Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji tentang perubahan ketahanan energi Turki setelah TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) berhasil dibangun di Turki pada Juni 2018. TANAP merupakan proyek yang dibangun atas kerjasama Turki dan Azerbaijan. Distribusi gas alam TANAP juga akan diteruskan ke pasar di Eropa. Turki merupakan negara dengan kebutuhan energi yang sangat tinggi dan kebutuhan ini meningkat sebanyak 8% per tahunnya dengan total kebutuhan energi sebesar 136 Mtoe pada tahun 2016. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, Turki sangat bergantung pada distribusi energi dari Rusia dalam bentuk gas alam. Namun, hubungan yang tidak stabil antara Rusia dan Ukraina sebagai negara transit energi membuat distribusi energi dari Rusia sering terhambat. Hal ini kemudian menggerakkan Turki untuk mencari sumber energi alternatif untuk mengatasi masalah ketergantungan energi terhadap Rusia ini. Turki, diuntungkan secara geografis karena terletak di antara negara-negara penghasil gas alam dan minyak bumi yaitu negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah dan negara-negara di sekitar Laut Kaspia dan negara konsumen energi di Eropa sehingga Turki juga memiliki potensi untuk menjadi energy-hub di kawasannya. Tesis ini pertama-tama akan menganalisa hubungan saling ketergantungan atau interdependensi dalam hubungan energi yang berpotensi bersifat asimetris antara Turki dan Rusia, dan implikasi yang ditimbulkan dari hubungan asimetris ini. Setelah itu peneliti akan mengkaji pengaruh TANAP terhadap ketahanan energi gas alam di Turki dan pengaruhnya terhadap perubahan interdependensi antara kedua negara. Setelah itu, akan dibahas juga pengaruh TANAP terhadap ambisi Turki untuk menjadi energy-hub di kawasannya.

---

This paper reviews the change of Turkey's energy security after Turkey managed to construct TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) at June 2018. TANAP is a project built within cooperation between Turkey and Azerbaijan. TANAP's natural-gas distribution also is going to be supplied to Europe. Turkey is a country with vast energy needs with average increase of 8% per year with total energy consumption as much as 136 Mtoe as of 2016. To meet their energy needs, Turkey highly rely on energy from Russia's natural-gas. However, fragile relation between Russia and Ukraine caused energy distribution from Russia agitated, causing Turkey to search for alternative energy supply source to reduce their highly dependence on Russia. Beside that, Turkey also aware of their geographical advantage that lies between energy-rich Middle-East, Central Asia, and countries around Caspian Sea and energy-importing countries in Europe, which giving opportunities for Turkey to be energy-hub at their region. This thesis firstly will analyze interdependence relationship in the context of energy between Turkey and Russia that potentially has asymmetric nature and the implication that could arises in that relationship. Afterwards, author will review how TANAP change Turkey's natural-gas security and how it changes interdependency between the two countries. Author will also review how TANAP affect Turkey's ambition to be energy-hub in their region."

"Konsep keamanan energi bersifat kontekstual dan dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini berusaha mengkaji perkembangan literatur mengenai konsep keamanan energi dari waktu ke waktu. Tulisan ini kemudian akan mengelompokkan literatur-literatur tersebut dengan menggunakan metode kronologi ke dalam tiga periode berbeda, yaitu periode 1970-1990, 2000-2010 dan pasca 2010. Dari pengelompokkan tersebut, terlihat bahwa terjadi perluasan tema dalam definisi konsep keamanan energi yang awalnya terkait dengan tema ketersediaan dan harga menjadi mencakup tema infrastruktur, lingkungan, dampak sosial, efisiensi, tata kelola dan kebijakan publik, dan sebagainya. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan mengenai apakah konsep keamanan energi perlu diperluas untuk mengakomodasi munculnya tantangan-tantangan baru atau tetap dibatasi agar keamanan tidak kehilangan maknanya. Penulis berargumen bahwa pendefinisan keamanan energi harus tetap dilekatkan dengan definisi keamanan, ldquo;survival in the face of existential threat, rdquo;agar konsep keamanan itu sendiri tidak kehilangan fokusnya. Dengan menggunakan perspektif kontekstual dan variasi konseptual dari waktu ke waktu, tulisan ini diharapkan dapat menghadirkan perdebatan teoretis mengenai bagaimana isu energi dapat menjadi isu keamanan serta memberikan kontribusi berupa pemetaan konsep keamanan energi sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan energi.

