Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan kontra-terorisme adalah salah satu pilar utama Indonesia melawan terorisme serta upaya mencegah adanya serangan serangan teror di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini berusaha memberikan penilaian obyektif terhadap efektivitas kebijakan kontra-terorisme Indonesia. Aksi-aksi serangan teror yang masih terjadi di Indonesia, terutama selama periode 2009 – 2018 adalah salah satu indikator ketidakefektivan kebijakan kontra-terorisme Indonesia. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa kebijakan kontra-terorisme Indonesia masih kurang efektif. Banyak pendapat menyatakan bahwa salah satu sebab ketidakefektivan kebijakan kontra-terorisme di Indonesia adalah ketidakmampuan regulasi tentang pemberantasan tindak pidana terorisme memberikan landasan hukum untuk mencegah serangan teror sebelum kejadian. Tesis ini mengajukan alternatif jawaban terhadap pertanyaan mengapa kebijakan kontra-terorisme Indonesia dinilai kurang efektif. Pertama, berdasarkan tipologi Zelinsky dan Shubik, terjadi evolusi perubahan organisasi teroris di Indonesia. Kedua, berdasarkan kerangka pemikiran Ranya Ahmed, terjadi perubahan target sasaran serangan teror di Indonesia. Ketiga, menurut Leo Suryadinata dan Kirsten Schulze terjadi perubahan taktik operasional dari kelompok teroris di Indonesia. Ketiga kerangka pemikiran tersebut memberikan hipotesa penelitian bahwa evolusi perubahan kelompok teror di Indonesia tidak dapat diakomodasi oleh kebijakan kontra-terorisme yang ada. Kebijakan yang kurang beradaptasi terhadap evolusi kelompok teroris di Indonesia menjadikan kebijakan kontra-terorisme kurang efektif mencegah serangan aksi teror di Indonesia.

---

Counter-terrorism policy is a main pilar on Indonesia’s attempt to eradicate terrorism and also an effort to prevent terrorists’ attacks within the territory. This study aims to objectively measures the effectivity of Indonesian counter-terrorism policy. Terrorists’ attacks which still happened within the period of 2009-2018 were a clear indication that the counter-terrorism policy remains ineffective. Hence, the main question in this study is why the policy is still ineffective. Previous studies suggest that Indonesian laws and regulations do not accommodate appropriate measures to prevent terrorists attacks from happening. This study would like to add an alternative answer to the question. It is important to acknowledge in this study that terrorists’ networks do evolve. A study made by Zelinsky and Shubik recognised terrorists organisation and structure might evolve based on command and financial structures. Another study made by Ranya Ahmed concluded that terrorist networks have different targets in their actions. Another study also assumed that terrorist networks might change their operational tactics due to modification in technology. Based on those assumptions, a working hypothesis of this study is Indonesian counter-terrorism policy is not flexible enough and not able to accommodate different evolutions of Indonesian terrorist networks."

"Artikel ini membahas mengenai penanganan fenomena FTF yang terjadi saat ini di Suriah dan Irak. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki warga negara yang menjadi FTF di Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Tulisan ini memfokuskan pada bagaimana respon yang dimiliki pemerintah Indonesia khususnya BNPT sebagai lembaga kontra terorisme di Indonesia. Bagaimana arah kebijakan dan strategi kebijakan BNPT dalam melakukan penanggulangan terorisme. Kemudian bagaimana arah kebijakan dan strategi tersebut dibandingkan dengan penanganan Global Counter-Terrorism Forum GCTF sebagai penanganan FTF. Untuk membandingkan upaya penanangan FTF oleh BNPT, penulis menggunakan rekomendasi praktik yang dibuat oleh GCTF mengenai masalah FTF. Dengan acuan tersebut penulis akan melihat mana yang belum dilakukan oleh BNPT dan apakah semua rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan dan sesuai sebagai kebijakan yang dimiliki BNPT dalam masalah FTF. Tulisan ini menunjukan terdapat beberapa rekomendasi GCTF yang sudah menjadi strategi dan arah kebijakan BNPT, begitu juga dengan yang belum terdapat dalam strategi dan kebijakan BNPT namun memiliki potensi untuk dilakukan oleh BNPT.

---

This article discusses the handling of current FTF phenomena in Syria and Iraq. Many countries including Indonesia have their citizens become FTF in Iraq and Syria to join ISIS. This paper focuses on how the response of the Indonesian government, especially BNPT as a counter terrorism institution in Indonesia, what is the policy direction and policy strategy of BNPT in counter terrorism, then how the direction of these policies and strategies compared to Global CounterTerrorism Forum GCTF strategy on FTF.

To compare the handling efforts of FTF by BNPT, the author uses the practice recommendations made by GCTF on FTF issues. With these references the author will see what has not been done by BNPT and whether all recomendations can be implemented and appropriate as a policy owned by BNPT on FTF problem. This paper shows there are some GCTF recommendations that have become BNPT 39 s strategy and policy direction, as well as those not yet contained in BNPT 39 s strategies and policies but have potential to be undertaken by BNPT."

