Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Industri kelapa sawit Indonesia dinilai masyarakat internasional belum memenuhi agenda pembangunan berkelanjutan. Isu lingkungan, tata kelola, dan sosial yang dihadapi sangat kompleks dan sarat kepentingan. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNDP membentuk tata kelola kemitraan multi pihak (MSP) Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI), yang menghasilkan standar acuan pengelolaan industri kelapa sawit Indonesia bernama Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Beragam aktor transnasional dan lokal terlibat, dengan segala motif, karakter, modalitas dan kepentingan, termasuk ENGO WWF. Metode kualitatif (studi kasus) digunakan untuk melihat peran dan pengaruh WWF dalam dinamika kemitraan, melalui pemahaman konsep tata kelola MSP serta merujuk kajian terdahulu terkait peran NGO di dalam MSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WWF memiliki peran dan pengaruh cukup besar di dalam MSP FOKSBI, terutama pada proses implementasi awal RAN KSB. Di tingkat daerah, WWF berperan penting sebagai project leader mitra implementasi FOKSBI di wilayah Sintang dan Melawi, Kalimantan. Di tingkat nasional, WWF aktif memberikan konsultasi dan advokasi dalam proses pengembangan draft RAN KSB, sehingga agenda konservasi lingkungan dan sosial dapat terakomodir dengan sangat baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktor non negara di dalam MSP berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun memiliki kekuatan yang relatif berbeda, kekuatan NGO tidak kalah signifikan dalam mempengaruhi aktor lain untuk menerima norma atau nilai-nilai minoritas yang biasanya dikesampingkan terkait isu lingkungan dan sosial.

 

 

 

---

Indonesian palm oil industry is viewed by international community as not conforming to the sustainable development agenda. Environmental, social, and governance issues created a complex and multi-interest problem. Indonesian government, together with UNDP, formulates a governance structure for multi stakeholders partnership (MSP) called Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI), which produces a standard for sustainable palm oil management in Indonesia called Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Various actors are involved, each with different motives, characters, modalities, and interests, including ENGO WWF. This study uses qualitative methodology (case study) to analyze the role and effect of WWF in the dynamics of the partnership through MSP governance concept and previous studies on the role of NGO in MSP. In the regional level, WWF plays important role as implementation project leader of RAN KSB in the pilot regions of Sintang and Melawi, Kalimantan. In the national level, WWF plays active role by giving consultation and advocacy in the drafting of RAN KSB, resulting in the social-environmental friendly agenda being well accommodated. In conclusion, the presence of non-state actors in MSP is important to achieve SDGs. Amidst other major actors power and authority, NGO has proven to be not less significant nor powerless when influencing other actors to accept the minority norms and values in environmental and social aspects, which is often neglected.

 

Keywords: Palm Oil, Sustainable Development Goals, Multi Stakeholder Partnerships, WWF, FOKSBI, National Action Plan

 

"

"Perubahan iklim telah mendorong upaya global dalam mitigasi, adaptasi, dan transisi di berbagai sektor termasuk sektor keuangan yang memiliki posisi vital karena perannya dalam pembiayaan strategis. Oleh karena itu, inisiatif keuangan berkelanjutan di tingkat global yang mendorong integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam praktik bisnis berkembang pesat. Di Indonesia, adopsi prinsip keuangan berkelanjutan juga meningkat dalam lima tahun terakhir yang ditandai dengan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) pada tahun 2021 dan UU nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang memuat pasal-pasal khusus tentang keuangan berkelanjutan. Hadirnya regulasi tersebut adalah bentuk penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Menariknya, fenomena tersebut melibatkan juga peran aktor masyarakat sipil dengan jejaring transnasional yaitu World Wildlife Fund (WWF) yang melakukan advokasi. Dalam hal ini, WWF berhadapan dengan aktor dari pemerintahan dan perbankan pada isu yang bersifat sangat teknis dan elitis. Penelitian ini berupaya menyelidiki peran World Wildlife Fund (WWF) sebagai aktor non-negara yang memiliki jejaring transnasional dalam penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Metode kualitatif dan process tracing digunakan, dengan mengacu pada konsep Transnational Advocacy Network (TAN) dan faktor penunjang efektivitas advokasi NGO. Hasil penelitian menunjukkan WWF berperan sebagai aktivator dan fasilitator yang berpengaruh dalam mendorong penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Jejaring global WWF dan kapabilitas teknisnya berkontribusi pada peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kunci dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana WWF menghadapi tantangan dan kontradiksi dalam advokasi pada isu keuangan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah WWF memiliki peran yang kontributif dalam mendorong transformasi sektor keuangan menuju praktik keuangan yang berkelanjutan di Indonesia