---

Concept Energy security concept is contextual and understood in different ways in different context. This paper examines the development of the literatures of energy security. Using chronological method of organization, this paper classifies the literatures into three different periods 1970 1990, 2000 2010, and post 2010. From this classification, it is found that there is a proliferation of themes in the definition of energy security concept. The concept has expanded from what was initially limited to availability and affordable price, to include themes such as infrastructures, environment, social impacts, efficiency, governance and public policy. This raises a debate as to whether the energy security concept need to be broadened to accomodate the emergence of new challenges or to remain limited in definition so that it would not lose its meaning. This paper then further argues that the definition of energy security should be attached to the definition of security as, ldquo survival in the face of existential threat, rdquo so that security concept itself would be able to retain its focus. Taking a contextual perspective and conceptual variation over time, this paper aims to present a theoretical debate on how energy is understood as a security issue and to serve as a reference for energy policy making."

"Energi adalah aspek vital dalam keberlangsungan kehidupan manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi banyak faktor sosial-politik. Pemutusan suplai gas alam Rusia terhadap Uni Eropa sejak pertengahan 2022 menyebabkan krisis energi, salah satunya bagi Belanda. Sebagai negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi primer melalui produksi domestik, Belanda harus mengimpor gas alam sebagai salah satu sumber energi terbesar. Artikel ini menganalisis fenomena krisis energi Belanda pasca pemutusan suplai gas alam Rusia dengan menggunakan neksus konsep keamanan manusia dan keamanan energi. Neksus keamanan energi dan keamanan manusia hadir dalam bentuk relasi di antara keduanya, yaitu aspek keamanan ekonomi dan keamanan kesehatan. Keberadaan neksus keamanan energi dan keamanan manusia dalam kebijakan-kebijakan energi Belanda dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan (Grindle,1980). Teori implementasi kebijakan berfokus pada konten dan konteks kebijakan yang digunakan untuk menganalisis substansi kebijakan-kebijakan energi Belanda. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang bersumber dari rilis resmi dokumen pemerintah, media massa, buku, dan artikel ilmiah relevan. Temuan menunjukkan bahwa Belanda merespon krisis dengan tetap mengacu kepada Rencana Energi dan Iklim (NECP) 2021-2030 sebagai haluan kebijakan energi nasional. Lima dimensi dalam NECP 2021-2030 yaitu dekarbonisasi, efisiensi, keamanan energi, integrasi pasar energi, dan riset & inovasi energi merefleksikan neksus keamanan manusia dan keamanan energi dalam kebijakan energi nasional.

---

Energy is vital in the continuity of human life, influencing many socio-political factors. The termination of Russia's natural gas supply to the European Union since mid-2022 has caused an energy crisis, one of which is for the Netherlands. As a country that cannot meet its primary energy needs through domestic production, the Netherlands must use natural gas as one of the largest energy sources. This article analyzes the phenomenon of the Dutch energy crisis after the cut-off of Russia's natural gas supply by using the concept of human security and energy security nexus. The nexus of energy security and human security exists in the form of a relationship between economic security and health security. The existence of a nexus of energy security and human security in Dutch energy policies is studied using policy implementation theory (Grindle, 1980). Policy implementation theory focuses on the content and policy context used to analyze the substance of Dutch energy policies. Data was collected through a literature review from official releases of government documents, mass media, books and relevant scientific articles. The findings show that the Netherlands responded to the crisis while referring to the Energy and Climate Plan (NECP) 2021-2030 as the national energy policy direction. The five dimensions of NECP 2021-2030 are decarbonization, efficiency, energy security, energy market integration, and energy research & innovation, and they reflect the nexus of human security and energy security in national energy policy."

