Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya untuk membangun format baru perekonomian nasional Indonesia di atas cita-cita keadilan dan semangat kemandirian sebagai kelanjutan cita-cita dan semangat kemerdekaan, bukan pekerjaan yang mudah mengingat banyaknya persoalan yang harus dihadapi. Kemandirian adalah kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya nasional serta dalam membangun kerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk memenuhi kepentingan bersama dalam masyarakat bangsa-bangsa. Bahwa ekonomi pasar merupakan sebuah sistem yang lebih unggul dari sistem lainnya, telah terbukti dan karena itu mau tidak mau Indonesia juga harus menganut dan menerapkan kebijakan-kebijakan ekonominya dalam kerangka sistem tersebut. Namun hal itu tidak berarti bahwa kedaulatan ekonomi dapat diserahkan begitu saja kepada pasar. Negara harus tetap memegang kedaulatan di bidang ekonomi, dan tidak ragu-ragu untuk melakukan intervensi dan regulasi yang bijak yang menjamin bahwa ekonomi berjalan dan dikelola bukan hanya secara efisien tetapi juga berkeadilan, seperti diamanatkan juga dalam UUD. Untuk mencapai semua itu diperlukan kepemimpinan nasional atau penyelenggara negara yang kompeten dan yang sadar dan paham atas amanat yang dipikulnya, bukan kepentingan pribadi atau partai dan golongan yang didahulukan, tetapi kepentingan bangsa semata."

"The advent of Islamic economic institution is to provide the alternative way in the context of welfare and economy. This article proposes the basic imperatives of an Islamic way of life to map out the obligations, strategies and functions of a state in Islam in fulfilling its commitment to the welfare and material well - being of human beings as part of an integrated approach to life...."

"Pada era desentralisasi saat ini tuntutan terhadap daerah untuk menyelenggarakan pembangunana secara tepat dan meningkatkan perekonomian daerah menjadi semakin tepat dan meningkatkan perekonomian daerah menjadi semakin tajam. Kedua isu krisis yaitu krisis ekonomi dan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah untuk menggunakan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai salah satu instrumen pembangunan karena PEL menyediakan pendekatan dan berbagai strategi bagi daerah untuk meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomo, menciptakan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembahasan mengenai PEL menjadi sangat relevan dan menarik. Tulisan ini mencoba untuk mengupas konsep PEL dan relevansinya dengan kebijakan dan kondisi perekonomian di Indonesia teruatama di era desentralisasi ini. Daerah terutama kabupaten dan kota akan menjadi fokus pada sebagian besar bahasan yang disajikan pada tulisan ini."

"This paper examines the income distributional impact of the 1997?s economic crisis that hit Indonesia using Social Accounting Matrix data for 1995 and 1998. Relying on a comparison of the distribution before and after crisis, the study suggest three main findings based on multiplier analysis. First, poor households have been harder hit by crisis than rich households. Second, there are indication that crisis making income transfer likely to occurs from consumer to producer. Third, it is hard to eliminate disparity in income distribution relying only on market mechanism. From impact analysis we obtain the result for policy recomendation. Agriculture price support policy tend to biased to rural rich households, while export promotion policy biased to urban rich households. Direct income transfers to poor household and income redistribution policy seems to be the best policy for improving the distribution of income after crisis."

"Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang baru diberlakukan disambut baik oleh kalangan dunia usaha. Hal ini dianggap baik karena di waktu yang lalu, seolah-olah kesempatan berusaha telah dimonopoli oleh kelompok tertentu. Namin demikian, hal itu tidak terlalu tepat. Untuk sebagian kecil mungkin terjadi, apalagi untuk usaha pemerintah (BUMN) telah melakukan monopoli. Ditinaju dari segi eknomi, monopoli dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan dan sangat sulit perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar. Secara keseluruhan kalau dilihat keadaan pasar di Indonesia, tidak tepat telah terjadi monopoli, kecuali untuk kepentingan negara dan masyarakat. Mengenai monopoli ini, UU No. 5 tahun 1999 mengaturnya dalam pasal (17) dan disinyalir kurang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat. Uraian berikut dapat menjadi pertimbangan untuk perubahannya."