai akibat hukum terhadap akta Notaris serta dampak yang ditimbulkan terhadap para pihak dari pemalsuan akta tersebut, sehingga digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil analisis disimpulkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan dampak berupa sanksi sebagai pertanggungjawaban Notaris karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pertanggungjawaban pidana, perdata serta administratif. Notaris sebaiknya tetap mengikuti segala protokol dan ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan jabatannya.

---

Notary essentially have the main authority in the form of the authority to make an Authentic Deed. A deed can be said to be authentic if it fulfills Article 1868 of the Civil Code, that is, it must meet the requirements whose form is determined by law, made by or before a public official, and made in the area of authority of the official who made the deed. The function of an authentic deed is to provide perfect proof for the parties who get the rights to the deed. Notaries in carrying out their positions cannot be separated from the basic provisions governing the authority and obligations of the Notary Position, such as the Notary Position Act (UUJN), the Notary Code of Ethics and other regulations. In today's society, there are many problematic deeds made by Notaries, as happened in the case of forgery of Authentic Deeds by a Notary in Sidoarjo. As for the problems raised in this study regarding the legal consequences and the impact of the forgery of the deed, so that the normative juridical research method with the type of explanatory research is used to answer the problems of this research. The results of the analysis concluded that the deed did not have the power of proof as an authentic deed because it did not meet the provisions of the legislation and had an impact in the form of sanctions as the Notary's responsibility for committing an unlawful act in the form of criminal, civil and administrative liability. It would be nice if the Notary continued to follow all protocols and statutory provisions in carrying out her position. "

"Penelitian ini menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang memuat keterangan palsu, dengan fokus pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum perdata. Namun, pelanggaran terhadap kode etik dan undang-undang sering kali menimbulkan permasalahan hukum, seperti dalam kasus ini, di mana notaris menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif yang melekat pada notaris, serta akibat hukum dari akta yang memuat keterangan palsu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran oleh notaris dapat mengakibatkan sanksi pidana sebagaimana yang telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu 1 tahun pidana penjara, sanksi perdata, dan terkait sanksi administrasinya yang berakibat kepada pencabutan kewenangan jabatan. Serta akta yang dibuat oleh notaris tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil sesuai dengan UUJN dan UUPT. Temuan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi notaris dalam meningkatkan kehati-hatian, kejujuran, dan ketaatan terhadap hukum dalam menjalankan tugasnya.

---

This research analyzes the responsibility of notaries for authentic deeds containing false information, focusing on the case of West Jakarta District Court Decision Number 898/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT. Notaries are public officials authorized to make authentic deeds as valid evidence in civil law. However, violations of the code of ethics and the law often lead to legal problems, such as in this case, where the notary ordered to place false information in the deed. This research uses a normative juridical approach to examine the criminal, civil, and administrative responsibilities attached to notaries, as well as the legal consequences of deeds containing false information. The results show that violations by notaries can result in criminal sanctions as decided by the panel of judges of the West Jakarta District Court, namely 1 year imprisonment, civil sanctions, and related administrative sanctions which result in revocation of official authority. As well as the deed made by the notary is considered not to meet the formal and material requirements in accordance with the UUJN and UUPT. These findings are expected to be a guide for notaries in increasing prudence, honesty, and obedience to the law in carrying out their duties."

"ABSTRAK Keberadaan Notaris di tengah masyarakat dibutuhkan sebagai seorang Pejabat Umum yang keterangannya dapat dipercaya dan dapat menjadi bukti yang kuat. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik. Akta Notaris merupakan Akta Autentik yang dibuat menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, namun Akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang di bawah tangan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya, pembuatan akta kerap terjadi pelanggaran, ketidaksesuaian, dan ketidaksepahaman yang dapat menyebabkan persengketaan di kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu permasalahannya berkaitan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta, dan akibat hukum atas perbuatan Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan akibat hukum dari pembuatan akta autentik dengan merekayasa tandatangan dan mendeskripsikan pertanggungjawaban notaris akan kelalaian yang telah ikut andil dalam pembuatan akta dalam kasus ini, karena akta notaris dibuat berdasarkan kehendak dari para pihak yang menghadap kepadanya dan notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta yang dibuatnya tersebut.

---

ABSTRACT

The presence of a Notary in among of a society is necessary needed as a Public Official whose statement can be trusted and can be strong evidence. Notary is the authorized General Office to make an Authentic Act. The Notarial Deed is an Authentic Deed made based on the procedures specified in the Act of Notary Position. Notary deed is a perfect evidence instrument, but it could have no power if it violates the provisions of the Act of Notary Position. In practice, the making of deeds often occurs violations, nonconformities, and disagreements that can cause disputes in community life. So from that the problem relates to the notary's responsibility as a public official in making deeds, and the legal consequences of the Notary's actions. This research use juridical normative method while the author had taken qualitative method and data collection tools for data analysis included documents or library materials. this study aims to describe the legal consequences of making authentic deeds by manipulating signatures and describing the notary's responsibility for negligence that has contributed to the making of the deed in this case because a notary deed is made based on the wishes of the parties facing it and the notary is responsible for the formal truth of the deed."

"ABSTRAKSurat keterangan waris merupakan alas hak dalam proses peralihan harta peninggalan. Di Indonesia belum ada aturan hukum yang menjelaskan mengenai bentuk serta substansi yang harus tercantum di dalam pembuatan surat keterangan waris. Notaris sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam pembuatan surat keterangan waris hanya pada golongan penduduk keturunan Tionghoa. Permasalahan tesis ini adalah dasar hukum dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris dan tanggung jawab Notaris terhadap surat keterangan waris yang di dasarkan pada keterangan hukum yang tidak benar palsu studi kasus putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 178/PID/2017/PT.DKI .Dalam hal ini prinsip kehati-hatian dalam jabatan menjadi dasar yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Permasalahan kasus ini adalah akibat dari kelalaian Notaris SSA dalam membuat Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pembuatan surat keterangan waris sebaiknya dilaksanakan dalam 4 empat tahapan yakni permohonan, pemeriksaan surat wasiat, Akta pernyataan dan terakhir pembuatan surat keterangan waris.Kata Kunci : Keterangan Palsu, Tanggung Jawab Notaris, Surat Keterangan Waris.

---

ABSTRACT Certificate of Inheritance is the legal basis in the process of an inheritance succession. Indonesian law has yet to provide regulations in regards to the form and substance neccessary in the enactment of Certificate of Inheritance. Notary, as one of the authorities in the enactment of Certificate of Inheritance, is only for Chinese Descendant. The issue in this thesis concerns the legal basis and authority of a Notary in the making of such certificate based on false statements Case study of DKI Jakarta High Court Verdict Number 178 PID 2017 PT.DKI . In this case the principle of prudence in acting out its position becomes the basis that must be implemented by Notary. This thesis is using the research methodology of Juridical Normative by researching library materials or secondary data. The issue of this case is the result of the negligence of the Notary SSA in the enactment of the Certificate of Inheritance that is not in accordance with the procedure, therefore the Notary may be subject to criminal, civil and administrative sanctions. The enactment of the Certificate of Inheritance should be conducted in 4 four stages of the application, examination of wills, deed of statement and the enactment of Certificate of Inheritance as its last step "