"Konsep Ketahanan Energi (KE) dalam konteks pengendalian sistem energi suatu negara, telah berkembang divergen. Divergensi/keragaman itu, dikarenakan KE bersifat multidisipliner, multiperspektip dan multidimensional. Dilatari kenyataan itu, maka permasalahan riset ini adalah konsep KE integralistik. Yaitu suatu konsep sintesis yang memadukan keragaman konsep KE, dan dari konsep itu dapat dihasilkan suatu metoda kwantifikasi/pengukuran KE. Dengan kata lain, tujuan riset ini adalah mengembangkan metoda pengukuran KE yang integralistik. Untuk mencapai tujuan riset itu, metode riset diawali dengan pemeriksaan epistemologis terhadap istilah Ketahanan Energi, untuk mendapatkan makna ontologis. Akhirnya dihasilkan kesimpulan bahwa ‘obyek materia’ KE pada intinya adalah mengenai energi, peralatan, manusia dan ekosistem [EPME]. Setelah itu, dilakukan proses unifikasi 4 elemen tersebut. Suatu proses yang dilakukan menggunakan perspektif Teknologi dan Ekologi. Hasilnya diperoleh suatu formula kwantifikasi yang menghasilkan suatu angka indeks KE (Qes) dan satuan [Esse]. Formula tersebut kemudian diterapkan untuk mengukur KE daripada 10 negara berpenduduk terbanyak di dunia dari tahun 1990 sampai 2015. Hasilnya menunjukkan perubahan peringkat yang cukup dinamis, dan akhirnya pada tahun 2015 posisi ranking sbb.: Rusia (1.965 [Esse]), AS (1.529 [Esse]), Jepang (827 [Esse]), Brasil (564 [Esse]), Cina (302 [Esse]), Indonesia (173 [Esse])), India (126 [Esse]), Nigeria (108 [Esse]), Pakistan (88 [Esse]), dan Bangladesh (36 [Esse]). Sebagai justifikasi, hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan hasil riset lainnya yang relevan dan kredibel. Justifikasi pertama, Qes dibandingkan dengan indikator kekuatan negara. Menghasilkan koefisien korelasi Pearson yang sangat kuat. Hasil ini, koheren dengan kenyataan bahwa Ketahanan Energi terkait erat dengan Kekuatan Negara. Justifikasi kedua, Qes dibandingkan dengan indeks Ketahanan Energi hasil riset peneliti kredibel lainnya. Menghasilkan koefisien korelasi Spearman yang moderat sampai kuat. Dengan demikian sudah layak dinyatakan bahwa Konsep EPME layak diterima sebagai Teori Baru. Teori itu berkontribusi pada peningkatan posisi epistemologis Ketahanan Energi dari ‘pengetahuan’ menjadi ‘ilmu baru’, yaitu: Ilmu Ketahanan Energi.

---

The concept of Energy Security (ES) in the context of controlling a country's energy system has been developing divergent. This divergence/diversity is due to the multidisciplinary, multi-perspective, and multidimensional nature of ES. Due to this fact, the problem of this research is the concept of integrated ES. It is a synthesis concept that combines the various concepts of ES, and from that concept, a quantification/measurement method of ES can be generated. In other words, this research aim is to develop an integrated ES measurement method. To achieve this research objective, the research method begins with an epistemological examination of the term Energy Security, to obtain an ontological meaning. Finally, the conclusion is that ES 'material objects' are essentially about energy, equipment, people, and ecosystems [EPME]. After that, the 4 elements unification process is carried out. A process carried out using a Technology and Ecology perspective. The result is a quantification formula that produces an index number ES (Qes) and units [Esse]. The formula is then applied to measure the ES of the 10 most populous nations in the world from 1990 to 2015. The results show a fairly dynamic change in ranking, and finally in 2015 the ranking position is as follows: Russia (1,965 [Esse]), USA (1,529 [ Esse]), Japan (827 [Esse]), Brazil (564 [Esse]), China (302 [Esse]), Indonesia (173 [Esse])), India (126 [Esse]), Nigeria (108 [Esse ]), Pakistan (88 [Esse]), and Bangladesh (36 [Esse]). All numbers in parentheses have the unit [Esse] which is an acronym for Energy Security for Sustainable Earth. Esse is a new unit and has an abstract dimension. As justification, the measurement results are then compared with other relevant and credible research results. The first justification, Qes is compared with the national power indicator. Produces a very strong Pearson correlation coefficient. This result is coherent with the fact that Energy Security is closely related to Nation Power. The second justification, Qes is compared with the Energy Security index of research results from other credible researchers. Produces moderate to strong Spearman correlation coefficients. Thus, it is proper to state that the EPME Concept deserves to be accepted as a New Theory. The theory contributes to the elevation of the epistemological position of Energy Security from 'knowledge' to 'new science', namely: Energy Security Science."

"PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan (head) dengan debit air. Pada daerah terpencil PLTMH memberikan manfaat yang besar bagi pemenuhan kebutuhan listrik. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana kepedulian masyarakat di Pekon Airbakoman Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini bahwa kepedulian masyarakat berada pada taraf tinggi, sedang dan rendah. Masyarakat sekitar dirasakam masih memiliki kurangnya pengetahuan akan birokrasi sosialisasi mengenai manfaat dan dampak dari kurangnya tingkat kepedulian masyarakat oleh pihak-pihak terkait serta yang dilakukan kepada masyarakay melalui psikososial kultural agar lebih mengena dalam penyampaian informasi mengenai PLTMH dan keterlibatan dari pihak terkait harus semakin ditingkatkan"

"Penelitian ini berfokus pada strategi Uni Eropa dalam menjaga keamanan energi selama perang Rusia-Ukraina tahun 2022. Tujuannya adalah untuk menganalisis tanggapan Uni Eropa dan posisi Parlemen Indonesia terhadap perang Rusia-Ukraina dalam konteks keamanan energi. Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Teori Kompleksitas Keamanan Regional oleh Barry Buzan serta Konsep Keamanan Energi, penelitian ini mengungkap bahwa Uni Eropa telah mengadopsi sejumlah strategi penting untuk menjaga keamanan dan ketahanan energi selama konflik. Langkah-langkah yang diambil meliputi penerapan sanksi ekonomi dan politik terhadap Rusia, implementasi kebijakan REPowerEU untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, diversifikasi pasokan energi, peningkatan kemandirian energi, serta peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang energi. Selain itu ditemukan juga bahwa Indonesia berperan aktif melalui diplomasi parlemennya sebagai mediator dalam penyelesaian Perang Rusia – Ukraina tahun 2022, baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral.

---

This study focuses on the European Union's strategies in maintaining energy security during the 2022 Russia-Ukraine war. Its aim is to analyze the responses of the European Union and the position of the Indonesian Parliament towards the Russia-Ukraine conflict in the context of energy security. Employing qualitative methods and the Regional Security Complex Theory by Barry Buzan along with the Concept of Energy Security, this research reveals the European Union has adopted several critical strategies to safeguard energy security and resilience during the conflict. These measures include the implementation of economic and political sanctions against Russia, the implementation of the REPowerEU policy to promote renewable energy use, energy supply diversification, enhanced energy self-reliance, and increased bilateral and multilateral cooperation in the energy sector. Furthermore, the study finds that Indonesia actively engages through parliamentary diplomacy as a mediator in resolving the 2022 Russia-Ukraine war, both bilaterally and multilaterally."

"ABSTRAKStudi tentang ketahanan energi energy security menjadi topik yang terus berkembang di kalangan peneliti energi, terlebih situasi produksi minyak terus menurun, kapasitas kilang minyak yang terbatas, tingkat diversifikasi energi yang rendah, secara kualitatif menunjukkan, bahwa Indonesia sedang mengalami situasi yang kurang baik dalam definisi ketahanan energi. Seberapa rendahnya tingkat ketahanan energi tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran secara kuantitatif. Sejak tahun 2013 sektor transportasi menjadi konsumen terbesar energi final di Indonesia. Tingginya konsumsi energi sektor transportasi menjadi perhatian tersendiri karena dampak perubahannya mampu mempengaruhi tingkat ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari perlakuan kebijakan di sektor transportasi terhadap ketahanan energi. Penelitian ini mengukur ketahanan energi menggunakan 14 indikator dan dikelompokkan ke dalam masing-masing dimensinya diantaranya, yaitu availability, affordability, accessibility, acceptability dan efficiency. Analisis energy security dilakukan dengan metode normalisasi min-max, aggregasi dan pembobotan menggunakan principal component analysis PCA untuk mengatasi masalah subjektivitas dalam penentuan bobot indikator. Hasil menunjukkan, bahwa dampak peningkatan ketahanan energi terjadi pada skenario transportasi massal dan skenario teknologi kendaraan, sedangkan skenario pajak bahan bakar memberikan efek negatif terhadap peningkatan ketahanan energi. Peningkatan ketahanan energi terbesar ditunjukkan oleh skenario teknologi kendaraan untuk kasus PHEV pada rentang tahun 2030 ndash; 2040, namun mengalami penurunan sampai dengan akhir tahun proyeksi yang disebabkan karena faktor emisi pembangkit listrik nasional yang masih relatif tinggi, sehingga penetrasi kendaraan berbasis listrik justru akan meningkatkan jumlah emisi CO2.

