Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyusunan Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris peran BPK dan DPRD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengusulkan pengukuran secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan karakteristik kualitatif. Penelitian ini menggunakan sampel LKPD pada periode 2016-2017 yang telah memenuhi kriteria, dengan total akhir observasi 984 LKPD. Kualitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan konten analisis berdasarkan karakteristik kualitatif dan pemberian skor untuk setiap item. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa BPK berperan dalam membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pemberian rekomendasi yang tepat dan dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Untuk kompetisi politik, penelitian ini tidak menemukan hasil yang signifikan. Namun, pengujian tambahan menunjukkan bahwa kompetisi politik pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada berhubungan positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

---

This study aims to empirically examine the role of BPK and DPRD in improving the quality of financial reports by proposing direct measurements quality of financial reports based on the qualitative characteristics. This study used LKPD as a samples in 2016-2017 that met the criteria, with a total observation of 984 LKPD. Quality of local government financial reports measure with content analysis based on the qualitative characteristics and each item will be given score. The results of this study also indicate that the BPK has a role in assisting local governments to improve the quality of their financial reports through the appropriate recommendations and can be followed up by local governments. For political competition, this study did not find significant results. However, additional testing shows that political competition in local governments that organize election (pilkada) is significantly positive related to the quality of financial."

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 ? 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 - 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 - 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode tahun 2010-2013. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model Regresi dengan model efek random. Variabel akuntabilitas laporan keuangan berperan sebagai variabel moderasi yang diduga dapat menurunkan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi. Variabel akuntabilitas laporan keuangan diukur dengan opini audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dapat memperlemah hubungan positif pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi.

---

The objective of this research is to analyze the effect of fiscal decentralization dan accountability of Financial Statements on level of corruption in local government in Indonesia during 2010-2013. This study is quantitative research by using panel data dan multiple regression with random effect model. The accountability of the Financial Statements variable contribute as a moderating variable that could be expected to decrease the positive effects of fiscal decentralization on the level of corruption. accountability of financial statements variables measured with an audit opinion dan Audit rectification by the Provincial Government. The study finds that fiscal decentralization has positive correlation on level of corruption. Audit rectification by the Provincial Government weakens the positive effect of fiscal decentralization to the level of corruption."

"Penerapan desentralisasi fiskal memberikan efek positif yang dapat menimbulkan kompetisi antar pemerintah daerah demi memajukan setiap daerah. Interaksi strategis menggambarkan adanya persaingan yang sehat sebagai dampak dari kebijakan desentralisasi. Penelitian ini menguji apakah terdapat interaksi strategis antar pemerintah daerah yang dicerminkan dari totalpengeluaran pemerintah daerah per kapita terhadap total pengeluaran pemerintah daerah per kapita tetangga di kabupaten/kota Indonesia tahun 2010.Penelitian ini memilih beberapa fungsi pengeluaran pemerintah daerah diantaranya fungsi pembangunan ekonomi, perumahan dan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk melihat secara spesifik interaksi terhadap pengeluaran barang publik, apakah terdapat interaksi strategis antar pengeluaran pemerintah daerah menurut fungsi. Penelitian ini menggunakan metode spasial ekonometrika, yaitu Spatial Autoregressive.Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat interaksi strategis antar pengeluaran pemerintah daerah per kapita, ketika total pengeluaran per kapita pemerintah daerah tetangga naik satu satuan (Rp), maka akan meningkatkan total pengeluaran per kapita pemerintah suatu daerah sebanyak 0.24 satuan (Rp). Begitu juga berdasarkan fungsi pengeluaran yang menunjukkan hasil yang signifikan. Fungsi pengeluaran yang memiliki nilai koefisien terbesar ditunjukkan oleh fungsi ekonomi dikarenakan fokus utama pada setiap daerah adalah meningkatkan output perekonomian.

---

Implementation of decentralized generate positive impact which can build competitive environtment for each local government in order to develop each regions. Strategic interaction indicates a good competition caused by decentralized. This research purposes is whether any strategic interaction between each of local governments whilst generated from total expenditure per capita for local government to total expenditure per capita for neighbour in each yurisdiction of Indonesia in 2010.This research chose some government expenditure functions which are economy development housing and public facilities education health and social protection to seek in specific every interaction to outwarding of public items whether strategic interaction between region government expenditure to meet it rsquo s functions This research used Spatial Econometric Method specifically used spatial autoregressive method.The result indicated there is strategic interaction between local government expenditure when total expenditure of neighbour region government increase one Rp then would increase total expenditure od region government for 0 24 Rp Whileover based on the expenditure function showed an significant indication. Expenditure function which have the biggest coeffisien value indicated by economy function because of the main focus of each region is to increase the output of an economy."