---

Climate change has spurred global efforts in mitigation, adaptation, and transition across various sectors. It consequently drives sustainable finance initiatives which encourages business practices to integrate environmental, social, and governance (ESG) aspects. In Indonesia, the adoption of sustainable finance principles has also seen significant growth over the past five years, marked by the issuance of the Indonesian Green Taxonomy in 2021 and the passing of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK), which includes specific provisions on sustainable finance. These regulations signify the enhancement of sustainable financial governance in Indonesia. Notably, this phenomenon involves the active engagement of civil society actors, the World Wildlife Fund (WWF). In this context, WWF’s advocacy finds itself facing actors from government and banking on highly technical and elitist issue. This study aims to investigate the role of the World Wildlife Fund (WWF) as a non-state actor with a transnational network in the enhancement of sustainable financial governance in Indonesia. Qualitative methodology and process tracing are employed, referencing the Transnational Advocacy Network (TAN) concept and factors supporting NGO advocacy effectiveness. The research findings reveal that WWF acts as an activator and facilitator with a significant impact on enhancing sustainable financial governance in Indonesia. The global network of WWF and its technical capabilities contribute to increasing the capacity of key stakeholders to adopt sustainable finance principles. In conclusion, WWF plays a contributory role in driving the transformation of the financial sector towards sustainable financial practices in Indonesia."

"ABSTRAKDinamika hubungan internasional telah memberi ruang bagi aktor non-negara untuk berkontribusi dalam isu-isu internasional. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana WWF mengembangkan inisiatif Global Forest Trade Network (GFTN) untuk menekan laju deforestasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengembangkan teori norma internasional, khususnya norma kehutanan lestari. Selanjutnya penelitian ini menggunakan konsep daur hidup norma untuk menganalisis bagaimana WWF mengembangkan instrument norma kehutanan dalam bentuk skema sertifikasi (FSC) dan jaringan perdagangan hasil hutan bersertifikat (GFTN). Hasil analisis menunjukan WWF mampu mengadvokasikan norma kehutanan internasional hingga terinternalisasi ke dalam institusi dan perangkat kebijakan kehutanan Indonesia. Adapun pada tahap kemunculan norma, ditemukan adanya penerjemahan indikator yang berbeda dari norma kehutanan WWF. Penelitian ini mengistilahkan kondisi tersebut sebagai alternative indicator of norms. Selanjutnya dalam konteks penanggulangan deforestasi Indonesia, hasil analisis jangka pendek memperlihatkan tidak ada hubungan kausal secara langsung antara perkembangan penerimaan norma kehutanan lestari dengan laju deforestasi Indonesia. Diprediksikan hasil positif internalisasi norma ini mungkin akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Mengingat internalisasi norma kehutanan baru saja terjadi, sementara tata kelola hutan lestari masih dikembangkan dalam pendekatan bertahap. Dengan melihat interaksi antar aktor yang amat dinamis, penulis menggaris-bawahi kerja sama multi-pihak sebagai kunci keberlangsungan tata kelola hutan yang bertanggung-jawab.