"Terrorism law is as international as it is regionally distinct and as difficult to define as it is essential to address. Given recent pressures to harmonize terrorism laws from international organizations like the United Nations Security Council, the Financial Action Task Force, and the Council of Europe, this book presents readers with an up-to-date assessment of terrorism law across the globe. Covering twenty-two jurisdictions across six continents, the common framework used for each chapter facilitates national comparisons of a range of laws including relevant criminal, administrative, financial, secrecy, and military laws. Recognizing that similar laws may yield different outcomes when transplanted into new contexts, priority of place is given to examples of real-world application. Including a thematic introduction and conclusion, this book will help to establish comparative counter-terrorism law as an emerging discipline crossing the boundaries of domestic and international law."

"Banyak pihak memuji keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menjalankan strategi kontra-terorismenya. Keberhasilan ini antara lain ditunjukkan dengan kemampuan densus 88 menangkap para pelaku, anggota serta pendukungnya. Keberhasilan ini didukung pula dengan kemampuan intelejen nasional dalam mengumpulkan informasi. Walaupun begitu pemerintah harus melakukan strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya menggunakan pendekatan secara 'hard' namun juga 'soft'. Strategi ini harus dibuat secara terpadu dan menyeluruh, mulai dari upaya preventif, penangkapan, rehabilitasi sampai pada program pengawasan."

"Forensic speaker recognition : law enforcement and counter-terrorism is an anthology of the research findings of 35 speaker recognition experts from around the world. The volume provides a multidimensional view of the complex science involved in determining whether a suspect’s voice truly matches forensic speech samples, collected by law enforcement and counter-terrorism agencies, that are associated with the commission of a terrorist act or other crimes. While addressing such topics as the challenges of forensic case work, handling speech signal degradation, analyzing features of speaker recognition to optimize voice verification system performance, and designing voice applications that meet the practical needs of law enforcement and counter-terrorism agencies, this material all sounds a common theme: how the rigors of forensic utility are demanding new levels of excellence in all aspects of speaker recognition. "

"Penelitian ini merupakan studi mengenai Analisis Potensi Ancaman dan Program Deradikalisasi yang Dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap Warga Negara Indonesia yang Terindikasi Terkait Foreign Terrorist Fighters. Kompleksitas permasalahan pada WNI yang terindikasi terkait dengan FTF dapat memunculkan potensi ancaman keamanan, dimana BNPT telah melaksanakan upaya penanganan melalui deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literature. Penelitian bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisa potensi ancaman yang berasal dari Warga Negara Indonesia yang terindikasi terkait dengan FTF; dan (2) mengidentifikasi dan menganalisa upaya-upaya deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terhadap Warga Negara Indonesia yang terindikasi terkait dengan FTF. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori Deradikalisasi, radikalisasi dan Stratejik Intelijen.Hasil dari penelitian ini adalah (1) Potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dari WNI yang terindikasi terkait dengan FTF antara lain melakukan serangan teror di dalam maupun luar negeri baik secara individual/kelompok, merencanakan dan mengarahkan serangan teror, menjadi relocators, merekrut jaringan baru atau memperkuat organisasi teroris yang ada di Indonesia; (2) Hasil analisis terhadap upaya deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terhadap WNI yang terindikasi terkait dengan FTF menunjukkan BNPT tidak memiliki strategi deradikalisasi yang komprehensif terkait penanganan WNI yang terindikasi terkait dengan FTF, BNPT juga memainkan peran yang belum optimal dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan deradikalisasi terhadap WNI yang terindikasi terkait dengan FTF.

---

This research is a literature study on the Analysis on Threat Potential and Deradicalization Program Conducted by the National Counterterrorism Agency (BNPT) against Indonesian associated with Foreign Terrorist Fighters. The complexity of the problems with Indonesian associated with FTF can lead to potential security threats, where the BNPT has carried out efforts to address them through deradicalization. This study uses a qualitative approach to data collection through interviews and literature studies. The research aims to (1) identify and analyze potential threats from Indonesian associated with FTF; and (2) identifying and analyzing the de-radicalization program conducted by BNPT towards Indonesian associated with FTF. Theories and concepts used are Deradicalisation, Radicalization and Strategic Intelligence.The results of this study are (1) Potential threats that may arise from Indonesian associated with FTF, including carrying out terrorist attacks at home and abroad both individually/in groups, planning and directing terror attacks, becoming relocators, recruiting new networks or strengthening terrorist organizations in Indonesia; (2) The results of the analysis of the deradicalization program conducted by BNPT towards Indonesian associated with FTF shows that BNPT does not have a comprehensive deradicalization strategy related to handling Indonesian associated with FTF, BNPT also plays a role that has not been optimal in implementing and coordinating the deradicalization of Indonesian associated with FTF."