"Dengan memfokuskan korupsi pada level provinsi, thesis ini memeriksa apakah korupsi oleh pemerintah daerah aka mempengaruhi tingkat kemiskinan. Panel data dengan pendekatan “fixed effect” diimplementasikan pada data level provinsi dari tahun 2007 sampai dengan 2010. Dengan menggunakan temuan audit, hasil regresi menunjukan bahwa korupsi pemerintah daerah memiliki korelasi positif dengan kejadian kemiskinan. Jika provinsi-provinsi di Indonesia mengurangi korupsi, ini akan berkontribusi pada semakin banyak orang keluar dari kemiskinan. Hasil penelitian ini menekankan pada pentingnya penyempurnaan intitusi seperti pemberantasan korupsi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Kebijakan anti korupsi sangat dibutuhkan agar program-program pengentasan kemiskinan lebih effisien.

---

Focusing on the provincial corruption level, this thesis examines whether local government corruption influences the regional poverty rate. In this paper, a fixed approach panel data method is implemented to a provincial level data set from 2007 to 2010. Using audit findings as measurement of provincial corruption level, the results show that local government corruption has positive correlation with poverty incident. If provinces in Indonesia reduce their corruption level, it contributes more people moving out of poverty. This study highlight the important of institutional improvement i.e. the corruption eradication effort in the poverty reduction policy. Thus, anti-corruption policies are necessary for anti-poverty programs to be efficient."

"Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya belanja pemerintah untuk kegiatan perjalanan dinas. Namun pada prakteknya banyak ditemukan penyimpangan (fraud) dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas ini di pemerintah daerah. Dengan menggunakan data kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas yang diperoleh dari hasil audit BPK RI pada 542 pemerintah daerah selama tahun 2015-2017, studi ini menemukan adanya hubungan negatif antara gaji rata-rata pegawai publik dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap nilai kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas, namun menunjukkan hubungan positif antara jarak pemerintah daerah ke Jakarta terhadap nilai kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas. Bukti empiris dari studi ini diharapkan dapat menjadi masukan didalam merumuskan kebijakan publik terkait pelaksanaan perjalanan dinas di daerah.

---

Indonesia is a very large archipelago country. The obligation of the government to provide public services in all areas of Indonesia is one of the reasons the importance of government spending in public official travel activities.  In practice many frauds were found in the implementation of these official travel activities, specially in local government. By using the local government loss due to cases of official travel fraud from BPK RI audit report during 2015-2017, this study found a negative correlation between average salary of public employees, and also the Internal Financial Monitoring System to government loss due to cases of official travel. But in otherwise shows a positif correlation between the distance of the local government to Jakarta to government loss due to cases of official travel. Empirical evidence from this study is expected to be an input in formulating public policies related to implementation of the official travel in local government."

"Penelitian ini termotivasi karena kasus korupsi yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana modus suap menempati urutan pertama dalam jumlah kasus korupsi yang paling banyak terjadi. Bahkan, sebanyak 128 kasus suap berstatus inkracht  terjadi pada pemerintah daerah yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan menggunakan  regresi panel Zero Inflated Poisson (ZIP), penelitian ini menelaah korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus korupsi suap pada 478 entitas pemerintah daerah di Indonesia.  Dari hasil analisis terhadap 258 kasus suap pada pemerintah daerah yang  telah inkracht di KPK dalam kurun waktu 2008-2017, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus suap. Hanya kenaikan jumlah belanja modal dan belanja barang jasa yang berhubungan dengan kenaikan jumlah kasus suap. Penelitian ini merekomendasikan agar BPK mempertimbangkan untuk meningkatkan porsi audit belanja dengan prosedur audit yang lebih mengarah pada investigatif serta memasukkan faktor nilai realisasi belanja modal dan belanja barang jasa dalam variabel penentuan objek audit guna mengakomodir celah kecurangan yang meningkat akibat kenaikan nilai belanja.

---

This research is encouraged to be executed because corruption cases tend to increase from year to year, where the bribery ranks first in the number of corruption cases that occur most. In fact, as many as 128 cases of bribery with inkracht status occurred in the regional government that received unqualified opinion from the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK). By using the Zero Inflated Poisson (ZIP) panel regression, This study identifies corellation between financial statement opinion and the number of bribery corruption case based on 258 bribery cases that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2008-2017. The estimation result show that there was no correlation between financial statement opinion and the number of bribery cases. Only the increase in the amount of capital expenditure and expenditure on goods and services is related to the increase in the number of bribery cases. This study recommends that BPK consider increasing the portion of the audit of expences with audit procedures that are more investigative and include the capital expenditure realization value factor and service goods expenditure in the audit object determination variable in order to accommodate fraudulent loopholes that increase due to increases in spending value."