Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang upaya pembinaan kompetensi Perancang peraturan perundang-undangan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tesis ini menggunakan metode penelitian socio legal dengan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Masalah ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah berdampak pada tahap pengimplementasiannya. Kualitas peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh kompetensi Perancang yang ikutserta dalam pembentukannya. Penelitian ini mengkaji pembinaan kompetensi melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme perancang yang menjadi tugas instansi pembina. Jika upaya pembinaan yang dilakukan instansi pembina sudah sesuai akan berpengaruh pada kualitas peraturan perundang-undangan. dengan menetapkan standar kompetensi. Instansi pembina belum menetapkan standar kompetensi Perancang. Standar kompetensi yang dimiliki oleh Perancang tidak hanya ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan saja, tetapi kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu memang harus dikuasai guna menghasilkan Peraturan perundang-undangan yang baik.

---

This thesis discusses the competencies coaching efforts of legislative drafter for making   good regulation. This thesis applies the method of socio legal writing with data analysis carried out in a qualitative juridical manner. The problem of disharmony in legislation both at the center and in the regions has an impact on the implementation stage. The quality of legislation is influenced by the competencies of the Legislative Drafter  who participated in its formation. This study examined competency development through improving the ability and professionalism of the Legislative Drafter  which is the main task of the supervising institution. If the competencies coaching efforts carried out by the supervising institution are appropriate, it will affect the quality of legislation, thus setting the competency standards is very crucial. The coach institution had not set the competency standards of the Legislative Drafter. The competency standards possessed by the Legislative Drafter  are not only the science of establishing legislation, but competencies in various disciplines must indeed be mastered in order to produce implementative legislation."

"Pada dasarnya dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan karena dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Evaluasi (review) terhadap peraturan perundang-undangan memiliki fungsi penting untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dan bermanfaat. Saat ini evaluasi peraturan perundang-undangan belum dinilai penting sebagai bagian dari suatu upaya penataan peraturan perundang-undangan dan juga siklus pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan baru diaturnya pemantauan dan peninjauan undang-undang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan suatu peluang baru dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut, yakni: bagaimanakah fungsi dan kedudukan evaluasi peraturan perundang-undangan (ex post review) dan bagaimana membangun mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan dan juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif didapatkan kesimpulan bahwa fungsi evaluasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk mengetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik dan dampak dari diberlakukannya. Evaluasi peraturan perundang-undangan saat ini baru sebatas tindakan responsif tertentu dan juga masih bersifat parsial dan sektoral dalam mendukung kegiatan sektor ekonomi. Evaluasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan dalam kerangka penataan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara holistik. Kemudian dalam membangun mekanime evaluasi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, hal penting untuk diperhatikan adalah diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai evaluasi peraturan perundang-undangan, mengingat Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tidak memberikan pedoman detail mengenai hal ini.

---

Basically, a statutory regulation is formed because it is needed and useful to regulate the life of society, nation and state. Evaluation (review) of laws and regulations has an important function to determine whether these laws and regulations can be implemented and are useful. Currently the evaluation of statutory regulations has not been considered important as part of an effort to organize statutory regulations and also the cycle of forming laws and regulations. With the new regulation of monitoring and review of laws in Law No. 15 of 2019 concerning Amendments to Law No. 12 of 2011 is a new opportunity in realizing good laws and regulations. There are problems that need to be answered further, namely: what is the function of evaluating statutory regulations (ex post review) and how to build an evaluation of statutory regulations in the framework of structuring statutory regulations and also in the formation of statutory regulations? By using the normative juridical research method, it can be concluded that the function of evaluating statutory regulations is important to determine whether a statutory regulation is in accordance with the principles of good statutory regulations and the impact of its enforcement. Evaluation of current laws and regulations is only limited to certain responsive measures and is still partial and sectoral in support of economic sector activities. Evaluation of statutory regulations needs to be carried out within the framework of statutory regulation that is carried out holistically. Then in building a evaluating mechanism for making legislation, the main concern is to further regulate the evaluation of statutory regulations, this is due to Law No. 15 of 2019 does not further regulate these stages.

