Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu cara alternatif pemerintah dalam menghadapi krisis energi fosil adalah dengan mengembangkan energi terbarukan dan salah satu jenis energi yang menjadi fokus adalah panas bumi. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendorong industri panas bumi termasuk kebijakan pajak. Pada tahun 2003 (rezim baru panas bumi) pemerintah melakukan perubahan kebijakan atas pajak penghasilan badan yang sebelumnya bersifat lex specialis menjadi lex generalis. Penelitan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis latar belakang perubahan kebijakan pajak penghasilan pada bidang usaha panas bumi. Tujuan kedua adalah menggambarkan dan menganalisis perubahan kebijakan pajak penghasilan badan antara rezim lama dan rezim baru pada bidang usaha panas bumi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa ada 3 faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan PPh tersebut yaitu masalah penentuan jenis penghasilan, bagian pemerintah yang sudah tidak ekonomis lagi dan konsep kontrak panas bumi yang tidak dapat mengimbangi perubahan ekonomi. Hasil selanjutnya adalah kebijakan pajak penghasilan badan untuk bidang usaha panas bumi memerlukan peraturan yang terjamin kepastian hukumnya terutama pada rezim baru yang menggunakan asas lex generalis. Saran penelitian ini antara lain bahwa seyogyanya perumusan Peraturan Pemerintah tentang industri panas bumi memperhatikan kebutuhan investor sehingga PP yang dikeluarkan akan tepat sasaran dan juga menjamin kepastian hukum yang tinggi, sebaiknya pemerintah lebih mensosialisasikan kepada investor mengenai fasilitas pajak penghasilan pada bidang usaha panas bumi, dan pemerintah sebaiknya lebih mengkaji fungsi pajak penghasilan pada rezim baru panas bumi.

---

One of the way to encounter the fossil energy crisis is to evolving non-renewable (non fossil) energy and geothermal become the top choice to be developed. Thus, government’s policy is needed to support this industry, so is tax policy. In 2003 (new regime for geothermal in Indonesia), government reformed the tax policy from lex specialis to lex generalis.

This research is aimed to describe and analyze the background of tax reform in geothermal industry. Secondly, is to describe and analyze the comparation of tax policy for new and old regime of geothermal industry. This research use qualitative method.

The result of this research is (1) there are 3 factors which reform the tax policy in geothermal industry, the problem to indentify the type of income, uneconomically government’s share and lex specialis principle which can’t be counterbalanced the economic change. (2) Tax policy for geothermal industry need certainty the most, specially in new regime which use lex generalis principle.

Recommendation of this research comprised that government should concern about government regulation for geothermal industry making in order to produce a precise regulation and a certainty laws, government should socialize about income tax facility to investor and also government have to consider about income tax function of new geothermal regime."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu alasan pemerintah menerapkan tax holiday, proses formulasi tax holiday, dan tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan tax holiday karena amanat dari undang-undang, tax competition, dan dampak positif dari tax holiday. Proses formulasi kebijakan tax holiday telah mengikuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, model rasional sederhana Patton dan Savicky, dan aspek-aspek insentif pajak menurut Easson. Akan tetapi, formulasi kebijakan tax holiday tersebut belum mengikutsertkan secara langsung pihak swasta, asosiasi, dan pemerintah daerah sehingga kurang aspiratif. Tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday adalah positif. Akan tetapi, ketentuan tax holiday kurang jelas dan rumit, serta diskriminasi antara investor baru dengan investor lama.

---

The issues of this underthesis are the reason of the government implemented tax holiday, formulation process of tax holiday, respone of industry players who already existing about tax holiday. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result showed that the reason of the government implemented tax holiday because of the mandate of law, tax competition, and positive effect of tax holiday. The formulation process has followed the stages of the Minister of Administrative Reform Number: PER/04/M.PAN/4/2007, according to a simple rational model of Patton and Savicky, and importance aspects of Easson. Nevertheless, the formulation is not directly involve private sector, association, and local government, so that less aspiration. Responses of existing industry to tax holiday is a positive. However, the provision of tax holiday is less clear and complex, as well as discrimination between new and old investors."