---

ABSTRACTThe study of energy security has become an emerging topic among energy researchers. The decline of oil production, the limited capacity of refineries, the low level of energy diversification, qualitatively shows that Indonesia is experiencing an unfavorable situation in the definition of energy security. therefore, it is necessary to measure energy security quantitatively. Since 2013, the transportation sector has become the largest consumer of final energy in Indonesia. The high energy consumption of the transportation sector is being a particular concern due to the impact to the energy security. Therefore, the aim of this study is to analyze the effects of transport sector policy on the energy security. This study measures the energy security using 14 indicators and grouped into each dimension such as availability, affordability, accessibility, acceptability, and efficiency. Energy security analyzed by min max normalization method and using principal component analysis PCA to overcome the problem of subjectivity in determining the indicator weight. The results show that the scenario of mass transportation and vehicle technology bring an increase in the energy security, while fuel tax scenario has a negative effect on energy security. The greatest increase in energy security is showed by vehicle technology scenarios for the PHEV case during 2030 2040. However, the increase is fall until 2050 due to relatively high of power emission factor, therefore penetration of electric based vehicles will actually increase the number of emissions CO2."

"Penelitian ini memfokuskan diri pada upaya Rusia dalam menggunakan energinya tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian tetapi juga untuk mendapatkan pengaruh politik yang kuat di wilayah (Eropa). Dalam hal ini Rusia menerapkan kebijakan politik energi dengan mengamankan energinya. Keamanan energi tersebut dapat dijabarkan dengan beberapa mekanisme kebijakan. Pertama, Rusia tetap berusaha untuk menjaga suplai energi yang cukup - menasionalisasi kembali beberapa perusahaan swasta dan ekspansi ke luar dan kerjasama dengan pihak asing. Kedua, Rusia harus menjamin pengiriman energinya dengan aman - kontrol atas jaringan atau jalur pipa. Faktor-faktor di atas tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Rusia dan Ukraina. Dalam kacamata ekonomi, bilamana Ukraina menyepakati harga gas baru yang ditawarkan Rusia, maka hal itu akan menyebabkan pundi-pundi keuangan Rusia semakin banyak. Adapun secara politik, Rusia sangat tidak menyukai kedekatan Ukraina terhadap NATO, apalagi ada upaya NATO untuk memasukkan Ukraina sebagai agenda perluasan anggotanya.

---

This study focused on Russia's efforts in the use of energy not only to boost the economy but also to gain a strong political leverage in the region (European). In this case, Russia's energy policy adopted by securing its energy. Energy security can be translated with some policy mechanisms. First, Russia still seeks to maintain an adequate supply of energy (sufficient supplies) - re-nationalize some private companies and outward expansion and cooperation with foreign parties. Second, Russia should guarantee the safe delivery of energy (unhindered delivery) - or control over the pipeline network. Those factors above cause a dispute between Russia and Ukraine. Economic point of view, when Ukraine agreed on a new gas price offered by Russia, then it would lead to Russia's financial coffers more and more. As for politically, Russia is not like the closeness of Ukraine to NATO, let alone there were efforts of NATO to include Ukraine as an agenda for the expansion of its members."