"

"ABSTRAKPenelitian ini mengenai kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan pada suatu kementerian kemudian dari kewenangan tersebut dicoba dikaji mengenai pembentukan peraturan pelaksana terhadap peraturan menteri dalam kajian perundang-undangan menggunakan studi kasus Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal yang merupakan peraturan pelaksana atas peraturan menteri nomor P.55 tahun 2016 yang merupakan peraturan pengganti atas PErmen LHK Nomor P.28 tahun 2015. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi kepustakaan bersifat eksplanatoris dengan dan menggunakan metode analisis data analisis kualitatis dengan simpulan berupa presiden memberikan sebagian kewenangannya kepada menteri yang telah ditunjuknya dan didalamnya terdapat kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan terjadi dalam praktek kewenangan yang telah didelegasikan kemudian didelegasikan kembali kepada lembaga yang lebih rendah yang disebut sub delegation legislative power. Berdasarkan hal tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memperhatikan hierarki dan kewenangan yang berlaku dan tidak mengatur hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggikata kunci : Pembentukan peraturan pelaksana, kewenangan dan hierarki.

---

ABSTRACTThis research concerning about the competency of ministry to make ministrial regulation. Further more from those ministrial regulation, it create implementation legislation as an example case study of Secretary Decree of Directorat General with use as an implementation regulation on Regulation of Minister Of Environment and Forestry No. P.55 years of 2016 which is replacing the regulation number P.28 years of 2015. This research uses literatures research by juridicial normative. and by emphasis on the use of secondary data or literature study with type of explanatory and using qualitative analysis data. The conclusion are President give some of his power to the minister he has appointed and in there is the authority of the formulation of legislation in accordance with the hierarchy of legislation which is applicable to facilitate the execution of government and the occurence in the exercise of delegated authority and then delegated back to another lower of legislation to concern about the hierarchy and authority in force and does not regulate things that have been regulated in the higher legislation"

"Sistem informasi sangat mempermudah seseorang dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya. Sistem informasi berkembang sejalan dengan peradaban manusia, dengan menggunakan sarana yang ada pada saat itu, dari penggunaan batu dan dinding gua pada jaman kuno sampai dengan penggunaan teknologi informatika dewasa ini. Sistem informasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang diciptakan sebagai sarana atau sumber informasi peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi para perancang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi hukum dan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya sistem informasi peraturan perundang-undangan yang ada belum secara maksimal dimanfaatkan oleh para perancang dalam menunjang pekerjaannya, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tingkat kemampuan dan kemauan perancang dalam pemanfaatan sistem informasi peraturan perundang-undangan masih kurang dan belum adanya sistem informasi peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan mempunyai standar akurasi dan validitas datanya."

"Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan peralihan (transtitional provision). Ketentuan peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Perubahan dari ketentuan, antara lain terkait dengan kondisi seperti pembagian wilayah, perluasan wilayah, peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain atau peralihan dari yurisdiksi pengadilan. Ketentuan peralihan sering dirancukan perumusannya. (formulated confused) dengan ketentuan penutup."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan dalam pembentukan Peraturan Menteri ditinjau dari teori perundang-undangan dan dari Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 serta bagaimana keberlakuan Peraturan Menteri yang pembentukannya tidak didasarkan pada kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri adalah peraturan delegasi sehingga pembentukan Peraturan Menteri hanya bisa didasarkan pada kewenangan delegasi. Pasal 8 ayat (2) tidak bisa diartikan sebagai bentuk pengatribusian kewenangan mengatur sehingga Menteri dalam membentuk Peraturan Menteri tetap harus berdasarkan pendelegasian kewenanagan mengatur lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bagi Peraturan Menteri yang dibentuk tidak berdasarkan kewenangan delegasi, maka Peraturan Menteri itu tidak dapat diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum.

---

This thesis provides explanation on how the legislation authority works in establishing a Ministerial Regulation, based on the legislation theory and Article 8 paragraph 2 Law No. 12 of 2011. This thesis also provides explanation on how the impact of a Ministerial Regulation establishing if it was not based on the authority. This thesis is a normative legal study with bibliographical method. This thesis concludes that the Ministerial Regulation is a delegated legislation. Therefore, the Minister in terms of making this regulation shall refer to a delegated authority appointed by a higher regulation. The Regulation of The Minister formed without the delegated authority as the basic will make the regulation to be unrecognized as a regulation and not publicly binding."