"Penelitian ini membahas disain kebijakan insentif pajak atas industri Low Cost & Green Car (LCGC) di Indonesia. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu bentuk insentif yang dibutuhkan oleh industri LCGC dan manfaat yang akan diperoleh dengan diberikannya insentif pajak atas industri LCGC dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Insentif pajak yang dibutuhkan untuk mendorong industri LCGC berupa pembebasan PPnBM atas penyerahan LCGC di dalam negeri, serta pembebasan Bea Masuk dan PPN atas impor Incompletely Knocked Down komponen LCGC. Pemberian insentif pajak ini akan mengurangi konsumsi BBM dan emisi Gas Rumah Kaca sektor transportasi, serta memajukan industri komponen kendaraan bermotor dalam negeri.

---

This study discusses tax incentive policy design of Low Cost & Green Car (LCGC) Industry in Indonesia. This research raises two issues, namely tax incentive which is required by LCGC industry and the benefits to be derived by the tax incentives being given to LCGC industry, using qualitative approach. Tax incentives require to stimulate LCGC industry are Luxury Sales Tax exemption on transfer LCGC in the country, as well as exemption from Import Duty and VAT on imported Incompletely Knocked Down of components of LCGC. These tax incentives will reduce fuel consumption and emission of transportation sector, as well as advancing domestic automotive component industry."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan penurunan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas mobil ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dasar pemikiran adanya alternatif kebijakan penurunan tarif PPnBM atas mobil ramah lingkungan. Di samping itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi alternatif kebijakan penurunan tarif PPnBM atas mobil ramah lingkungan di Indonesia serta untuk mengetahui perlakuan kebijakan perpajakan atas mobil ramah lingkungan di negara lain yaitu Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain.Hasil penelitian menyimpulkan dasar pemikiran alternatif kebijakan penurunan tarif PPnBM atas mobil ramah lingkungan ini adalah untuk pengembangan mobil ramah lingkungan di Indonesia. Kebijakan penurunan tarif PPnBM pada mobil ramah lingkungan dalam program Low Cost Green Car memberikan implikasi positif dan negatif. Kebijakan eco-car merupakan kebijakan perpajakan atas mobil ramah lingkungan di Thailand. Insentif yang diberikan pada kebijakan eco-car policy tersebut adalah menurunkan tarif cukai atas mobil ramah lingkungan menjadi 17%.

---

This research studies the suggestion about luxury tax rate reduction policy on green car. The purpose of this study was to know and analyze basis of thinking about luxury tax rate reduction policy on green car. It also analyzed about implication about luxury tax rate reduction policy on green car and to know about tax policy for green car in other country likes Thailand. This research used qualitative approach with descriptive analysis. The data were collected by means of deep interview and also literatures from articles, books, rules, and other sources.

The results of this research conclude that the basis of thinking about possibility of luxury tax rate reduction on green car is to expand green car in Indonesia..Tax rate reduction policy will cause positive effect and negative effect. Eco-car policy is tax policy for green car in Thailand. Incentive which given by eco-car policy is decrease excise rate for green car to 17 percent."

"Kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak yang diatur dalam Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan diantara Wajib Pajak dan fiskus. Penelitian ini mendeskripsikan perkembangan kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak dan meninjau kebijakan dengan asas kesetaraan. Pendekatan yang digunakan diberlakukannyaa adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa realisasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya setara.

---

The policy of interest on overpayment related to tax dispute which stipulated in Tax Administration Law and Procedure Year 2007 and Government Regulation Number 74 2011 potentially caused unfairness between taxpayer and tax authority. This research describes the development of the interset policy related to to tax dispute and reviewing the policy with the fair play principle. This research uses descriptive qualitative method with in-depth interview and literature study techniques. This research finds that the interest policy is not fully fair."

"Tesis ini membahas penentuan status subjek pajak Tenaga Kerja Indonesia dengan kriteria keberadaan di luar negeri. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pembahasan diawali dengan latar belakang dirumuskannya kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan perumusan kebijakan tersebut adalah memberikan fasilitas kepada Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri di samping adanya ketidakpastian penentuan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Pembahasan dilanjutkan dengan mengevaluasi keselarasan kebijakan tersebut terhadap azas certainty, horizontal equity dan revenue productivity. Hasil penelitian menyimpulkan kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan ketiga azas tersebut.

---

This thesis discusses the determination of the tax subject of Indonesian Workers to the criteria of presence abroad. The approach used is qualitative with descriptive analysis. The discussion begins with the background of the policy formulated. Based on the results of research, policy consideration is to provide facilities for Indonesia Labor abroad in addition to the uncertainty of determining the end of the subjective tax obligations. The discussion was continued by evaluating the alignment of the policy on the principle of certainty, horizontal equity and revenue productivity. The study concludes that policy is not fully aligned with the three principles."

"Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Salah satu eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh meningkatnya kendaraan bermotor tersebut ialah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki dampak buruk bagi kehidupan di bumi, khususnya bagi manusia. Salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor ini adalah dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, kendaraan ramah lingkungan yang sudah diregisterasikan kepemilikannya adalah kendaraan bermesin hybrid dan berbasis listrik. Atas kepemilikan kendaraan ramah lingkungan tersebut, pemerintah mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menjelaskan bagaimana analisis kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan ramah lingkungan dan alternatif kebijakan bagi kendaraan ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam. Pemerintah sebaiknya membedakan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor antara kendaraan ramah lingkungan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Hal ini mengingat bahwa pencemaran lingkungan yang dihasilkan kendaraan ramah lingkungan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Selain itu, alternatif kebijakan dapat diberikan dari segi tarif Pajak Kendaraan Bermotor, bobot dalam Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

---

The increase of vehicles can cause negative externalities. One of the negative externalities is environmental pollution. The environmental pollution gives bad impact for the entire world, especially for human. One of the efforts to reduce environmental pollution is using green vehicles.

In Indonesia, green vehicles that have been registered are hybrid and electric vehicles. The ownership of it, the government imposes a Motor Vehicle Tax. This research describes how the analysis Motor Vehicle Tax policy for green vehicles and the alternative policies for it.

This research uses descriptive qualitative method. The collecting data technique is in-depth interviews. Government policies should distinguish between the Motor Vehicle Tax green vehicles with fossil-fueled vehicles. The alternative policies for green vehicles can be given in Motor Vehicle Tax Rates, 'bobot' in the Tax Base and Motor Vehicle Sale Value."

"Salah satu badan yang ditunjuk menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pemungutan PPh pasal 22 oleh bank BUMN, proses formulasi kebijakan, serta implikasi yang timbul atas kebijakan tersebut terkait prinsip netralitas dan biaya ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara mendalam dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama penunjukkan bank BUMN menjadi pemungut adalah performa bank BUMN yang baik dalam perekonomian. Proses formulasi secara umum telah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa aktor kebijakan yang belum terlibat secara mendalam dalam proses formulasi. Implikasi yang timbul atas kebijakan ini adalah terkait biaya ekonomi yang menambah biaya yang signifikan bagi bank BUMN.

---

State Owned Bank is one of the entity appointed as Article 22 Income Tax Withholding agent in Indonesia. This research describes the consideration of that policy, the process of policy formulation, and the implication arise by that policy related neutrality and cost of economy principal. This research is a qualitativedescriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result of this research shows that the main consideration of this policy is the good state owned bank performance in the economy sector. Formulation process is running with ideal process, but there are some actors of policy that has not deeply involved in the formulation. Implication of this policy is about economical cost that add some significant cost for State Owned Bank."

"Penelitian tentang analisis formulasi kebijakan atas penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi Bangunan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 bertujuan untuk mengetahui perumusan kebijakan mulai dari tahap penyusunan, agenda, hingga tahap formulasi kebijakan. Kebijakan ini dibuat dalam rangka menyesuaikan NJOPTKP PBB dengan perkembangan ekonomi, moneter dan harga umum objek pajak. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui faktor yang menjadi dasar penetapan NJOPTKP PBB, dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Peneliti menemukan nilai penghitungan wajar dan inflasi yang menjadi faktor utama dalam kenaikan NJOPTKP PBB. Dengan demikian diharapkan pemerintah menetapkan besarnya NJOPTKP PBB secara berkala dengan mempergunakan nilai penghitungan wajar.

---

Researh on policy formulation analysis of property tax exemption (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011) is to find out policy formulation, starting from preparation stage, agenda setting, up to policy formulation. The research was made to adjust property tax exemption with economic development, monetary, and value of tax object. This research also to find out the factors of property tax exemption establishment, using qualitative approach and qualitative data with indeep interview. Researcher find out fair value, and conclude that inflation is the main factor on determining property tax exemption. Therefore, the goverment be expected to determine property tax exemption periodically, using fair value."