"Globalisasi telah membuat banyak negara semakin kompetitif dan ketergantungan dalam hubungan ekonomi. Begitupun dalam hal energi minyak bumi. Supply dan demand atas minyak bumi membuat dunia terbagi dua antara negara produsen minyak dan negara konsumen minyak. Venezuela dan Amerika Serikat telah lama saling terkait dan saling bergantung dalam hal energi. Dengan menggunakan konsep keamanan energi Mason Willrich, seharusnya yang terjadi adalah kedua negara baik pengekspor maupun pengimpor energi menuju ke arah interdependensi. Namun, sejak Hugo Chávez merebut kekuasaan sebagai Presiden, Venezuela mengambil kebijakan energi yang anti Amerika Serikat dan menggunakan energi untuk membiayai agenda politiknya. Hubungan kebijakan energi Venezuela dan keamanan energi AS yang seharusnya saling tergantung tersebut hendak dilihat dari sudut pandang weak state dan strong state.Tesis ini memaparkan perjalanan kebijakan energi Venezuela dari masa pra-Chávez sampai masa Chávez. Kebijakan energi masa Chávez disandingkan vis-à-vis dengan masa George W. Bush. Dengan meramu konsep keamanan energi dan teori Barry Buzan tentang strong state dan weak state, diambil asumsi bahwa Amerika Serikat adalah strong state yang sangat kebal terhadap sebagian besar jenis ancaman, sementara Venezuela adalah weak state yang sangat rentan terhadap sebagian besar jenis ancaman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat rentan terhadap isu keamanan energi, sehingga strong state dan weak state tidak absolut. Weak state dalam hal ini Venezuela menggunakan energi (minyak sebagai komoditas strategis) sebagai instrument of power dengan mengeluarkan UU Hidrokarbon 2001, kebijakan Mixed Companies, mendiversifikasi ekspor ke negara rival AS, dan membeli pengaruh di Amerika Latin sehingga perimbangan power menjadi sedikit berubah. Amerika Serikat sebagai strong state ternyata rentan terhadap ancaman keamanan energi. Walaupun AS memiliki kapabilitas power yang besar dari segi militer dan ekonomi, AS tidak dapat memanifestasikannya dalam bentuk influence. AS tidak dapat mempengaruhi Venezuela untuk tidak melakukan kebijakan energi yang mengancam keamanan energi AS. Dan Venezela sebagai weak state ternyata bisa menggunakan pengaruhnya sebagai manifestasi power untuk mempengaruhi keamanan energi AS dan lebih jauh lagi, menantang status quo AS di Amerika Latin bersama dengan Kuba dan Bolivia. Fakta yang ada bahwa Venezuela tetap merupakan satu dari lima negara besar pemasok minyak ke AS (walaupun jumlahnya terus mengalami penurunan) menunjukkan bahwa yang terjadi adalah interdependensi asimetris.

---

Globalization has made nations become increasingly competitive and interdependent in economic relations. In the matter of oil energy, supply and demand divides the world into two: the producer and the consumer of energy. Venezuela and the United States have long been interconnected and interdependent with energy. By means of Mason Willrich's energy security concept, the two countries should lead towards ever increasing interdependent. Nonetheless, the rise of Hugo Chávez has changed the wind towards "anti-US" energy policy and Chávez has been using oil to fuel his political agenda. The relation between Venezuela's energy policy and US energy security - which should normatively be interdependent - will be examined from weak state and strong state point of view.This thesis describes the journey of Venezuela's energy policy from pre- Chávez era up to Chávez's. Chávez's energy policy will be seen vis-à-vis with George W. Bush's energy policy. By combining the energy security concept and Barry Buzans' theory on strong state and weak state, it is assumed that US is a strong state which is invulnerable to most types of threats, while Venezuela is a weak state which is vulnerable to most types of threats.The research shows that the US is vulnerable to energy security issues, hence strong state and weak state are not absolute. The weak-state Venezuela uses energy (oil as strategic commodity) as an instrument of power by issuing Hydrocarbon Law 2001, Mixed Companies policy, diversifying oil exports to US rival, and buying influence in Latin America, hence the power relations has a bit changed. USA as the strong state is in fact vulnerable to energy security threat. Amid its power capability in terms of military and economy, the US can not manifest that power in the form of influence. The US could do nothing to stop Venezuela from making energy policy which threatens US energy security and furthermore, challenges US status quo in Latin America, together with Cuba and Bolivia. The fact that Venezuela is still one of the five top-oil suppliers to the US (though the quantity has slightly declined from year to year) shows that asymmetrical interdependence prevails."

"This book focuses on describing and applying risk analysis of vapour cloud explosions (VCEs) in various oil and gas facilities, such as petrol stations, processing plants, and offshore platforms. Discussing most of the complicated features of gas explosion accidents, the book studies in detail the gas explosion risk analysis approaches of different oil and gas facilities in order to develop more accurate, detailed, efficient and reliable risk analysis methods for VCEs under different conditions. Moreover, it introduces an advanced overpressure approach to predict VCEs using computational fluid dynamics (CFD) modelling, and details applications of CFD using a FLame ACceleration Simulator (FLACS). The book is intended for researchers and organisations engaged in risk and safety assessments of VCEs in the oil and gas industry."