---

ABSTRACTThe development of international relations had provided space for non-state actors to contribute to international issues. The goal of this research is to examines how WWF developed the Global Forest Trade Network (GFTN) initiative to reduce deforestation in Indonesia. This research uses qualitative methods to develops theory of international norms, focused on sustainable forest norms. Furthermore, this study uses the norm life cycle concept to analyze how WWF develops forestry norm instruments in the form of a certification scheme (FSC) and certified forest products forest trade network (GFTN). The analysis shows that WWF is able to advocating international forestry norms to be internalized into Indonesian forest policy. While in the norm emergence stage, this research finds others interpretation of norms' indicators to content WWF forest norm. This research termed the condition as an 'alternative indicator of norms'. Furthermore, in the context of combating Indonesia's deforestation, the results of the short-term analysis shows there is no direct causal relationship between the diffusion of sustainable forestry norms and Indonesia deforestation rate. It is predicted that the positive results of internalizing this norm will probably be seen in the next few years. Considering the internalization of the norms of forestry has just happened, while sustainable forest management is still being developed in a step-wised-approach. This research also underlines multi-stakeholder cooperation as the key to maintain sustainable forest governance."

"Dalam melaksanakan amanat UU PPh nomor 36 tahun 2008 tentang pemberian keringanan pajak penghasilan. Pemerintah membuat perarturan pelaksana yang tercantum pada PP nomor 52 tahun 2011. Salah satu industri yang mendapatkan insentif pajak penghasilan adalah Industri Panas Bumi. Namun sejak disahkannya peraturan ini belum ada industri panas bumi yang mengajukan fasilitas ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis dasar dan perkembangan pemberian insentif pajak penghasilan di Indonesia, menganalisis peran insentif pajak penghasilan atas industri panas bumi. Selain itu, menganalisis substansi kebijakan insentif pajak penghasilan dengan menggunakan teori evaluasi knoepfel terdiri dari extent of target group, effectiveness, dan relevance. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Peneliti menemukan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam pemberian insentif karena masih terdapat insentif pajak yang tidak ada peraturan pelaksananya, Insentif pajak penghasilan bukan menjadi satu-satunya faktor pertimbangan investasi panas bumi. Selain itu, insentif pajak penghasilan tidak dapat menarik investor karena tidak sesuai dengan karateristik industri panas bumi.

---

Government have made some regulation on Government Regulation about income tax incentive for investment in Indonesia. It was mandated by law of income tax. One of industries who get incentive is Geothermal Industries. But, about more than 5 years this regulation was implemented, no one geothermal industries proposed to get this incentive.

Based on this problem, researcher whats to analize about substantion policy of income tax incentive. Beside that, researcher whats to know what a based of geothermal regulation. The last aim for researching is evaluate the policy of income tax incentive with knoepfel's theory such as extent of target group, effectiveness, and relevance. With qualitative research approach, descriptive research purposes and interview and Library Research data collection methods.

Reacherher found that government unconsistent in make regulation of incentive. Because there was regulation didn’t have excecution regulation. Tax income incentive was not one of factor of investor consideration will investation or not. And than, tax incme incentive couldn’t make investor interest because geothermal industries have different characteristic with other."

"Panas bumi sangat penting bagi pengembangan sistem energi berkelanjutan di Indonesia. Negara ini memiliki keistimewaan berupa potensi cadangan panas bumi setara dengan 29 Gigawatt-listrik. Namun, memanen potensi sebesar itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena proyek panas bumi bersifat padat modal, kompleks, dan peka terhadap ketidakpastian dan risiko—akibatnya, proyek panas bumi menjadi investasi yang kurang menarik. Selain itu, karena ketidakpastian yang mendalam, keputusan-keputusan sulit seringkali harus dibuat berkenaan dengan kelanjutan proyek panas bumi karena alasan keuangan. Langkah-langkah tata kelola tambahan, seperti pembiayaan berkelanjutan, diperlukan untuk memastikan kelangsungan proyek dalam jangka panjang. Dalam rangka berkontribusi mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan sebuah model pembiayaan berkelanjutan bagi proyek panas bumi di Indonesia. Dalam penelitian ini, pembiayaan berkelanjutan diartikan sebagai skema pembiayaan yang atraktif dan robust—mampu memberikan kinerja finansial jangka panjang yang memuaskan secara konsisten pada berbagai skenario perubahan yang disebabkan oleh ketidakpastian dan risiko. Untuk keperluan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Kebijakan dan Analisis Keuangan yang dikombinasikan dengan metode Exploratory Modelling and Analysis (EMA). Secara khusus, penelitian ini menerapkan Exploratory System Dynamics Modelling and Analysis (ESDMA) sebagai paduan pemodelan Sistem Dinamis (System Dynamics) dan EMA, serta memperkenalkan penggunaan Exploratory Financial Modelling and Analysis (EFMA) sebagai kombinasi pemodelan finansial dengan Discounted Cash Flow (DCF) dan EMA. ESDMA digunakan untuk menganalisis kompleksitas proyek panas bumi dan mengeksplorasi alternatif kebijakan pembiayaan yang efektif dan kokoh atau robust di bawah kondisi ketidakpastian mendalam; sedangkan EFMA diterapkan untuk menganalisis kinerja keuangan proyek dan mengeksplorasi skema pembiayaan yang menarik dan kokoh atau robust di bawah kondisi ketidakpastian mendalam. Selanjutnya, luaran dari simulasi ESDMA dan EFMA diselaraskan untuk menghasilkan rumusan model pembiayaan berkelanjutan beserta alternatif strategi penerapannya untuk proyek panas bumi di Indonesia. Sebagai hasil penelitian, model pembiayaan yang diusulkan merupakan kombinasi feed-in tariff (FIT) dengan program derisking pemboran sumur eksplorasi. Kedua program ini harus berdampingan agar tingkat keekonomian tetap atraktif dan robust. Selain itu diperlukan mekanisme kordinasi kelembagaan yang tersentralisasi agar model ini dapat diimplementasikan.

