Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKetetapan MPR Rl Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan OtonomiDaerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yangBerkeadilan; serta Perlmbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka NegaraKesatuan Republik Indonesia, menetapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yangdilaksanakan dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung-jawabkepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, danpemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perlmbangan keuangan pusatdan daerah. Ketetapan ini membuat UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan DiDaerah digantikan dengan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.Sementara hadimya otonomi daerah yang lebih luas daripada sebelum ini,menimbulkan banyak tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari yang bernada optimissampai tanggapan-tanggapan pesimis akan kemampuan daerah dalam melaksanakanotonomi daerah ini. Mengingat otonomi daerah sendiri sebagai suatu konsep yang berasaldari kebijakan publik yang dibuat dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakatbanyak, maka dianggap penting dan menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimanarespon yang muncul dari individu-individu dalam masyarakat akibat diberlakukannyaotonomi daerah.Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sikap mahasiswadan anggota DPRD terhadap konsep Otonomi Daerah, khususnya di propinsi KalimantanTengah sebagai salah satu propinsi yang diperkirakan akan meraih kemajuan pesat(kompas, 6 November 2000). Menurut Morgan (1979) pemahaman terhadap sikapdipandang sebagai kunci untuk pemahaman dan kemampuan memperkirakan apa yangakan dilakukan individu.Penelitian ini menggunakan alat berupa kuesioner dengan teknik SemanticDifferential dari Osgood , Suci dan Tannenbaum (1957, dalam Snider & Osgood, 1977),berisi item-item kata sifat yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu: dimensievaluasi, potensi, dan aktivitas. Proses face validity dilakukan terhadap alat denganbantuan expert judgement, dan uji reliabilitas terhadap alat dilakukan dengan perhitungan Alpha Cronbach. Penggalian data dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan kualitatifberupa teknik Focus Group Discussion untuk memperkaya analisis dan memperolehgambaran dinamika tingkah laku.Dari analisa dan interpretasi data diperoleti tiasil batiwa ada perbedaan sikapyang signifikan antara matiasiswa dan anggota DPRD dalam memaknai konsep otonomidaerati, dimana para anggota DPRD memiliki sikap yang cendemng lebih favorable dalammemaknai otonomi daerah dibanding responden matiasiswa.Setelati didiskusikan ternyata dalam masing-masing kelompok responden sendiriterdapat penyebaran sikap yang sukar disebut tiomogen dalam memaknai konsepOtonomi Daerati yang mungkin disebabkan baik responden matiasiswa dan anggotaDPRD memiliki sikap yang beragam terfiadap makna dan interpretasi otonomi daerati.Selanjutnya, saran untuk perbaikan penelitian adalati memperbanyak jumlah respondenpenelitian dan mengukur sikap dengan metode lain, yang lebiti menggunakan pendekatanthe Message-learning Approach.Aktiimya penelitian ini ditiarapkan dapat bermanfaat bagi pitiak-pihak yang terkaitdengan penyelenggaraan otonomi daerati, pemertiati perkembangan pelaksanaan otonomidaerati, agar melakukan bentuk sosialisasi yang tepat dan mengetatiui masalati yang perludisosiaiisasikan, juga memberikan masukan dan mendorong timbulnya ide-ide baru bagipeneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjut."

"Media massa telah diakui memiliki pengaruh terhadap publik. Salah satu bukti potensi media massa mempengaruhi publik adalah kemampuan media massa untuk menyusun atau mengagendakan berita-berita apa yang dipersepsikan publik sebagai berita yang paling penting atau paling menonjol pada kurun waktu tertentu. Kemampuan tersebut dirangkum dalam suatu pendekatan yang khusus mengkaji efek media massa yaitu teori fungsi agenda-setting. Teori fungsi agenda-setting akhir-akhir ini menjadi populer dalam studi-studi komunikasi massa terutama komunikasi politik. Dengan menggunakan pendekatan teori fungsi agenda-setting pulalah penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan dan asosiasi antara agenda surat kabar dengan agenda publik atau pembacanya. Media massa yang menjadi obyek studi penelitian ini adalah media cetak yaitu surat kabar nasional Kompas yang terbit di Jakarta, dan surat kabar daerah Akcaya yang terbit di Pontianak. Sedangkan publik sasaran yang dilakukan dengan metode survei adalah anggota DPRD tingkat I Propinsi Kalimantan Barat. Isu-isu yang diambil adalah isu-isu nasional dan daerah. Sampel penelitian terdiri atas 45 responden yang diambil secara "total" (keseluruhan). Penelitian ini sendiri berlangsung selama 1 bulan khusus untuk menganalisis isi surat kabar, dan kerangka waktu analisis ini dibagi dalam 2 tahap, masing-masing tahap selama waktu 2 minggu. Untuk survei agenda publik dilakukan selama jangka waktu 3 hari selesai analisis surat kabar. Dalam penelitian ini, agenda surat kabar Kompas dan Akcaya diukur berdasarkan ukuran pemuatan, waktu pemuatan, dan variasi berita. Sedangkan agenda publik diukur berdasarkan respon (urutan/rangking) mereka mengenai isu-isu nasional dan daerah yang mereka nilai sebagai isu yang paling panting secara intrapribadi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan statistik (Spearmen's Rho dan Chi-Square) atau hubungannya sangat kecil antara agenda SK Kompas dan Akcaya dengan agenda anggota DPRD tentang prioritas isu nasional dan daerah, baik pada saat pengukuran pertama (pre) dan kedua (post). Tidak signifikannya hubungan dan asosiasi yang diperoleh dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain, baik yang berasal dari media maupun dari publik. Antara lain homogenitas responden, jumlah pajanan pada media yang rendah, kuatnya orientasi pada asal golongan politik, dan kedekatan (proximity) isu dengan bidang tugas publik, serta kecenderungan untuk berpendapat sama (konsensus). Di samping itu asosiasi agenda media dengan variabel perantara yang diduga antara lain asal fraksi, frekuensi diskusi antar pribadi, dan lama pajanan pada surat kabar, juga tidak signifikan, kendati telah penulis kelompokkan lebih ketat."

"Sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, lemahnya pengawasan, ketidaktanggapan dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan, serta ketidakselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan pada berbagai bidang pembangunan dan terjadinya krisis ekonomi telah menyebabkan melemahnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom, tidak terdesentralisasi kegiatan pelayanan publik, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah dan ketidakberdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan diberbagai bidang.Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pendekatan sektoral dan cenderung terpusat menyebabkan Pemerintah Daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal. Di samping itu, pembangunan sektoral yang terpusat cenderung kurang memperhatikan keragaman kondisi sosial ekonomi daerah mengakibatkan ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, lemahnya pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.Dari konteks tersebut, dilakukan penelitian yang berjudul `Analisis Kebrjakan Otonomi Daerah dengan Kinerja Pembangunan Daerah "yang bertu juan untuk mengkaji secara kuantitatif dan kualitatif mengenai hubungan antara otonomi daerah dengan kinerja pembangunan daerah dan untuk mengetahui kesiapan daerah dalam mengaktualisasikan pelaksanaan otonomi daerah agar pelaksanaanya dapat lebih efektif dan efisien. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi kajian lebih lanjut untuk memberdayakan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.Dari segi otonomi, penelitian ini mencakup variabel otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, sehingga yang dikaji adalah aspek-aspek yang membentuk pemerintahan daerah yaitu; aspek urusan yang merupakan dasar kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tanggannya sendiri; aspek kelembagaan yang merupakan wadah dari kewenangan yang diserahkan pada daerah; aspek manajemen SDM aparat yang bertugas menjalankan urusan otonomi, aspek keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah; dan aspek perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil rakyat yang mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan variabel kinerja pembangunan pendekatannya menggunakan pendekatan kebutuhan dasar masyarakat.Hasil kaitan secara statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara aspek-aspek otonomi dengan kinerja pembangunan daerah, semakin baik pelaksanaan otonomi, maka kinerja pembangunan daerah juga akan semakin baik Hubungan yang positif dan signifikan ini baik secara parsial maupun bersama-sama,Kemudian, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang betul-betul memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus terus dilakukan penataan secara sistematis dan menyeluruh terhadap aspek-aspek otonomi daerah. Tujuannya agar Pemerintah Daerah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat."

"Most important thing which become central attention of this study is implementation of Regional Autonomy Program that commenced on applicable of Act Number 22 11999. Most important alteration on this act is the more strengthen of local political institution (DPRD), which strictly separated between institutions on Head of Regional and DPRD. And institutionally, DPRD is no longer part of Local Government rather as equal partner in its position for Local Legislative Body. This is a huge opportunity for DPRD of NTT Province to implement their wider authority. Nevertheless, DPRD of NTT Province can be an effective people's representative as their people's hope.

Therefore, this study and research is focused on role and function effectiveness of DPRD and Regional Autonomy. However, this is not an easy task to do for DPRD of NTT Province. There are many influencing factors to this institution to have more optimal roles. Those factors are internal and external factors, whereas both factors are effectively influencing to weaken or even strengthen role and function of DPRD as local political institution. External factor on this study is factors which beyond DPRD institution which also influencing effectiveness on role and function of DRPD. In fact, DPRD is actively join to influence effectiveness on role and function of DPRD.

Data of this study is gathered from qualitative study method. Sources are primary data (study informant) and secondary data (documentation review). Researcher is the study instrument herself whereas to gather data through interview and to review documentation. Gathered data, then, being processed with take primary and secondary data along with its characteristics with its tendency on one to another to applied research indicators. Then, it will be analyzed and interpreted with suing applicable formal rules or theory framework. In this study, writer did not testing relationship or testing the influencing factors rather to explain about those influencing factors that based on theories.

Based on this study, it showed that roles and function of DPRD of NTT Province is not effective as its local people's hope or the regulation itself. Performance of DPRD of NTT Province in the implementation of legislation function is possible so DPRD can create Local Regulation Initiative on NTT and to include consultation or participation of NTTs people, control function on DPRD is political, not technical or functional supervision observation or control. So arrogance from DPRD can be more reduced; it hope that DPRD as political representative function put people interest more rather than political party interest or local elites. These political representatives are also hope that members of house of representative to have more intensive relation with their voters and not to their local elites.

At the end of this thesis is suggestion in form of recommendation in order to reach effectiveness on role and function of DPRD of NTT Province and DPRD of NTT Province needs to give more attention to external and internal factors that influencing performance effectiveness of house's members in the era of Regional Autonomy. And the most important thing to implementing Regional Autonomy in NTT Province is DPRD as a stepping stone of local people and those house's members can be an effective people's representative for local people. And the essence of Regional Autonomy is community autonomy which can be a reality as their hope."

"Pemerintahan Desa adalah penyelenggara kegiatan Lembaga Pemerintahan dan Pembangunan di tingkat Desa, terdepan serta paling dekat dengan masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk kesuksesan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Lebih dari itu, praktek pelaksanaan Pemerintahan Desa sesungguhnya merupakan potret dan cerminan sejauhmana demokrasi diimplementasikan dalam pemerintahan kita. Adapun formulasi pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimanakah penataan Pemerintahan Desa serta Pandangan Masyarakat Ada( mengenai format struktur dan Fungsi Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Landak. Sedangkan secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat adat tentang format Pemerintahan Desa yang sesuai dengan Otonomi Daerah, dan untuk mengetahui faktor penghambat, pendukung serta pro dan kontra dalam pelaksanaan penataan kembali ke Pemerintahan Binua atau Kampung di Kabupaten Landak. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori dan konsep tentang Desa, Pemerintahan Desa, Otonomi Daerah, termasuk didalamnya Pembangunan Sosial, Pemerintahan Adat dan Pelayanan kepada masyarakat (public services) serta Pemberdayaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan informan sebanyak 9 orang yang terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Adat dan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Landak. Penelitian ini merupakan studi penataan Pemerintahan Desa dengan kajian tentang struktur dan fungsi Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan penataan terhadap Pemerintahan Desa kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung tersebut maka adanya pembuatan sejurnlah Peraturan Daerah, yang mana memerlukan mekanisme dan tahapan serta melibatkan pihak-pihak yang kompeten atau pihak yang benar-benar memahami materi subtansi tentang Pemerintahan Binua atau Kampung yang sesuai asal usul dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Landak. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan apabila dipelajari sungguh-sungguh sesuai dengan kepentingan, terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam penataan Pemerintahan Desa. Berdasarkan hasil temuan di lapangan penelitian ini berkesimpulan, bahwa ada sejumlah hat panting dan menarik yang perlu dikaji. Namun dari sejumlah hal panting dan menarik tersebut, maka penelitian ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah diterima dengan balk dan antusias di Kabupaten Landak. Penataan Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah merupakan suatu pemberdayaan dan untuk menciptakan pelayanan yang baik atau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya silang pandangan, ide maupun konsep yang berkembang, terutama mengenai penataan format pemerintahan sebagai pengganti Pemerintahan Desa yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung. Semua pihak mempunyai konsep maupun pandangan yang menarik serta baik sebagai pendorong menuju Pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mengembangkan demokratisasi, partisipatif, berkeadilan, kemandirian, akomodatif, transparan, bertanggunJ'awab, yang dekat dengan masyarakat. Meskipun secara teknis mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penataan tersebut. Adapun saran-saran dalam penelitian, yaitu : pertama : Nama, struk-tur dan sistem pemerintahan yang appropriate sebagai pengganti sistem Pemerintahan Desa adalah gabungan format Pemerintahan Adat dan sistem Pemerintahan Nasional, maka perlu diberlakukan kembali Pemerintahan Kampung di Kabupaten Landak. Kedua Peraturan Daerah yang dibuat bukan hanya untuk menggali Pendapat Asli Daerah (PAD), tetapi yang lebih panting adalah masyarakat memahami bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah untuk kepentingan pembangunan, kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Ketiga : Untuk menghindari lerjadinya konflik akibat adanya pro dan kontra dalam penetaan Pemerintahan Desa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah maka perlu sharing duduk bersama secara demokratis Pemda, DPRD dan masyarakat dalam membahas sating silang konsep, ide maupun pandangan dimaksud. Selain itu juga perlu mengadakan assessment terhadap potensi dan materi subtansi tentang Pemerintahan Binua atau Kampung yang benar-benar sesuai dengan asal usul dan adat istiadat masyarakat Daerah Kabupaten Landak. Keempat : Pemerintahan Desa yang ditata menjadi Pemerintahan Binua atau Kampung di Kabupaten Landak masih sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas - fungsi pemerintahan dan pembangunan. Karena Pemerintahan Binua atauy Kampung adalah pemerintahan yang dekat dengan warga masyarakt dalam rangka pelayanan."