---

Geothermal is vital for sustainable energy systems development in Indonesia. The country is privileged with estimated geothermal reserves equivalent to 29 Gigawatt- electric. However, harvesting such massive potential is precarious since geothermal projects are capital intensive, complex, and sensitive to uncertainty and risk—thus, the projects become a less attractive investment. Moreover, due to deep uncertainties, difficult decisions often have to be made regarding geothermal projects (dis)continuation for financial reasons. Additional governance measures, such as sustainable financing, are required to ensure the viability of the projects in the long run. As a contribution to address the concern above, this study aims to develop a sustainable financing model for geothermal projects in Indonesia. Herein, a sustainable financing model is defined as an alternative financing scheme that is attractive and robust—able to provide a consistently satisfying long-term financial performance in various scenarios of change due to uncertainty and risk. For this purpose, the study combines Policy Analysis and Financial Analysis approaches with Exploratory Modelling and Analysis (EMA). More specifically, the study employs Exploratory System Dynamics Modelling and Analysis (ESDMA) as a combination of System Dynamics modelling and EMA; and introduces the use of Exploratory Financial Modelling and Analysis (EFMA) as an integration of financial modelling with Discounted Cash Flow (DCF) and EMA. ESDMA is used to analyze the complexity of geothermal projects and to explore robust financing policies under deep uncertainty; while EFMA is used to analyze the project's financial performance and to explore attractive and robust financing schemes under deep uncertainty. Aligning the results from ESDMA and EFMA, a sustainable financing model for geothermal projects and its alternative implementation strategies are formulated. As a result, the proposed financing model is a combination of Feed In Tariff (FIT) with an exploration well drilling program that eliminates risk. These two programs must coexist so that the economic level remains attractive and robust. In addition, a centralized institutional coordination mechanism is needed so that this model can be implemented."

"Dalam pengembangan pariwisata di Indonesia, warisan budaya memainkan peran yang krusial. Warisan budaya, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, merupakan sumberdaya utama dari pariwisata untuk menarik wisatawan. Dalam pembangunan yang disebut sebagai pariwisata warisan budaya, merupakan masalah konservasi dari warisan menjadi perhatian utama, karena konservasi dari aset pariwisata merupakan prasyarat dari terciptanya daya kelangsungan dari pengembangan pariwisata. Dalam konteks ini konservasi warisan digunakan dalam pengertian yang dinamis, dimana penggunaan warisan merupakan salah satu komponen, termasuk penggunaan untuk tujuan-tujuan kepariwisataan. Pemanfaatan warisan untuk kepentingan pariwisata memposisikannya sebagai bagian integral dari proses konservasi. Dalam konteks Indonesia, upaya-upaya ini relatif mudah karena konservasi warisan budaya dan pengembangan pariwisata dikelola oleh kementrian yang sama, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata."